<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/tipiring-3077656397.jpg" alt="Para pelanggar uji emisi di Jakarta menjalani sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (8/5). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Para pelanggar uji emisi di Jakarta menjalani sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (8/5). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Para pelanggar uji emisi di Jakarta akhirnya ditindak tegas. Terberat, para pelanggar diberikan sanksi denda hingga Rp 16 juta oleh hakim dalam Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (8/5).&nbsp;</p> <p>Ini merupakan buntut dari operasi gabungan penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Operasi ini digelar pada April 2025 oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bersama Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Ditlantas Polda Metro Jaya.</p> <p>Total 11 pelanggar terjaring, didominasi kendaraan angkutan berat seperti truk dan bus. "Hari ini ada tujuh orang yang hadir sidang Tipiring, dan empat orang diputus oleh hakim tanpa kehadiran pelanggar atau verstek. Jenis kendaraan yang tidak lulus uji emisi didominasi oleh kendaraan angkutan barang dan angkutan orang, seperti bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), truk bak terbuka, pick-up box hingga dump truck," ujar Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP DKI Jakarta Tamo Sijabat, Kamis (8/5).</p> <p>Tamo mengungkapkan, para pelanggar dijatuhi denda beragam, mulai dari Rp 4 juta hingga Rp 16 juta. Satu perusahaan otobus AKAP menjadi yang terberat hukumannya.</p> <p>Dia menegaskan, langkah hukum ini diambil sebagai bentuk komitmen penegakan aturan demi menekan pencemaran udara di ibu kota. Sesuai Perda No. 2/2005, pelanggaran uji emisi dapat dikenakan pidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda hingga Rp 50 juta.</p> <p>Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menegaskan, pihaknya akan memperluas cakupan uji emisi dan memperketat pengawasan di lapangan. "Putusan Pengadilan ini menjadi preseden dan membuktikan Perda 2/2005 bisa berlaku efektif menghasilkan keputusan Berkekuatan Hukum Tetap dengan tidak bandingnya para pelanggar," tegas Asep.</p> <p>Pemprov DKI akan terus bersinergi dengan instansi lain untuk memastikan Perda ini ditegakkan secara tegas dan menyeluruh. Ia pun mengimbau agar pelaku usaha angkutan segera melakukan uji emisi secara berkala. "Kami mengimbau seluruh pemilik kendaraan untuk memastikan kendaraannya memenuhi ambang batas emisi yang ditetapkan. Ini adalah bagian dari komitmen kita bersama menuju Jakarta yang bersih, sehat, dan berkelanjutan," jelasnya.</p> <p>Asep menyoroti kendaraan berbahan bakar solar sebagai penyumbang utama polusi. Oleh karena itu, langkah hukum ini diharapkan menjadi cambuk bagi perusahaan angkutan untuk segera patuh aturan.</p> <p>Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin menyambut baik langkah hukum terhadap pelanggar uji emisi di Jakarta. Ia menilai ini adalah terobosan penting di tengah lemahnya penerapan UU Nomor 22 Tahun 2009.</p> <p>"Hal ini penting dilakukan mengingat penegakan sanksi uji emisi sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum diterapkan," ucapnya.</p>

Jakarta menindak tegas pelanggar uji emisi dengan denda mencapai Rp 16 juta, sebagai upaya menekan pencemaran udara.

Jakarta Tegas Hukum Pelanggar Uji Emisi, Denda Capai Rp 16 Juta!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/15/WhatsApp-Image-2024-11-15-at-150941-2255844174.jpeg" alt="Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil di Norae Coffee And Eatery, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (14/11). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil di Norae Coffee And Eatery, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (14/11). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa pemimpin punya tugas sebagai pengambil keputusan dan pemberi rasa harapan (sense of hope) kepada warganya. Meski begitu, dalam menjalankan keputusan seorang pemimpin butuh kolaborasi dari semua pihak agar realisasinya bisa maksimal.</p> <p>"Pemimpin itu tidak bisa melakukan semuanya. Kalau pemimpinnya kurang berilmu, nanti butuh dibantu oleh masyarakat, " ujarnya membuka jawaban atas sebuah pertanyaan seorang peserta dalam diskusi bertajuk "Menantang Cagub Jakarta Selesaikan Polusi Udara", di Norae Coffee And Eatery, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (14/11).</p> <p>Kurang lebih, pertanyaan itu berbunyi, jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta, beranikah Ridwan Kamil menargetkan kualitas udara di Jakarta sesuai standar WHO?</p> <p>Untuk diketahui, parameter pencemaran udara di Jakarta berada di atas 60 &micro;g/m2. Sementara standar WHO tiga kali lebih rendah dari itu atau 20&micro;g/m2. "Saya berani, asal dibersamai," jawab Ridwan Kamil.</p> <p>Pria yang akrab dipanggil Kang Emil ini bilang jika dipercaya menjadi orang nomor satu di Jakarta, dirinya akan berdiskusi dengan NGO dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat kualitas udara di Jakarta menjadi lebih baik. "Konsep kami itu kan DKI, Desentralisasi, Kolaborasi, dan Inovasi. Saya butuh kolaborasi dari berbagai pihak termasuk civil society untuk merealisasikan ide-ide saya dalam mengurangi polusi, " ujarnya.</p> <p>Mantan Gubernur Jakarta ini lantas memaparkan 12 langkah atau kebijakan untuk mengatasi persoalan polusi jika dirinya dipercaya memimpin Jakarta.</p> <p>Pertama, membereskan tata ruang dengan menghadirkan live work play 1 zona. "Kami ingin menghadirkan budaya baru, bagaimana warga tetap produktif namun minim mobilitas. Pola pikirnya harus baru, untuk produktif tidak lagi harus banyak mobilitas. Makanya, saya ingin memperbanyak zona perkantoran di banyak tempat di Jakarta," papar dia.</p> <p>Kedua, menata transportasi atau memperluas transportasi publik. Ke depan, operasional TransJakarta akan diperluas sampai daerah aglomerasi seperti Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Sebab, data menyebutkan ada sekitar 2 juta warga yang lalu lalang di Jakarta untuk mencari nafkah.</p> <p>Ketiga, membuat kebijakan terkait kendaraan listrik. Keempat, melakukan penataan waktu bekerja. Antara lain dengan menghadirkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home policy).</p> <p>Kelima, menegakkan kebijakan tentang uji emisi.Keenam, mengusung tata hijau dengan memperbanyak aktivitas penanaman pohon. "Kami menargetkan dalam lima tahun bisa menanam 3 juta pohon dengan harapan bisa mengurangi suhu Jakarta hingga sekitar 2 derajat," jelasnya.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015316844/standar-hidup-layak-orang-indonesia-meningkat-capai-rp102-juta-per-bulan-per-orang">Standar Hidup Layak Orang Indonesia Meningkat Capai Rp1,02 Juta Per Bulan Per Orang</a></strong><br /> <br />Ketujuh, mengusung kebijakan pro green space. Menurut dia, di Jakarta masih ada banyak ruang yang bisa dimanfaatkan menjadi ruang hijau. "Saya inginnya selama kavling tersebut belum dibangun, pemprov DKI akan meminjam lahan tersebut untuk dimanfaatkan, dibangun lahan hijau," jelasnya.</p> <p class="class-paragraph">Kedelapan, menghadirkan rooftop garden. Ke depan gedung yang memiliki atap datar akan diwajibkan untuk ditanami pohon. Kesembilan, mengusung tata teknologi agar kebijakan yang diambil sesuai dengan data yang ada. Sepuluh, menghadirkan truk embun. Sebelas, mengusung pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Dan terakhir, atau ke dua belas,melakukan tata anggaran untuk merealisasikan climate budget.</p> <p>"Truk embun ini sudah dilakukan di China. Setiap pagi, truk ini bertugas menyemprotkan H2O untuk mengurangi partikel yang menyebabkan polusi. Cara ini tentu butuh teknologi agar keputusan bisa diambil dengan bijaksana dan sesuai data yang ada," ujarnya.</p>

Jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta, beranikah Ridwan Kamil menargetkan kualitas udara di Jakarta sesuai standar WHO?

Atasi Polusi Udara di Jakarta, Begini Cara Ridwan Kamil

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/01/Ridwan-Kamil-dan-Suswono-Hanung-Hambara-2-3649609897.jpg" alt="Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono bakal menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2024). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono bakal menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2024). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Calon gubernur (cagub) Jakarta Ridwan Kamil bertekad mengurangi polusi udara di Jakarta. Mantan Gubernur Jawa Barat itu bertekad memperbanyak pohon-pohon untuk mampu menyerap polusi udara yang belakangan menjadi keluhan warga Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kita bertekad berdua minimal mentigakali lipatkan hijaunya Jakarta dengan pohon-pohon," kata Ridwan Kamil usai mendapat dukungan dari Pasukan Jalak di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Minggu (1/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Ridwan Kamil, polusi udara di Jakarta juga dapat disebabkan dengan iklim yang memang panas. Karena itu, ia memastikan akan memperbanyak pohon di gedung-gedung pencakar langit maupun jalan-jalan yang masih gersang di Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kota dimana saja sama. Kenapa panas? Selain iklimnya, karena kebanyakan gedung kekurangan pohon, itu ilmiah sekali," ungkap Ridwan Kamil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015042167/pencalonan-paslon-gubernur-wali-kota-dan-bupati-berpotensi-terhenti-di-proses-tes-kesehatan-kpu-ungkap-dasar-hukumnya">Pencalonan Paslon Gubernur, Wali Kota, dan Bupati Berpotensi Terhenti di Proses Tes Kesehatan, KPU Ungkap Dasar Hukumnya </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahkan kami sudah keliling, banyak jalan-jalan yang gersang," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, mantan Wali Kota Bandung ini juga akan mengkonsepkan Jakarta dengan kualitas pohon-pohon yang mampu menyerap banyak polusi udara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah pilihannya seperti kita lihat pakai ilmu, pilih hijaunya sama, tapi menyerap polusinya sangat besar," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Jadi kita bertekad berdua minimal mentigakali lipatkan hijaunya Jakarta dengan pohon-pohon," kata Ridwan Kamil usai mendapat dukungan

Wacanakan Kurangi Polusi Udara, Ridwan Kamil: Mentigakali Lipatkan Hijaunya Jakarta dengan Pohon-pohon 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/20/IMG-20240620-WA0002-2953153596.jpg" alt="Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rasio Ridho Sani (tengah) (Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rasio Ridho Sani (tengah) (Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membenarkan ucapan mantan calon presiden Anies Baswedan yang menyebut bahwa angin tak punya KTP saat menanggapi polusi udara di Jakarta.&nbsp;</p> <div dir="auto">Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan bahwa kualiatas udara Jakarta yang memburuk memang bisa jadi dikarenakan polusi udara dari daerah penyangganya seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya tentu kemungkinan. Jakarta ini kan daerah yang dikelilingi beberapa kegiatan industri. Di samping di Jakarta ada industrinya, di luar Jakarta kan banyak kawasan-kawasan industri maupun industri-industri lainnya," ujarnya kepada wartawan, Kamis (20/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014778756/wow-4-zodiak-ini-diramal-dapat-hasilkan-uang-hingga-1-juta-dolar">Wow! 4 Zodiak Ini Diramal Dapat Hasilkan Uang hingga 1 Juta Dolar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab kondisi udara yang dinamis dan tak dapat dikendalikan, Rasio menyebut bahwa bisa saja polusi udara dari daerah penyangga, kemudian terbawa hingga ke Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau misal di Bekasi, Karawang, arah anginnya ke barat, ya Jakarta terpengaruh," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Begitu juga misal tiba-tiba arah anginnya dari barat ke timur, tentu sumber-sumber pencemaran di barat berkontribusi kepada wilayah Jakarta," tegas Rasio.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa dibutuhkan kerja kolaborasi yang dilakukan tiap pemerintah daerah agar polusi udara dapat diatasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014778722/orang-yang-senang-memakai-jam-tangan-digital-biasanya-menunjukkan-7-ciri-kepribadian-ini-menurut-psikologi">Orang yang Senang Memakai Jam Tangan Digital Biasanya Menunjukkan 7 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya harus dilakukan bersama, maka kami lakukan untuk jabodetabek, maka kami sampaikan kenapa ini kami tangani melalui KLHK," tandas Rasio.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Anies dalam debat capres lalu mengatakan bahwa faktanya udara Jakarta tak konsisten buruk. Ada hari di mana kualitas udara membaik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak sana sini. Ketika polutan polutan muncul, pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, Sumatera, Laut Jawa, di sana tidak ada alat minitor, maka tidak muncul," sambung Anies.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

KLHK membenarkan ucapan mantan calon presiden Anies Baswedan yang menyebut bahwa angin tak punya KTP saat menanggapi polusi udara di Jakarta

Benarkan Ucapan Anies Soal Angin Tak Punya KTP, KLHK: Polusi Udara Jakarta Bisa dari Daerah Penyangga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/07/munjirin-water-mist-3318800739.jpeg" alt="Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin meninjau pengoperasian water mist generator untuk menanggulangi polusi udara. (Dok. Pemkot Jaksel)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin meninjau pengoperasian water mist generator untuk menanggulangi polusi udara. (Dok. Pemkot Jaksel)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta pemilik gedung-gedung tinggi di ibu kota tetap membeli alat water mist untuk mengatasi polusi udara. Hal itu menurutnya penting meskipun saat ini kondisi polusi udara di Jakarta tak terlalu mengkhawatirkan karena sudah memasuki musim hujan.</p> <div dir="auto">Heru menegaskan bahwa DKI mesti siap menghadapi kondisi udara di segala situasi. Seperti saat musim kemarau.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, ia meminta jajarannya, mulai dari wali kota dan dinas terkait, seperti Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong semua pemilik gedung tinggi agar segera memasang watermist yang dinilai efektif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014039019/ganti-rugi-tanah-terdampak-tol-kediri-tulungagung-masif-dilakukan-usai-aksi-protes-warga-total-sampai-rp-308-miliar">Ganti Rugi Tanah Terdampak Tol Kediri-Tulungagung Masif Dilakukan Usai Aksi Protes Warga, Total Sampai Rp 30,8 Miliar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena kita setiap tahunnya ketemu lagi musim panas. Jadi saya mengimbau, para pengusaha untuk segera membeli watermist," ujarnya kepada wartawan, Jumat (26/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini juga sesuai dari hasil keputusan rapat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI satu tahun lalu," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/014039095/haaland-dikabarkan-absen-bertandang-ke-spurs-karena-masalah-cedera">Haaland Dikabarkan Absen Bertandang ke Spurs karena Masalah Cedera</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlepas dari hal itu, Heru mengungkapkan, kondisi udara di Jakarta hari ini cukup baik. Hal itu dinilai dari data pengukuran kualitas udara yang terdapat di website Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini saya cek kualitas udara Jakarta, semuanya cukup baik. Contoh, PM 2.5 mencapai 41, padahal standarnya 55. Lalu PM 10 berada di angka 47, standarnya 75. Termasuk di Pulomas. Semuanya berada di bawah standar baku mutu. Artinya cukup bagus," pungkasnya.&nbsp;</div>

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta pemilik gedung-gedung tinggi di ibu kota tetap membeli alat water mist.

Heru Budi Tetap Minta Pengusaha Beli Watermist Atasi Polusi Udara di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/07/munjirin-water-mist-3318800739.jpeg" alt="Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin meninjau pengoperasian water mist generator untuk menanggulangi polusi udara. (Dok. Pemkot Jaksel)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin meninjau pengoperasian water mist generator untuk menanggulangi polusi udara. (Dok. Pemkot Jaksel)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan&nbsp;sudah sebelas gedung tinggi milik perusahaan swasta di Jakarta yang memasang pompa bertekanan tinggi (water mist generator) untuk membuat kabut air guna menekan polusi udara.</p> <div>&nbsp;"Untuk 'water mist', ada beberapa penambahan lokasi gedung, sampai hari ini sementara sudah ada sebelas gedung swasta," kata Juru Bicara Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Pemprov DKI Jakarta Ani Ruspitawati di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (15/9).</div> <p>Lalu, gedung milik pemerintahan sudah ada 7 yang memasang "water mist", yaitu Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kantor Wali Kota Jakarta Selatan dan Balai Kota DKI Blok G dan H.</p> <p>Ani berharap, gedung-gedung lain segera melengkapi pemasangan "water mist&nbsp;generator" sesuai arahan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.</p> <div>Sebenarnya ada beberapa gedung lagi yang sedang berkomitmen untuk melengkapi dengan "water mist", tetapi masih dalam proses penyediaan alatnya. "Mudah-mudahan minggu depan sudah lebih banyak lagi gedung-gedung yang sudah di lengkapi oleh 'water mist," katanya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Penjabat Gubernur DKI Jakarta&nbsp;Heru&nbsp;Budi Hartono telah menargetkan seluruh gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memasang "water mist generator" untuk menekan polusi udara.</div> <p>"Nanti kita keliling. Kita cari waktu kapan gitu (untuk mengecek)," kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (11/9).</p> <p>Ada sekitar 700 gedung tinggi milik perusahaan swasta di DKI Jakarta siap dipasang "water mist generator" untuk membuat kabut air guna menekan polusi udara.</p> <p>"Sudah ada sekitar 700 pemilik gedung. Mereka mendukung program dengan 'water mist'," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (13/9).</p> <p>Wali kota di setiap wilayah DKI Jakarta juga sudah mengumpulkan seluruh pemilik gedung swasta untuk sosialisasi pemakaian "water mist generator".</p>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan sudah sebelas gedung tinggi milik perusahaan swasta di Jakarta yang memasang pompa water mist.

Dari 700 Gedung, Baru 11 Gedung Swasta di Jakarta Pasang Water Mist

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Himbauan-WFH-saat-Cuaca-Ekstrem-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Pekerja saat menyebrangi zebra cross di pusat perkantoran  Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghimbau perusahaan dan instansi pemerintahan yang ada di wilayah DKI Jakarta untuk menerapkan kebijakan wo" width="100%">
<figcaption>Pekerja saat menyebrangi zebra cross di pusat perkantoran  Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghimbau perusahaan dan instansi pemerintahan yang ada di wilayah DKI Jakarta untuk menerapkan kebijakan wo</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Juru Bicara Satgas Pengendalian Pencemaran Udara DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan bahwa saat ini, tercatat sudah sebanyak 168 kantor di DKI Jakarta yang menerapkan work from home (WFH). Hal itu menyusul pemberlakuan WFH pada ASN di ibu kota untuk meminimalisasi polusi udara.</p> <div dir="auto">"Saat ini tercatat sudah dilaksanakan di 168 kantor dengan persentase pegawai WFH di kisaran 20 persen hingga ada juga beberapa kantor yang melaksanakan WFH pegawainya di atas 70 persen," kata Ani kepada wartawan, Senin (11/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, ia memaparkan bahwa pelaksanaan WFH pada ASN di DKI sendiri hanya baru sebanyak 22,43 persen saja diterapkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012954024/elite-golkar-sebut-ridwan-kamil-sudah-lapor-ke-airlangga-soal-pertemuannya-dengan-megawati">Elite Golkar Sebut Ridwan Kamil Sudah Lapor ke Airlangga Soal Pertemuannya dengan Megawati</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jumlah ini mungkin kurang dari 50 persen ini disebabkan karena ada beberapa dinas yang memang tidak bisa dilakukan WFH," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kantor ASN yang tidak dapat melakukan WFH itu, kata Ani, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu tidak seluruh pegawainya bisa melaksanakan WFH," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menguji coba Work From Home (WFH) bagi PNS yang tidak melakukan pelayanan secara langsung selama dua bulan mulai 21 Agustus-21 Oktober 2023. Uji coba WFH dan ini dilakukan sehubungan dengan isu polusi udara di Jakarta yang santer makin memburuk dan jelang pelaksanaan KTT ASEAN di Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/012954026/bnnk-surabaya-razia-tempat-hiburan-malam-dan-hotel-amankan-9-orang-positif-sabu">BNNK Surabaya Razia Tempat Hiburan Malam dan Hotel, Amankan 9 Orang Positif Sabu</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko menerangkan, pelaksanaan uji coba WFH dilakukan dengan persentase kehadiran 50 persen di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, WFH ini tidak berlaku pada layanan yang bersifat langsung kepada masyarakat, seperti RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, hingga pelayanan tingkat kelurahan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Jajaran Pemprov DKI Jakarta tetap berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (16/8).</div>

Ani Ruspitawati menuturkan saat ini, tercatat sudah sebanyak 168 kantor di DKI Jakarta yang menerapkan work from home (WFH).

168 Kantor Swasta di Jakarta Sudah WFH, ASN Baru 22,43 persen

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/01/Penyegelan-perusahaan-batu-bara-800046202.jpg" alt="Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta kembali memberi sanksi terhadap perusahaan pergudangan dan penyimpanan (stockpile) batu bara, yaitu PT Bahana Indokarya Global yang berlokasi di Jakarta Timur." width="100%">
<figcaption>Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta kembali memberi sanksi terhadap perusahaan pergudangan dan penyimpanan (stockpile) batu bara, yaitu PT Bahana Indokarya Global yang berlokasi di Jakarta Timur.</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta kembali memberi sanksi terhadap perusahaan pergudangan dan penyimpanan (stockpile) batu bara, yaitu PT Bahana Indokarya Global yang berlokasi di Jakarta Timur. Perusahaan tersebut dihentikan operasionalnya lantaran terbukti belum melengkapi pengelolaan lingkungan yang berpotensi mencemari lingkungan.&nbsp;</p> <div dir="auto">Pemberian sanksi tersebut didasari perintah/kewajiban yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0083 Tahun 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menyampaikan, tim gabungan yang terdiri dari Bidang Pengawasan dan Penaatan Hukum (PPH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) DLH DKI Jakarta, serta Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya, mendapati pelanggaran yang sama seperti yang dilakukan oleh dua perusahaan yang telah ditertibkan sebelumnya di Jakarta Utara</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Selain belum melengkapi dokumen pengelolaan lingkungan, terdapat beberapa temuan pelanggaran yang sama seperti hasil sidak kemarin, sepertinya pelanggaran itu jadi masalah klasik perusahaan stockpile batu bara,&rdquo; ujarnya kepada wartawan, Jumat (1/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012900349/puan-harapkan-lrt-jabodebek-mampu-atasi-kemacetan-dan-kurangi-polusi-udara">Puan Harapkan LRT Jabodebek Mampu Atasi Kemacetan dan Kurangi Polusi Udara</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan, pelanggaran itu berupa belum terpasangnya jaring/net secara menyeluruh di lokasi kegiatan, tumpukan stockpile batu bara belum seluruhnya ditutup dengan terpal, belum melakukan pengelolaan air limpasan dari stockpile batu bara, belum melakukan pengelolaan sampah domestik, ditemukan adanya bekas pembakaran sampah, dan TPS Limbah B3 belum sesuai dengan ketentuan teknis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita hentikan sementara operasi PT Bahana Indokarya Global sesuai Pasal 495 Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021,&rdquo; tegas Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun mengultimatum kepada seluruh perusahaan atau industri di Jakarta yang masih main-main terhadap lingkungan agar segera membenahi pengelolaannya terhadap wilayah sekitar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita terus melakukan sidak kepada semua industri di Jakarta, dan akan terus mengawasi perusahaan yang coba-coba merusak lingkungan dengan secara abai mengelola lingkungan,&rdquo; pungkasnya.</div>

“Kita hentikan sementara operasi PT Bahana Indokarya Global sesuai Pasal 495 Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021,” tegas Asep.

Berpotensi Cemari Lingkaran, Perusahaan Batu Bara di Jakarta Timur Dihentikan Operasionalnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/23/JKT-1-PASIEN-ISPA-MENINGKAT-AKIBAT-POLUSI-UDARA-FED-8JPG-1484855156.jpg" alt="Dokter di Puskesmas Cilincing, Jakarta Utara, pada Selasa (22/8/2023), memeriksa pasien ISPA akibat polusi udara di Jakarta" width="100%">
<figcaption>Dokter di Puskesmas Cilincing, Jakarta Utara, pada Selasa (22/8/2023), memeriksa pasien ISPA akibat polusi udara di Jakarta</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa ada kenaikan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Jakarta seiring kualitas udara yang tak juga semakin membaik.</p> <p>Penyakit pernapasan yang dimaksud Budi adalah kanker paru, tuberkolosis, paru kronis, asma, dan pneumonia. Dalam hal ini termasuk juga infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).</p>

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa ada kenaikan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Jakarta

Kualitas Udara Tak Kunjung Membaik, Kasus ISPA di Jakarta Naik 24 hingga 31 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/23/Gedung-Bertingkat-Di-Tutupi-Kabut-Polusi-Udara-Dery-Ridwansah-3-2173924272.jpg" alt="Suasana gedung bertingkat diselimuti kabut polusi udara, Jakarta, Rabu (23/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Suasana gedung bertingkat diselimuti kabut polusi udara, Jakarta, Rabu (23/8/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong perusahaan industri untuk mengendalikan emisi serta memenuhi ketentuan baku mutu emisi sebagaimana diatur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).</p> <p>Selain itu, perusahaan industri perlu berkomitmen mengelola emisi melalui beberapa upaya. Di antaranya memasang alat pengendali pencemaran udara, memiliki petugas penanggung jawab pengendali pencemaran udara dan operator instalasi pengendali pencemaran udara yang tersertifikasi, serta melakukan pemantauan terhadap emisi yang dihasilkan.</p> <p>Kemudian secara rutin melaporkan secara real time kepada KLHK. &rdquo;Para pelaku industri telah tertib dalam memenuhi baku mutu emisi sesuai peraturan yang berlaku,&rdquo; ujar Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif kemarin.</p> <p>Febri menambahkan, untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek, perlu dilakukan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, para pelaku industri, hingga masyarakat. &rdquo;Kemenperin sesuai dengan tugas dan fungsinya terus melakukan pembinaan kepada industri melalui pendekatan industri hijau,&rdquo; katanya.</p> <p>Di sisi lain, Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Jabodetabek terus mengidentifikasi sumber-sumber emisi yang berpotensi menimbulkan permasalahan polusi udara di Jakarta. Baik itu yang bersumber dari pembangkit listrik maupun pembakaran terbuka dan lainnya. Tim melakukan identifikasi sejak Senin (21/8).</p> <p>Kemarin satgas yang dibentuk KLHK tersebut menghentikan kegiatan operasional empat perusahaan gara-gara melakukan pelanggaran terkait pencemaran lingkungan. Keempatnya adalah PT Wahana Sumber Rezeki dan PT Unitama Makmur Persada di Marunda, kemudian PT Maju Bersama Sejahtera di Cakung dan PT Pindo Deli 3 di Karawang.</p> <p>Ketua Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Jabodetabek Rasio Rido Sani mengungkapkan, PT Wahana Sumber Rezeki, PT Unitama Makmur Persada, dan PT Maju Bersama Sejahtera bergerak di bidang usaha stock pile. Sedangkan PT Pindo Deli 3 bergerak di bidang usaha pulp and papers.</p> <p>Terkait sanksi, Rasio yang juga menjabat direktur jenderal penegakan hukum KLHK mengatakan, perusahaan yang melanggar dapat dikenai beberapa sanksi. Baik itu perdata, pidana, maupun keduanya. Namun, penjatuhan sanksi harus berdasar fakta hukum yang ditemukan di lapangan.</p> <p>&rdquo;Jadi, kami sekarang juga sedang melakukan pengukuran udara di lokasi tersebut. Kalau memang ternyata hasil pengukuran perusahaan tersebut menyebabkan pencemaran atau debu-debunya melebihi baku mutunya, kita akan gugat perdata. Termasuk juga bisa pidana,&rdquo; jelas Rasio.</p> <p>Saat ini pihaknya juga melakukan pengawasan ke lokasi-lokasi lain. &rdquo;Nanti hasilnya akan disampaikan di hari selanjutnya. Termasuk tindak lanjut sanksi dari pelanggaran yang dilakukan perusahaan yang sudah kita hentikan operasionalnya saat ini,&rdquo; katanya.</p> <p>Sementara itu, Ketua Harian Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Jabodetabek Sigit Reliantoro mengungkapkan, beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasi pencemaran udara di Jabodetabek. Selain menggalakkan uji emisi dan identifikasi sumber-sumber polusi, dilakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC). Sejauh ini upaya itu terkendala minimnya potensi awan hujan.</p> <p>Selain TMC, direktur jenderal pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan KLHK tersebut menerangkan, dilakukan teknologi alternatif lain. Di antaranya adalah membuat semprotan air berkabut dari gedung-gedung yang tinggi. Saat ini pihaknya sedang menginventarisasi gedung-gedung tinggi yang potensial untuk dihubungkan dalam kegiatan tersebut.</p> <p>Terpisah, Mendagri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada Wilayah Jabodetabek. Inmendagri itu memuat sejumlah arahan yang meliputi penerapan sistem kerja hybrid, pembatasan kendaraan bermotor, peningkatan pelayanan transportasi publik, pengetatan uji emisi, optimalisasi penggunaan masker, pengendalian emisi lingkungan dan penerapan solusi hijau, serta pengendalian pengelolaan limbah industri. <strong>(dee/agf/gih/far/c9/fal)</strong></p>

KLHK menghentikan kegiatan operasional empat perusahaan gara-gara melakukan pelanggaran terkait pencemaran lingkungan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#polusi udara jakarta

Berita Terkini