<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/01/Pos-Indonesia-IKN-1JPG-3702160657.jpg" alt="Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Proses perpindahan operasional Kementerian dan Lembaga ke Ibu Kota Nusantara (IKN) direncanakan mulai pada pertengahan 2024. Selama proses pindah itu, dibutuhkan kepastian arus logistik yang tertib dan terjamin. Pemindahan logistik kementerian dan lembaga itu, Pemerintah menunjuk PT Pos Indonesia sebagai pelaksana&nbsp;dan bekerja sama dengan badan usaha milik Otorita IKN, yakni PT Bina Karya (Persero). Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan, pihaknya berupaya memperkuat sinergi antar lembaga sekaligus merancang rencana logistik yang terintegrasi. Terlebih, saat ini Pos Indonesia ditunjuk oleh pemerintah untuk melayani logistik terintegrasi dari hulu ke hilir terkait kebutuhan logistik pada kawasan IKN. "Kerja sama Pos Indonesia dengan Bina Karya dalam rangka mendukung penyiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan di wilayah IKN," ungkap Faizal Rochmad kepada wartawan pada Sabtu (1/6). Sekretaris Otoritas IKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya mengatakan, selama ini pembangunan IKN melibatkan banyak pihak dan banyak aktivitas. OIKN sangat concern dalam melancarkan arus perpindahan orang ke IKN yang disertai dengan arus perpindahan barang. "Dengan berkolaborasi Pos Indonesia, tentunya memudahkan arus logistik ini,&rdquo; ujar Achmad Jaka Santos Adiwijaya. Direktur Business Development &amp; Portfolio Management Pos Indonesia Prasabri Pesti menambahkan, Pos Indonesia memainkan peran yang krusial dalam pemindahan ibu kota ke kawasan IKN, khususnya dalam pengiriman barang pindahan aparatur sipil negara (ASN) dari Kementerian dan Lembaga prioritas. Adapun detail ruang lingkup pekerjaan Pos Indonesia dalam pemindahan logistik ke IKN, yakni mengangkut dokumen dan barang kantor milik Kementerian dan Lembaga ke IKN pada masa pemindahan hingga melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan komersialisasi infrastruktur di IKN. Detailnya, pelayanan dari Pos Indonesia untuk keperluan pengiriman barang-barang atau logistik pemerintah. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang memerintahkan untuk kami memastikan seluruh barang serta dokumen dari kantor Kementerian dan Lembaga ke kawasan IKN sampai tepat waktu dan terjadwal. Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia Tonggo Marbun menegaskan, Pos Indonesia menjamin keamanan pengiriman barang milik Kementerian dan Lembaga ke IKN. Bahkan Pos Indonesia ikut membantu layanan packing hingga jasa bongkar pasang barang tersebut di IKN. &ldquo;Untuk menjamin risiko kerusakan dan kehilangan barang, kami memiliki asuransi, jadi tidak perlu khawatir atas keamanan barang tersebut. Terlebih kami juga memiliki warehouse di Sepaku, Kalimantan Timur, sehingga kami jamin barang tersebut tak hanya aman namun sampai tepat waktu,&rdquo; pungkas Tonggo.

Proses perpindahan operasional Kementerian dan Lembaga ke Ibu Kota Nusantara (IKN) direncanakan mulai pada pertengahan 2024.

Perpindahan ke IKN Membutuhkan Kepastian Arus Logistik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/22/WhatsApp-Image-2024-05-22-at-093727-2622195871.jpeg" alt="ANTARKAN BANTUAN: Petugas Pos IND antarkan bansos tunai ke rumah KPM." width="100%">
<figcaption>ANTARKAN BANTUAN: Petugas Pos IND antarkan bansos tunai ke rumah KPM.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Sosial (Kemensos) melanjutkan pemberian bantuan sosial (bansos) tunai program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran bansos itu dilakukan bersama PT Pos Indonesia (Persero) sebagai penyalur. Dalam penyaluran bansos tunai, Pos Indonesia menerapkan tiga metode, yaitu penyaluran di Kantor Pos, komunitas, dan diantarkan langsung ke rumah KPM atau dikenal dengan home visit atau door to door. Khusus untuk pengantaran langsung ke rumah hanya bagi KPM yang sedang sakit, lansia, dan disabilitas. Salah satu KPM yang merasakan manfaat pengantaran langsung ke rumah, yakni Iwan Darmawan. KPM asal Bandung, Jawa Barat (Jabar) itu sedang sakit sehingga tidak bisa beraktivitas normal. "Kondisi saya saat ini tidak bisa beraktivitas, jadi dapat bantuan dari Pos sangat bermanfaat sekali bisa menunjang ekonomi saya. Kehidupan saya bisa lebih baik," ucap Iwan. Iwan menerima bansos Program Sembako Rp 600 ribu. Uang tersebut digunakan untuk makan dan membeli obat. "Bantuan itu dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli obat untuk saya," katanya. Atas kepedulian pemerintah dan Pos Indonesia terhadap rakyat kecil seperti dirinya, Iwan sangat bersyukur dan mengapresiasi kerja Pos IND. "Pelayanan Pos cukup baik, cepat tanggap melayani orang-orang kecil seperti saya. Saya ucapkan terima kasih kepada PT Pos Indonesia dan Kementerian Sosial bisa memperhatikan dan memberikan pelayanan terbaik untuk saya, Apalagi saya kondisinya tidak bisa beraktivitas," ujarnya. Tika, KPM lain dari Bandung, juga merasakan manfaat dari layanan pengantaran bansos tunai ke rumah oleh petugas Pos Indonesia. "Saya terbantu sekali bansosnya diantarkan langsung ke rumah. Persyaratan hanya menunjukkan KTP dan KK yang asli," ucap Tika. Tika bersyukur menerima uang bansos Program Sembako senilai Rp 600 ribu. Walau nominalnya tak terlalu banyak, uang tersebut mampu mencukupi kewajiban membayar biaya sekolah anak. "Alhamdulillah saya merasa terbantu untuk bayaran sekolah anak, dan kebutuhan sehari-hari. Saya terima Rp 600 ribu, tidakada potongan," katanya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/22/WhatsApp-Image-2024-05-22-at-093727-1-3342022482.jpeg" alt="SOSIALISASI: TKSK menjelaskan soal Bansos tunai PKH kepada PKM." width="100%">
<figcaption>SOSIALISASI: TKSK menjelaskan soal Bansos tunai PKH kepada PKM.</figcaption>
</figure> Tika mengapresiasi kerja PosIND yang datang ke rumah mengantarkan bantuan tunai tersebut. "Saya mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dari Kantorpos, semoga bermanfaat buat saya. Kantorpos semoga makin sukses," ucap Tika. Kiprah Pendamping Bansos Kesuksesan penyaluran bansos hingga diterima oleh KPM tidak terlepas dari kontribusi para pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Mereka bertugas mensosialisasikan penyaluran bansos kepada KPM sekaligus mendampingi saat pencairan dana bansos. "Koordinasi dengan pihak Pos terjalin baik sekali sejak bansos diturunkan kepada pihak Pos. Saya selalu berkoordinasi sampai bantuan tiba di tangan KPM," kata Rini Nurdiani selaku pendamping TKSK Kecamatan Bandung. Proses pendampingan dilakukan mulai dari pengumuman rencana penyaluran bansos hingga hari pengambilan bansos di Kantorpos, di komunitas, maupun diantarkan langsung ke rumah KPM. Rini menerangkan tugasnya sebagai pendamping TKSK khususnya di bantuan sosial. Dia bersama rekan-rekannya mendampingi KPM dari pemberian barcode sampai pengambilan di Kantor Pos. TKSK juga mendampingi KPM yang tidak bisa mengambil ke Kantor Pos atau door to door. "Saya berkoordinasi dengan pihak Pos, kemudian pihak Pos datang mengantarkan bansos ke rumah KPM. Karena bansos uang ini tidak bisa diwakilkan oleh siapa pun, termasuk saya sebagai pendamping," kata Rini. Rini menyoroti layanan pengantaran bansos ke rumah KPM. Dengan adanya layanan tersebut KPM yang berhalangan datangke Kantor Pos tidak perlu khawatir dana bansos yang menjadi haknya akan hilang. "Saya sangat terbantu dan luar biasa pelayanan Pos di mana warga kami yang tidak bisa datang mengambil ke Kantorpos, diatidak kehilangan bansos. Pos langsung tanggap turun tangan kelapangan. KPM sangat terbantu," tuturnya. Rini berharap Pos Indonesia terus mempertahankan pelayanan yang sudah sangat baik. Jika perlu ditingkatkan. "Harapan saya pelayanannya bisa ditingkatkan lagi dengan pelayanan langsung kepada masyarakat. Harapan saya lebih baik lagi PT Pos yang melayani masyarakat," ucapnya. Sementara itu, petugas Pendamping PKH Esthi Styasari mengapresiasi kepada Pos Indonesia karena mampu berkoordinasi dengan baik. "Koordinasi dengan PT Pos berjalan baik. Kita selaluberkoordinasi kalau ada pencairan penyaluran bansos oleh PT Pos. Pelayanan cukup baik," kata Esthi. Esthi mengaku belum pernah mendampingi saat pencairanbansos di rumah KPM. Selama ini KPM yang berada di bawahnaungannya selalu mengambil langsung ke Kantorpos. "Selama menjadi pendamping, saya belum pernah mendampingipenyaluran door to door. Kalau bansos PKH kan penerimanyakebanyakan ibu rumah tangga, kalau mengambil itu keKantorpos. Untuk mencairkan dana bansos KPM harusmembawa KTP, KK yang asli dan fotokopi. Di Kantorpos akandicek ulang lagi apakah benar KPM yang menerima sesuaiidentitas," ucapnya. Selama pengambilan bansos di Kantor Pos, Esthi menjelaskan prosesnya berjalan lancar dan cepat. "Sejauh ini cukup puas, tidak ada permasalahan. Pos sudahmenyalurkan dengan baik. Pelayanan Pos cepat. Kalau KPM terlambat, tidak datang saat penyaluran, masih ada waktupencairan di hari selanjutnya," ujarnya.

Kemensos melanjutkan pemberian bantuan sosial (bansos) tunai program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada warga miskin.

Keunggulan Pos Indonesia, Antarkan Bantuan PKH dan Sembako ke Rumah KPM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/Untitled1-3956309212.jpg" alt="Penyaluran bansos sembako dan PKH diterima sejumlah KPM." width="100%">
<figcaption>Penyaluran bansos sembako dan PKH diterima sejumlah KPM.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PT Pos Indonesia (Persero) atau Pos IND telah memulai penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 2 dari Kementerian Sosial. Penyaluran tahap 2 itu merupakan periode penyaluran April, Mei, dan Juni. Salah satu penyaluran bansos sembako dan PKH dilakukan Pos IND di wilayah Bali pada 2 Mei. Sebanyak 44.400 KPM menerima bansos sembako dan PKH di Pulau Dewata. &rdquo;Di wilayah Bali, kami menyalurkan untuk 44.400 KPM tahap 2 bansos sembako dan PKH. Kami sudah menyalurkan 23 ribu atau kurang lebih 53 persen. Kami baru mendapatkan alokasi baru. Pada 2 Mei, kami ada penjadwalan penyaluran di beberapa titik baik di kantor pos maupun di desa-desa,&rdquo; kata Executive General Manager Kantor Pos KCU Denpasar Arya Febriyanto. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/Untitled-4112731744.jpg" alt="PT Pos Indonesia salurkan bansos sembako dan PKH tahap 2 dari Kemensos untuk wilayah Bali, periode April, Mei, dan Juni." width="100%">
<figcaption>PT Pos Indonesia salurkan bansos sembako dan PKH tahap 2 dari Kemensos untuk wilayah Bali, periode April, Mei, dan Juni.</figcaption>
</figure> Arya menjelaskan timnya terus mengupayakan penyaluran bansos sembako dan PKH tahap 2 agar selesai tepat waktu. Dia juga memastikan bantuan tiba tepat sasaran dan tepat jumlah. &rdquo;Tantangannya, untuk mengelola penyaluran bansos di Bali ini kami menginformasikan kepada seluruh KPM agar segera mencairkan bansos di waktu yang sudah ditentukan. Pada saat kami menyalurkan sembako dan PKH, kami berkoordinasi dengan Dinsos dan pemda setempat agar kami bisa menyalurkan secara tepat dan sesuai waktu yang sudah ditentukan Kementerian Sosial,&rdquo; ucap Arya. Pos IND menerapkan tiga metode penyaluran. Yakni dibagikan di kantor pos, komunitas, dan diantarkan langsung ke rumah KPM (door to door) khusus untuk mereka yang sedang sakit, lansia, maupun disabilitas. Kepada setiap KPM yang akan mencairkan bansos, diwajibkan menunjukkan identitas berupa KTP atau kartu keluarga (KK) jika pengambilan bansos diwakilkan. Bansos sembako dan PKH hanya boleh diwakilkan kepada keluarga di KK yang sama. &rdquo;Pada saat penyaluran kami selalu menginformasikan kepada KPM tentang tata cara pencairan bantuan, yaitu membawa KTP atau KK jika pengambilan diwakilkan, juga membawa surat undangan/surat pemberitahuan dari kami,&rdquo; tutur Arya Febriyanto. Penyaluran bansos sembako dan PKH tahap 2 telah diterima sejumlah KPM di Bali. Salah satunya, Iman. Pria paro baya itu senang mendapatkan bantuan berupa uang tunai dari Kementerian Sosial yang disalurkan Pos IND. &rdquo;Saya senang bisa menerima bantuan ini. Uang bantuan akan digunakan untuk membeli beras,&rdquo; kata Iman. Lebih lanjut Iman mengatakan, dibandingkan bantuan berupa beras atau sembako, dia lebih memilih bantuan berupa uang tunai karena bisa dibelanjakan sesuai kebutuhan keluarga. &rdquo;Kalau disuruh pilih terima bantuan uang atau barang, saya lebih senang terima dalam bentuk uang tunai,&rdquo; ujar Iman. KPM lain, Putu Pastiasih, juga tak kalah semringah. Dia gembira dan bersyukur pemerintah menunjukkan kepedulian dengan memberikan bantuan uang. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/Untitled11-927843063.jpg" alt="Executive General Manager Kantor Pos KCU Denpasar Arya Febriyanto." width="100%">
<figcaption>Executive General Manager Kantor Pos KCU Denpasar Arya Febriyanto.</figcaption>
</figure> &rdquo;Saya senang pemerintah telah memberikan bantuan uang tunai. Saya bisa gunakan untuk kebutuhan di rumah. Saya terima bantuan uang tunai Rp 600 ribu,&rdquo; ucap Putu.

PT Pos Indonesia (Persero) telah menyalurkan bansos sembako dan PKH tahap 2 dari Kemensos untuk periode April, Mei, dan Juni

Pos Indonesia Bagikan Bansos Sembako dan PKH Tahap 2 di Bali

POS IND

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#POS IND

Berita Terkini

Perpindahan ke IKN Membutuhkan Kepastian Arus Logistik

Keunggulan Pos Indonesia, Antarkan Bantuan PKH dan Sembako ke Rumah KPM

Pos Indonesia Bagikan Bansos Sembako dan PKH Tahap 2 di Bali

Download Aplikasi JawaPos.com