<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/wmuKn890QMPI6PLSAAFeqLH2oIuEtjbVcbqsTkE5-3293556669.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (17/4). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (17/4). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) No. 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi nasional demi membangun sistem logistik yang lebih efisien, adil, dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan, regulasi ini juga menjadi landasan pembaruan menyeluruh bagi ekosistem pos dan kurir. Seperti diketahui, ekosistem ini semakin vital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan konektivitas nasional. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengatakan, bahwa regulasi ini merupakan bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menekankan pentingnya memperkuat jalur distribusi nasional.&nbsp; Dia berharap dampak langsung dari regulasi ini bisa terasa di seluruh lini industri pos, kurir, dan logistik. Dengan adanya standar minimum waktu pengiriman, seluruh wilayah termasuk daerah tertinggal dan terpencil akan mendapatkan jaminan layanan yang setara. Bahkan, ia menegaskan, industri pos dan logistik tak hanya sarana pengantaran barang, melainkan bagian dari infrastruktur ekonomi dan sosial bangsa.&nbsp; &ldquo;Hari ini kita hadirkan langkah konkret untuk memperkuat distribusi nasional melalui Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2025. Industri pos, kurir, dan logistik bukan hanya soal kirim-mengirim barang, tapi tentang menjaga konektivitas, membuka akses ekonomi, dan menggerakkan harapan masyarakat hingga ke pelosok,&rdquo; kata Meutya dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Jumat (16/5).&nbsp; Sementara itu, Meutya Hafid juga menyoroti peran vital sektor ini selama pandemi Covid-19. Hal ini terjadi saat layanan logistik menjadi penghubung utama bagi masyarakat yang menjalani pembatasan mobilitas. &ldquo;Pada masa Covid, kita menyaksikan bagaimana tujuh juta paket bisa terkirim setiap hari. Di balik setiap ketukan pintu oleh kurir yang membawa paket, tersimpan kekuatan besar bangsa untuk bertahan. Ini bukan sekadar pengiriman barang, ini adalah bukti ketahanan ekonomi kita,&rdquo; lanjutnya. Di sisi lain, kontribusi industri logistik terhadap perekonomian nasional semakin nyata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor transportasi dan pergudangan termasuk pos dan kurir tumbuh sebesar 9,01 persen secara tahunan pada triwulan I 2025. Sektor ini juga menyerap lebih dari enam juta tenaga kerja, sekaligus menunjukkan peran strategis dalam mendukung ekonomi rakyat dan memperkuat ketahanan nasional. Bahkan, PM 8/2025 juga memuat ketentuan mengenai perluasan jangkauan layanan secara kolaboratif, peningkatan kualitas dan keandalan layanan, serta penguatan perlindungan konsumen.&nbsp; Regulasi ini juga mendorong terciptanya iklim usaha yang adil dan seimbang bagi seluruh pelaku industri, mau itu perusahaan besar maupun pelaku UMKM. Penggunaan teknologi ramah lingkungan bahkan bisa menjadi bagian integral dari reformasi yang didorong pemerintah dalam transformasi sektor logistik. &ldquo;Kami menyadari bahwa di balik setiap paket yang dikirim, ada harapan dan roda ekonomi yang terus bergerak. Maka komitmen kami adalah memastikan industri ini tumbuh secara sehat, kompetitif, dan memberikan manfaat merata bagi seluruh lapisan masyarakat,&rdquo; pungkas Meutya. &nbsp;

Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan regulasi baru untuk memperkuat sektor pos dan logistik di Indonesia.

Menkomdigi Meutya Hafid Harap Permen No. 8 Tahun 2025 Bisa Berikan Dampak Langsung Bagi Lini Industri Pos hingga Logistik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/11/Stafsus-Menhan-dan-Asisten-Khusus8-3297624009.jpeg" alt="Menhan Sjafrie Sjamsoeddin melantik beberapa stafsus dan seorang asisten khusus, termasuk diantaranya Deddy Corbuzier. (Biro Infohan Setjen Kemhan)" width="100%">
<figcaption>Menhan Sjafrie Sjamsoeddin melantik beberapa stafsus dan seorang asisten khusus, termasuk diantaranya Deddy Corbuzier. (Biro Infohan Setjen Kemhan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau lebih dikenal publik dengan panggilan Deddy Corbuzier sudah menyatakan tidak akan mengambil gaji dan fasilitas lain, dari jabatannya sebagai salah satu staf khusus (stafsus) menteri pertahanan (menhan). Atas sikap tersebut, Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan bahwa gaji stafsus menteri sudah masuk dalam alokasi belanja pegawai. Bila tidak diambil, mereka akan mengembalikan ke pos awal.&nbsp; Hal itu disampaikan secara langsung oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal (Kabiro Infohan Setjen) Kemhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas, Selasa (18/2). Dia menyatakan bahwa nantinya Deddy harus membuat surat pernyataan tertulis kepada Kemhan terkait dengan kebutuhan tersebut. Dari surat itu, Kemhan bisa memproses agar keputusan tersebut bisa dilakukan.&nbsp; &rdquo;Ketika menyatakan tidak menerima gaji, itu memang ada mekanisme di mana harus membuat pernyataan tertulis yang nantinya dilaporkan ke institusi kemudian nanti akan diproses. Untuk anggarannya sendiri, terlepas Mas Deddy itu menyatakan tidak akan menerima gaji, Kemhan memang sudah mengalokasikan,&rdquo; terangnya.&nbsp; Frega menegaskan, pengangkatan stafsus menhan tidak dilakukan secara mendadak. Ada proses yang sudah dilaksanakan jauh sebelum pelantikan dilaksanakan pekan lalu. Dalam aturan yang ada, menteri juga diberi kewenangan untuk mengangkat lima orang stafsus. Karena itu, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin melantik Deddy dan empat stafsus lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yakni perpres nomor 140 tahun 2024.&nbsp; Menurut Frega, saat awal Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menjabat, sudah ada rencana mengangkat stafsus sesuai Perpres nomor 140/2024. &rdquo;Kan yang diangkat bukan hanya pak Deddy Corbuzier,&rdquo; jelasnya. Bila Dedy memutuskan tidak mengambil gaji, permintaannya akan diproses oleh bagian keuangan Kemhan. &rdquo;Tapi, ada proses mekanisme administrasi yang artinya memang harus diikuti. Termasuk juga salah satunya di situ ketentuannya ketika menjabat sebagai pejabat eselon I dan II, ada proses-proses administrasi lain seperti misalnya mengisi LHKPN dan sebagainya,&rdquo; beber Frega.&nbsp; Frega memastikan bahwa alokasi gaji Dedy akan dikembalikan kepada negara. Sesuai dengan pos anggarannya, gaji masuk dalam belanja pegawai. Maka, gaji Deddy juga akan dikembalikan ke pos tersebut. Menurut jenderal bintang satu itu, belanja pegawai termasuk salah satu yang dinamis. Misalnya saat ada pegawai yang keluar karena pensiun dan digantikan oleh pegawai lainnya.&nbsp; &rdquo;Tapi, pada prinsipnya, apapun itu, keputusan itu ada prosedur administrasi yang harus dilalui sehingga tidak menyalahi (aturan). Apalagi saat ini kan menhan menekankan bahwa akuntabilitas dan transparansi anggaran itu menjadi prioritas,&rdquo; imbuhnya.&nbsp;

Deddy Corbuzier harus membuat surat pernyataan tertulis kepada Kemhan terkait keputusannya tidak mengambil gaji staf khusus.

Deddy Corbuzier Pilih Tak Ambil Gaji Stafsus Menhan, Uangnya Kembali ke Pos Belanja Pegawai Kemhan

<div id="m#msg-f:1823850789530174757" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/13/IMG-20250212-WA0023-784105627.jpg" alt="Tim PosAja! di acara Pameran The 25th Jakarta International Handicraft Trade Fair. (Inacraft 2025)." width="100%">
<figcaption>Tim PosAja! di acara Pameran The 25th Jakarta International Handicraft Trade Fair. (Inacraft 2025).</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1823850789530174757-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com &ndash; Pameran The 25th Jakarta International Handicraft Trade Fair (Inacraft 2025) di Jakarta Convention Center (JCC) menjadi ajang pertemuan antara pelaku usaha kerajinan dan pembeli dari berbagai daerah. Dengan lebih dari 1.000 tenant dan puluhan ribu pengunjung, pergerakan barang dalam jumlah besar menjadi bagian tak terpisahkan dari acara ini. Untuk memastikan kelancaran distribusi, layanan pengiriman berperan penting dalam mengakomodasi kebutuhan logistik peserta maupun pengunjung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berbagai jenis produk dipamerkan, mulai dari kain tradisional, perhiasan, aksesori, hingga peralatan rumah tangga berbasis kerajinan tangan. Sebagian besar peserta, yang didominasi oleh pelaku UMKM, mengandalkan layanan pengiriman untuk mendistribusikan barang dagangan mereka, baik ke pelanggan maupun ke tempat asal setelah acara selesai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Vice President Marketing Retail Business Pos Indonesia, Ari K. Wibowo, selama pameran berlangsung terjadi peningkatan yang signifikan dalam volume pengiriman. &ldquo;Banyak peserta yang menggunakan layanan ini untuk memastikan barang mereka sampai ke tujuan dengan aman dan efisien,&rdquo; ujarnya, Rabu (12/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya tenant, pengunjung yang membeli dalam jumlah besar juga memanfaatkan layanan pengiriman langsung dari lokasi pameran. Hal ini menjadi solusi praktis bagi mereka yang datang dari luar kota atau luar negeri, sehingga tidak perlu repot membawa banyak barang secara langsung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015631739/hak-karyawan-pt-pos-indonesia-terabaikan-anggota-komisi-vi-dpr-ri-budi-sulistyono-desak-perubahan">Hak Karyawan PT Pos Indonesia Terabaikan, Anggota Komisi VI DPR RI Budi Sulistyono Desak Perubahan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk memenuhi permintaan selama acara, beberapa titik layanan pengiriman disediakan di area pameran. Selain membantu distribusi barang, beberapa kegiatan interaktif juga diadakan di lokasi layanan tersebut. Di sisi lain, peserta pameran yang tertarik juga diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari jaringan logistik, memungkinkan mereka memperoleh pendapatan tambahan melalui layanan pengiriman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai salah satu pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara, Inacraft tidak hanya menjadi ajang transaksi, tetapi juga wadah bagi para pengrajin untuk memperkenalkan produk mereka ke pasar yang lebih luas. Di tengah dinamika jual beli yang terjadi, keberadaan layanan logistik memegang peran penting dalam memastikan barang sampai ke tangan pembeli, membantu kelancaran bisnis, dan mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

pelaku UMKM mengandalkan layanan pengiriman untuk mendistribusikan barang dagangan mereka ke pelanggan.

Peran Layanan Pengiriman dalam Kelancaran Inacraft 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/Untitled222-4126464347.jpg" alt="Salah seorang penerima bansos sembako dan PKH yang disalurkan PT Pos Indonesia." width="100%">
<figcaption>Salah seorang penerima bansos sembako dan PKH yang disalurkan PT Pos Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh PT Pos Indonesia (Persero) mencakup daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal). Salah satunya di Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi bantuan di Kecamatan Tanjungpandan, Belitung, untuk bansos sembako dan PKH triwulan II 2024 sebanyak 5.724 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). &rdquo;Kami mendapat alokasi 5.724 KPM. Persentase penyaluran sudah mencapai 95,28 persen,&rdquo; kata Executive General Manager Kantor Pos KCU Tanjungpandan Rega Muhammad Muslim. Dijelaskan Rega, pada penyaluran bansos Pos Indonesia melakukan tiga metode. Yakni dibagikan di Kantor Pos, di komunitas supaya lebih mendekatkan kepada KPM, dan diantarkan langsung ke rumah KPM (door to door) apabila KPM berhalangan hadir (sakit, disabilitas, lansia). Mengingat Tanjungpandan merupakan wilayah kepulauan, petugas juru bayar terutama yang mengantarkan bantuan langsung ke rumah KPM kerap menghadapi tantangan geografis dan cuaca. &rdquo;Tantangan yang dihadapi berupa kondisi geografis karena Tanjungpandan ini wilayah kepulauan, dan cuaca yang kurang bersahabat. Kendala geografis karena penduduk di sini banyak yang tinggal di pulau terluar,&rdquo; ujar Rega. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/Untitled22-3072170463.jpg" alt="Petugas PT Pos Indonesia (Persero) salurkan bansos sembako dan PKH." width="100%">
<figcaption>Petugas PT Pos Indonesia (Persero) salurkan bansos sembako dan PKH.</figcaption>
</figure> Guna memperlancar penyaluran bansos, petugas pos berkoordinasi dengan sejumlah pihak. Yakni pemerintah daerah, dinas sosial, dan para pendamping sosial masyarakat maupun pendamping PKH. &rdquo;Koordinasi yang kami lakukan biasanya mengevaluasi secara berkala baik sebelum maupun sesudah penyaluran, sehingga kami bisa melakukan evaluasi untuk menentukan langkah terbaik ke depan guna memaksimalkan pembayaran,&rdquo; ucap Rega Muhammad Muslim. Selain itu petugas juga dibekali aplikasi Pos Giro Cash (PGC) untuk memudahkan pelaporan penyaluran. Melalui aplikasi tersebut capaian penyaluran dapat dipantau setiap waktu. Termasuk bukti penyaluran berupa foto KPM dan geo tagging lokasi penyaluran bantuan. &rdquo;Aplikasi PGC lumayan memudahkan untuk pembayaran karena secara real time bisa diakses berbagai pihak, sehingga realisasi pembayaran bisa terpantau. Kemudian sebagai evidence (bukti) juga dilampirkan foto KPM dan geo tagging yang bisa langsung diakses secara real time,&rdquo; kata Rega. Dengan segala sumber daya dan komitmen penuh dari Pos Indonesia pada setiap tugas penyaluran bantuan tersebut, Rega berharap Pos Indonesia akan selalu dipercaya kementerian/lembaga untuk menyalurkan bantuan. &rdquo;Kami berharap bantuan yang disalurkan Pos Indonesia khususnya di KCU Tanjungpandan bisa lebih banyak karena sesuai informasi yang kami terima sampai saat ini belum semua. Semoga semua bantuan bisa disalurkan melalui Pos Indonesia,&rdquo; tutur Rega Muhammad Muslim. Sementara itu, petugas juru bayar Pos Indonesia Sudarsono menjelaskan, mekanisme yang ditempuh saat penyaluran bantuan secara door to door. &rdquo;Kami yang ditugaskan dari satgas pembagian bantuan sembako dan PKH triwulan II ini kami membayarkan door to door kepada KPM yang berhalangan mengambil sendiri ke kantor pos. KPM tersebut sebelumnya sudah didata melalui PSM desa yang memberikan list untuk antaran kepada kami. Setelah itu petugas juru bayar door to door langsung menuju ke rumah para KPM,&rdquo; ujar Sudarsono. &rdquo;Petugas juru bayar wajib menerima list KPM dulu. Setelah itu mengecek posisi danom KPM. Kemudian meminta panjar untuk melakukan pembayaran. Setelah itu menuju lokasi pembayaran. Rata-rata saya mengantarkan bansos untuk 5-10 KPM per hari,&rdquo; jelas dia. Lantaran melakukan pengantaran bantuan di daerah 3T yang tidak selalu terdapat sinyal selular, Sudarsono biasanya memastikan dahulu apakah di titik lokasi pengantaran tersedia sinyal. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/Untitled2-2331720781.jpg" alt="Petugas PT Pos Indonesia (Persero) salurkan bansos sembako dan PKH di daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal) secara door to door." width="100%">
<figcaption>Petugas PT Pos Indonesia (Persero) salurkan bansos sembako dan PKH di daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal) secara door to door.</figcaption>
</figure> &rdquo;Karena untuk pembayaran bansos sembako dan PKH ini kami tidak diizinkan untuk mode offline. Kendala lain paling hanya cuaca tidak terduga. Kadang panas, kadang hujan. Kalau kendala teknis tidak ada,&rdquo; terang Sudarsono. Sudarsono berharap pemerintah akan selalu menjadikan Pos Indonesia sebagai mitra pengantaran beragam bantuan. &rdquo;Harapannya, program bansos ini terus berlanjut dan kalau bisa PT Pos dilibatkan dalam penyalurannya,&rdquo; papar Sudarsono. &rdquo;Kalau dilihat dari sisi kemanusiaan, para penerima itu memang layak mendapatkan bantuan karena mereka betul-betul tidak mampu, jompo, dan sebagian penyandang disabilitas,&rdquo; ujar dia. Pendamping PKH Apresiasi Kinerja Penyaluran Pos Indonesia Kinerja penyaluran Pos Indonesia dinilai memuaskan oleh pendamping PKH Kecamatan Tanjungpandan Dahliyana Siregar. Petugas kantor pos selalu memberikan data KPM dan jadwal penyaluran secara rinci. Demikian juga metode penyaluran bansos oleh Pos Indonesia, cukup efektif dan memudahkan. &rdquo;Alhamdulillah, sejauh ini berjalan baik dan lancar karena petugas kantor pos cukup jelas memberi tahu jadwal pembayaran, cukup rapi, sehingga kami datang tidak sekaligus semuanya. Jadi proses pencairan lancar,&rdquo; tutur Dahliyana Siregar. &rdquo;Layanan door to door dari Pos Indonesia juga sangat baik, terutama bagi KPM lansia dan disabilitas sangat membantu. Dengan keterbatasan mereka tetap bisa mendapatkan bantuan tanpa harus datang ke kantor pos,&rdquo; tambah dia. Menurut Dahliyana pencairan lewat Pos Indonesia jauh lebih mudah dan minim hal yang tidak diinginkan. Misalnya, tidak tersalurkan. &rdquo;Pakai kartu ATM kadang bermasalah lupa PIN, kartu tertelan. Sedangkan kalau lewat Pos pada hari itu pencairan, hari itu juga langsung selesai. Sejauh ini kami merasa terbantu sekali dengan penyaluran bansos melalui pos,&rdquo; kata Dahliyana Siregar. Karena itu Dahliyana berharap seterusnya Pos Indonesia akan menjadi penyalur bansos. &rdquo;Semua lancar. Kalau kami para pendamping, sejujurnya lebih mudah, lebih gampang, lebih cepat kalau penyaluran melalui Pos. Kalau bisa melalui Pos seterusnya,&rdquo; ujar Dahliyana Siregar. Sebagai pendamping PKH, Dahliyana bertugas mendampingi 172 KPM. &rdquo;Tugas saya memberikan edukasi mengenai bansos PKH, terutama nominal dan bulan pencairan. Kami juga memberitahukan KPM agar segera mengambil bantuan. Persiapan yang saya lakukan biasanya saat data bayar turun, saya bikin grup WhatsApp untuk menginfokan waktu pencairan dan jadwal pembayaran. Kalau di kantor pos biasanya sudah terjadwal tanggal sekian, untuk di kelurahan ini. Setelah itu saya dampingi KPM mengambil bansos di kantor pos,&rdquo; jelas dia. Edukasi yang dilakukan Dahliyana tersebut mencakup imbauan agar setiap KPM tidak saling cemburu melihat nominal bantuan tidak selalu sama antar KPM. &rdquo;Biasanya setiap bulan kami ada pertemuan kelompok. Di situ kami menyosialisasikan kebijakan dari pusat. Salah satunya soal nominal. Karena nominalnya beda-beda, jadi setiap orang saya sebutkan satu-satu. Di surat undangan yang diterima KPM sudah tercantum detail nominal bantuan yang akan didapat,&rdquo; kata Dahliyana Siregar. Dahliyana menilai bantuan dari pemerintah yang disalurkan oleh Pos Indonesia ini sangat membantu perekonomian para KPM. Terlebih para KPM memang hidup di bawah garis kemiskinan. Namun demikian, dia mengimbau KPM untuk tidak selamanya menggantungkan hidup pada bantuan. &rdquo;Bantuan ini sangat efektif bagi masyarakat yang sangat membutuhkan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka,&rdquo; ucap Dahliyana Siregar. Untuk Pos Indonesia, Dahliyana berharap koordinasi yang telah terjalin baik selama ini akan semakin baik lagi. &rdquo;Harapan saya ke depannya kinerja PT Pos semakin baik, koordinasi dengan pihak terkait juga semakin baik, sehingga kita bisa terus bersinergi untuk membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan,&rdquo; kata Dahliyana Siregar. Sementara itu, salah satu KPM yang menerima bantuan secara door to door Mohamad M. Said mengaku sangat gembira atas bantuan yang diterima. Apalagi, saat ini telah memasuki masa pensiun tanpa dana pensiun. &rdquo;Saya senang sekali bisa mendapatkan bantuan yang diantarkan Pos Indonesia karena saya tidak ada jatah pensiun, jadi bantuan ini bisa disebut sebagai pensiun saya,&rdquo; kata Said. Said menjelaskan dana bantuan yang telah diterimanya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. &rdquo;Saya dapat bantuan beras dan PKH berupa uang Rp 1,2 juta per tiga bulan. Uangnya dipakai untuk biaya hidup sehari-hari. Saya lebih senang terima bantuan uang, bisa dibelanjakan apa saja sesuai keperluan,&rdquo; tutur Said. Terkait pelayanan Pos Indonesia dalam proses pencairan bantuan, Said menilai sejauh ini sudah cukup baik. &rdquo;Petugasnya baik, ramah, tidak membentak-bentak. Petugas sangat membantu,&rdquo; ucap Said. Said yang kini tak lagi memiliki pemasukan berharap akan terus menerima bantuan dari pemerintah. Bisa dibilang keberlangsungan hidupnya bergantung pada bansos. &rdquo;Harapan saya, bantuan ini terus berlanjut karena saya sudah tidak bekerja. Hanya bantuan ini yang bisa membantu untuk kelangsungan hidup saya. Alhamdulillah, bantuan dari pemerintah, dari Pos ini sangat menolong. Terima kasih,&rdquo; kata Said.

Penyaluran bansos sembako dan PKH oleh PT Pos Indonesia (Persero) mencakup daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal)

Pendamping PKH di Belitung Puji Kelancaran Penyaluran Bansos oleh Pos Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/11/WhatsApp-Image-2024-01-11-at-110246-249237214.jpg" alt="PosIND dan Bina Karya tanda tangani perjanjian kerja sama tentang pelayanan kurir dan logistik di IKN Nusantara." width="100%">
<figcaption>PosIND dan Bina Karya tanda tangani perjanjian kerja sama tentang pelayanan kurir dan logistik di IKN Nusantara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PosIND dan Bina Karya bersinergi guna mendukung pembangunan Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara di Kantor Pusat PosIND Bandung. Sinergi dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan PT Bina Karya (Persero) tentang kerja sama operasi (KSO) pelayanan kurir dan logistik Nusantara. Penandatanganan dilakukan Direktur Utama PosIND Faizal Rochmad Djoemadi dan Direktur Utama Bina Karya Boyke Prasetyanto. Turut hadir dalam penandatanganan KSO jajaran Direksi beserta tim dari Bina Karya dan PosIND. Dirut PosIND Faizal Rochmad Djoemadi menyampaikan, KSO antara dua perusahaan pelat merah itu merupakan salah satu bentuk dukungan atas pengembangan infrastruktur di Otorita IKN Nusantara. &rdquo;Dalam KSO ini PosIND salah satu peran utamanya sebagai koordinator dalam menyiapkan model bisnis dan model operasi untuk pelaksanaan kegiatan logistik di Otorita IKN Nusantara,&rdquo; ungkap Faizal. Sejalan dengan Faizal, Dirut Bina Karya Boyke Prasetyanto menyampaikan, penandatanganan tersebut menandai kesiapan kedua perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di Otorita IKN Nusantara. &rdquo;Melalui kerja sama operasi ini, Bina Karya akan mengoordinir aktivitas marketing dan sales untuk seluruh target market secara intensif dan dedicated,&rdquo; kata Boyke. Penandatanganan KSO itu menandai kerja sama kedua perusahaan dalam hal pengangkutan barang-barang milik pribadi aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, Pegawai BUMN, dan swasta, yang pindah tugas dari dan menuju IKN Nusantara. Termasuk pengangkutan dokumen dan barang milik kementerian/lembaga, BUMN, dan swasta, dari dan menuju Otorita IKN Nusantara. &rdquo;Juga pelaksanaan proyek maupun kontrak logistik yang berkaitan dengan aktivitas pembangunan Otorita IKN Nusantara,&rdquo; papar Boyke Prasetyanto. Untuk pencanangan kerja sama itu, PosIND dan Bina Karya akan melaksanakan launching Nusantara Logistics Hub &amp; Services di OIKN Nusantara. Rencananya kegiatan itu dilaksanakan bertepatan dengan kunjungan Presiden RI ke IKN Nusantara. Mengawali kerja sama operasi atau join operation, PosIND dan Bina Karya telah terlebih dahulu menandatangani Kesepakatan Kerja Sama (KKS) pada 20 Juli 2023. Kedua perusahaan juga intens melaksanakan kegiatan workshop dan focus group discussion guna mematangkan pembangunan logistics hub berkonsep green logistics.

PosIND dan Bina Karya bersinergi guna mendukung pembangunan OIKN Nusantara garap logistics hub berkonsep green logistics

Kolaborasi Bina Karya sebagai Badan Usaha Otorita dengan PosIND Menuju Nusantara Logistic Hub yang Hijau di IKN Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/29/dkt-994094775.jpg" alt="ILUSTRASI: Layanan kesehatan. (Pexels/Pixabay)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Layanan kesehatan. (Pexels/Pixabay)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Azhar Jaya, menyebut adanya layanan kesehatan gratis selama libur Nataru. Layanan kesehatan gratis tersebut, terdapat disejumlah pos atau lokasi selama musim libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024&nbsp;(Nataru) yang dapat dimanfaatkan oleh&nbsp;masyarakat. &ldquo;Saya informasikan seluruh pos kesehatan itu gratis,&rdquo; ungkapnya&nbsp;pada Antara Kamis&nbsp;(28/12).&nbsp; Azhar menuturkan bahwa masyarakat yang membutuhkan perawatan medis lebih serius,&nbsp;pembiayaannya dapat ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi pelaku perjalanan yang telah menjadi anggota Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).&nbsp; Sementara jika terjadi kecelakaan lalu lintas, maka biaya penanganannya akan ditanggung oleh Jasa Raharja.&nbsp; &ldquo;Jadi ya intinya kalau sudah menjalankan kewajiban sebagai warganegara yang baik, membayar pajak kendaraan, ikut menjadi anggota BPJS, maka tidak usah khawatir. Semuanya sudah direncanakan dan akan ditanggung oleh negara,&rdquo;&nbsp;katanya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013657353/kemenkes-mengonfirmasi-dua-pasien-covid-19-jn1-di-batam-meninggal-dunia">Kemenkes Mengonfirmasi Dua Pasien Covid-19 JN.1 di Batam Meninggal Dunia</a> Disediakan&nbsp;2.059 pos pelayanan kesehatan serta 352 unit Public Safety Center (PSC) 119&nbsp;yang&nbsp;dapat digunakan masyarakat selama musim libur Natal&nbsp;2023&nbsp;dan Tahun Baru&nbsp;2024 (Nataru)&nbsp;atau sejak 18 Desember 2023 sampai 3 Januari 2024.&nbsp; Sejumlah pos tersebut&nbsp;dilengkapi dengan sejumlah fasilitas, seperti layanan pemeriksaan kesehatan dasar, layanan pemeriksaan COVID-19, hingga layanan akupresur dan akupunktur.&nbsp; &ldquo;Tentu kami bekerja sama dengan semua pihak. Kami bekerja sama dengan Kemenhub, Kepolisian, serta pengelola tol, dan rest area,&rdquo;&nbsp;terangnya.&nbsp; 10.147 puskesmas serta 3.137 rumah sakit&nbsp;juga disiagakan, termasuk rumah sakit swasta di sejumlah wilayah di Indonesia yang siap melayani masyarakat pada musim libur ini.&nbsp; &ldquo;Pemerintah ingin hadir ketika masyarakat sedang merayakan sesuatu, atau bergerak untuk melakukan suatu kegiatan. Ini adalah kolaborasi lintas sektor sebagai wujud dari tugas pemerintah untuk melayani masyarakat,&rdquo;&nbsp;pungkas&nbsp;Azhar.&nbsp; &nbsp;***

Dirjen Kemenkes, Azhar Jaya, menyebut adanya layanan kesehatan gratis selama libur Naatal dan Tahun Baru 2024 (Nataru).

Kemenkes Sebut Ada Sejumlah Layanan Pos Kesehatan Gratis Selama Libur Nataru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/image-4.jpg" alt="Ilustrasi tawuran. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tawuran. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Polsek Cengkareng mendirikan empat pos pantau di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat selama bulan Ramadan untuk mengantisipasi  tawuran dan tindak kriminal lainnya.  "Pos pantau itu ditempati petugas gabungan dari unsur TNI, polisi, dan pemda," kata Kapolsek Cengkareng, Kompol Hasoloan Situmorang, saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.  Hasoloan mengatakan empat pos pantau itu ditempatkan di titik-titik yang dianggap rawan terjadi tawuran. Hasoloan menjelaskan pos pantau tersebut akan dijaga selama 24 jam. Petugas juga akan melakukan patroli keliling di beberapa wilayah.  Menurut Hasoloan, aksi tawuran biasanya terjadi saat dini hari atau ketika memasuki waktu sahur. Dengan keberadaan pos tersebut dan penjagaan 24 jam, dia berharap aksi tawuran di wilayah selama Ramadan bisa dicegah.  Sebelumnya, jajaran kecamatan Tambora juga melakukan upaya serupa yakni membangun sebelas posko keamanan tersebar di setiap kelurahan. "Kami buat 11 posko pengaman khusus yang disebar di titik-titik rawan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Camat Tambora Agus Sulaiman saat dihubungi.  Agus mengatakan, posko tersebut diperlukan karena umumnya aksi tawuran  sering terjadi selama Ramadan, khususnya saat sahur. Posko tersebut diisi petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dari sebelas kelurahan yang ada di Jakarta Barat.  Mereka melakukan penjagaan selama 24 jam. Tidak hanya Satpol PP saja, petugas TNI dan Kepolisian juga ikut melakukan pemantauan di pos tersebut. (*)

Antisipasi Tawuran, Polisi Dirikan Pos di Cengkareng selama Ramadan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Gedung-Roboh-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Gedung empat lantai yang ambruk gedung ambruk di Jalan Brigjen Katamso, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (6/1/2020). Terlihat bangunan itu menimpa minimarket Alfamart yang berada di lantai dasar. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gedung empat lantai yang ambruk gedung ambruk di Jalan Brigjen Katamso, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (6/1/2020). Terlihat bangunan itu menimpa minimarket Alfamart yang berada di lantai dasar. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pos lalu lintas (lantas)  Bogor 4 yang berada di Simpangan Depok, Tapos, Cimanggis, Depok, Jawa Barat roboh. Rusaknya bangunan ini terekam dalam sebuah video pendek. Tak lama setelah kejadian, video tersebut langsung viral.  Dalam video itu terlihat, seluruh bangunan hancur porak poranda. Bangunan tersebut terperosok ke tebing yang tidak terlalu dalam. Warga yang melihat langsung mendatangi lokasi.  Terlihat pula seorang anggota polisi lalu lintas berseragam lengkap turut terperosok akibat robohnya bangunan tersebut. Beruntung polisi tersebut tidak mengalami luka berarti. Korban berhasil ditarik oleh warga dari puing-puing dalam keadaan selamat.  Kasat Lantas Polres Metro Depok AKBP Andi M. Indra Waspada membenarkan insiden robohnya pos lantas B4 tersebut. Dia pun memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. ’’Pos lantas mengalami roboh, Korban jiwa nihil,’’ kata Indra dalam keterangan tertulis, Senin (1/3).  Indra menuturkan, Brioka Rex Andhika sebetulnya sudah mengetahui jika ada retakan di pos polisi tersebut pada Minggu pagi hari. Dia kemudian melaporkan ke atasannya. ’’Setelah itu, Kanit Lantas Iptu Edi Wasito langsung melakukan pengecekan keretakan yang ada di bagian depan pos,’’ imbuh Indra.  Namun, belum sempat diperbaiki, pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB bangunan eoboh begitu saja. Belum diketahui pasti penyeban robohnya bangunan ini. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3u6jXXVzp_w

Viral Pos Lantas Di Depok Roboh, Polisi Pastikan Tidak Ada Korban Jiwa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/presiden-kspi-dukung-gerakan-2019-ganti-direksi-pt-pos_m_205485.jpeg" alt="Diskusi publik dengan tajuk" width="100%">
<figcaption>Diskusi publik dengan tajuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mendukung gerakan ganti direksi PT. Pos Indonesia. Hal ini lantaran adanya dugaan pemecatan secara sepihak oleh direksi terhadap sejumlah karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut beberapa waktu lalu. "Sudah ada hastag (#)2019 ganti direksi itu sudah bagus dan saya mendukung tetapi pada dasarnya seluruh rakyat harus digerakkan karena pos milik rakyat, sebelum Indonesia merdeka sudah ada Pos kok," kata <a href="https://www.jawapos.com/tag/139152/pos" target="_blank">Iqbal</a>, dalam acara diskusi 'Aroma Tak Sedap di BUMN, Ada Apa Dengan PT Pos Indonesia' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/4). Sementara itu, Indonesia Public Intitut Karyono Wibowo menuturkan, sejatinya yang diangkat sebagai direktur dan komisaris BUMN bukan hanya soal profesionalisme semata, namun lebih pada kepentingan politik akomodatif. Namun dia menekankan, meski demikian jangan sampai ada yang hanya memanfaatkan PT Pos Indonesia untuk kepentingan pribadi. "Ini tidak hanya terjadi di Indonesia saat ini saja tapi di beberapa negara juga terjadi. Ini harus segera dibenahi. Kompetensi dan integritas jadi penting dalam kembangkan sebuah perusahaan. Jangan ada yang jadikan perusahaan BUMN sebagai sapi perah," jelasnya.

Presiden KSPI Dukung Gerakan 2019 Ganti Direksi PT Pos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kaltara-jadi-jalur-favorit-teroris-pasok-senjata-dan-amunisi_m_150371.jpeg" alt="Teroris ISIS subur di Filipina." width="100%">
<figcaption>Teroris ISIS subur di Filipina.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebagai salah satu daerah yang berada di wilayah perbatasan, Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi jalur bagi para teroris dari luar masuk ke Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Penindakan Badan Nasional Penanggulagan Terorisme (BNPT) Brigjen Torik Triyono usai melihat kesiapsiagaan personel TNI dan Polri di Tarakan, Kamis (10/8). Dia mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya berhasil mengamankan para terduga teroris. Beberapa di antara teroris ini mengaku mereka sampai ke Poso melalui jalur Kaltara. &ldquo;Pengalaman ada senjata masuk dari Filipina ke wilayah Indonesia melalui wilayah Kaltara juga, yang sekarang ada di wilayah Poso. Sekarang ada beberapa memasukkan melalui Kaltara dan Sulawesi Utara, yang jelas banyak ditemukan di Poso,&rdquo; ujar Torik. Torik menambahkan, tak hanya para pelaku terorisme, senjata para pelaku teror ini juga banyak ditemukan di Poso yang disebut berasal dari Filipina Selatan. Masuknya para&nbsp; teroris ini sempat tidak terdeteksi dan termonitor oleh aparat hukum. &ldquo;Jadi masuknya melalui dari sini dan saat itu kami belum monitor semuanya. Tetapi ada juga kami tangkap teroris dan senjatanya. Semuanya melalui Filipina dan semua masuk melalui perbatasan,&rdquo; bebernya.

Kaltara Jadi Jalur Favorit Teroris Pasok Senjata dan Amunisi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pos

Berita Terkini