<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/26/WhatsApp-Image-2025-05-26-at-130435-1-3176082276.jpeg" alt="Presiden RI Prabowo Subianto saat pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Kuala Lumpur, Senin (26/5/2025). (Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Presiden RI Prabowo Subianto saat pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Kuala Lumpur, Senin (26/5/2025). (Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri (PM) Tiongkok Li Qiang baru-baru ini menyiratkan posisi baru Indonesia dalam lanskap keuangan global. Tidak hanya itu, pertemuan tersebut dinilai sebagai tanda arah strategis baru bagi Indonesia. Menjadi jalur tengah dalam situasi keuangan dunia.&nbsp; &rdquo;Kita bukan musuh dolar, tapi juga bukan budak dolar. Kita membuka diri pada RMB, bukan untuk tunduk pada Beijing, tapi untuk membentuk sistem keuangan yang lebih adil, terbuka, dan multipolar. Kita berdiri di antara Washington dan Beijing bukan untuk memilih sisi, tapi untuk menjadi poros,&rdquo; ungkap Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menyampaikan hal itu dalam tulisannya yang dikutip pada Senin (26/5).&nbsp; Menurut Fakhrul, kerja sama antara Ban Indonesia dengan Bank Sentral China adalah momen perubahan diplomasi Indonesia dengan Tiongkok. Yang semula diplomasi beton menjadi diplomasi modal. Dia melihat selama ini kerja sama Indonesia dengan Tiongkok lebih cenderung pada pembangunan fisik. Misalnya pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan kereta cepat. &rdquo;Tapi dengan pertemuan (Prabowo dengan Li Qiang), arah kerja sama naik kelas, menuju diplomasi modal,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Fakhrul menilai, pertemuan Prabowo dengan Li Qiang akan menjadi pembuka jalur moneter, jalur modal, dan jalur masa depan. Dia optimistis jika dikelola dengan tepat, pertemuan tersebut bisa jadi langkah awal menuju sistem keuangan nasional yang lebih stabil, lebih berdaulat, dan lebih terhubung dengan dunia tanpa kehilangan arah. &rdquo;Karena di tengah ketidakpastian global, kekuatan bukan milik yang paling cepat atau paling besar, tetapi milik mereka yang mampu menjadi jembatan, ketika dunia terbelah,&rdquo; kata dia.&nbsp; Apalagi penandatanganan nota kesepahaman antara Bank Indonesia dan People's Bank of China (PBoC) bukan hanya langkah teknokratis, melainkan cara baru dalam memikirkan kedaulatan keuangan negara. Fakhrul menyebut, penandatangan kerja sama itu merupakan hal penting dan strategis bagi Indonesia di bawah Presiden Prabowo.&nbsp; &rdquo;Ini bukan hanya langkah teknokratis. Ini adalah cara baru memikirkan kedaulatan keuangan, kita membantu rebalancing ekonomi dua negara besar (Amerika Serikat dan China), yang mana kemudian memberi ruang lebih besar untuk kemaslahatan rakyat Indonesia,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Lebih lanjut, Fakhrul menyampaikan bahwa PBoC bukan bank sentral biasa. Mereka mengelola lebih dari USD 3 triliun cadangan devisa, mengarahkan jalur internasionalisasi Yuan , menentukan arah pembiayaan global dalam konteks Belt and Road Initiative, serta mendorong sistem keuangan alternatif melalui Cross-Border Interbank Payment System atau CIPS. Menurut Fakhrul, kerja sama antara Bank Indonesia dengan PBoC menunjukkan cara Prabowo yang ingin mengamankan pembiayaan jangka panjang, memperkuat ketahanan eksternal, serta mengurangi volatilitas eksternal terhadap rupiah. Kerja sama itu dinilai akan bermuara pada pembangunan ekonomi yang tidak rentan terhadap gejolak sentimen pasar global.

Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang menandai perubahan penting dalam diplomasi keuangan.

Sambut Baik Kerja Sama di Balik Pertemuan Prabowo dengan Li Qiang, Ekonom: Indonesia Jadi Poros dua Kekuatan Ekonomi Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/JOKOWI-INFLASI.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (YT Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (YT Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, komitmen pemerintah untuk secara bertahap menghentikan impor barang mentah sekaligus melakukan hilirirasi industri.  Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi pada Peresmian Pembukaan Kongres XII Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Musyawarah Nasional (Munas) XI Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PIVERI) Tahun 2022 di Plaza Semanggi, Balai Sarbini, Jakarta, Selasa (11/10).  ’’Kita ini sudah 77 tahun merdeka, selalu bahan mentah yang kita ekspor. Nikel mentahan kita ekspor, tembaga mentahan kita ekspor, minyak kita ekspor dalam bentuk mentahan. tidak diolah, timah kita ekspor, kelapa sawit (CPO) kita ekspor, tapi tidak dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi. Sehingga nilai tambah itu ada di negara lain, pembukaan lapangan kerja juga adanya di negara lain,” kata Jokowi.  Jokowi meyakini, hilirisasi industri akan meningkatkan nilai tambah dari suatu komoditas dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya di dalam negeri. ’’Inilah yang secara konsisten akan terus kita lakukan. Setop nikel, tahun depan setop timah, tahun depan setop tembaga, karena nilai tambahnya ada di dalam negeri,” ucap Jokowi.  Jokowi mencontohkan, nilai ekspor nikel melonjak hingga mencapai Rp 360 triliun, karena diekspor dalam bentuk setengah jadi dan jadi, bukan bahan mentah. ’’Saya berikan contoh nikel. Waktu diekspor dalam bentuk mentahan, kita hanya mendapatkan nilai Rp15 triliun. Setelah diekspor dalam bentuk setengah jadi dan barang jadi, nilainya menjadi Rp360 triliun. Dari Rp15 triliun menjadi Rp360 triliun, baru satu barang,” ujarnya.  Selain nikel, pemerintah juga mendorong penghentian ekspor tembaga saat pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) konsentrat tembaga di Gresik, Jawa Timur mulai beroperasi. ’’Tembaga nanti begitu ini smelter di Gresik selesai, ini juga sama setop, tidak ada lagi yang namanya ekspor tembaga. Semuanya harus dikerjakan jadi barang jadi di negara kita Indonesia,” jelas Presiden.  Sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah di sektor pertambangan, pemerintah juga mengambil alih kepemilikan saham perusahaan asing atas pengelolaan sejumlah industri pertambangan Indonesia, mulai dari PT Freeport Indonesia hingga Blok Rokan. Jokowi menyampaikan, saat ini Indonesia sudah memegang mayoritas saham Freeport. ’’Untuk yang di Blok Rokan, ini urusan minyak dan gas yang sudah 97 tahun dikuasai oleh Chevron, 97 tahun. Sekarang juga sudah 100 persen dimiliki oleh kita sendiri,” ucap Jokowi.  Dengan berbagai upaya yang terus dilakukan, kepala negara optimistis target Indonesia untuk masuk ke lima besar ekonomi dunia di tahun 2045 akan terwujud. ’’Asal konsistensi ini terus kita jaga. Siapapun nanti pemimpin, presiden negara ini, konsistensi itu harus kita jaga dan terus kita ingatkan. Jangan kembali lagi ke ekspor mentah lagi,” tegasnya. (*)

Hentikan Impor Barang Mentah, Yakin Indonesia Jadi Poros Ekonomi Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/punya-modal-historis-dan-sda-maluku-didorong-jadi-poros-ekonomi-dunia_m_.jpg" alt="Anggota DPR Komisi II Komarudin Watubun berharap modal historis dan sumber daya alam di Maluku bisa menjadi poros perekonomian dunia." width="100%">
<figcaption>Anggota DPR Komisi II Komarudin Watubun berharap modal historis dan sumber daya alam di Maluku bisa menjadi poros perekonomian dunia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam perkembangan global, Maluku seharusnya sudah bisa dijadikan sebagai poros perekonomian dunia abad XXI. Pasalnya, ada niliai historis dan potensi ekonomi yang ada di provinsi ini. Ide itu diungkapkan oleh Anggota DPR Komisi II dalam acara bedah buku karyanya sendiri yang berjudul Maluku "Staging Point RI Abad 21" di Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu (31/10). Menurut Komarudin, sejak abad XII Maluku memiliki peran yang sangat vital bagi Nusantara. Layaknya Tiongkok yang bisa membangun jalur sutera. Begitupun, Indonesia terutama Maluku pernah memiliki jalur perekonomian sendiri. "Jalur tersebut dinamakan jalur rempah, Maluku menjadi titik pusatnya. Karena dalam catatam sejarah, Maluku merupakan penghasil rempah-rempah terbaik dunia yang merupakan komoditas perdagangan termahal mengalahkan harga emas di dunia pada abad XVI," paparnya. Bahkan, lanjut legislator PDIP itu, selama abad XVI-XVIII Maluku menjadi daerah utama yang memasok kebutuhan rempah-rempah dunia dan berperan melahirkan jaringan maritim dunia, inovasi, dan korporasi global pertama kali di dunia. Sejarah juga mencatat, karena kekayaannya, bangsa-bangsa Spanyol dan Portugal sebagai kekuatan imperialis kuno rela bertempur memperebutkan Maluku. Perselisihan tersebut akhirnya menghasilkan Perjanjian Zaragoza yang membagi belahan bumi barat di antara Spanyol dan Portugal dan diprakarsai oleh Paus pada 7 Juni 1494. Tak hanya dua negara tersebut yang memperebutkan Maluku, Belanda pun pada Dua abad setelahnya, ikut dalam persaingan memperebutkan Maluku. Sebab, siapa yang dapat menguasai rempah-rempah, maka akan dapat menguasai perdagangan Eropa. "Itu merupakan nilai historis dan strategis Maluku sebagai daerah yang pernah jaya dengan rempah-rempahnya. Ingat jangan pernah lupakan sejarah," paparnya. Secara geografis, wilayah Maluku sangat terbuka ke Filipina, Brunei, Australia, Papua Nugini, Korea Selatan, Jepang, hingga Tiongkok. Karena itu, maluku dapat menjadi opsi lain sebagai titik pusat jalur perdagangan Indonesia. "Ingat, selain rempah Maluku juga memiliki kekayaan alam Mineral seperti gas Blok Masela yang merupakan ladang gas abadi yang dimiliki oleh Indonesia dengan cadangan gasnya yang bisa bertahan selama 70 tahun ke depan," jelasnya. Produk dari gas itu dapat diolah kembali menjadi 200 produk turunan. Bahkan, lanjutnya, Rizal Ramli saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menyatakan, apabila dikelola dengan baik, maka ladang Blok Masela dapat mengalahkan penghasilan gas dan minyak Qatar. "Pontensi ini yang sangat strategis semestinya dapat dijadikan untuk membangun poros perekonomian baru, bukan harus memilih antara jalur transpasifik AS dan jalur sutera Tiongkok," pungkasnya.

Punya Modal Historis dan SDA, Maluku Didorong Jadi Poros Ekonomi Dunia