<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/05/survei-1669402401.jpg" alt="Ilustrasi survei. Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada Lembaga Survei Poltracking Indonesia. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi survei. Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada Lembaga Survei Poltracking Indonesia. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com - Dalam hitungan hari, Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) ditinggalkan oleh tiga anggotanya. Tidak tanggung, anggota yang keluar dari Persepi merupakan lembaga survei kenamaan. Yakni Poltracking Indonesia, Parameter Politik Indonesia (PPI), serta Voxpol Center Research dan Consulting. Tidak heran bila kondisi itu mengundang pertanyaan publik.&nbsp; Melalui keterangan resmi yang diterima oleh JawaPos.com pada Kamis (7/11), Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi menyampaikan bahwa keputusan lembaganya keluar dari Persepi sudah jelas dan tegas. &rdquo;Poltracking pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas, pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas,&rdquo; terang dia.&nbsp; Keputusan Poltracking keluar dari Persepi lantaran merasa diperlakukan tidak adil oleh Dewan Etik Persepi perihal hasil survei pilkada Jakarta. Padahal selama 12 tahun belakangan, Poltracking Indonesia sudah membangun reputasi sebagai lembaga survei paling akurat dan presisi di Indonesia. Karena itu, mereka langsung memutuskan keluar setelah diberi sanksi oleh Dewan Etik Persepi.&nbsp; Keluarnya Poltracking dari Persepi disusul oleh PPI dan Voxpol Center. Direktur PPI Sadam Husen Falahuddin menegaskan, keluarnya PPI dari Persepi adalah keputusan sukarela. Hal serupa disampaikan oleh Peneliti Senior PPI Adi Prayitno. Dia menyatakan bahwa PPI keluar dari Persepi bukan karena Poltracking keluar dari organisasi tersebut. &rdquo;Nggak ada urusannya dengan sengketa lembaga lain. Murni alasan internal organisasi,&rdquo; ungkap Adi.&nbsp; Sementara itu, Voxpol Center Research and Consulting menyatakan diri keluar dari Persepi melalui surat pengunduran diri yang ditandatangani oleh A. Ichsan Nusapati sebagai direktur Voxpol Center Research and Consulting, &rdquo;Melalui surat ini, kami Voxpol Center Research and Consulting menyatakan keluar dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi),&rdquo; tulis Voxpol Center dalam surat tersebut.&nbsp; Poltracking sebagai lembaga yang pertama kali mengumumkan keluar dari Perspi menyoroti beberapa poin krusial. Diantaranya adalah objektivitas Dewan Etik Persepi dalam menangani perbedaan hasil survei pilkada Jakarta yang dirilis oleh Poltracking dan Lembaga Survei Indonesia (LSI). &rdquo;Dewan Etik Persepi tidak adil dalam menjelaskan tentang perbedaan hasil antara LSI dan Poltracking,&rdquo; ungkap Masduri.

"Poltracking pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas," ungkap Masduri, Direktur Poltracking Indonesia.

Persepi Ditinggal Tiga Lembaga Survei Kenamaan, dari Poltracking Indonesia, PPI, sampai Voxpol Center

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/begini-kata-direktur-voxpol-center-soal-fit-and-proper-test-wagub-dki_m_.jpg" alt="Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) kembali ditinggal oleh anggotanya. Setelah Poltracking Indonesia menyatakan keluar dari Persepi, Parameter Politik Indonesia (PPI) dan Voxpol Center Research and Consulting menyusul menyatakan keluar dari Persepi. Informasi pengunduran diri itu dikonfirmasi oleh PPI dan Voxpol Center Research and Consulting.&nbsp; Peneliti Senior PPI Adi Prayitno membenarkan informasi tersebut. Dia menyatakan bahwa alasan keluarnya PPI dari Persepi sudah dijelaskan dalam surat yang sudah mereka kirimkan. &rdquo;Alasan internal organisasi seperti di surat itu,&rdquo; kata dia saat diwawancarai oleh JawaPos.com pada Kamis sore (7/11). Dalam surat tersebut, PPI menyampaikan dua alasan.&nbsp; Pertama restrukturisasi kepengurusan PPI. Kedua evaluasi dan konsolidasi internal arah kebijakan PPI ke depan. Adi memastikan, keluarnya PPI dari Persepi tidak terkait dengan dinamika yang terjadi di organisasi tersebut belakangan ini. Yakni keluarnya Poltracking Indonesia. &rdquo;Nggak ada hubungannya (PPI keluar dengan Poltracking keluar),&rdquo; ujarnya.&nbsp; Menurut Adi, keluar atau masuknya lembaga survei dari organisasi seperti Persepi merupakan hal biasa. &rdquo;Ikut organisasi itu kan sifatnya sukarela. Keluar pun suka rela,&rdquo; tegas dia. Terkait dengan kemungkinan kembalinya PPI ke dalam organisasi Persepi setelah restrukturisasi dan konsolidasi internal selesai, dia menyerahkan semuanya kepada komposisi pengurus yang baru.&nbsp;Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago hanya menjawab singkat saat dikonfirmasi oleh JawaPos.com terkait dengan keluarnya lembaga survei yang dia pimpin dari keanggotaan Persepi. &rdquo;Benar,&rdquo; jawab Pangi singkat.

Peneliti Senior PPI Adi Prayitno, keluar atau masuknya lembaga survei dari organisasi seperti Persepi merupakan hal biasa.

Susul Poltracking Indonesia, PPI dan Voxpol Center Keluar dari Persepi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/05/survei-1669402401.jpg" alt="Ilustrasi survei. Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada Lembaga Survei Poltracking Indonesia. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi survei. Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada Lembaga Survei Poltracking Indonesia. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Salah satu lembaga survei kenamaan, Poltracking Indonesia memutuskan untuk keluar dari keanggotaan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Keputusan itu mereka sampaikan melalui keterangan resmi pada Selasa (5/11). Secara tegas mereka menyatakan bahwa keputusan itu diambil demi mempertaruhkan integritas mereka. Keterangan itu disampaikan dalam pembuka keterangan resmi Poltracking Indonesia yang disampaikan kepada awak media. &rdquo;Poltracking pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas, pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas,&rdquo; tulis Poltracking Indonesia. Melalui keterangan resmi, Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi menyampaikan bahwa mereka sudah menghadiri pertemuan Dewan Etik Persepi di Aston Priority T. B. Simatupang pada Selasa, 29 Oktober 2024. &rdquo;Sebelum itu, pada Senin, 28 Oktober kami mengirimkan semua data yang dibutuhkan dewan etik Persepi sebagaimana surat yang kami terima 27 Oktober 2024,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Setelah itu, pada 2 November 2024, Poltracking Indonesia diminta hadir kembali secara mendadak tanpa undangan resmi untuk memberikan keterangan lanjutan melalui zoom meeting. Poltracking Indonesia menegaskan bahwa mereka sangat ketat dalam proses sampling.&nbsp; Selain itu, Poltracking Indonesia menyampaikan bahwa Dewan Etik Persepi mestinya bersikap adil dan imparsial. Caranya dengan memposisikan seluruh anggota Persepi secara setara. &rdquo;Dalam konteks perbedaan hasil survei Pilkada Jakarta, terdapat tiga survei anggota Persepi yang melakukan survei dalam waktu yang berdekatan,&rdquo; kata dia. Tiga lembaga survei itu adalah Poltracking Indonesia (10&ndash;16 Oktober 2024), Lembaga Survei Indonesia atau LSI (10&ndash;17 Oktober 2024), dan Parameter Politik Indonesia atau PPI (21&ndash;25 Oktober 2024).&nbsp; &rdquo;Survei LSI juga berbeda dengan PPI. Padahal periode survei LSI dan PPI hanya berjarak empat hari. Kenapa Persepi hanya memanggil Poltracking dan LSI? Dan sudah mengambil keputusan,&rdquo; ungkap Masduri.&nbsp; Poltracking Indonesia menyatakan bahwa mereka sudah melaksanakan survei sejak 2014. Dengan riwayat panjang, mereka menyatakan tidak mungkin mempertaruhkan reputasi demi satu survei.&nbsp; &rdquo;Kami merasa Poltracking diperlakukan tidak adil. Sejak hari ini kami telah memutuskan keluar dari keanggotaan Persepi. Kami keluar dari Persepi bukan karena melanggar etik. Tapi karena merasa sejak awal ada anggota dewan etik Persepi yang tendensius pada Poltracking Indonesia,&rdquo; tandasnya.&nbsp;

Lembaga Survei kenamaan Poltracking Indonesia memutuskan untuk keluar dari keanggotaan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).

Merasa Dewan Etik Tidak Adil dan Tendensius, Poltracking Indonesia Putuskan Keluar dari Persepi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/02/RK-di-GSN4-3328955241.jpg" alt="Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil hadir dalam Deklarasi GSN. (Tim Media RIDO)" width="100%">
<figcaption>Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil hadir dalam Deklarasi GSN. (Tim Media RIDO)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil merespon santai beberapa hasil survei pilkada Jakarta yang bermunculan belakangan ini. Dia menyampaikan bahwa hasil survei bukan penentu takdir. Karena itu, dia menyampaikan bahwa cara menanggapi beragam hasil survei tersebut adalah terus bekerja.&nbsp; "Survei itu instrumen, alat ukur untuk membaca mood. Yang namanya alat, instrumen, itu kita perlu gunakan dengan bijak. Misalnya pisau, dipakai dengan bijak, bisa bantu kita untuk bikin hidangan enak," ucap dia saat diwawancarai oleh awak media pada Selasa (5/11). Menurut Ridwan Kamil, hasil survei memang selalu naik turun. Dia sudah mengalami itu saat bertarung dalam pilkada di Bandung dan Jawa Barat. "Yang namanya survei itu selalu naik-turun. Setiap lembaga punya cara berbeda, periode survei juga berbeda. Saat hasil survei sesuai harapan, kerja sampai garis finis. Kalau belum sesuai harapan, kerja dengan makin semangat, dua kali lipat," kata dia. Dari berbagai hasil survei pilkada Jakarta yang terus bermunculan, politisi Partai Golkar itu menyampaikan bahwa ada satu benang merah. "Dari sekian banyak survei, yang hasilnya juga macam-macam, benang merahnya yakni di undecided voters yang masih tinggi. Itu fokus kita semua," imbuhnya. Untuk meyakinkan mereka, Ridwan Kamil akan terus menyampaikan gagasan dan programnya bersama Suswono. "Sekali lagi, survei bukanlah penentu takdir. Takdir itu dijemput dengan kita kerja-kerja maksimal. Setelah menemani pak Prabowo makan malam nasi padang, bumbu rempahnya makin joss pas makan pakai tangan, kerja-kerja kita jadi semakin semangat," pungkasnya.

"Survei itu instrumen, alat ukur untuk membaca mood. Yang namanya alat, instrumen, itu kita perlu gunakan dengan bijak," kata Kang Emil.

Ditanya soal Hasil Survei, Ridwan Kamil Sebut hanya Instrumen, Bukan Penentu Takdir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/05/survei-1669402401.jpg" alt="Ilustrasi survei. Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada Lembaga Survei Poltracking Indonesia. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi survei. Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada Lembaga Survei Poltracking Indonesia. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada Lembaga Survei Poltracking Indonesia. Sanksi tersebut diberikan sebagaimana keterangan resmi yang disampaikan oleh Persepi pada Senin (4/11). Menurut Persepi, sanksi tersebut diberikan setelah mereka melakukan penyelidikan terhadap prosedur pelaksanaan survei. Penyelidikan itu dilakukan secara langsung oleh Dewan Etik Persepi yang terdiri atas Asep Saefuddin, Hamdi Muluk, dan Saiful Mujani. Mereka mengambil langkah penyelidikan setelah dua lembaga survei kenamaan mempublikasi hasil survei Pilkada Jakarta. Yakni hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking Indonesia. Kedua lembaga survei itu mempublikasi hasil survei yang berbeda. &rdquo;Dewan etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi,&rdquo; tulis keterangan resmi Persepi yang dikutip oleh JawaPos.com pada Selasa (5/11). Dalam hasil survei LSI yang dipublikasikan pada Rabu, 23 Oktober, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno unggul dengan elektabilitas 41,6 persen. Dalam survei tersebut, elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono berada pada angka 37,4 persen. Besoknya pada Kamis, 24 Oktober, Poltracking Indonesia merilis hasil survei yang menyebut pasangan Ridwan Kamil-Suswono unggul. Lewat survei yang dilakukan pada 10-16 Oktober 2024, Poltracking Indonesia menyatakan bahwa elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono berada pada angka 51,6 persen. Sementara elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno berada pada angka 36,4 persen. Atas perbedaan hasil survei tersebut, Persepi kemudian menyelidiki prosedur pelaksanaan survei kedua lembaga survei tersebut.

Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada Lembaga Survei Poltracking Indonesia.

Buntut Perbedaan Hasil Survei Pilgub Jakarta, Persepi Sanksi Lembaga Survei Poltracking Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-6-1.jpg" alt="Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Lembaga Survei Poltracking Indonesia dinilai paling akurat dan presisi dalam memprediksi hasil perolehan suara partai politik pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Quick count Poltracking paling mendekati dari hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan selisih 0,10 persen. &rdquo;Rata-rata selisih quick count Poltracking hanya 0,10 persen dari hasil rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU),&rdquo; kata Direktur Utama Intra Publik Mauli Fikr dalam keterangan tertulisnya. Dia menambahkan, apresiasi menjadi perlu diberikan lebih luas oleh publik terkait dengan akurasi lembaga survei. Terutama bagi lembaga survei yang telah menyelenggarakan quick count dalam Pileg 2024. &rdquo;Tentu karena tingkat kerumitan kerja (quick count pileg) sebagai konsekuensi dari banyaknya jumlah partai politik peserta Pemilu 2024 (ada 18 partai politik),&rdquo; terang Mauli Fikr. Merujuk perbandingan hasil rekapitulasi Pileg 2024 KPU dengan quick count lembaga survei temuan Intra Publik. Quick count Poltracking menjadi yang paling presisi, tercatat hitung cepat Poltracking hanya selisih 0,02 persen dengan KPU untuk perolehan suara Partai Demokrat begitu juga selisih 0,03 persen untuk PAN. Dia menyebut, Intra Publik mencatat quick count Poltracking paling akurat untuk memprediksi hasil Pileg 2024. Selain itu, ada Indikator Politik dengan rata-rata selisih 0,14 persen. &rdquo;Tingkat akurasi dan presisi paling baik, ada pada lembaga survei Poltracking Indonesia,&rdquo; terang Mauli Fikr. Sedangkan CSIS-Cyrus Network rata-rata selisih 0,19 persen, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) rata-rata selisih 0,20 persen, LSI Denny JA rata-rata selisih 0,21 persen. Populi Center rata-rata selisih 0,22 persen, Politika Research &amp; Consulting (PRC) rata-rata selisih 0,26 persen, dan Charta Politika rata-rata selisih 0,33 persen. Diketahui hasil akurasi quick count Poltracking tidak hanya paling presisi dalam mencatat angka hasil rekapitulasi Pileg namun juga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Serupa hasil quick count Poltracking menjadi yang terdekat dengan hitungan akhir KPU. Rata-rata hanya berselisih 0,12 persen.

Lembaga Survei Poltracking Indonesia dinilai akurat dan presisi dalam memprediksi hasil perolehan suara partai politik pada Pileg 2024

Prediksi Pileg 2024, Lembaga Survei Poltracking Paling Akurat dan Presisi

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-lelang-tanah-dan-vila-mantan-bupati-garut-agus-supriadi_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung KPK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung KPK</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga PT. Poltracking Indonesia menerima aliran uang korupsi Bupati nonaktif Kapuas Ben Brahim S Bahat (BBSB). Uang itu digunakan untuk mendongkrak elektabilitas Ben Bahat dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Tengah (Kalteng).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Materi pemeriksaan itu didalami tim penyidik KPK saat memeriksa Manajer Keuangan PT Poltracking Indonesia, Anggraini Setio Ayuningtyas, Senin (3/7) kemarin. Anggraini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus penyidikan dugaan pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara, disertai dengan penerimaan suap di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya di antaranya terkait dugaan pembayaran survei elektabilitas untuk menaikkan pamor tersangka BBSB dalam rangka maju Pilgub Kalteng," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Selasa (4/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, KPK juga turut menelusuri sejumlah aset milik Ben Bahat dkk. Materi pemeriksaan itu didalami tim penyidik saat memeriksa lima saksi, yakni Dealdo Dwirendragraha Bahat, Bella Brittani Bahat, Yanuar Yassin Anwar, Esty Novelina Karuniani, dan Sartono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya terkait dugaan kepemilikan berbagai aset tersangka BBSB dkk," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lembaga antirasuah juga seharusnya memeriksa Christine, Finance Hotel Intercontinental Pondok Indah dan Raden Kusmartono, PPAT/Notaris. Namun kedua saksi itu mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kedua saksi tidak hadir dan masih akan dilakukan pemanggilan kembali," ujar Ali.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK sebelumnya resmi menahan Bupati&nbsp;Kapuas, Kalimantan Tengah, Ben Brahim S Bahat dan Anggota DPR Fraksi NasDem Ary Egahni Ben Bahat selama 20 hari ke depan. Upaya paksa penahanan ini dilakukan setelah Ben dan Ary diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemotongan anggaran yang seolah-olah dianggap utang dan suap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk kepentingan penyidikan maka kami melakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak hari ini 28 Maret 2023 sampai dengan 16 April 2023 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih," ujar Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (28/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ben Brahim selaku Bupati&nbsp;Kapuas&nbsp;diduga menerima fasilitas dan uang, dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemerintah Kabupaten&nbsp;Kapuas&nbsp;termasuk dari pihak swasta. Sedangkan istrinya Ary yang merupakan Anggota Komisi III DPR RI, diduga aktif ikut campur dalam proses pemerintahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ary Egahni diduga turut memerintahkan beberapa Kepala SKPD untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam bentuk pemberian sejumlah uang dan barang mewah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Fasilitas dan uang digunakan untuk operasional pemilihan calon Bupati&nbsp;Kapuas&nbsp;dan Gubernur Kalteng termasuk pemilihan anggota legislatif yang diikuti istrinya tahun 2019," ucap Johanis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johanis menyebut, Ben beserta istri diduga menerima suap dari pihak swasta sebesar Rp 8,7 miliar terkait izin lokasi perkebunan. KPK akan terus mendalami dalam proses penyidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011713469/eks-pacar-ungkap-sifat-mario-dandy-tempdramental-dan-meledak-ledak">Eks Pacar Ungkap Sifat Mario Dandy Tempdramental dan Meledak-ledak</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jumlah uang suap ini sekitar Rp 8,7 miliar yang antara lain digunakan untuk membayar dua lembaga survei nasional," urai Johanis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ben dan Ary disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya terkait dugaan kepemilikan berbagai aset tersangka BBSB dkk," ucap Ali.

KPK Duga Poltracking Indonesia Terima Aliran Uang untuk Dongkrak Popularitas Bupati Kapuas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/226-eri2_1.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. PDIP Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. PDIP Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Lembaga survei Poltracking Indonesia memaparkan elektabilitas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi cukup tinggi. Sehingga, menjadi salah satu nama yang layak digadang-gadang maju pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2024.  ”Dari hasil survei, Eri Cahyadi elektabilitasnya tinggi, baik posisi calon gubernur maupun wakil gubernur,” ujar Direktur Riset Poltracking Indonesia Arya Budi seperti dilansir dari Antara di Surabaya.  Berdasar hasil survei yang khusus memotret wilayah Jawa Timur pada periode 16–22 Mei itu, nama Eri Cahyadi menyalip nama-nama yang sudah lebih dulu populer. Untuk calon gubernur, nama Eri Cahyadi bertengger di posisi ketiga di bawah Khofifah Indar Parawansa dan Tri Rismaharini.  Setelah Eri baru disusul nama Emil Elestianto Dardak, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Abdul Halim Iskandar, dan sejumlah nama kepala daerah lainnya di Jatim.  ”Untuk Bu Khofifah elektabilitasnya 39,8 persen. Lalu Bu Risma 19,5 persen, Mas Eri Cahyadi 9,6 persen, Mas Emil 9,2 persen, Gus Ipul 5,8 persen, Abdul Halim Iskandar 1,1 persen. Kemudian ada nama-nama tokoh di Jawa Timur lainnya di bawah 1 persen,” ucap Arya Budi.  Untuk elektabilitas calon Wakil Gubernur Jatim yang paling tinggi adalah Emil Elestianto Dardak dengan angka 28,0 persen, lalu disusul Eri Cahyadi 13,2 persen. Di bawah Emil dan Eri, ada sejumlah tokoh. Di antaranya Ketua Golkar Jatim Sarmuji 3,4 persen, Bupati Lumajang Thoriqul Haq 3,1 persen, Anggota DPR Bambang DH 3,1 persen, Ketua Gerindra Jatim Anwar Sadad 3,1 persen, mantan Bupati Banyuwangi Azwar Anas 2,7 persen, dan anggota DPR Said Abdullah 2 persen.  Sementara itu, survei yang dilakukan di Jatim dilakukan pada 16 hingga 22 Mei dengan jumlah sampel responden sebanyak 1.000 orang. Adapun margin of error kurang lebih 3,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Poltracking Sebut Elektabilitas Eri Cahyadi Tinggi untuk Pilkada Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG20201102105337-1.jpg" alt="Manager Penelitian Poltracking Indonesia Masduri memaparkan hasil survei pada Senin (2/11). Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Manager Penelitian Poltracking Indonesia Masduri memaparkan hasil survei pada Senin (2/11). Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Lembaga Survei Poltracking Indonesia merilis hasil poling Pilkada Kota Surabaya 2020. Hasilnya, calon wali kota Machfud Arifin unggul 51,7 persen. Sementara itu, 34,1 persen warga Surabaya memilih paslon nomor urut 1 Eri-Armuji.  Manager Riset Poltracking Indonesia Masduri memaparkan, survei tersebut dilakukan pada 1.200 responden. Sebanyak 85,8 persen warga Surabaya telah menentukan pilihan. Sebanyak 5 persen masyarakat merahasiakan pilihannya dan 9.2 persen belum menentukan pilihan.  Survei dilakukan dengan margin of error sebesar 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan secara wawancara tatap muka langsung pada 19–23 Oktober berasal dari 31 kecamatan mencakup seluruh latar belakang, agama, dan suku.  ”Dari survei tersebut, tingkat popularitas calon tertinggi ke rendah adalah sebagai berikut, Machfud Arifin 83,4 persen dan Eri Cahyadi 59,4 persen serta Mujiaman 60,2 persen dan Armuji 59,6 persen,” tutur Masduri.  Sementara itu, untuk elektabilitas paslon Machfud Arifin dan Mujiaman meraih angka 51,7 persen, unggul dari lawannya Eri Cahyadi-Armuji sebesar 34,1 persen.  ”Di kategori ini, jumlah pemilih yang merahasiakan jawabannya dan belum menentukan pilihan lebih tinggi dari kandidat Wali Kota Surabaya masing-masih berjumlah 10,4 persen dan 11,4 persen,” terang Masduri.  Pengumpulan data dilakukan pewawancara terlatih melalui wawancara tatap muka dengan kuisioner terhadap responden yang telah terpilih secara acak. Setiap pewawancara mewawancarai 10 responden untuk setiap satu kelurahan terpilih.  Berbeda dengan lembaga survei sebelumnya, Masduri mengklaim Poltracking Indonesia bekerja sesuai standar metodelogi yang ada. ”Kami sadar sebagai lembaga survei yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik sebagai kredibilitas kami dan kami percaya survei kami benar,” ucap Masduri.  Berdasar survei Poltracking terhadap pemilih pasangan calon wali kota dan wakil wali kota 2015, didapatkan data bahwa pemilih Risma-Whisnu Sakti Buana memberikan pilihannya pada Machfud. ”Sebanyak 49 persen pemilih Risma memberikan pilihan untuk Machfud-Mujiaman. Sementara 37,8 persen memilih Eri-Armuji. Kemudian 52,4 persen yang tidak memilih pada 2015, memberikan pilihan pada Machfud-Mujiaman dan 19,1 persen memilih Eri-Armuji,” ujar Masduri.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=wKvY7qr2CDo&ab_channel=jawapostvofficial

Machfud Arifin Unggul 51 Persen Berdasar Survei Poltracking Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/poltracking-raih-penghargaan-the-most-trusted-company-of-the-year_m_.jpg" alt="Poltracking raih penghargaan" width="100%">
<figcaption>Poltracking raih penghargaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Poltracking Indonesia berhasil meraih &lsquo;Indonesia Creativity and Best Leader Award 2019&rsquo; kategori The Most Trusted Company of The Year. Penghargaan ini juga diberikan kepada perusahaan dan tokoh-tokoh Indonesia yang memiliki kontribusi nyata untuk membangun negeri. Staf Ahli Bidang Produktivitas dan Daya Saing Kementerian Koperasi dan UKM, Herustiati mengatakan nominasi daftar peraih diseleksi secara objektif dengan berbagai pertimbangan profesionalitas dan kredibilitas perusahaan. Menurutnya, peraih penghargaan Indonesian Creativity and Best Leader Awards merupakan hasil penilaian dari institusi pemerintah. "Penghargaan ini diseleksi melalui analisa proses, pertimbangan integritas, kredibilitas, kualitas produk dan hal-hal lain," kata Herustiati dalam keterangannya, Selasa (29/1). Penghargaan diberikan langsung kepada Pendiri dan Direktur Utama Poltracking Indonesia, Hanta Yuda. Dalam sambutannya, Hanta Yuda menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat dan konsumen yang memberikan kepercayaan, dukungan, memilih Potracking Indonesia sebagai mitra bisnis dan referensi utama data. "Alhamdulillah, anugerah dari Allah SWT penghargaan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada konsorsium swasta dan majalah Indonesia Inspire. Terima kasih juga kepada Kementerian Koperasi dan UMKM yang telah turut serta menyeleksi dan memberi penghargaan ini," kata Yuda. Yuda mengatakan, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi tim yang selalu berupaya menjaga kepercayaan konsumen. Kerja tim adalah kunci utama menjaga integritas. "Atas penghargaan ini saya persembahkan untuk seluruh kawan-kawan tim hebat Poltracking Indonesia yang penuh dedikasi untuk terus mengawal proses demokrasi di Indonesia," katanya. Melalui penghargaan ini, Poltracking Indonesia akan berupaya konsisten memberi kontribusi kepada Indonesia untuk terus tumbuh berkembang, bersinergi bersama pemerintah, memberikan pendidikan politik dan literasi demokrasi kepada masyarakat. Poltracking juga berkomitmen terus menjaga kepercayaan masyarakat dengan menyajikan data yang akurat dan kredibel. "Kami terus berkomitmen mempertahankan catatan data yang akurat, kredibel dan terpercaya. Juga memenuhi kebutuhan perusahaan bisnis untuk menghadirkan market riset yang berkualitas," pungkasnya.

Poltracking Raih Penghargaan 'The Most Trusted Company Of The Year'

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#poltracking indonesia

Berita Terkini