<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/JKT_Prescon-APBN-KiTa_Salman-Toyibi_-07JPG-379425763.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelum memberikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (14/10/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelum memberikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (14/10/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dinilai sebagai salah satu menteri dengan tingkat kepuasan publik tertinggi di Kabinet Merah Putih.</p> <p>Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, Purbaya menjadi menteri dengan penilaian kepuasan publik tertinggi bersama Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar sebagaimana hasil&nbsp;survei terbaru Poltracking Indonesia terbaru.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Sebanyak 11,0 % responden mengaku sangat puas kepada Menkeu Purbaya dan 50,2% mengaku cukup puas, sehingga total tingkat kepuasannya mencapai 61,2%. Sedangkan Nasaruddin Umar meraih total kepuasan 65,7%, dengan rincian 10,8% sangat puas dan 54,9% cukup puas,&rdquo; kata Hanta Yuda dalam konferensi pers daring, Minggu (19/10).</p> <p>Adapun survei itu dilakukan untuk memotret kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah genap satu tahun menjabat pada 20 Oktober 2025.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/06/wakaf2-796294297.jpg" alt="Menteri Agama Nasaruddin Umar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Nasaruddin Umar. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p>Selain kedua nama tersebut, Erick Thohir yang kini menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) juga memperoleh penilaian positif dari publik dengan angka kepuasan 63,5%.&nbsp;&ldquo;Kemudian nama Teddy Indra Wijaya selaku Sekretaris Kabinet (Seskab) mendapat nilai kepuasan total 58,1%,&rdquo; ucap Hanta.</p> <p>Sementara itu, hasil survei juga mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mencapai 78,3%. Adapun 19,2% responden menyatakan tidak puas, dan 2,5% lainnya memilih tidak menjawab.</p> <p>&ldquo;Responden yang puas total 78,3% terdiri dari 9,7% sangat puas dan 68,6% cukup puas. Sedangkan 19,2% adalah gabungan dari 17,5% yang merasa kurang puas dan 1,7% yang tidak puas,&rdquo; jelas Hanta.</p> <p>Lebih lanjut, dari kelompok responden yang puas terhadap Prabowo, 22,9% menyebut alasan utama karena kepemimpinan Presiden yang tegas, berani, dan bertanggung jawab.&nbsp;</p> <p>Sebanyak 13,4% menilai bantuan sosial pemerintahan bermanfaat, sedangkan 11,4% menilai Prabowo dekat dengan rakyat dan membela kepentingan masyarakat kecil.</p> <p>&ldquo;Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang lebih baik menjadi alasan keempat dengan 9,2% suara, sedangkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menempati posisi kelima dengan 8,2%,&rdquo; pungkas Hanta.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015298794/netralitas-dewan-etik-persepi-dipertanyakan-setelah-beri-sanksi-poltracking">Netralitas Dewan Etik Persepi Dipertanyakan Setelah Beri Sanksi Poltracking</a></strong></p> <p>Sebagai informasi, survei Poltracking dilakukan pada 3&ndash;10 Oktober 2025 terhadap 1.220 responden di seluruh Indonesia. Survei menggunakan metode wawancara tatap muka oleh enumerator terlatih, dengan margin of error &plusmn;2,9% dan tingkat kepercayaan 95%.</p>

Menteri Keuangan Purbaya dan Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi menteri dengan tingkat kepuasan publik tertinggi dalam survei Poltracking

Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Purbaya dan Nasaruddin Umar jadi Menteri Paling Memuaskan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/05/survei-1669402401.jpg" alt="Ilustrasi survei. Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada Lembaga Survei Poltracking Indonesia. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi survei. Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada Lembaga Survei Poltracking Indonesia. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Netralitas Perkumpulan Survei Opini Publik (Persepsi) dipertanyakan dalam menjatuhkan sanksi terhadap lembaga survei Poltracking. Sebab, Anggota Dewan Etik Persepi yakni Saiful Mujani juga merupakan pemilik lembaga survei.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Yang menjadi pertanyaan saya bagaimana tingkat independensi dan obyektifitas dewan etik. Apakah dewan etik keanggotannya itu terbebas dari kepentingan lembaga survei atau tidak?," kata Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Karim Suryadi kepada wartawan, Senin (11/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, Saiful Mujani merupakan pendiri LSI dan juga pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif pada 2005 hingga 2007. Kemudian pada 2011, Saiful Mujani mendirikan lembaga survei dan konsultasi politik yakni Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Karim meragukan netralitas dari dewan etik persepi. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap anggota Persepi dengan anggota dewan etik yang merupakan pemilik lembaga survei bisa berpotensi besar menyebabkan konflik kepentingan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apalagi, telah beredar luas group chat Persepi yang dimotori oleh Saiful Mujani menargetkan hasil survei Poltracking Indonesia yang berbeda dari LSI di Pilkada DKI Jakarta. Di mana dalam survei tersebut Poltracking menemukan elektabilitas pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono memimpin dengan elektabilitas 51,6 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, paslon nomor urut 3 Pramono-Rano berada di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 36,4 persen. Selanjutnya, paslon independen dan nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, elektabilitasnya sebesar 3,9 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, hasil jajak pendapat LSI memperlihatkan Pramono Agung-Rano Karno unggul pada Pilkada Jakarta 2024 dengan elektabilitas sebesar 41,6 persen. Namun, paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono mencatatkan tingkat keterpilihan sebesar 37,4 persen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015286846/persepi-ditinggal-tiga-lembaga-survei-kenamaan-dari-poltracking-indonesia-ppi-sampai-voxpol-center">Persepi Ditinggal Tiga Lembaga Survei Kenamaan, dari Poltracking Indonesia, PPI, sampai Voxpol Center</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan perolehan elektabilitas paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana cenderung stagnan sebesar 6,6 persen. Survei yang digelar LSI pada 10-17 Oktober 2024 ini melibatkan 1.200 responden warga Jakarta yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena perbedaan hasil survei tersebut, Saiful Mujani mengutarakan maksudnya untuk mengadili dan memecat Poltracking dari Persepi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi publik bertanya-tanya, apakah murni ingin menegakan etik atau jangan-jangan rebutan kavling, rebutan lahan. Itu yang tidak baik," pungkas Karim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Netralitas Perkumpulan Survei Opini Publik (Persepsi) dipertanyakan dalam menjatuhkan sanksi terhadap lembaga survei Poltracking.

Netralitas Dewan Etik Persepi Dipertanyakan Setelah Beri Sanksi Poltracking

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/05/survei-1669402401.jpg" alt="Ilustrasi survei. Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada Lembaga Survei Poltracking Indonesia. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi survei. Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada Lembaga Survei Poltracking Indonesia. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com &ndash;</strong> Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK) tak banyak berkomentar terkait lembaga survei Poltracking, yang disanksi karena mengeluarkan hasil survei berbeda dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait Pilgub Jakarta 2024.</p> <p>Namun, ia mengaku menghormati putusan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persapi) tersebut.&nbsp;</p> <p>Poltracking beberapa waktu lalu menerbitkan hasil survei yang memenangkan pasangan RK-Suswono. Sedangkan LSI mengeluarkan hasil survei yang menyebut pasangan Pramono Anung-Rano Karno unggul. Padahal keduanya melakukan survei dalam waktu yang bersamaan.&nbsp;</p> <p>"Kalau urusan internal organisasi, saya menghormati aturan hukum dan aturan organisasi. Jadi, bukan wilayah saya untuk berkomentar terlalu jauh," ujar RK kepada wartawan, Selasa (5/11).</p> <p>Meski begitu, ia berharap bahwa sanksi yang diberikan kepada Poltracking itu menjadi evaluasi untuk ke depannya. "Karena itu kewenangan dari organisasi masing-masing. Mudah-mudahan jadi evaluasi," pungkas RK.&nbsp;</p> <p>Sebelumnya, Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada Lembaga Survei Poltracking Indonesia. Sanksi tersebut diberikan sebagaimana keterangan resmi yang disampaikan oleh Persepi pada Senin (4/11).</p> <p>Menurut Persepi, sanksi tersebut diberikan setelah mereka melakukan penyelidikan terhadap prosedur pelaksanaan survei.</p> <p>Penyelidikan dilakukan secara langsung oleh Dewan Etik Persepi yang terdiri dari Asep Saefuddin, Hamdi Muluk, dan Saiful Mujani. Mereka mengambil langkah penyelidikan setelah dua lembaga survei kenamaan mempublikasi hasil survei Pilkada Jakarta.</p> <p>Yakni hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking Indonesia. Kedua lembaga survei itu mempublikasi hasil survei yang berbeda.</p> <p>&rdquo;Dewan etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi,&rdquo; tulis keterangan resmi Persepi yang dikutip oleh JawaPos.com pada Selasa (5/11).</p>

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK) berharap bahwa sanksi yang diberikan Persepi kepada Poltracking menjadi evaluasi.

Poltracking Disanksi Buntut Keluarkan Hasil Survei Beda dengan LSI di Pilkada Jakarta 2024, RK: Semoga Jadi Evaluasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/27/JKT_DEBAT-KEDUA-PILKADA-JAKARTA_HANUNG-HAMBARA_27102024-4-1656299126.jpg" alt="Suasana debat kedua Pilkada DKI Jakarta di Beach City Int. Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (27/10/2024). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana debat kedua Pilkada DKI Jakarta di Beach City Int. Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (27/10/2024). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) memanggil Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltacking Indonesia terkait perbedaan hasil survei Pilkada Jakarta 2024. Kedua pihak akan menjalani klarifikasi dalam rapat dewan etik.</p> <p>Anggota Dewan Etik Persepsi, Saiful Mujani membenarkan adanya pemanggilan terhadap kedua belah pihak. Rapat akan dilakukan secara tertutup malam ini, Senin (28/10) malam, dengan sejumlah materi pembahasan.</p> <p>&ldquo;Presentasi perbedaan elektabilitas, lalu bentuk pertanyaan elektabilitas, lalu metodologi,&rdquo; tutur Saiful saat dihubungi perihal rapat dewan etik tersebut.</p> <p>Menurut dia, pihaknya akan mengecek secara foresnik data-data mentah sebagai bukti survei, seperti kesesuain antara responden, lokasi, dan alamat, dengan Standar Operasional Prosedur alias SOP. &ldquo;Dasarnya itu. Pasti tidak selesai sehari. Harapan kami selesai seminggu,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Saiful menegaskan jajaran dewan etik bekerja secara profesional dan objektif dalam proses klarifikasi tersebut. Dia pun memastikan pihaknya netral dan objektif dalam menentukan keputusan yang nantinya akan diambil</p> <p>&ldquo;Sebagai asosiasi profesi, Persepi seperti asosiasi lain, punya Dewan Etik. Apakah akan objektif? Ya, kami profesional. Nanti ditunjukkan transparansi kerja dewan ini,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Dia menegaskan, jika ada anggotanya yang meragukan kerja Dewan Etik dan keberatan dengan hasil yang akan diputuskan, maka dapat melalui jalur musyawarah untuk kemudian disepakati pergantian jabatan Anggota Dewan Etik.</p> <p>&ldquo;Penggantian ini di rapat khusus, bukan sekarang. Karena yang sekarang hasil musyawarah sebelumnya. Sekarang waktunya memakai tiga dewan etik yang pelaku survei reguler, punya lembaga survei, dan profesor politik kuantitatif adalah Saiful Mujani, Prof Hamdi Muluk pelaku survei di Fakuktas Psikologi UI, dan Asep Saefuddin adalah profesor statistik IPB,&rdquo; ujar Saiful.</p> <p>Diketahui LSI pada Rabu (18/10) merilis hasil survei yang hasilnya elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono&nbsp;unggul dibanding paslon lain sebesar 51,8 persen. Sementara dibawahnya, Pramono Rano berapa pada angka 28,4 persen, disusul posisi terakhir Dharma-Kun memperoleh 3,2 persen.</p> <p>Selang satu bulan kemudian, hasil perbedaan terjadi di survei LSI pada Rabu&nbsp;(23/10). Survei tersebut menempatkan pasangan Pramono-Rano unggul dengan elektabilitas 41,6%, disusul Ridwan Kamil-Suswono 37,4% dan Dharma-Kun 6,6%. Dari dua hasil survei yang dirilis LSI itu terjadi penurunan elektabilitas RK-Suswono dalam satu bulan sebesar kurang lebih sekitar 14 persen.</p> <p>Sedangkan, sehari setelahnya atau Kamis (24/10), Poltracking Indonesia juga merilis hal yang di sama. Hanya berbeda, di mana mereka mempoposikan pasangan Ridwan Kamil-Suswono di posisi teratas dengan Raihan 51,6%, kemudian diikuti Pramono Anung-Rano Karno 36,4%, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto 3,9%.</p>

Persepi memanggil Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltacking Indonesia terkait perbedaan hasil survei Pilkada Jakarta.

Dewan Etik Akan Objektif Soal Pemanggilan LSI dan Poltracking Terkait Beda Hasil Survei Pilkada Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/15/ridwan-kamil-5-2262103207.jpg" alt="Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). (Royyan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). (Royyan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) lebih memilih membahas survei yang dikeluarkan Poltracking dibanding Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait Pilgub Jakarta 2024. Dua lembaga survei itu memiliki hasil berbeda terkait elektabilitas paslon di Pilgub Jakarta 2024.</p> <div dir="auto">LSI dalam rilis terbarunya mengungkap hasil bahwa paslon Pramono Anung-Rano Karno menyalip elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Sementara menurut Poltracking hasilnya pasangan RIDO masih menempati elektabilitas tertinggi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mending bahas survei Poltracking, udah itu aja," ujar RK kepada wartawan, Kamis (24/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia lantas menanyai wartawan tentang survei yang sudah dikeluarkan Poltracking alih-alih survei LSI. "Udah liput poltracking belum? Saya tanya itu dulu nanti gak relevan jawabannya," pungkas mantan Gubernur Jawa Barat itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/015233857/7-pilihan-buah-kaya-kalsium-untuk-kesehatan-tulang-dan-gigi-cocok-untuk-cukupi-asupan-harian">7 Pilihan Buah Kaya Kalsium untuk Kesehatan Tulang dan Gigi, Cocok untuk Cukupi Asupan Harian</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terbaru yang digelar 10-17 Oktober 2024 dan dirilis Rabu (23/10/2024), Pramono-Rano unggul dengan elektabilitas 41,6%, disusul Ridwan-Suswono 37,4% dan Dharma-Kun 6,6%.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ketika responden ditanya kalau Pilkada DKI Jakarta diadakan hari ini, siapa yang akan ibu dan bapak pilih? Hasilnya Pramono-Rano unggul dengan elektabilitas paling tinggi, disusul tempat kedua Ridwan-Suswono dan tempat ketiga Dharma-Kun,&rdquo; kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, saat merilis hasil survei LSI di Channel YouTube LSI Live, Rabu (23/10/2024) siang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menyusul temuan itu, berdasarkan survei yang dilakukan Poltracking pada pertengahan Oktober 2024, dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling. Pengambilan data lapangan dilakukan pada tanggal 10 &ndash; 16 Oktober 2024 mengungkap hasil berbeda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tren terbaru elektabilitas tiga calon Gubernur &ndash; Wakil Gubernur Jakarta menunjukan pasangan M. Ridwan Kamil - Suswono mengalami kecenderungan naik (4.1%).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015233851/punya-kepribadian-kuat-dan-mandiri-perempuan-dengan-tanggal-lahir-ini-sulit-jatuh-cinta">Punya Kepribadian Kuat dan Mandiri, Perempuan dengan Tanggal Lahir Ini Sulit Jatuh Cinta</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan pasangan Dharma Pongrekun - Kun Wardana Abyoto mengalami kecenderungan turun (1.2%). Sementara pasangan Pramono Anung - Rano Karno (Si Doel) mengalami kecenderungan naik (4.9%).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun pada simulasi surat suara pasangan Gubernur &ndash; Wakil Gubernur Jakarta, M. Ridwan Kamil &ndash; Suswono memperoleh angka elektabilitas (51.6%), diikuti Pramono Anung - Rano Karno (Si Doel) (36.4%) dan Dharma Pongrekun - Kun Wardana Abyoto (3.9%).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Ridwan Kamil (RK) lebih memilih membahas survei yang dikeluarkan Poltracking dibanding Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait Pilgub Jakarta

Ridwan Kamil Lebih Memilih Membahas Survei Poltracking Dibandingkan LSI, Karena Disalip Pramono-Rano?

<h1 class="title"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/15/WhatsApp-Image-2024-02-14-at-195640-1-4026113387.jpeg" alt="Denny Januar Ali selaku Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA  saat konferensi pers hasil analisis temuan exit poll dan Quick Count pemilu 2024 di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Ra" width="100%">
<figcaption>Denny Januar Ali selaku Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA  saat konferensi pers hasil analisis temuan exit poll dan Quick Count pemilu 2024 di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Ra</figcaption>
</figure> </h1> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Hampir seluruh lembaga survei papan atas yang melaksanakan hitung cepat (<em>quick</em> <em>count</em>) hasil Pilpres 2024 memiliki akurasi yang tinggi. Kesalahan rata-rata (<em>average</em> <em>error</em>) semua lembaga survei yang quick count-nya ditayangkan televisi nasional kurang dari 1 persen. Alias masih di bawah <em>margin</em> <em>of</em> <em>error</em> yang mereka tetapkan.</p> <p>Namun dari 11 lembaga survei yang data masuk quick count-nya terpantau hingga mencapai 100 persen, lembaga survei yang memiliki tingkat akurasi dan presisi terbaik adalah Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA. Disusul Poltracking dan Lembaga Survei Nasional (LSN).</p> <p>Sebagaimana diketahui, KPU RI secara resmi mengumumkan hasil Pilpres 2024. Berdasarkan data KPU tersebut, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapatkan suara 58,58 persem sekaligus dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024.</p> <p>Di posisi kedua pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (24,95 persen) dan di tempat ketiga pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (16,47 persen).</p> <p>Pada 14 Februari 2024, LSI Denny JA melaksanakan quick count hasil Pilpres 2024 bekerjasama dengan TVOne dan sejumlah stasiun TV nasional lainnya.</p> <p>Ketika data masuk quick count LSI Denny JA telah mencapai 100 persen, pasangan Prabowo Gibran memperoleh 58,47 persen suara, diikuti pasangan Anies-Muhaimin (24,98 persen) dan pasangan Ganjar-Mahfud MD (16,55 persen).</p> <p>"Dengan demikian jika dibandingkan dengan data resmi KPU, kesalahan rata-rata quick count LSI Denny JA hanya 0,07 persen saja," kata Direktur Eksekutif LSN Dr. Gema Nusantara Bakry dalam keterangannya, Jumat (22/3/2024).</p> <p>Sementara itu, Poltracking Indonesia yang juga bekerja sama dengan TVOne dalam melaksanakan quick count Pilpres 2024 menyebukan bahwa pasangan Prabowo-Gibran memperoleh 58,51 persen suara.</p> <p>Pasangan Anies-Muhaimin di peringkat kedua dengan 25,13 persen suara. Sedangkan pasangan Ganjar-Mahfud MD yang diusung PDI Perjuangan dan PPP mendapatkan 16,36 persen suara. Artinya jika dibandingkan dengan data resmi KPU, kesalahan rata-rata quick count Poltracking hanya 0,12 persen.</p> <p>Sedangkan Lembaga Survei Nasional (LSN) yang dalam melaksanakan quick count hasil Pilpres 2024 bekerja sama dengan Garuda TV juga menegaskan bahwa pasangan Prabowo-Gibran memperoleh 58,35 pesen suara.</p> <p>Posisi ranking kedua juga ditempati pasangan Anies-Muhaimin dengan perolehan suara 24,99 persen. Sementara pasangan Ganjar-Mahfud MD di posisi juru kunci dengan 16,66 persen suara.</p> <p>"Dengan demikian jika dibandingkan dengan data resmi KPU, hasil quick count LSN hanya selisih 0,15 persen saja," sebutnya.</p> <p>Berdasarkan data yang dirangkum dari berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa LSI Denny JA menjadi lembaga survei paling akurat dan presisi dalam melaksanakan quick count hasil Pilpres 2024.</p> <p>Sementara itu, akurasi quick count Poltracking dan LSN yang berselisih hanya 0,12 persen dan 0,15 persen dengan data resmi KPU RI, menempati posisi kedua dan ketiga mengungguli Litbang Kompas (0,19 persen), SMRC (0,21 persen), Cyrus-CSIS (0,25 persen), Indikator (0,29 persen), Charta Politica (0,38 persen) dan seterusnya.</p>

Dari 11 lembaga survei yang data masuk quick count-nya terpantau hingga mencapai 100 persen dan tingkat akurasinya tinggi yakni LSI dan LSN

LSI Denny JA Terakurat, Disusul Poltracking dan LSN di Posisi Berikutnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/mimpi-dedi-di-pilgub-jabar-pupus-emil-mulai-ungguli-demiz_m_172738.jpeg" alt="Pilkada Jabar 2018 diprediksi akan menjadi ajang pertarungan sengit antara Deddy Mizwar (Demiz) melawan Ridwan Kamil" width="100%">
<figcaption>Pilkada Jabar 2018 diprediksi akan menjadi ajang pertarungan sengit antara Deddy Mizwar (Demiz) melawan Ridwan Kamil</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - DPP Golkar sepertinya enggan merespons desakan sejumlah kader Golkar di Kabupaten yang ada di Jawa Barat, terkait soal figur yang diusung pada pemilihan gubernur Jabar 2018. &nbsp;</p><br /> <p>Diketahui, sebelumnya DPP Golkar telah menunjuk Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang bukan merupakan kader Golkar untuk maju di Pilgub Jabar. Penunjukan itu tentu saja menimbulkan gejolak di basis Golkar pendukung Ketua DPD I Golkar, Dedi Mulyadi. &nbsp;</p><br /> <p>Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, TB Ace Hasan Syadzily menilai penunjukan Ridwan Kamil untuk maju perhelatan Pilgub Jabar 2018 telah tepat. Sebab, pemilihan itu telah melalui mekanisme dan sistem yang diatur partai.</p><br /> <p>"Saya kira tidak ada perubahan signifikan terkait keputusan-keputusan itu (Cagub Jabar, Red),&ldquo; kata Ace saat dijumpai <em>JawaPos.com</em> di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Selasa (5/12).</p><br /> <p>Mantan dosen UIN Jakarta ini menegaskan, Golkar merupakan partai yang menjunjung tinggi sistem yang disepakati secara bersama melalui AD/ART. Oleh karenanya, apabila terdapat mekanisme yang salah terhadap suatu kebijakan maka itu boleh pengkajian ulang.</p><br /> <p>"Misalnya, salah satu (mekanisme) pertimbangan untuk menentukan kepala daerah kan harus survei lebih dahulu,&rdquo; ungkapnya.</p><br /> <p>Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa penunjukan Ridwan Kamil tidak menyalahi mekanisme yang ada. Pasalnya, saat ini arsitek lulusan ITB itu memiliki modal elektabilitas yang tinggi untuk bertarung di Pilgub Jabar 2018.</p><br /> <p>"Kalau memang calon yang telah ditetapkan oleh DPP partai Golkar survei sangat tinggi. Itu tidak perlu dipersoalkan kembali" tuturnya.</p><br /> <p>Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yuda dalam survei terbarunya menyebutkan, Ridwan Kamil diprediksi akan menjadi penantang berat sang petahana, Deddy Mizwar (Demiz) dalam perhelatan pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat 2018.&nbsp;</p><br /> <p>Pasalnya, saat ini elektabilitas sang arsitek ITB nampaknya masih jauh mengungguli sang aktor senior Indonesia.</p><br /> <p>Dalam pertanyaan terbuka, setidaknya ada 20 nama yang menjadi pilihan warga Jawa Barat. Di antaranya, Aa Gym, Dedi Mulyadi, hingga Susi Pudjiastuti masuk bursa calon gubernur Jabar 2018.</p><br /> <p>Namun, nampaknya kandidat lain harus mengakui keunggulan elektabilitas dua nama yang akan bertarung di perhelatan pilgub 2018. Kedua nama itu adalah Ridwan Kamil dan Deddy Mizwar.</p><br /> <p>"Dalam 20 nama, hanya ada 2 nama yang memiliki elektabilitas tertinggi yaitu Ridwan Kamil dan Deddy Mizwar" kata Hanta Yuda di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Selasa (5/12).</p><br /> <p>Dalam percobaan simulasi elektabilitas dua nama kandidat cagub Jabar 2018. Nampaknya, Deddy harus mengakui tingginya elektabilitas Wali Kota Bandung itu.</p><br /> <p>Pasalnya, saat ini pria yang disapa Emil itu memiliki persentase elektabilitas dengan defisit 20 persen dengan Deddy. Saat ini, Ridwan memperoleh elektabilitas sebesar 49,4 persen, Deddy sebesar 28,8 persen, sedangkan yang tidak menjawab sebesar 21,8 persen.</p><br /> <p>Namun, Hanta menjelaskan perubahan pemilih masih sangat dimungkinkan. Sebab, saat ini persentase yang mantap memilih cagub hanya sebesar 29,9 persen, sedangkan yang masih akan merubah pikiran sebesar 47,0 persen, dan tidak menjawab sebesar 23,1 persen.</p><br /> <p>"Masih sangat dinamis hingga nanti dimulainya pilkada tahun 2018 nanti,&rdquo; tuturnya.</p><br /> <p>Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada 10-15 November 2017 dengan metode <em>stratified multistage random sampling</em>. Survei ini menggunakan 1200 responden dengan <em>margin of error</em> 2,8 persen.</p>

Mimpi Dedi di Pilgub Jabar Pupus, Emil Mulai Ungguli Demiz

poltracking

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#poltracking

Berita Terkini