<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-15-at-18.10.41.jpg" alt="kuasa hukum mas bechi" width="100%">
<figcaption>kuasa hukum mas bechi</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Persidangan lanjutan kasus pencabulan dengan terdakwa Moch. Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi terhadap santriwati dilaksanakan pada Kamis (15/9). Kasus yang melibatkan anak pengasuh Ponpes Shiddiqiyyah itu masih tahap pemeriksaan saksi.  Kuasa hukum terdakwa I Gede Pasek Suardika menunjukkan bukti baru. Yakni foto dan video untuk mematahkan pernyataan adanya pencabulan yang dilakukan kliennya.  Pada foto dan video itu terdapat detail pengambilan gambar yaitu tanggal 18 Mei 2017. Saat itu tepat dimana korban mengaku mengalami pencabulan kedua kali yang telah dilakukan terdakwa.  Bukti foto dan video itu menunjukkan korban sedang melakukan pelayanan sosial yang diadakan Rumah Sehat Tentrem Medical Center (RSTMC). I Gede Pasek menyampaikan kondisi korban dalam video tersebut nampak baik-baik saja dan tidak menunjukkan korban telah dilakukan hal yang tidak senonoh pada hari yang sama.  ”Hari pada tanggal itu kan di mana dia mengaku pada saat dini hari telah diperkosa, namun paginya sekitar jam 10, dia beraktivitas biasa dan belajar melayani pasien,” jelas I Gede Pasek.  Dia menyebutkan dengan bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa kasus Mas Bechi jelas dipaksakan. ”Korban masih bisa ketawa dan biasa saja, ini pada hari di mana dia sebutkan diperlakukan tidak senonoh itu,” ucap I Gede Pasek.  Bukti tersebut menjadi alibi yang cukup kuat karena kebenarannya didukung salah satu saksi yang hadir dalam persidangan hari ini (15/9). Saksi yang merupakan koordinator RSTMC, juga mengikuti pelayanan sosial yang juga diikuti korban pada saat itu.  ”Bukti ini saya dapat langsung dari saksi yang bersangkutan, yang ada pada saat itu juga, dia sebagai koordinator RSTMC itu,” jelas I Gede Pasek.  Persidangan pemeriksaan saksi akan terus dilanjutkan Jumat (16/9) dengan menghadirkan saksi terdakwa.

Kuasa Hukum Mas Bechi Bawa Alat Bukti Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220707-WA0042-2.jpg" alt="Proses penangkapan Mas Bechi di Ponpes Shiddiqiyah Jombang. Riza/Radar Jombang/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Proses penangkapan Mas Bechi di Ponpes Shiddiqiyah Jombang. Riza/Radar Jombang/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Aktivis Islam Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD) minta pemerintah konsisten mengurus izin operasional pondok pesantren. Permintaan tersebut menyusul ketidakkonsistenan pemerintah dalam mencabut izin operasional Pondok Pesantren Shiddiqiyyah, Jombang.  Putra pengasuh pondok itu, Mas Bechi atau Mas Subchi Azal Tsani (MSAT) dilaporkan mencabuli dan memperkosa 5 orang santri. Dia bahkan kabur dari kepolisian selama 3 tahun.  Koordinator JIAD Aan Anshori mengatakan, keputusan awal mencabut izin Pondok Pesantren Shiddiqiyyah, namun akhirnya membatalkannya. Pihaknya menyayangkan ketidakkonsistenan sikap itu.  ”Jadi tidak paham dengan pemerintah ini. Ngomongnya dicabut kemudian tidak jadi dicabut dan lain sebagainya,” kata Aan pada Kamis (14/7).  Sikap itu, kata Aan, dapat memicu kebingungan dan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Masyarakat tidak tahu kemana arah pemerintah dalam menyikapi kasus tersebut.  ”Ini tentu membingungkan. Public tidak cukup tahu apa yang dikehendaki pemerintah,” tutur Aan.  Aan menyebut, kasus pencabulan MSAT bukan perihal izin Pondok Pesantren Shiddiqiyyah, namun evaluasi apa yang sudah dilakukan pemerintah setelah adanya perkara tersebut. Seharusnya, pemerintah tidak hanya fokus pada 1 ponpes.  ”Karena mau mencabut atau tidak mencabut izinya, problemnya adalah sejauh mana pemerintah itu benar-benar mengevaluasi Pesantren Shiddiqiyyah itu,” ucap Aan.  Menurut dia, seharusnya pemerintah terlebih dahulu memikirkan kelanjutan kasus pencabulan MSAT. Yakni dengan memastikan apakah ada korban lain yang belum melapor atau tidak.  ”Yang paling substansi adalah, langkah apa yang harus dilakukan pemerintah itu pasca tertangkapnya MSAT. Menyangkut, apakah ada korban yang lain atau tidak. Ini penting, Pak Muhadjir (Menko PMK) dan Gus Yaqut (Menteri Agama) gak bisa kalau kemudian ini izin dicabut, ini gak dicabut enggak,” papar Aan.  Sebelumnya, Menteri Agama Ad Interm Muhadjir Effendy mengembalikan izin operasional Pondok Pesantren Shiddiqiyyah, Jombang. Sebelumnya, izin tersebut dicabut buntut kasus dugaan pencabulan anak kiai pemilik pesantren, MSAT.  ”Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyyah di Jombang, Jawa Timur, dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala,” kata Muhadjir Effendy yang saat ini ditugasi Presiden Joko Widodo sebagai Ad interm Menteri Agama, dalam keterangan tertulis, Senin (11/7).  ”Saya sudah meminta Pak Aqil Irham, Plh Sekjen Kemenag untuk membatalkan rencana pencabutan izin operasionalnya,” ujar Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Izin Ponpes Shiddiqiyah Batal Dicabut, Aktivis Sebut Tak Konsisten

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220707-WA0041-1.jpg" alt="Ponpes Shiddiqiyah saat penangkapan Mas Bechi. Riza/Radar Jombang/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ponpes Shiddiqiyah saat penangkapan Mas Bechi. Riza/Radar Jombang/JawaPos</figcaption>
</figure>Perlu Dihidupkan Komite Pesantren yang Libatkan Wali Santri  JawaPos.com – Menko PMK sekaligus Menteri Agama Ad Interim Muhadjir Effendy akhirnya buka suara soal latar belakang pembatalan pencabutan izin Pondok Pesantren (Ponpes) Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah di Jombang, Jawa Timur. Dia mengatakan, pembatalan pencabutan izin itu sudah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo.  Kebijakan pemerintah terhadap Pesantren Shiddiqiyyah memang mengundang banyak pertanyaan. Pada 7 Juli lalu, Kemenag mengumumkan pencabutan izin Shiddiqiyyah. Pertimbangannya, pimpinan pesantren itu adalah pelaku pencabulan santri. Kemudian, pesantren ikut menghalangi penangkapan pelaku yang telah ditetapkan sebagai buron (daftar pencarian orang/DPO) oleh kepolisian.  Tak berselang lama, tepatnya 11 Juli, Muhadjir mengumumkan bahwa Ponpes Shiddiqiyyah bisa beroperasi seperti biasa. Dia meminta Setjen Kemenag untuk menormalkan kembali izin operasional ponpes itu.  Ditemui di kantor Kemenko PMK kemarin (12/7), Muhadjir mengaku telah mendapat restu dari Presiden Jokowi terkait keputusan pembatalan pencabutan izin Ponpes Shiddiqiyyah. Terlebih, saat ini posisinya hanya ad interim. ’’Tentu saja, saat akan mengambil keputusan, saya pasti meminta arahan presiden,’’ ujarnya.  Keputusan itu pun diambil setelah dilakukan telaah atas kasus yang terjadi. Hasilnya, tidak ada keterkaitan antara pondok pesantren secara kelembagaan dengan kasus kekerasan seksual yang diproses secara hukum. Menurut dia, kasus itu adalah ulah oknum. Yang bersangkutan telah menyerahkan diri. Pihak-pihak yang menghalangi aparat dalam upaya penangkapan tersangka juga ditindak.  ’’Karena itu, atas arahan Bapak Presiden, sebaiknya pencabutan status izin operasional dibatalkan,’’ ucapnya. Hal itu demi melindungi kepentingan belajar ribuan santri di ponpes tersebut. Kegiatan belajar-mengajar harus tetap berjalan. Untuk memastikan hal itu, status pondok pesantren dan anak-anak di sana mesti dipulihkan.  ’’Mereka yang diduga melakukan tindak pidana silakan diproses. Biarkan pondoknya berjalan normal,’’ tutur mantan Mendikbud tersebut. Kendati demikian, pihak ponpes juga dituntut segera melakukan perbaikan manajemen. Jadi, ada jaminan bahwa proses belajar santri bisa berjalan dengan baik.  Pesantren Shiddiqiyyah memang memiliki kedekatan tersendiri dengan Jokowi. Khususnya pada 2014 di tengah-tengah masa pemilihan presiden. Pada 28 Juni 2014, Jokowi bertemu dengan pemimpin dan pengasuh Shiddiqiyyah. Pengurus Pesantren Shiddiqiyyah Masrukhan Mu’thi saat itu berkata bahwa sekitar 5 juta santri dan pengikut Shiddiqiyyah insya Allah mendukung Jokowi.  Pengamat pendidikan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jejen Musfah setuju dengan dibatalkannya pencabutan izin Shiddiqiyyah. ’’Yang dihukum adalah pelakunya. Bukan lembaganya,’’ tegasnya. Menurut dia, para santri, guru, dan orang-orang yang bekerja di pesantren tidak boleh dikorbankan hanya karena perilaku seorang oknum.  Dia melanjutkan, maraknya kasus kekerasan seksual di pesantren mendesak diaktifkannya peran komite pesantren. Selayaknya komite sekolah, komite pesantren bisa dibentuk dengan melibatkan beberapa unsur. Termasuk perwakilan orang tua santri dan jajaran Kemenag setempat.  ’’Tugas komite pesantren, antara lain, mengawasi proses belajar-mengajar di asrama atau pondok,’’ katanya. Juga, mengawasi interaksi guru dengan santri, santri dengan santri, dan lainnya. Sehingga dapat mencegah hal-hal negatif, termasuk kekerasan seksual atau segala bentuk perundungan.  Munculnya beberapa kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren belakangan direspons oleh Ketua MUI Asrorun Ni’am Sholeh. Dia menuturkan, orang tua tak perlu khawatir memasukkan anaknya ke pesantren untuk menimba pendidikan. Baginya, pesantren adalah lembaga pendidikan alternatif terbaik tempat pendidikan sekaligus pengasuhan anak-anak saat ini.  Asrorun mengatakan, pengasuhan di pesantren berbasis keteladanan. Kemudian, ada semangat kebersamaan, kesederhanaan, dan kedisiplinan. Semua karakter itu dibentuk dengan pembinaan akhlak yang baik. ’’Pesantren tetap pilihan terbaik untuk pendidikan karakter,’’ jelasnya.  Yang perlu jadi perhatian orang tua adalah lebih selektif dalam memilih pondok pesantren untuk putra-putrinya. Minimal, orang tua mengetahui kurikulum dan metode dalam pengajaran kesehariannya. Orang tua harus memahami kondisi faktual lingkungan pesantren. Termasuk siapa saja pengasuhnya, mata pelajaran yang diajarkan, dan aktivitas para santri sehari-hari.

Pencabutan Pembekuan Izin Shiddiqiyyah atas Restu Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/simpatisan-msat.jpg" alt="HASIL PEMERIKSAAN: Kasatreskrim Polres Jombang AKP Gladi Nugraha (tengah) menunjukkan sejumlah barang bukti yang dipakai lima simpatisan MSAT dalam rilis di Mapolres Jombang. (Achmad RW/Jawa Pos Radar Jombang)" width="100%">
<figcaption>HASIL PEMERIKSAAN: Kasatreskrim Polres Jombang AKP Gladi Nugraha (tengah) menunjukkan sejumlah barang bukti yang dipakai lima simpatisan MSAT dalam rilis di Mapolres Jombang. (Achmad RW/Jawa Pos Radar Jombang)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pada saat Moch. Subchi Azal Tsani (MSAT), anak pengasuh Ponpes Shiddiqiyyah, Ploso, bersiap-siap menghadapi persidangan atas kasus dugaan pencabulan, lima orang simpatisannya juga harus berurusan dengan hukum.  Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka atas aksi penghadangan petugas saat berusaha menangkap MSAT pekan lalu. Lima tersangka itu adalah DP, 32, warga Ploso, Jombang; WHA, warga Sidoarjo; MAK, 39, warga Tampingmojo, Tembelang; MNA, warga Gunungkidul, Jogjakarta; serta SA, warga Deket, Lamongan.  Berdasar hasil pemeriksaan polisi, sejumlah informasi terungkap. Salah satunya adalah dugaan adanya arahan kepada para tersangka beserta ratusan simpatisan pesantren untuk menghadang polisi yang hendak menangkap MSAT.  Karena arahan itu, pola penghadangan para simpatisan MSAT berlangsung sangat sistematis. ’’Ada beberapa arahan tersirat. Seperti mulut balas mulut dan fisik dibalas fisik,’’ ungkap Kasatreskrim Polres Jombang AKP Giadi Nugraha saat rilis di Mapolres Jombang kemarin (11/7).  Hal itu bisa dilihat dari dua kali proses penghadangan. Pertama, pada Minggu (3/7) saat petugas berupaya menghentikan rombongan MSAT di Jembatan Ploso. Kedua, penghadangan dilakukan saat upaya jemput paksa Kamis (7/7).  Semua tersangka terlihat sangat mempersiapkan segala sesuatu dengan matang. Sebagaimana air gun yang disiapkan di mobil Panther. Termasuk sejumlah peralatan lain yang menjadi barang bukti seperti HT, drone, kamera, hingga laptop.  Dalam rilis kemarin, polisi juga menjelaskan peran kelima tersangka. DP bertugas sebagai sopir yang menghadang barikade petugas saat penangkapan (3/7) di Jembatan Ploso. Yang berujung lolosnya MSAT.  Kemudian, WHA adalah pemilik sejumlah alat canggih untuk memantau pergerakan petugas. Dia juga bertugas menabrak barikade petugas di pintu pondok dengan menggunakan sepeda motor. Sementara itu, tiga tersangka lainnya, memiliki peran yang sama. Mereka melakukan provokasi dan menghalangi barikade petugas dengan kekerasan.

Lima Simpatisan Mas Bechi Diduga Nekat Hadang Polisi karena Arahan