<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/putra-siregar-rahman.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - YouTuber Putra Siregar mengakui bahwa dirinya kini berstatus tahanan kota usai berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada 23 Juli 2020 terkait kasus handphone ilegal PS Store. Bos PS Store itu tidak ditahan karena selama ini kooperatif dan diyakini tidak akan menghilangkan barang bukti.  "Saya kan kooperatif dan nggak ada alasan yang kuat untuk menahan saya," kata Putra Siregar saat ditemui di bilangan Condet, Jakarta Timur.  Dengan statusnya tersebut, Putra Siregar diharuskan melakukan wajib lapor secara rutin. Putra Siregar pun berjanji akan mematuhinya. Apalagi masalah ini mendapat sorotan publik dan sempat jadi viral di media sosial.  Putra Siregar berjanji akan mengikuti proses hukum yang berlaku sebagai warga negara yang taat hukum. "Saya taat hukum, saya akan hadapi. Tapi tolong jangan bunuh karakter saya," paparnya.  Dalam kesempatan itu, Putra Siregar menjelaskan kasus yang membelitnya. Permasalahan ini terjadi pada 2017 silam saat dia baru hijrah dari Batam ke Jakarta.  "2017 aku pertama kali menginjakkan kaki ke Jakarta. Toko saya waktu itu masih 2 X 3 meter. Ada uang 20 juta belanja, 100 juta belanja. Kebetulan banyak yang jualan HP (ke saya) karena dari dulu semua saya rangkul," kata Putra Siregar.  Tiba-tiba salah seorang dalam jaringan bisnisnya menawari sejumlah unit handphone untuk dijual dalam sistem partai. Barang-barang itu katanya mau dijual dengan harga murah karena butuh uang. Putra Siregar pun tertarik. Dia meminta barang-barang itu dibawa ke toko miliknya yang berlokasi di daerah Condet.  "Itu malam-malam ditawarin, lagi BU katanya. Saya waktu itu masih di Batam. Saya bilang ya sudah antar aja ke toko. Di toko ada saudara saya namanya Lahatta sama Leris. Waktu itu malam-malam, tiba-tiba yang antar barang sudah bersama bea cukai," ungkap Putra Siregar.  Ternyata barang-barang handphone yang mau dijual temannya tidak membayar bea cukai atau bisa dibilang ilegal. Putra mengaku tak mengetahui kala barang-barang itu bermasalah dengan urusan kepabeanan. Dua saudara Putra Siregar pun dibawa oleh petugas. Sementara Putra Siregar dipanggil karena merupakan pemesan.  Atas kejadian itu, Putra merasa dirinya sudah dijebak. Namun tidak mau berspekulasi liar, dia pun akan mengikuti proses hukum yang berlaku.  Untuk masalah kepabeanan ini, Putra Siregar mengaku sudah menyerahkan dana sekitar Rp 500 juta kepada pihak bea cukai apabila tindakannya itu telah merugikan negara. Selain itu, dia juga menyerahkan aset dan buku rekening untuk ditelurusi lebih lanjut. Hal itu karena Putra Siregar sempat dianggap terlibat dalam kasus TPPU atau Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bos PS Store Putra Siregar Akui Kini Berstatus Tahanan Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/putra-siregar.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Youtuber, influencer yang juga owner PS Store kini tersandung kasus kepabeanan untuk kasus lama yang terjadi sekitar 2017 silam. Kasus ini kembali mencuat setelah berkas perkara dan tersangka diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada 23 Juli 2020.  Sejumlah pengacara pun menghubungi Putra. Tujuannya adalah untuk memberikan pendampingan hukum untuk sang youtuber pemilik subscriber 1,44 juta itu. Hal itu diungkapkan Putra Siregar di hadapan awak media saat ditemui di bilangan Condet Jakarta Timur.  "Itu banyak banget pengacara handal mau membantu. Mereka pada bilang 'kamu orang baik, kita nggak ingin kamu terjadi kenapa-napa'," kata Putra Siregar menirukan perkataan pengacara yang mau membantu kasusnya.  Putra tentu saja senang ternyata banyak pengacara yang mau membantu dirinya. Kendati demikian, dia dengan berat hati harus menolak tawaran sejumlah pengacara yang menawarkan diri. Karena dia sudah memiliki pengacara yang menangani permasalahan ini sejak awal atau sejak tahun 2017.  "Tapi kebetulan saya punya lawyer yang sudah 3 tahun sama saya. Dia sudah 3 tahun lalu sama saya jadi tahu benar kasusnya. Daripada saya harus cerita ulang lagi kejadiannya capek dan belum tentu dia percaya," kata Putra Siregar.  Dia pun sudah siap menghadapi kasus hukum yang membelitnya. Putra Siregar akan menghadapi apabila kasus ini masuk ke pengadilan. Dia menganggap permasalahan yang kini menderanya tersebut sebagai ujian yang harus dia hadapi dengan sabar. "Saya tetap husnudzan ketika mengatakan beriman, saya pasti diuji. Sama seperti Nabi Ibrahim dicoba menyembelih anaknya," akunya.  Putra Siregar mengklaim dirinya dijebak dalam kasus ponsel ilegal PS Store. Namun, dia tidak mau menyalahkan pihak mana pun yang malah akan membuat permasalahan jadi melebar.  Beberapa waktu lalu pihak Bea Cukai Jakarta memposting foto Putra Siregar tanpa diburamkan. Pengusaha smartphone asal Batam itu merasa karakternya dibunuh atas kejadian itu. Sementara foto itu adalah foto lama.  Putra Sitegar mengaku langsung berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai dan menanyakan foto dirinnya yang terang diunggah. Permintaannya pun diakomodasi. Tidak lama kemudian foto itu dihapus oleh pihak Bea Cukai Jakarta.  "Ini saya yang baru diindikasi, ini bukan penyelundupan lho. Ini bea cukainya diduga tagihannya belum selesai. Tapi saya dibuat sanksi sosial seperti itu," kata Putra Siregar menyesalkan.

Sejumlah Pengacara Berebut Mau Jadi Kuasa Hukum Putra Siregar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/imei.jpg" alt="Ilustrasi. Pengecekan IMEI perangkat ponsel melalui laman Kemenperin. (RianAlfianto/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pengecekan IMEI perangkat ponsel melalui laman Kemenperin. (RianAlfianto/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan validasi IMEI yang ditandatangani tiga menteri, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Perdagangan, Kementerian perindustrian pada 18 Oktober 2019 dipastikan sudah berjalan. Saat ini semua pihak terkait, sedang melakukan test funsionalitas CEIR atau Central Equipment Identity Register) cloud dan awal Juli mulai efektif.  Hal ini dilakukan karena pada masa pandemi Covid-19 ini, belum memungkinkan untuk mendatangkan hardware CEIR. Demikian hasil Webinar Sosialisasi dan Edukasi Validasi IMEI bertajuk “Membangun Komitmen Bersama Terapkan Aturan Validasi IMEI” dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting yang digelar oleh Indonesia Technology Forum (ITF), 24 Juni 2020.  Menurut Nur Akbar Said, Kepala Subdirektorat Kualitas Layanan dan Harmonisasi Standar Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, saat ini CEIR Cloud dalam penyempurnaan.  "Antara CEIR Cloud dan CEIR hardware memiliki fungsi yang sama persis dan bisa melakukan juga pemblokiran IMEI, jika produk atau ponsel tidak termasuk dalam katagori Black Market atau BM yakni tidak teregistrasi dalam TPP Produk, TPP Import dan data operator,” ungkap Nur Akbar Said.  Hal tersebut juga diperkuat oleh Danny Buldansyah oleh pernyataan Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI). “Kami bersama perintah sedang melakukan test Fungsionalitas CEIR dan EIR (Equipment Identity Register) melalui Cloud. Yang menjadi perhatian kami adalah pelanggan. Jangan sampai pelanggan yang eksistinf sampai terkena blokir.”  Sementara Achmad Rodjih Almanshoer, Direktur Industri Elektronika dan Telematika Ditjen ILMATE Kementerian Perindustrian juga memberikan paparan. Bahwa Saat ini Kemenperin masih menunggu serah terima CEIR dan kominfo.  “CEIR saat ini masih Kominfo atau lebih tepatnya di Telkomsel sebagai anggota ATSI, belum serah terima. Berdasarkan jadwal yang kita susun bersama, minggu depan seharusnya sudah masuk ke tahap pembangunan sistem dan integrasi CEIR. System yang akan di jalankan sementara waktu adalah Cloud computing. Ini dikarenakan perangkat fisik untuk memasang system CEIR direncanakan tiba di Indonesia sekitar bulan Agustus 2020,” ungkap Rodjih.  Rodjih menambahkan kalau  24 Agustus, CEIR Harware sudah bisa dioptimalkan. Tapi, diharapkan bisa lebih cepat waktu yang dijadwalkan. SDM dan infrastruktur secara terus menerus mempersiapkan agar siap pada waktu nya.  “Tapi yang paling penting adalah pemerintah sangat serius menangani masalah IMEI ini karena akan sangat mendukung industry dalam negeri,” ujar Rodjih .  Mengenai kondisi dilapangan, menurut Hasan Aula, Ketua APSI, masih banyak beredar ponsel atau produk BM, baik pada perdagangan Online maupun offline, dan masih mendapatkan sinyal dari operator. Seperti iPhone SE 2020 yang di Indonesia ini belum resmi diluncurkan di Indonesia karena belum selesai proses perijinannya.  “Masih banyak beredarnya ponsel BM atau illegal ini membuat banyak pihak yang merasa bahwa aturan IMEI ini belum berjalan. Jadi kami berharap pemerintah dapat merealisasikan aturan ini menggunakan CEIR Cloud saja dulu, tidak perlu menunggu CEIR hardware sehingga wibawa pemerintah juga ada,” ujar Hasan berharap.  Menanggapi hal tersebut, Ojak Manurung dari Kemendag menyampaikan bahwa pihak nya, sejak diberlakukan aturan validasi IMEI pada 18 April lalu. Sebenarnya sudah melakukan pengawasan. hanya saja, karena kemarin  Indonesia dilanda pandemi Covid-19, pengawasan tidak bisa dilakukan secara maksimal.  "Kita melakukannya secara online. Belum bisa secara offline karena memang banyak juga toko yang tutup. Tapi, ke depan, dapat dipastikan kita akan melakukan pengawasan secara langsung, bukan sekedar Online, tetapi offline, secara konvensional ke lapangan,” sahut Ojak menjelaskan.  Lalu, berdasarkan hasil pengawasan secara online beberapa waktu lalu tersebut, Kemendag sudah menindaklanjuti. Yaitu dengan melayangkan surat ke IDEA atau Asosiasi e-Commerce Indonesia untuk menyampaikan pada anggota nya untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada tentang perdagangan ponsel BM.  Bahkan Ojak menyebutkan bahwa pihak nya sudah melakukan pemanggilan e-commerce yang disinyalir melanggar ketentuan. “Kami sudah melayang surat pemanggilan pada market place yang memperdagangkan HKT (Handphone, Komputer Genggam, dan Tablet) illegal,” ungkap Ojak.  Aturan IMEI yang dirasa belum optimal ini juga disampaikan oleh perwakilan YLKI, Tulus Abadi. “Jangan hanya membuat aturan yang bagus saja tetapi dalam eksekusinya lemah, inkonsistensi, law inforcement nya tidak terasa karena seharusnya masyarakat dengan adanya aturan IMEI ini merasa bebas dari terror, aman dan nyaman. Jangan sampai, ketika sudah membeli ponsel dan aktif, lalu dikemudian hari diblokir. Tentu ini membuat konsumen tidak nyaman”.

Aturan Validasi IMEI, Pemerintah Berlakukan Cloud CEIR Awal Juli 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/e-commerce.jpg" alt="Ilustrasi perkembangan ekonomi digital" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perkembangan ekonomi digital</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seperti diberitakan sebelumnya, posnsel black market diduga masih beredar dijual lewat media daring atau market place. Meskipun regulasi aturan blokir ponsel Black Market (BM) lewat IMEI (International Mobile Equipment Identity) diberlakukan sejak 18 April 2020.  Terkait hal ini pemerintah mengklaim bahwa telepon seluler ilegal mencapai 20 persen dari total telepon seluler yang beredar, dan kerugian negara mencapai lebih dari Rp 2 triliun per tahunnya.  Tulus Abadi, Ketua YLKI menyarankan kepada konsumen saat membeli ponsel baru, pastikan bahwa ponsel tersebut adalah legal. Ciri utama ponsel legal atau bukan BM, adalah pada aspek jaminan yang diberikan.  Jika jaminan yang diberikan hanya jaminan toko, maka bisa dipastikan bahwa ponsel tersebut adalah ponsel ilegal/BM. Sebab secara regulasi (Permendag) jaminan harus dari produsen secara langsung, bukan hanya jaminan toko saja.  “Dengan adanya kebijakan validasi IMEI, seharusnya sudah selesai nasib ponsel Black Market. Jika ditengarai masih dijual secara online dan masih mendapat layanan selular maka YLKI menghimbau kepada semua pihak terkait untuk memiliki komitmen bersama dan bersinergi untuk mengawal kebijakan ini yang sudah diterapkan sejak 20 April 2020 lalu,” ungkap Tulus, di Jakarta Rabu (17/6).  Tulus juga sepakat dengan kebijakan yang diterapkan Kemendag bahwa pihak Market Place harus ikut bertanggung jawab mengawasi merchant yang diduga menjual ponsel Black Market.  “Kami kira jika semua berkomitmen untuk menjalankan regulasi untuk kepentingan kita bersama, baik itu  konsumen maupun ekosistem industri. Pemerintah harus konsisten jangan maju mundur kayak undur-undur,  masyarakat perlu ketegasan,” ungkap Tulus.  Tulus juga berharap agar para pemanggku kebijakan dalam masa transisi validasi IMEI ini perlu melakukan monitoring. “Sebaiknya lakukan sweeping terhadap peredaran dan penjualan ponsel Black Market. Sangat gampang kok, tinggal cek ke website E-commerce cari produk yang kita tuju. Saya dengar katanya yang lagi heboh iPhone SE 2 2020.  Jika sudah didata, tinggal ditegur saja e-cormmerce-nya. Ini salah satu cara membangun komitmen bersama agar peredaran ponsel BM berhenti sembari menunggu software penegndali  IMEI berjalan secara optimal,”ungkap Tulus.  Sebagaimana diketahui kebijakan validasi IMEI diterapkan sejak 18 April 2020 lalu karena selama ini ponsel BM deras masuk Indonesia, sehingga berpotensi merugikan negara antara Rp 2 triliun sampai Rp 5 triliun setahun, langsung atau tidak langsung.  Derasnya penyelundupan ponsel yang menurut kalangan industri ponsel terjadi sejak empat tahun terakhir ini yang  membuat persaingan tidak sehat dan merugikan konsumen dan negara.  Ekosistem industri pun berharap kebijakan validasi IMEI bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan. “Kami sangat mendukung terhadap aturan yang diterapkan oleh pemerintah untuk bersama-sama memerangi ponsel Black Market,” ungkap Andi Gusena, Direktur Marketing Advan.

YLKI: Sweeping Website E-commerce yang Jual Ponsel BM Tindak Tegas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Ponsel-BM.jpg" alt="Ponsel BM" width="100%">
<figcaption>Ponsel BM</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meskipun blokir ponsel Black Market (BM) lewat IMEI (International Mobile Equipment Identity) diberlakukan sejak 18 April 2020 diduga masih ada penjualan dan peredaran ponsel Black Market secara online.  Menyikapi hal tersebut, Ojak Manurung, Direktur Pengawasan Barang dan Jasa Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan dua peraturan menteri.  “Pertama, peraturan menteri nomor 78 tahun 2019 tentang petunjuk penggunaan layanan jaminan purna jual untuk produk elektronika dan telematika. Di situ terkait dengan pasalnya yang menjamin bahwa produk yang diperdagangkan itu sudah tervalidasi atau teregistrasi. Kemudian yang kedua adalah Permendag No. 79 Tahun 2019 terkait dengan kewajiban pencatatan label berbahasa Indonesia pada barang,” ungkap Ojak di Jakarta, Rabu (17/6).  Menurut Ojak bagi pelaku usaha, produsen importir wajib mencantumkan IMEI pada kemasan. Terkait dengan peraturan ini tentunya akan ada sanksinya. Misalnya jika tidak memberikan jaminan tertentu, maka ada konsekuensi pernyataan jaminan sehingga pelaku usaha harus memberikan jaminan apabila nanti produknya tidak tervalidasi.  Di samping itu juga nanti produk itu harus ditarik dari peredaran. Kemudian sanksi yang lainnya apabila tidak diindahkan itu nanti ada pencabutan perizinan, tentu melalui peringatan satu dan dua. Misalnya jika tidak mencantumkan label IMEI atau tidak sesuai pada kemasan, nanti akan ada pencabutan perizinan.  “Mengapa kita wajibkan label di PP 79 itu di kemasan, karena untuk mempermudah Konsumen mengecek apakah IMEI sudah terdaftar. Juga mempermudah petugas pengecek memeriksa tanpa membuka kemasan,” ujar Ojak.  Jika mengacu pada UU perlindungan konsumen pasal 8 huruf i, terkait pelanggaran label ini bisa mengacu ke pidana. Terkait label ini harus jelas juga seperti ada mereknya, frekuensinya, ada ketentuan di peraturannya.  “Peraturan yang sama juga berlaku bagi masyarakat yang membeli ponsel secara daring atau online melalui market place. Para market place ini juga harus turut bertanggung jawab terhadap ponsel atau produk HKT (Handphone atau telepon seluler, Komputer Genggam, dan Tablet) yang diperjualbelikan oleh merchant-nya,” tandas Ojak.  Itu sebabnya menurut Ojak para market place harus meminta surat pernyataan dari para merchant bahwa tidak akan menjual produk HKT yang illegal.  Sementara itu Tulus Abadi, Ketua YLKI mengatakan bahwa masalah kebijakan validasi IMEI ini harus memprioritaskan aspek perlindungan pada konsumen. Bukan semata masalah kerugian negara akibat telepon seluler ilegal tersebut. Sebab menurut Tulus aspek perlindungan konsumen pengguna telepon seluler jauh lebih penting daripada kerugian negara.  Beberapa waktu lalu, lanjut Tulus pemerintah mengklaim bahwa telepon seluler ilegal mencapai 20 persen dari total telepon seluler yang beredar. Kerugian negara mencapai lebih dari Rp 2 triliun per tahunnya. Tulus berharap kepada konsumen saat membeli ponsel baru,  agar memastikan ponsel tersebut adalah legal.  Ciri utama ponsel legal atau bukan BM, adalah pada aspek jaminan yang diberikan. Jika jaminan yang diberikan hanya jaminan toko, maka bisa dipastikan bahwa ponsel tersebut adalah ponsel ilegal/BM. Sebab secara regulasi (Permendag) jaminan harus dari produsen secara langsung, bukan hanya jaminan toko saja.

Ponsel BM Disinyalir Dijual Online, Market Place Harus Tanggung Jawab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/konter-hp.jpg" alt="Petugas memindai kode IMEI di perangkat handphone di salah satu toko ITC Roxy Mas, Jakarta, Selasa, (26/11). Pemerintah melalui tiga kementerian, yakni Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Komunikasi" width="100%">
<figcaption>Petugas memindai kode IMEI di perangkat handphone di salah satu toko ITC Roxy Mas, Jakarta, Selasa, (26/11). Pemerintah melalui tiga kementerian, yakni Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Komunikasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah bersama operator seluler (opsel) telah memastikan kalau mekanisme pengendalian handphone dan komputer tablet (HKT) ilegal atau BM dengan IMEI akan menggunakan mekanisme whitelist. Mekanisme whitelist sendiri cenderung mengedepankan proses pembelian handphone atau tablet menggunakan jalur offline di gerai.  Sebab, mekanisme whitelist yang mewajibkan pembeli ponsel atau tablet nantinya untuk langsung menjajal perangkatnya di tempat pembelian dengan langsung memasang SIM Card. Nantinya, mekanisme whitelist akan langsung mengetahui ponsel atau tablet yang dibeli legal atau tidak. Ini terlihat dari indikator ada atau tidaknya sinyal ketika pembeli memasang SIM Card saat menjajal ponsel di toko.  Lantas bagaimana dengan nasib pembeli online?  Menjawab hal tersebut, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Ismail menyatakan, konsumen yang membeli di jalur pembelian online menjadi tanggung jawab pedagang. Hal tersebut bilamana diketahui barang yang dibeli secara online kemudian didapati ilegal atau BM dengan IMEI yang tak terdaftar.  "Ya, itu yang harus bertanggung jawab penjualnya. Itu nanti Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang mengawasi, jangan sampai nanti orang menjual perangkat ilegal," ujarnya di Jakarta, Jumat (28/2).  Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana memastikan, konsumen tidak perlu khawatir berbelanja online untuk perangkat ponsel atau tablet saat aturan  IMEI sudah diterapkan. Konsumen menurutnya bisa berpegangan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 tahun 2012, tentang pelaksanan pengawasan barang dan jasa.  "Ya kalau untuk pengawasannya kita sudah ada perangkat detailnya yaitu di Peraturan Menteri Perdagangan nomor 69 tahun 2012 tentang pelaksanan pengawasan barang dan jasa. Jadi kalau ditemukan IMEI-nya tidak terdaftar atau ilegal akan dikenakan sanksi. Ada dua sanksinya. Sanksi administratif dan pidana," tegasnya.  Dia melanjutkan, kalau nanti ditemukan di lapangan atau dipusat-pusat perbelanjaan barang-barang ini ilegal itu akan dikenakan sanksi. Sementara untuk konsumen yang membeli online disebut bisa mendapatkan haknya dengan mengklaim ke pihak atau platform belanja online.  "Dan sebenarnya secara logika kalau ilegal akan sulit untuk dimasukin (ke Indonesia). Siapa yang mau masukin, otomatis akan ditolak oleh sistem dan kemungkinanya juga sangat kecil (untuk masuk). Ini sebenarnya untuk melindungi masyakarat," tegasnya.

Blokir Ponsel BM dengan Mekanisme Whitelist, Nasib Pembeli Online?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/IMG-20200228-WA0000.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah resmi menetapkan mekanisme whitelist sebagai cara pengendalian peredaran perangkat ponsel dan komputer tablet ilegal dengan validasi nomor IMEI. Mekanisme tersebut dipilih setelah sebelumnya pemerintah menimbang opsi lainnya yakni mekanisme blacklist.  Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Ismail menuturkan, hal tersebut telah diputuskan bersama-sama dalam rapat yang dilakukan pada Jumat (28/2). Rapat dihadiri oleh perwakilan Kementerian lain yakni Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).  "Sesuai hasil rapat, skema yang dipilih adalah whitelist. Whitelist mengedepankan proses preventif, jadi bisa mencegah konsumen membeli ponsel BM," ujarnya di Jakarta, Jumat (28/2).  Seperti juga sudah kami beritakan sebelumnya, mengenai dua mekanisme blacklist dan whitelist, Ismail memaparkan, mekanisme blacklist secara sederhana masyarakat membeli dulu. Pada saat masyarakat beli, dia on (jaringan seluler) dulu. Setelahnya, nanti baru dianalisis apakah perangkat itu legal atau tidak legal.  Jika kedapatan ilegal dengan IMEI yang tidak valid atau tidak terdaftar, pemilik ponsel ilegal atau BM akan diberi notifikasi baru diblokir.  Akan tetapi, kalau whitelist sejak awal ketika dihidupkan saat konsumen membeli ponsel baru dan memasukan SIM Card di gerai penjualan ponsel langsung diketahui BM atau tidak dengan indikasi dapat sinyal atau jaringan seluler atau tidak. Kali tidak dapay jaringan, berarti ilegal.  "Alasan memilih mekanisme whitelist ya itu, supaya masyarakat tidak terlanjur beli, baru diblokir. Pertimbangannya melindungi kepentingan masyarakat, mitigasi risiko masyarakat yang membeli perangkat kemudian diblokir," imbuh Ismail.  Seperti juga diketahui bersama, aturan blokir ponsel BM dengan IMEI akan berlaku 18 April 2020. Diingatkan juga, aturan ini berlaku ke depan dan tidak berlaku surut. Artinya aturan ini hanya berlaku pada perangkat baru saja, bukan perangkat BM yang sudah ada atau digunakan sebelum aturan ini disahkan.

Mekanisme Whitelist Akhirnya Dipilih Pemerintah untuk Blokir Ponsel BM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/20191126_155038_HDR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama operator seluler terbatas yakni Telkomsel dan XL Axiata telah menjajal aturan pemblokiran ponsel BM atau ilegal dengan IMEI selama dua hari pada Senin (17/2) hingga Selasa (18/2). Uji coba pemblokiran ponsel BM dengan IMEI menggunakan dua mekanisme yakni whitelist dan blacklist.  Soal dua mekanisme tersebut sebelumnya sudah pernah digaungkan oleh Kemenkominfo. Seperti diketahui, ada dua Kementerian lain yakni Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang turut berperan dalam pemberantasan ponsel BM.  Mengenai mekanisme whitelist dan blacklist sendiri sejauh ini memang masih belum jelas akan seperti apa teknis pelaksanaannya. Namun, pihak Telkomsel sebagai salah satu operator yang terlibat dalam uji coba tersebut menjelaskan mengenai dua mekanisme tersebut.  GM External Corporate Communications Telkomsel Aldin Hasyim menjabarkan, mekanisme whitelist adalah mekanisme yang paling sederhana dari upaya pemblokiran ponsel BM dengan IMEI oleh pemerintah.  "Secara sederhana whitelist itu konsumen datang ke pedagang, counter atau retailer ponsel. Di sana mereka akan membuka ponsel yang baru dibeli di hadapan pedagang. Kemudian ponsel akan dicek menggunakan kartu SIM. Kalau nggak ada sinyal, IMEI berarti tidak valid, konsumen berhak atas unit baru dengan IMEI yang valid," ujar Aldin di sela-sela peluncuran game Rise of Nowlin Dunia Games Telkomsel di Jakarta, Kamis (20/2).  Aldin melanjutkan, sebaliknya, jika ponsel memiliki sinyal dan jaringan dapat digunakan, berarti IMEI-nya valid dan telah terdaftar atau dengan kata lain ponsel tersebut resmi. Aldin mengatakan, pada mekanisme whitelist sistem akan bekerja secara real-time.  "Ya, itu langsung, misalnya orang beli ponsel baru, dicolok kartu SIM-nya saat dia membuka. Kalo nggak resmi ya nggak akan dapat sinyal. Itu real-time. Kalau bisa dapat sinyal ya berarti resmi," lanjut Aldin.  Selanjutnya, ada mekanisme blacklist. Mekanisme ini berbeda dengan whitelist. Kebalikannya dari whitelist, untuk blacklist konsumen membeli dulu perangkat baru kemudian diketahui di belakang apakah handset tersebut ilegal atau tidak dengan mendapat sinyal atau tidak.  "Kalau blacklist, beli dulu baru beberapa hari akan diketahui IMEI valid atau tidak dengan indikasi ada jaringan atau tidak. Kalau ada berarti valid dan baik-baik saja. Sebaliknya, kalau tidak ada jaringan berarti IMEI tidak valid," tambah Aldin.  Dari kedua mekanisme di atas, Telkomsel menekan kalau mekanisme whitelist adalah yang paling mudah dan tidak merepotkan konsumen. Pasalnya jika kedapatan ponsel tersebut BM, bisa langsung diminta penggantian.  "Mekanisme whitelist yang paling mudah. Karena kan konsumen bisa tahu langsung. Sementara kalau blacklist ini yang repot, kemudian ini juga menjadi persoalan bagi yang membeli online," ucapnya.  Sebagaimana diketahui, aturan mengenai ponsel BM tidak akan berlaku surut. Maksudnya, pemilik ponsel BM lama sebelum aturan diberlakukan pada 18 April nanti masih akan tetap dapat menggunakan perangkatnya dan tidak akan terdampak aturan ini.  Berdasar itu, dari kedua mekanisme yang telah dijajal menekankan pada pembelian perangkat baru. Namun sayang, sampai saat ini masih terdapat kendala mulai dari persiapan sistem yang dinamakan Sistem Informasi Basis Data Nasional (Sibina) sampai dengan perdebatan mengenai pembebanan biaya investasi oleh operator akan ditanggung siapa terkait dengan penyediaan sistem basis data ponsel.

Mekanisme Whitelist dan Blacklist Pemblokiran Ponsel BM dengan IMEI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/20191126_155213-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama dengan kementerian terkait dan sejumlah operator seluler melakukan uji coba mekanisme pemblokiran International Mobile Equipment Identity (IMEI) pada Senin (17/2) sampai Selasa (18/2). Uji coba dilakukan terhadap dua pilihan mekanisme pemblokiran IMEI yakni Black List atau White List.  Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu menyampaikan, mekanisme Black List menerapkan sistem 'normally on' yang memungkinkan ponsel legal dan ilegal tetap mendapat sinyal.  "Setelah diidentifikasi oleh sistem, maka ponsel ilegal (cloning, malformat IMEI) akan dinotifikasi untuk diblokir. Waktu untuk dilakukan blokir berbeda tergantung case-nya," ujarnya melalui pesan singkat kepada JawaPos.com.  Sementara untuk mekanisme White List akan menerapkan 'normally off'. Untuk kasus ini, hanya ponsel yang memiliki IMEI legal yang dapat sinyal untuk menerima layanan telekomunikasi dari operator.  Uji coba pemblokiran IMEI di Indonesia yang dijadwalkan berlaku efektif pada April mendatang itu juga sudah melibatkan sejumlah operator. "Black List diwakili oleh operator XL Axiata, sedangkan uji coba mekanisme white list dilakukan terhadap operator Telkomsel," tandas Ferdinandus.  Seperti diketahui, Menkominfo Johnny G. Plate memastikan bahwa aturan atau regulasi terkait pemblokiran smartphone atau komputer tablet menggunakan IMEI akan tetap sesuai jadwal. Pihaknya menjamin sesuai komitmen awal yakni menerapkan aturan kontrol ponsel BM dengan IMEI tetap pada 18 April. Hal tersebut menurut Johnny lantaran peredaran ponsel BM merugikan negara.

Kemenkominfo Mulai Jajal Aturan Blokir Ponsel BM dengan Validasi IMEI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/20191126_154229.jpg" alt="Sosialisasi tiga kementerian terkait aturan ponsel BM dengan validasi IMEI di ITC Roxy Mas, Jakarta. (Rian Alfianto/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sosialisasi tiga kementerian terkait aturan ponsel BM dengan validasi IMEI di ITC Roxy Mas, Jakarta. (Rian Alfianto/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiga kementerian, yakni Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian Kemenperin (Kemenperin), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), mulai melakukan sosialisasi terkait regulasi pemblokiran ponsel Black Market (BM) dengan nomor IMEI. Aturan tersebut direncanakan mulai berlaku pada 18 April 2020 mendatang.  "Kita akan banyak melakukan sosialisasi. Tujuannya agar tidak ada pihak dalam hal ini pedagang ponsel yang tidak tahu dan jika aturan berlaku, mereka tidak dirugikan," ujar Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Ojak Simon Manurung saat sosialisasi di ITC Roxy Mas, Jakarta, Selasa (26/11).  Untuk aturan ponsel BM dengan validasi IMEI sendiri dikatakan perwakilan Direktorat Jenderal Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemenkominfo Dimas Yanuarsyah, tak akan memengaruhi turis atau wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu sorotan terkait aturan ponsel BM, sehingga jika diberlakukan, tidak akan memberatkan turis asing yang berkunjung ke Indonesia.  “Pemberlakuan regulasi ini tidak akan berpengaruh bagi turis yang menggunakan layanan jelajah internasional (roaming). Akan tetapi untuk perangkat yang dibawa dari luar negeri diperbolehkan masuk ke Indonesia maksimal dua buah. Terdapat mekanisme pendaftaran perangkat dari luar negeri yang sedang dalam proses penyempurnaan,” terang Dimas dalam kesempatan yang sama.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/20191126_155214.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ilustrasi: Salah satu pusat perbelanjaan gadget terbesar di Jakarta, ITC Roxy Mas. (Rian Alfianto/JawaPos.com)  Jika ingin tetap menggunakan ponsel bawaan dari negara asalnya sembari terkoneksi dengan layanan seluler lokal di Indonesia, para turis mancanegara nantinya akan dikenakan kewajiban membayar pajak dengan kategori hand carry sesaat memasuki negara Indonesia. Sayang, besaran pajak dan mekanisme pembayarannya masih belum bisa dijelaskan lebih rinci oleh ketiga kementerian terkait aturan ponsel BM dengan validasi IMEI tersebut.  Hal yang sama juga akan berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang sedang pulang ke tanah air. Misalnya pelajar, tenaga kerja migran, dan sebagainya. Para WNI yang pulang ke tanah air bisa tetap menggunakan perangkat ponsel bawaan mereka dari luar negeri dengan catatan pernah terkoneksi sebelumnya di jaringan lokal. Jika perangkat yang dibawa ternyata dibeli di negara asal, ponsel akan dikenakan kategori hand carry dan diwajibkan untuk membayar pajak. Kalau tidak, ponsel terancam diblokir.  "Selama mereka pernah live (terkoneksi) jaringan di tanah air sebelum aturan berlaku ya tidak akan dianggap perangkat BM. Tapi kalau mereka membeli di sana (luar negeri) dan pulang ke tanah air, mereka akan dikenakan hand carry," imbuh Dimas.  Seperti sudah kami beritakan sebelumnya, untuk mempermudah para turis mancanegara atau WNI yang pulang ke tanah air, terkait dengan aturan ponsel BM dengan validasi IMEI juga akan dibuatkan pusat layanan. Namun untuk saat ini, berapa jumlah pusat layanan, seperti apa wujudnya, dan akan ditempatkan di mana, masih belum bisa dijelaskan lebih lanjut.  "Salah satu yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan aturan ini adalah menyatukan banyak kepala (kementerian yang terlibat). Ini yang berat, makanya kami masih belum bisa menjelaskan banyak hal lebih rinci. Sekarang kita fokus disosialisasi dulu," tandas Dimas.

Nasib Ponsel Turis dan WNI dari Luar Negeri jika Aturan IMEI Berlaku

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ponsel bm

Berita Terkini