<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/19/PELNI-19-1637214299.jpg" alt="DAYA TARIK WISATA: Sejak KM Kelud sandar di Aceh pada 5&ndash;16 September, jumlah kunjungan masyarakat mencapai 21.477 orang. (DOK PELNI)" width="100%">
<figcaption>DAYA TARIK WISATA: Sejak KM Kelud sandar di Aceh pada 5&ndash;16 September, jumlah kunjungan masyarakat mencapai 21.477 orang. (DOK PELNI)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) mendapatkan penugasan dari Kementerian Perhubungan RI untuk menyediakan akomodasi terapung selama berlangsungnya PON XXI Aceh-Sumatera Utara mulai 5 hingga 22 September 2024.</p> <p>Kehadiran KM Kelud di Pelabuhan Malahayati, Aceh, menyedot perhatian dan menjadikannya daya tarik wisata populer bagi masyarakat Aceh dan sekitarnya.</p> <p>Nakhoda KM Kelud Capt Herman Obrein mengatakan, sejak KM Kelud tiba, masyarakat sekitar berbondong-bondong antre berkunjung ke kapal. &rsquo;&rsquo;Mereka penasaran dengan kapal sebesar KM Kelud, yang saya dengar belum pernah ada kapal penumpang sebesar ini yang sandar di sini,&rsquo;&rsquo; ujarnya.</p> <p>Bahkan, jumlah pengunjung ke KM Kelud selama tiga hari libur panjang Maulid Nabi pada 14&ndash;16 September menembus 10.000 orang. Jumlah itu jauh melampaui kunjungan harian sebelumnya.</p> <p>Tercatat sejak KM Kelud sandar pada 5&ndash;16 September, jumlah kunjungan masyarakat yang berwisata ke KM Kelud mencapai 21.477 orang. Jumlah tersebut belum termasuk tamu yang menginap di atas kapal sebanyak 1.651 orang.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Kami tidak menyangka minat masyarakat akan seantusias ini, tapi kami senang bisa memperkenalkan kapal kebanggaan Pelni kepada masyarakat Aceh,&rsquo;&rsquo; ujar Capt Herman.</p> <p>KM Kelud merupakan kapal penumpang berkapasitas 2.000 pax dengan rute reguler Jakarta&ndash;Batam&ndash;Tanjung Balai Karimun&ndash;Medan. Selama KM Kelud menjalankan penugasan di Aceh, rute KM Kelud sementara digantikan KM Dorolonda.</p> <p>Manajer Komunikasi Korporasi PELNI Ditto Pappilanda menambahkan, penugasan KM Kelud di Aceh akan berakhir pada 22 September 2024. &rsquo;&rsquo;Kapal akan kembali Jakarta dengan lebih dulu singgah di Medan, Batam, dan Tanjung Balai Karimun sebelum tiba di Jakarta,&rsquo;&rsquo; terangnya.</p> <p>Bagi masyarakat Aceh maupun kontingen dan ofisial PON XXI Aceh-Sumut yang ingin kembali ke daerahnya, mereka bisa ikut berlayar dengan KM Kelud. &rsquo;&rsquo;Tiket dapat dipesan di aplikasi Pelni Mobile, website, atau menghubungi contact center Pelni,&rsquo;&rsquo; terang Ditto. (als/c7/wir)</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Sejak KM Kelud sandar di Banda Aceh, masyarakat sekitar berbondong-bondong antre berkunjung ke kapal karena penasaran dengan besarnya kapal

Hadir Ramaikan PON XXI Aceh-Sumatera Utara, KM Kelud Diserbu Warga Aceh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/06/JKT_INSTALASI-PON-DI-HI_HANUNG-HAMBARA_05092024-6-3680977924.jpg" alt="Instalasi PON XXI Aceh-Sumut terpasang di Bundaran HI, Jakarta, Kamis (05/09/224). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Instalasi PON XXI Aceh-Sumut terpasang di Bundaran HI, Jakarta, Kamis (05/09/224). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh-Sumatera Utara menuai banyak kritik, salah satunya karena ketidaksiapan infrastruktur. Komisi X DPR RI meminta Pemerintah segera melakukan perbaikan dalam waktu dekat agar tidak mengganggu konsentrasi atlet yang masih bertanding.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemerintah harus segera melakukan perbaikan dalam waktu singkat agar tidak mengganggu konsentrasi atlet di sisa-sisa waktu pertandingan. Sebuah pertanyaan mendasar apakah persiapannya sudah benar kalau begini?&rdquo; kata Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareria kepada wartawan, Jumat (13/9).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketidaksiapan infrastruktur dalam PON XXI terlihat dari unggahan seorang atlet yang viral media sosial. Dalam unggahan itu terlihat para atlet harus melewati jalan becek menuju venue.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Andreas, hal tersebut menjadi bukti ketidaksiapan Pemerintah pada pelaksaan PON XXI di Aceh dan Sumatera Utara. &ldquo;Padahal anggaran negara yang dikeluarkan tidak sedikit untuk perhelatan PON,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain soal infrastruktur, atlet juga banyak mengeluhkan persoalan makanan yang disajikan panitia penyelenggara. Mulai dari porsi dan varian menu, hingga makanan yang basi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melihat hal tersebut, Andreas mengaku miris dan mempertanyakan tanggung jawab dari pelaksana acara, terutama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Padahal, PON adalah ajang bergengsi tingkat nasional yang mempertemukan para atlet terbaik Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita ini sedang ingin menjaring atlet terbaik bangsa, tapi malah fasilitasnya carut marut. Bagaimana atlet Indonesia bisa mengimbangi negara lain kalau Pemerintahnya sendiri belum benar memperlakukan para atlet," tegas Andreas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kemenpora harus lebih serius dalam meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan PON khususnya dalam hal sarana prasarana agar kebutuhan para atlet dan tim official terjamin termasuk dalam hal kesehatan dan keselamatan mereka,&rdquo; lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Andreas juga menyinggung soal dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oleh penanggung jawab acara, sehingga menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan PON. Hal ini juga terkait temuan soal venue atau lokasi pertandingan yang belum selesai pembangunannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami harap Satgas PON yang dibuat Pemerintah dengan menggandeng instansi penegak hukum juga dapat memastikan adanya pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PON yang berantakan,&rdquo; ucap Andreas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota Komisi X DPR RI yang berfokus pada pengawasan di bidang olahraga itu pun geram dengan perilaku oknum-oknum yang diduga melakukan penyelewengan. Menurut Andreas, seharusnya pihak penanggung jawab memikirkan kenyamanan atlet, bukan malah mengeruk keuntungan pribadi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemerintah harus melakukan perubahan paradigma dalam cara penyelenggaraan acara nasional. Tidak cukup hanya menargetkan kesuksesan acara di atas kertas, tetapi juga harus ada kesadaran bahwa setiap elemen dalam acara tersebut, dari infrastruktur hingga kenyamanan atlet, adalah bagian dari citra dan reputasi bangsa," paparnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengutarakan, untuk rehabilitasi venue saja, PON XXI 2024 di Aceh-Sumut diketahui menghabiskan anggaran hingga kurang lebih Rp 811 miliar. Namun dengan anggaran yang begitu besar, pembangunan dan renovasi venue dianggap belum sesuai standar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Harusnya untuk pelaksanaan acara besar seperti PON, Pemerintah bisa memastikan bahwa segala fasilitas yang disediakan memenuhi standar yang layak, dan siap menghadapi tantangan tanpa alasan-alasan yang tidak memuaskan," ujar Andreas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Andreas mendorong BPK RI untuk melakukan audit atas dugaan penyelewengan dana PON. Apalagi banyak keluhan dari atlet atas keterlambatan pemberian uang saku. Padahal pencairan uang saku atlet seharusnya sudah dilakukan sebelum berangkat untuk bertanding, sehingga banyak atlet yang terpaksa harus menanggung biaya perjalanan dari dana pribadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keluhan ini datang dari berbagai kontingen daerah dan atlet dari sejumlah cabang olahraga PON XXI Aceh-Sumut. Bahkan, beberapa atlet yang sudah menyelesaikan pertandingan di PON dan kembali ke daerahnya, belum juga menerima uang saku yang dijanjikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini kan parah sekali. Uang saku ini penting, dan semestinya Kemenpora memfasilitasi dengan mendorong Pemda-pemda melalui dinas terkait untuk memprioritaskan pemberian uang saku bagi atlet yang berjuang untuk daerahnya,&rdquo; pungkas Andreas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Selain soal infrastruktur, atlet juga banyak mengeluhkan persoalan makanan yang disajikan panitia penyelenggara. Misalnya, soal makanan basi

Soroti Carut Marut PON XXI Aceh-Sumut 2024, DPR Sesalkan Ketidaksiapan Infrastruktur dan Dugaan Penyelewengan Dana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/09/PKT7-2368010186.jpg" alt="Aplikasi Transponsumut mampu memberikan informasi yang akurat dan real-time mengenai ketersediaan armada, estimasi waktu kedatangan, serta pelacakan posisi kendaraan. (ist)" width="100%">
<figcaption>Aplikasi Transponsumut mampu memberikan informasi yang akurat dan real-time mengenai ketersediaan armada, estimasi waktu kedatangan, serta pelacakan posisi kendaraan. (ist)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara yang akan berlangsung pada 9-20 September 2024&nbsp;bakal menjadi ajang unjuk gigi para atlet terbaik Tanah Air. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan <em>event</em> olah raga terbesar di Indonesia ini, PT Galaksak Brilliant Solusi (PT GBS) didukung oleh PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (PT TKDN Tbk) menghadirkan solusi teknologi terkini berupa GPS berbasis IoT dengan fitur <em>2 way communications</em> yang mempermudah komunikasi antara driver dengan operator armada dan Aplikasi Transponsumut yang terintegrasi.</p> <p>Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para peserta PON dalam mengakses transportasi selama perhelatan berlangsung. Dengan dilengkapi teknologi Internet of Things (IoT) yang terintegrasi, perangkat GPS, Fleet Management System, dan Aplikasi Transponsumut mampu memberikan informasi yang akurat dan <em>real-time</em> mengenai ketersediaan armada, estimasi waktu kedatangan, serta pelacakan posisi kendaraan.</p> <p>Kadishub Provinsi Sumatera Utara sekaligus Ketua Bidang Transportasi PB PON XXI tahun 2024,&nbsp;Dr. Agustinus Panjaitan, S.SiT, MT menyampaikan apresiasi atas dukungan dari&nbsp;TRON dan GBS dalam menyediakan solusi transportasi yang efisien dan modern untuk PON XXI. Dengan adanya aplikasi Transponsumut, para atlet dan ofisial dapat dengan mudah memesan dan melacak kendaraan, sehingga dapat fokus pada persiapan pertandingan.</p> <p>"Apalagi panitia terkait dapat memantau serta berkomunikasi langsung dengan para pengemudi melalui fitur <em>two way communication</em> dari GPS untuk memastikan efisiensi dan keamanan bermobilisasi," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (9/9).</p> <p>Agustinus juga menjelaskan bahwa Pj. Gubernur Sumatera Utara telah turun langsung meninjau Command Center Room Bidang Transportasi di Kantor Dishub Sumut Lantai II. Pj. Gubernur Sumut pun, kata Agustinus telah menggunakan langsung fitur<em> two way communication</em> tersebut dan berinteraksi dengan pengguna layanan transportasi.</p> <p>&ldquo;Dengan adanya armada Transponsumut yang telah terpasang GPS, sistem transportasi pada PON XXI Aceh-Sumatera Utara menjadi lebih terorganisir dan efisien. Hal ini diharapkan dapat memberikan pengalaman yang positif bagi seluruh peserta dan pengunjung," kata Agustinus.</p> <p>Direktur Utama&nbsp;TRON,&nbsp;David Santoso menuturkan, pihaknya bangga dapat berkontribusi dalam suksesnya PON XXI Aceh-Sumatera Utara. "Solusi teknologi yang kami hadirkan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transportasi, memberikan kenyamanan bagi para peserta, serta mendukung kelancaran seluruh rangkaian acara," ujarnya.</p> <p>Sementara itu, Direktur Utama GBS, Daryono menyatakan, sangat antusias dapat berkolaborasi dengan TRON, perusahaan yang telah berpengalaman dalam bidang teknologi transportasi. Dengan pengalaman dan keahlian mereka,&nbsp;pihaknya yakin dapat menghadirkan solusi terbaik untuk PON XXI.</p> <p>"Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kelancaran dan kesuksesan acara olahraga terbesar di Indonesia ini," pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para peserta PON dalam mengakses transportasi selama perhelatan berlangsung.

Aplikasi Transponsumut Permudah Mobilitas Atlet PON XXI Aceh-Sumatera Utara, GBS dan TRON Bekali dengan Teknologi IoT