<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/03/portrait-shocked-speechless-young-man-showing-video-smartphone-screen-hold-mobile-phone-horizontally-point-display-look-astonished-camera-1-754512609.jpg" alt="Ilustrasi pria menjual ponselnya. Kementerian Komdigi mewacanakan jual beli HP bekas harus ada balik nama. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pria menjual ponselnya. Kementerian Komdigi mewacanakan jual beli HP bekas harus ada balik nama. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap wacana terbarunya. Yakni mengatur jual-beli handphone bekas sama seperti jual-beli motor bekas dengan adanya aturan balik nama. Tujuannya agar peredaran handphone-handphone ilegal bisa dikurangi dengan menghindari penyalahgunaan identitas. Hal ini disampaikan oleh Adis Alifiawan, Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standarisasi Infrastruktur Digital Komdigi dalam diskusi di Teknik Elektro dan Informatika ITB baru-baru ini. &ldquo;Handphone seken itu nanti kita harapkan juga jelas gitu. Mungkin seperti kita jual beli motor, ada balik namanya, ada identitasnya. Handphone ini beralih dari atas nama A kepada atas nama B agar menghindari penyalahgunaan identitas,&rdquo; kata Adis.&nbsp; Di sisi lain, dia juga meminta masyarakat agar lebih jeli dalam membeli ponsel. Seperti mencocokkan nomor seri dengan nomor IMEI pada kardus dan handphone. &ldquo;Kemudian juga mungkin ada mekanisme lain berikutnya, dengan masyarakat menjadi lebih cerdas sebagai konsumen itu akan membantu sekali dalam mengurangi peredaran handphone-handphone ilegal,&rdquo; jelas dia. Menurut Adis, langkah mengurangi peredaran handphone-handphone ilegal ini juga akan membantu terjaganya keamanan ruang digital. Penipuan pada ruang digital pun bisa dihindarkan. Sementara itu, Komdigi juga mewacanakan tindakan blokir dan buka blokir yang bisa dilakukan oleh pemilik apabila handphonenya hilang. Jika handphone telah ditemukan, pengguna pun bisa langsung melakukan tindakan dengan membuka blokir. Saat ini, pengguna diharuskan mendatangi kantor polisi setempat apabila ingin memblokir handphone yang hilang. Lalu, pihak kepolisian akan menelusuri hal tersebut termasuk tindak pidana atau tidak. &ldquo;Kalau sekarang mungkin kalau mau blokir datang dulu ke polisi, dilihat dulu case-nya apakah ini tindak pidana atau bukan dan lain sebagainya. Tapi kalau nanti kita harapkan, user secara mandiri bisa memiliki kuasa untuk melakukan blokir dan kalau handphone-nya sudah ketemu bisa diunblokir, bisa dibuka blokirnya sehingga bisa dipakai lagi,&rdquo; jelasnya. Tentu langkah-langkah pencegahan handphone-handphone ilegal ini tidak bisa dilakukan Komdigi sendirian. Pihaknya juga memerlukan sinergi dengan pihak kepolisian ataupun Kementerian Perindustrian (Kemenperin). &ldquo;Tidak terlepas dari itu juga adalah peran dari Kementerian Perindustrian sebagai pengelola database IMEI seluruh Indonesia. Kemudian tereksekusinya nanti di teman-teman operator seluler,&rdquo; tutupnya. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Kementerian Komunikasi dan Digital mengusulkan sistem balik nama HP bekas untuk mengurangi peredaran ilegal dan meningkatkan keamanan.

Komdigi Wacanakan Jual Beli HP Bekas Harus Balik Nama Seperti Motor Seken, Antisipasi Peredaran Ponsel Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/putra-siregar-rahman.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - YouTuber Putra Siregar mengakui bahwa dirinya kini berstatus tahanan kota usai berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada 23 Juli 2020 terkait kasus handphone ilegal PS Store. Bos PS Store itu tidak ditahan karena selama ini kooperatif dan diyakini tidak akan menghilangkan barang bukti.  "Saya kan kooperatif dan nggak ada alasan yang kuat untuk menahan saya," kata Putra Siregar saat ditemui di bilangan Condet, Jakarta Timur.  Dengan statusnya tersebut, Putra Siregar diharuskan melakukan wajib lapor secara rutin. Putra Siregar pun berjanji akan mematuhinya. Apalagi masalah ini mendapat sorotan publik dan sempat jadi viral di media sosial.  Putra Siregar berjanji akan mengikuti proses hukum yang berlaku sebagai warga negara yang taat hukum. "Saya taat hukum, saya akan hadapi. Tapi tolong jangan bunuh karakter saya," paparnya.  Dalam kesempatan itu, Putra Siregar menjelaskan kasus yang membelitnya. Permasalahan ini terjadi pada 2017 silam saat dia baru hijrah dari Batam ke Jakarta.  "2017 aku pertama kali menginjakkan kaki ke Jakarta. Toko saya waktu itu masih 2 X 3 meter. Ada uang 20 juta belanja, 100 juta belanja. Kebetulan banyak yang jualan HP (ke saya) karena dari dulu semua saya rangkul," kata Putra Siregar.  Tiba-tiba salah seorang dalam jaringan bisnisnya menawari sejumlah unit handphone untuk dijual dalam sistem partai. Barang-barang itu katanya mau dijual dengan harga murah karena butuh uang. Putra Siregar pun tertarik. Dia meminta barang-barang itu dibawa ke toko miliknya yang berlokasi di daerah Condet.  "Itu malam-malam ditawarin, lagi BU katanya. Saya waktu itu masih di Batam. Saya bilang ya sudah antar aja ke toko. Di toko ada saudara saya namanya Lahatta sama Leris. Waktu itu malam-malam, tiba-tiba yang antar barang sudah bersama bea cukai," ungkap Putra Siregar.  Ternyata barang-barang handphone yang mau dijual temannya tidak membayar bea cukai atau bisa dibilang ilegal. Putra mengaku tak mengetahui kala barang-barang itu bermasalah dengan urusan kepabeanan. Dua saudara Putra Siregar pun dibawa oleh petugas. Sementara Putra Siregar dipanggil karena merupakan pemesan.  Atas kejadian itu, Putra merasa dirinya sudah dijebak. Namun tidak mau berspekulasi liar, dia pun akan mengikuti proses hukum yang berlaku.  Untuk masalah kepabeanan ini, Putra Siregar mengaku sudah menyerahkan dana sekitar Rp 500 juta kepada pihak bea cukai apabila tindakannya itu telah merugikan negara. Selain itu, dia juga menyerahkan aset dan buku rekening untuk ditelurusi lebih lanjut. Hal itu karena Putra Siregar sempat dianggap terlibat dalam kasus TPPU atau Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bos PS Store Putra Siregar Akui Kini Berstatus Tahanan Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/putra-siregar.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Youtuber, influencer yang juga owner PS Store kini tersandung kasus kepabeanan untuk kasus lama yang terjadi sekitar 2017 silam. Kasus ini kembali mencuat setelah berkas perkara dan tersangka diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada 23 Juli 2020.  Sejumlah pengacara pun menghubungi Putra. Tujuannya adalah untuk memberikan pendampingan hukum untuk sang youtuber pemilik subscriber 1,44 juta itu. Hal itu diungkapkan Putra Siregar di hadapan awak media saat ditemui di bilangan Condet Jakarta Timur.  "Itu banyak banget pengacara handal mau membantu. Mereka pada bilang 'kamu orang baik, kita nggak ingin kamu terjadi kenapa-napa'," kata Putra Siregar menirukan perkataan pengacara yang mau membantu kasusnya.  Putra tentu saja senang ternyata banyak pengacara yang mau membantu dirinya. Kendati demikian, dia dengan berat hati harus menolak tawaran sejumlah pengacara yang menawarkan diri. Karena dia sudah memiliki pengacara yang menangani permasalahan ini sejak awal atau sejak tahun 2017.  "Tapi kebetulan saya punya lawyer yang sudah 3 tahun sama saya. Dia sudah 3 tahun lalu sama saya jadi tahu benar kasusnya. Daripada saya harus cerita ulang lagi kejadiannya capek dan belum tentu dia percaya," kata Putra Siregar.  Dia pun sudah siap menghadapi kasus hukum yang membelitnya. Putra Siregar akan menghadapi apabila kasus ini masuk ke pengadilan. Dia menganggap permasalahan yang kini menderanya tersebut sebagai ujian yang harus dia hadapi dengan sabar. "Saya tetap husnudzan ketika mengatakan beriman, saya pasti diuji. Sama seperti Nabi Ibrahim dicoba menyembelih anaknya," akunya.  Putra Siregar mengklaim dirinya dijebak dalam kasus ponsel ilegal PS Store. Namun, dia tidak mau menyalahkan pihak mana pun yang malah akan membuat permasalahan jadi melebar.  Beberapa waktu lalu pihak Bea Cukai Jakarta memposting foto Putra Siregar tanpa diburamkan. Pengusaha smartphone asal Batam itu merasa karakternya dibunuh atas kejadian itu. Sementara foto itu adalah foto lama.  Putra Sitegar mengaku langsung berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai dan menanyakan foto dirinnya yang terang diunggah. Permintaannya pun diakomodasi. Tidak lama kemudian foto itu dihapus oleh pihak Bea Cukai Jakarta.  "Ini saya yang baru diindikasi, ini bukan penyelundupan lho. Ini bea cukainya diduga tagihannya belum selesai. Tapi saya dibuat sanksi sosial seperti itu," kata Putra Siregar menyesalkan.

Sejumlah Pengacara Berebut Mau Jadi Kuasa Hukum Putra Siregar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/20191126_155213.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mencuatnya kasus PS Store ke permukaan, masyarakat kembali diingatkan untuk tidak membeli ponsel ilegal. Sebab, meski dijual dengan harga murah, ponsel ilegal justru bisa merugikan.  Pengamat industri gadget Lucky Sebastian membeberkan, ada beberapa alasan untuk masyarakat tidak membeli perangkat ponsel ilegal. Menurut Lucky, membeli ponsel ilegal bak membeli kucing dalam karung. Sebab banyak pertanyaan dan keragu-raguan seputar produk yang dibeli.  "Ya membeli produk ilegal khususnya ponsel memang seperti beli kucing dalam karung, kita nggak tahu isinya seperti apa," beber Lucky saat dihubungi JawaPos.com.  Baginya, dalam produk khususnya ponsel ilegal yang dibanderol murah, bisa saja terdapat bahaya yang tak diketahui konsumen atau pembelinya. Sebab menurutnya, ponsel-ponsel ilegal yang masuk ke Indonesia kebanyakan adalah barang rekondisi atau justru barang curian.  "Biasanya barang rekondisi memang, atau curian, atau justru gabungan atau mix keduanya. Ini di oplos sana-sini agar ponsel bisa nyala dan dilempar ke pasaran. Kita nggak tahu dalamnya seperti apa," imbuh Lucky.  Lucky melanjutkan, menurut pengalamannya, biasanya ponsel ilegal yang merupakan barang rekondisi di bagian dalam. Sehingga onderdilnya dikerjakan seadanya tanpa standar keamanan yang jelas. Dari luar, kata Lucky, mungkin tampak bagus atau terkesan tak ada cacat, tapi di bagian dalamnya tidak ada yang tahu.  "Pernah saya beli ponsel ilegal atau black market (BM), saya cek dalamnya, berantakan motherboard-nya. Memang nyala dan bisa dipakai, tapi ini kan berbahaya bagi konsumen. Di bypass sana-sini kelistrikannya, ini bisa meledak atau terbakar," jelas pria yang berdomisili di Bandung, Jawa Barat ini.  Selain jeroan yang tak jelas, barang ilegal juga biasanya dilengkapi dengan aksesori sangat seadanya dan lagi-lagi tak sesuai standar. Perangkat pengisian daya atau charger misalnya, jauh dari kata aman.  "Selanjutnya charger dan baterai. Ini juga bahaya, biasanya barang rekondisi itu dikasih sparepart atau onderdil yang tak standar, yang penting harga murah, bisa nyala. Ini bisa meledak di tangan konsumen, bahaya," tegas Lucky.  Terakhir, yang sangat penting untuk tidak membeli perangkat ponsel ilegal, BM tak resmi atau apapun penyebutannya menurut Lucky adalah aspek penggunaan jangka panjang. Memang murah saat membeli, tapi kalau tak awet, menurut Lucky sama saja atau bahkan cenderung lebih rugi.  "Kalau untuk digunakan sendiri dan ingin awet, jangan beli ponsel ilegal. Jadinya malah rugi karena kita nggak tahu isi dalamnya seperti apa, kalau dapat yang bagus, kalau jelek, rusak melulu atau membahayakan diri sendiri bagaimana," tandas Lucky.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=l7E2vzz5NRQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=NN-w4uq1tEA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=k24ZDybq7xQ

Jangan Tergiur Harga Murah, Kenali Bahaya Ponsel Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/pstore.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Bea Cukai (BC) Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta menangkap Putra Siregar terkait kepemilikan dan peredaran barang-barang ilegal baru-baru ini. Kasi Bimbingan Kepatuhan dan Kehumasan Kanwil Bea Cukai Jakarta, Ricky M. Hanafie, membenarkan penangkapan PS yang juga diketahui merupakan pemilik toko telepon seluler (ponsel) PS Store yang diketahui menjual barang-barang ilegal atau black market (BM) dengan harga yang murah.  PS juga diketahui sudah ditetapkan sebagai tersangka. PS disangkakan dengan dugaan tindak pidana kepabeanan terkait temuan ratusan ponsel ilegal yang diperjualbelikan.  Kendati owner atau pemilik PS Store sudah menjadi tersangka, pantauan JawaPos.com di akun-akun Instagram toko PS Store masih terlihat aktivitas penawaran jual beli ponsel-ponsel. Selain itu, PS Store juga tampak masih menyebar giveaway yang biasa mereka lakukan kepada pada followers-nya.  PS Store sendiri diketahui menjadi salah satu toko ponsel ilegal yang cukup eksis di jagat maya khususnya Instagram. PS Store juga kerap menggandeng para selebritis, artis Instagram dan YouTuber untuk mengendorse toko mereka dan memberikan beragam giveaway menarik untuk para followersnya.  Akun-akun Instagram PS Store yang tampak masih aktif kendati pemiliknya sudah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pantauan JawaPos.com adalah akun @pst0re yang terlihat memiliki 2,9 juta followers dan @pstore_jakarta dengan 1,7 juta followers.  Mencari akun Instagram resmi PS Store sendiri cukup sulit, salah-salah bisa menemukan akun palsu yang serupa tampak identik. Jika mengetikkan 'PS Store' di pencarian Instagram, akan muncul puluhan akun PS Store dari berbagai cabang yang tampak asli.  Dari dua akun yang kami sebutkan di atas, keduanya masih tampak memposting feed Instagram dan Stories baru di akun tersebut. Selain jualan, kedua akun tersebut juga masih mengobral giveaway kepada para followersnya.  Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) enggan berkomentar soal penangkapan ini. Dirjen SDPPI Ismail MT menyebut saat ini pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak bea cukai. "Soal PS Store itu urusannya bea cukai, jadi no comment. Itu kan penyelundupan gelap," tuturnya saat konferensi pers lewat siaran langsung di Jakarta, Rabu (29/7).  Sementara terkait kasus ini, Kasi Bimbingan Kepatuhan dan Kehumasan Kanwil Bea Cukai Jakarta, Ricky M. Hanafie menyebut kalau pihaknya telah lama melakukan pengawasan pada tersangka PS. Pengawasan itu juga diperkuat dengan adanya berbagai informasi aduan dari masyarakat terkait bisnis ponsel yang dilakoninya.  “Kami melakukan penelusuran dan kedapatan ada transaksi penjualan handphone itu. Lalu kami lakukan penegahan dan dilakukan proses penyidikan yang cukup panjang,” ujarnya kepada Jawa Pos.  Ricky memastikan, kasus ini tak akan berhenti pada penangkapan PS semata. Pihaknya menyebut akan terus melakukan peng embangan terhadap kasus tersebut. Selain itu, koordinasi Bea Cukai antarwilayah juga tetap diperkuat untuk mengurai persoalan serupa yang mungkin terjadi, termasuk kemungkinan adanya penyelundupan.

Owner Diciduk, Instagram PS Store Masih Jualan dan Sebar Giveaway

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/20200226_110756.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di tengah pandemi global Covid-19, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan bahwa aturan validasi IMEI untuk pengendalian perangkat ponsel dan komputer tablet ilegal atau BM akan tetap berlaku pada 18 April 2020. Dengan diberlakukannya aturan tersebut, nantinya tak ada lagi perangkat ponsel baru yang dijual di pasar data IMEI-nya tidak valid atau ilegal.  Kepala Subdirektorat Kualitas Layanan dan Harmonisasi Standar Perangkat Kemenkominfo, Nur Akbar Said menyatakan, kebijakan ini mesti dijalankan tepat waktu lantaran pemerintah tidak ingin membiarkan perangkat ilegal terus beredar di masyarakat.  "Regulasi ini harus tetap berjalan (tepat waktu). Kita tidak bisa membiarkan perangkat ilegal yang sudah beredar bertahun-tahun tetap ada di pasaran," ujar Akbar melalui rapat virtual dengan beberapa stakeholder dan pelaku industri pada Rabu (15/4).  Adapun sesuai keputusan sebelumnya, mekanisme yang dipilih adalah whitelist. "Kita sepakat untuk menggunakan mekanisme whitelist seperti yang sudah disampaikan juga oleh Menkominfo Johnny G.Plate. Mekanisme ini mengedepankan pencegahan di awal dengan perangkat yang dibeli konsumen dipastikan sah dan valid IMEI-nya (legal)," imbuh Akbar.  Ditegaskan juga, aturan ini tetap akan sesuai dengan wacana sebelumnya yakni berlaku pada perangkat yang aktif setelah tanggal 18 April 2020. Sementara, perangkat yang berasal dari manapun (sekalipun ilegal) yang aktif dan memanfaatkan layanan seluler dari operator telekomunikasi di Indonesia sebelum tanggal 18 April 2020, akan tetap berfungsi normal serta tidak berdampak apapun.  "Sebagai pengecualian, kebijakan ini hanya akan berlaku di perangkat smartphone, perangkat mobile, dan tablet baru. Juga tidak berdampak ke turis yang menggunakan layanan roaming," ucap Akbar.  Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, skema whitelist memungkinkan masyarakat untuk mengecek legalitas IMEI dalam perangkat sebelum membelinya. Jika IMEI di perangkat terdaftar di database Sistem Informasi Industri Nasional (Siinas) yang ada di Kementerian Perindustrian, masyarakat bisa membeli ponsel dan bisa menikmati layanan seluler.  Sementara dalam mekanisme blacklist sebelumnya, ponsel baru (baik itu BM maupun resmi) perlu dihubungkan terlebih dahulu dengan layanan seluler. Jika setelah terhubung dengan layanan seluler, IMEI tidak terdaftar (black market) di database SIINAS, ponsel pun tak bakal lagi bisa dipakai.  Saksikan video-video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=8yJdvCsDczU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=hGHlOuksIYI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=VO6s5igN3cU

Siap-siap, Aturan Validasi IMEI Tetap Berlaku Mulai 18 April 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/imei.jpg" alt="Ilustrasi. Pengecekan IMEI perangkat ponsel melalui laman Kemenperin. (RianAlfianto/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pengecekan IMEI perangkat ponsel melalui laman Kemenperin. (RianAlfianto/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memutuskan untuk menggunakan skema whitelist dalam sistem deteksi perangkat seluler ilegal melalui nomor international mobile equipment identity (IMEI). Keputusan itu diambil berdasar kesepakatan antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, bea cukai, serta perusahaan telekomunikasi di kantor Kemenkominfo kemarin (28/2).  ”Terhitung mulai 18 April 2020 dengan skema whitelist, yaitu proses pengendalian IMEI secara preventif agar masyarakat mengetahui terlebih dahulu legalitas perangkat yang akan dibelinya,” kata Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemenkominfo Ismail MT.  Ismail menekankan, regulasi pengendalian IMEI berlaku ke depan. Karena itu, masyarakat yang saat ini perangkatnya sudah aktif tapi tidak terdaftar di Kemenperin tidak perlu resah. ”Perangkat yang sudah aktif sebelum masa berlaku 18 April akan tetap dapat tersambung ke jaringan bergerak seluler sampai perangkat tersebut tidak ingin digunakan atau telah rusak. Tidak diperlukan registrasi individual,” paparnya.  Setelah 18 April, Ismail menyatakan bahwa masyarakat yang membawa perangkat HKT (handphone, komputer genggam, komputer tablet) dari luar negeri atau memesan perangkat yang dikirim dari luar negeri wajib mendaftarkan ke aplikasi yang disediakan oleh pemerintah. Jika tidak, perangkat itu tidak akan bisa terhubung dengan jaringan telekomunikasi alias tidak dapat sinyal. Sebab, IMEI-nya tidak terdaftar.  Selain pengendalian perangkat ilegal, sistem deteksi IMEI, papar Ismail, juga bermanfaat bagi masyarakat untuk melakukan pemblokiran perangkat yang hilang dan atau dicuri melalui operator seluler. ”Sehingga diharapkan dapat menurunkan tindak pidana pencurian perangkat HKT,” jelasnya.  Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Harjanto mengatakan, pengawasan tentang perangkat impor telah masuk peraturan perdagangan. ”Jika IMEI-nya tidak terdaftar atau ilegal, akan dikenai sanksi, sanksi administrasi dan pidana,” ujar Harjanto.  Dari sisi kesiapan operator, perusahaan telekomunikasi mulai menyiapkan alat blokir ponsel ilegal. Group Head Communication XL Tri Wahyuningsih mengatakan, perusahaan sedang melakukan pengadaan EIR (equipment identity registered). ”Kami dalam proses pengadaannya,” ucap Tri.  Di pihak lain, meski tak menyebutkan secara spesifik soal pengadaan EIR, perusahaan operator Telkomsel menyatakan sedang mempersiapkan segala kebutuhan untuk mendukung langkah pemerintah. ”Kami siap mendukung seluruh rangkaian proses, mulai dari kebutuhan uji coba hingga penerapan aturan regulasi IMEI nantinya,” ujar GM External Corporate Communications Telkomsel Aldin Hasyim.

IMEI Tak Terdaftar, Pasti Tak Dapat Sinyal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/IMG-20200228-WA0000.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah resmi menetapkan mekanisme whitelist sebagai cara pengendalian peredaran perangkat ponsel dan komputer tablet ilegal dengan validasi nomor IMEI. Mekanisme tersebut dipilih setelah sebelumnya pemerintah menimbang opsi lainnya yakni mekanisme blacklist.  Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Ismail menuturkan, hal tersebut telah diputuskan bersama-sama dalam rapat yang dilakukan pada Jumat (28/2). Rapat dihadiri oleh perwakilan Kementerian lain yakni Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).  "Sesuai hasil rapat, skema yang dipilih adalah whitelist. Whitelist mengedepankan proses preventif, jadi bisa mencegah konsumen membeli ponsel BM," ujarnya di Jakarta, Jumat (28/2).  Seperti juga sudah kami beritakan sebelumnya, mengenai dua mekanisme blacklist dan whitelist, Ismail memaparkan, mekanisme blacklist secara sederhana masyarakat membeli dulu. Pada saat masyarakat beli, dia on (jaringan seluler) dulu. Setelahnya, nanti baru dianalisis apakah perangkat itu legal atau tidak legal.  Jika kedapatan ilegal dengan IMEI yang tidak valid atau tidak terdaftar, pemilik ponsel ilegal atau BM akan diberi notifikasi baru diblokir.  Akan tetapi, kalau whitelist sejak awal ketika dihidupkan saat konsumen membeli ponsel baru dan memasukan SIM Card di gerai penjualan ponsel langsung diketahui BM atau tidak dengan indikasi dapat sinyal atau jaringan seluler atau tidak. Kali tidak dapay jaringan, berarti ilegal.  "Alasan memilih mekanisme whitelist ya itu, supaya masyarakat tidak terlanjur beli, baru diblokir. Pertimbangannya melindungi kepentingan masyarakat, mitigasi risiko masyarakat yang membeli perangkat kemudian diblokir," imbuh Ismail.  Seperti juga diketahui bersama, aturan blokir ponsel BM dengan IMEI akan berlaku 18 April 2020. Diingatkan juga, aturan ini berlaku ke depan dan tidak berlaku surut. Artinya aturan ini hanya berlaku pada perangkat baru saja, bukan perangkat BM yang sudah ada atau digunakan sebelum aturan ini disahkan.

Mekanisme Whitelist Akhirnya Dipilih Pemerintah untuk Blokir Ponsel BM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/imei.jpg" alt="Ilustrasi. Pengecekan IMEI perangkat ponsel melalui laman Kemenperin. (RianAlfianto/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pengecekan IMEI perangkat ponsel melalui laman Kemenperin. (RianAlfianto/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terkait dengan kebijakan kontrol atau pengendalian perangkat ponsel ilegal menggunakan IMEI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai hal tersebut jangan semata-mata demi pendapatan negara. Menurut YLKI, aspek perlindungan konsumen lebih penting.  Kordinator Pengaduan dan Hukum YLKI Sularsi, menyebutkan, konsumen berhak atas rasa aman dan kepastian saat membeli perangkat ponsel baru.  "Jadi bukan hanya semata-mata untuk kepentingan pendapatan negara. Itu adalah bonus. Menurut kami ini adalah bahwa yang terpenting bagaimana masyarakat terlindungi terkait dengan produk ilegal," ujarnya di Jakarta, Kamis (27/2).  Sehingga, untuk aturan pengendalian ponsel BM dengan IMEI, Sularsi menilai pemerintah perlu terlebih dahulu mempersiapkan dengan baik aspek-aspek terkait konsumen. Hal tersebut untuk menghindari permasalahan di lapangan ketika aturan diketuk pada 18 April mendatang. Jika ada konsumen yang ternyata membeli ponsel BM tanpa sengaja bisa mendapatkan haknya dengan benar.  "Kemudian ketika ini nanti diberlakukan pasti ada suatu permasalahan di lapangan. Maka perlu ada 'kemana dan kepada siapa' ketika ada masalah untuk konsumen mengadu atau menanyakannya," imbuh Sularsi.  Ia pun mengimbau konsumen untuk teliti sebelum membeli. Jangan sampai, konsumen justru tidak mengetahui bahwa perangkat yang dibelinya ilegal dan malah membuatnya susah sendiri.  "Jangan sampai ketika handset-nya di blokir, karena tidak memenuhi persyaratan kemudian konsumen beramai-ramai ke operator. Padahal bukan jasa layanan telekomunikasi nya yang bermasalah tetapi adalah handsetnya. Nah ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat," tandasnya.

Kebijakan Ponsel Ilegal, YLKI: Jangan Semata-mata Pendapatan Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/20200227_123303.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus menggodok dan melakukan sosialisasi terkait aturan pengendalian perangkat ponsel ilegal dengan validasi IMEI. Seperti diketahui, aturan tersebut telah ditandatangani oleh tiga menteri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada Oktober 2019.  Kontrol perangkat ponsel ilegal atau Black Market (BM) pelaksanaanya diharapkan dapat sesuai jadwal yakni 18 April 2020. Untuk saat ini, sosialisasi yang dibutuhkan adalah yang lebih mensasar konsumen dan retailer agar pengendalian IMEI untuk menghentikan ponsel ilegal jadi lebih efektif.  "Saat ini, kami terus melakukan uji coba bersama dengan operator terkait pengendalian IMEI ini. Hal ini kami lakukan demi memastikan bahwa pada saat nya nanti, yakni setelah tanggal 18 April 2020, semua berjalan dengan smooth tanpa ada kegaduhan," ujar Kepala Subdirektorat Industri Peralatan Informasi dan Komunikasi, Perkantoran dan Elektronika Profesional Kemenperin, Najamudin di Jakarta, Kamis (27/2).  Dalam kesempatan yang sama, Kepala Subdirektorat Kualitas Layanan dan Harmonisasi Standar Perangkat Kemenkominfo, Nur Akbar Said menyampaikan, petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) dari pengendalian IMEI ini sudah semakin mengerucut, terlebih setelah adanya uji coba yang terus dilakukan.  "Hal ini diperlukan agar operator pun dapat menjalankannya dengan baik karena aturan ini dibuat demi menyehatkan ekosistem industri telekomunikasi dan melindungi konsumen," imbuhnya.  Dia menambahkan bahwa validasi IMEI bukan persoalan baru di industri telekomunikasi. Di negara lain sudah mulai menerapkan sistem validasi IMEI dan Indonesia pasti bisa menjalankannya.  Hadir mewakili Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (Atsi), Merza Fachys yang juga sebagai Presiden Direktur Smartfren Telecom menjelaskan dalam acara ini bahwa operator seluler mendukung terhadap aturan validasi IMEI yang diberlakukan oleh pemerintah setelah tanggal 18 April mendatang. Pihaknya juga menyebut saat ini, operator sedang melakukan trial mengacu pada juklak dan juknis dari pengendalian IMEI ini agar nantinya tidak merugikan konsumen.  Saat ini pengendalian perangkat ponsel BM dengan IMEI akan menggunakan dua mekanisme yakni blacklist dan whitelist. Merza menyebut, kedua mekanisme tersebut memiliki plus dan minusnya masing-masing.  "Tadi dijelaskan sedikit kalau whitelist itu lebih bersifat preventif kalau yang blacklist lebih bersifat korektif. Kalau yang whitelist karena yang dikontrol adalah yang whitenya saya berharap yang whitenya lebih besar dari blacknya. Tentu saja sistem untuk mengendalikan yang whitelist akan lebih besar daripada sistem untuk mengendalikan yang blacklist," sebutnya.  Terkait mekanisme whitelist dan blacklist adalah dua cara berbeda menangani perangkat ponsel ilegal. Secara sederhana, dengan mekanisme whitelist, ketika konsumen membeli ponsel baru, konsumen akan langsung menjajal perangkatnya di gerai pembelian dengan memasukan SIM Card. Jika ada sinyal, berarti perangkat tersebut legal dengan IMEI yang terdaftar secara sah.  Sebaliknya, mekanisme blacklist lebih kepada aspek korektif. Konsumen membeli dulu perangkat ponsel (entah legal atau tidak) baru di kemudian hari baru diketahui jika tiba-tiba sinyalnya menghilang, hal tersebut berarti ponsel yang dibelinya ilegal dengan IMEI yang tak terdaftar.  Mekanisme blacklist berlaku juga untuk pembelian secara online. Jika ternyata ponsel atau perangkat yang dibeli konsumen adalah barang BM, konsumen dikatakan berhak untuk mendapatkan unit baru yang legal dan sah.

Pemerintah dan Opsel Berharap Aturan Ponsel BM Berlaku Tepat Waktu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ponsel ilegal

Berita Terkini