<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/27/kapolri-140595012.jpg" alt="Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. (JawaPos.com/Dery Ridwansah)." width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. (JawaPos.com/Dery Ridwansah).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Mabes Polri mengklarifikasi&nbsp;pernyataan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo tentang estafet kepemimpinan berkaitan dengan politik. Pernyataan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesatuan dan persatuan.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bapak Kapolri menghadiri perayaan dan ibadah Natal 2023 kemudian bisa kita lihat seluruhnya secara lengkap video tersebut, di mana pesan-pesan bapak Kapolri terkait dengan kesatuan dan persatuan dalam keberagaman kemudian juga cooling system," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Sabtu (13/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perlu kami jelaskan yang dimaksudkan adalah keberlanjutan dari sejak presiden pertama Ir Soekarno sampai dengan saat ini presiden ke-7 yaitu Ir Joko Widodo. Untuk mewujudkan pembangunan di Indonesia ya, tentunya yang selalu berkelanjutan dari satu pemimpin kepada pempimpin lainnya," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/013726492/penyebab-setir-berat-saat-berkendara-ternyata-ini-penyebabnya">Penyebab Setir Berat Saat Berkendara Ternyata Ini Penyebabnya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Estafet kepemimpinan, kata Trunoyudo, juga harus dilanjutkan siapapun calon pemimpin baru. Sehingga pernyataan Kapolri tidak berkaitan dengan kepentingan politik apapun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kapolri telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran polri utk berkomitmen bahwasanya polri netral sebagaimana amanah pada uu nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia pada pasal 28 ayat 1 dan 2," pungkas Trunoyudo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan perihal seorang pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan. Bukan mencari pemimpin karena perbedaan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/013726433/mimpi-ketemu-mantan-kekasih-ini-dia-fakta-arti-dan-tips-mengatasinya-yang-wajib-anda-baca">Mimpi Ketemu Mantan Kekasih? Ini Dia Fakta, Arti, dan Tips Mengatasinya yang Wajib Anda Baca</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang kita cari adalah pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan, bukan karena perbedaan. Akhirnya bukan pemimpin yang kita cari, tapi yang kita pelihara perbedaan terus dan kemudian itu kita bawa dalam konflik," kata Sigit dalam acara Perayaan Natal Mabes Polri Tahun 2023 di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Jumat (12/1).</div>

Mabes Polri mengklarifikasi pernyataan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo tentang estafet kepemimpinan berkaitan dengan politik.

Klarifikasi Pernyataan Kapolri soal Estafet Kepemimpinan Berbau Politik, Polri Tegaskan Netral

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/aplikasi-monitoring.jpg" alt="Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat meluncurkan aplikasi Monitoring Karantina Presisi. (Mabes Polri untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat meluncurkan aplikasi Monitoring Karantina Presisi. (Mabes Polri untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pengamat Kepolisian dari ISESS, Bambang Rukminto mengatakan, mutasi di tubuh kepolisian harus sesuai dengan kebutuhan, bukan karena ada pesanan politik. Rotasi yang melibatkan ratusan perwira di korps bhayangkara ini diharapkan mampu memperkokoh netralitas&nbsp; &ldquo;Problemnya adalah, apakah rotasi dan promosi dalam Telegram Rahasia (TR) tersebut untuk memenuhi kebutuhan organisasi atau karena kebutuhan untuk memenuhi kepentingan di luar organisasi misalnya pesanan politik ? Tentu perlu dibuktikan lebih dulu,&rdquo; tagas Bambang, Jumat (8/12). Bambang mengingatkan, penempatan personel di sebuah jabatan tertentu harusnya sesuai dengan kompetensi yang bisa dilihat dari rekam jejak karir, maupun prestasi yg bersangkutan, disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.&nbsp; &ldquo;Karena yang pasti, dari TR tersebut tampak sekali gerbong siapa yang bergerak naik, misalnya faksi atau gerbong leting 91 dan gerbong Densus 88,&ldquo; ujarnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013442788/butet-kartaredjasa-dan-agus-noor-ngaku-diintimasi-saat-gelar-pertunjukkan-teater-mabes-polri-silakan-laporkan">Butet Kartaredjasa dan Agus Noor Ngaku Diintimasi Saat Gelar Pertunjukkan Teater, Mabes Polri: Silakan Laporkan!</a> Gerbong letting 91 adalah angkatan dari Kapolri, Listyo Sigit, sementara bekas kepala Densus 88 baru saja dilantik presiden menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional.&nbsp; &ldquo;Padahal Densus 88/AT adalah satuan tindak, sementara BNN lebih pada lembaga konsep dan strategik. Jadi ke depan, bisa jadi strategi pemberantasan narkotika pun juga akan lebih pada penindakan, daripada pencegahan,&rdquo; kata Bambang.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013439934/kapolri-tekankan-sinergisitas-tni-polri-amankan-pemilu-hingga-bencana-alam">Kapolri Tekankan Sinergisitas TNI-Polri Amankan Pemilu Hingga Bencana Alam</a> Jadi, meski mutasi adalah hal yang wajar, masyarakat bisa mengkritisi apakah penempatannya sudah sesuai. Termasuk adakah kaitannya dengan kepentingan untuk mengamankan pemilu. Wajar saja, sesuai kebutuhan organisasi. Publik akan berasumsi dan&nbsp; pasti akan menghubungkan&nbsp; dengan persiapan pengamanan Pemilu. Asumsi Itu hal yang wajar,&ldquo; ungkapnya.&nbsp; Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran terhadap total 535 anggota Korps Bhayangkara dari tingkat Perwira Tinggi (Pati) hingga (Pamen). 67 di antaranya rotasi Kapolres di seluruh Indonesia. Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram nomor ST/2750/XII/KEP./2023 tanggal 7 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Dedi Prasetyo.&nbsp; Dari ratusan mutasi tersebut, ada dua nama yang menarik, imbuh Bambang. &ldquo;Promosi mantan ajudan presiden Jokowi, Irjen Jhonny Edison Isir, sebagai Kapolda Papua dan BrigJen Ade Vivid sebagai Wakapolda DIY,&rdquo; tandas Bambang. Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Dedi Prasetyo membenarkan perihal mutasi dan rotasi ratusan personel tersebut. "Mutasi hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Pergantian dilakukan kepada personel memasuki masa purnabakti," jelas Dedi. Sementara itu, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso&nbsp;menilai, mutasi besar-besaran perwira tinggi (Pati) dan&nbsp; perwira menengah (Pamen) jelang Pemilu 2024 sebagai penerapan kebijakan dan manajemen yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (sistem merit). "IPW melihat mutasi besar-besaran menjelang pemilu ini adalah penerapan merit sistem dan juga penempatan oleh Polri untuk kelancaran Pemilu 2024," katanya. IPW juga mengharapkan institusi Polri netral di dalam Pemilu 2024 ini sesuai dengan semangat dalam UU No.2 Tahun 2022 dan juga agar Polri bisa memberikan sumbangsih legitimasi bagi Pemilu 2024. Kendati demikian, Sugeng tidak menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi Polri saat ini berkenaan dengan netralitas.&nbsp; "Memang berat untuk Polri saat ini tantangannya. Khususnya dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, Polri adalah instrumen daripada lembaga kepresidenan di dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum," tambahnya. Kondisi itu akan membawa konsekuensi pada tataran praksis. Sebab putra Presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka juga ikut kontestasi Pilpres 2024. "Tetapi dalam tataran praksis Pemilu 2024, ini adalah kondisi yang sangat baru, kondisi yang cukup pelik karena dalam posisi presiden yang dijabat oleh Jokowi terjadi cukup komplikasi politik, di mana anaknya menjadi salah satu calon," pungkasnya.

Meski mutasi adalah hal yang wajar, masyarakat bisa mengkritisi apakah penempatannya sudah sesuai. Termasuk adakah kaitannya dengan pemilu.

Rotasi Besar-Besaran Diharapkan Memperkokoh Netralitas Polri dalam Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/sigit-217092586.png" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat memimpin Apel Kepala Satuan Wilayah." width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat memimpin Apel Kepala Satuan Wilayah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Netralitas Polri dalam Pemilu 2024 sehingga pesta demokrasi bisa berjalan aman dan damai menjadi sorotan. Hal itu seiring dengan maraknya dugaan pelanggaran dan intearvensi aparat. Aspek netralitas tersebut menjadi poin krusial saat rapat kerja Komisi III DPR dengan Polri kemarin (15/11). Agenda raker membahas persiapan pengamanan dan penegakan hukum dalam rangka Pemilu 2024, termasuk anggarannya. Sejatinya rapat mengundang Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun, Sigit tidak hadir dan diwakili Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Komjen Pol M. Fadil Imran. Ketidakhadiran Kapolri tersebut sempat dipertanyakan anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan di awal rapat. Bahkan, dia mengusulkan rapat ditunda menunggu Kapolri hadir. &rdquo;Untuk acara yang begini penting, kenapa yang datang Kabaharkam? Harusnya Kapolri yang hadir,&rdquo; tegas anggota Fraksi PDIP itu di ruang Komisi III DPR, kompleks parlemen Senayan. Sebagai pimpinan rapat, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menyebutkan, kehadiran Kabaharkam sejatinya sudah tepat untuk membahas detail persiapan pengamanan dan penegakan hukum dalam rangka Pemilu 2024. Meski begitu, dia berharap Kapolri akan datang pada pertemuan selanjutnya untuk membahas keputusan raker kemarin. Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Aboe Bakar Al Habsy menegaskan bahwa netralitas Polri dalam mengawal pemilu sangat penting. Apalagi, akhir bulan ini pesta demokrasi lima tahunan tersebut memasuki tahap kampanye. &rdquo;Polri ini organisasi yang besar dan punya banyak kewenangan. Bisa jadi banyak pihak yang tergoda untuk menggunakan Polri sebagai alat untuk mendukung pemenangan mereka,&rdquo; ujarnya. Anggota komisi III Yakobus Jacki Uly menambahkan, netralitas Polri juga penting untuk menghadapi isu-isu sensitif. Di antaranya ujaran kebencian (hate speech) dan hoaks. Apalagi, kejahatan siber saat ini makin canggih sehingga harus dihadapi dengan persiapan yang baik. Mulai kesiapan sumber daya manusia hingga logistik. Sementara itu, Kabaharkam Komjen Pol Fadil Imran mengatakan, pihaknya datang bersama seluruh jajaran Polri yang mewakili seluruh fungsi kepolisian. Khususnya terkait dengan Operasi Mantap Brata. Mulai fungsi perencanaan, pelaksanaan operasi, hingga penegakan hukum. &rdquo;Jadi, yang datang ini semua dari fungsi kepolisian,&rdquo; ujarnya. Terkait netralitas, Fadil mengatakan, isut tersebut selalu mengemuka dalam pelaksanaan kegiatan pemilu. Kapolri, kata dia, telah menerbitkan Surat Telegram (ST) Kapolri Nomor: ST/2407/X/Huk.7.1/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang menggarisbawahi profesionalisme dan netralitas Polri dalam rangka menyambut tahapan Pemilu 2024. Dilansir dari Radar Madiun, Kapolri Jenderal Sigit menegaskan netralitas aparat dalam pemilu. Menurut dia, hal utama yang perlu dijaga dalam penyelenggaraan pemilu tahun depan adalah memastikan pelaksanaan berlangsung dengan aman, damai, dan lancar. Posisi aparat berstatus netral dan fokus pada pengamanan. &rdquo;Ini sudah sering saya sampaikan bahwa Polri tugasnya melaksanakan kegiatan rangkaian tahapan pengamanan pemilu,&rdquo; ujarnya setelah memimpin Gerakan Penanaman Sepuluh Juta Pohon Bersama Polri di halaman GOR Pangeran Timur, Kabupaten Madiun, kemarin. Polri, lanjut Sigit, menjadi salah satu elemen instansi yang turut melaksanakan rangkaian tahapan. Utamanya dalam pengamanan demi menyukseskan gelaran pesta demokrasi. Di sisi lain, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD membuka posko dan nomor pengaduan sebagai respons atas maraknya dugaan pelanggaran dan intervensi aparat kepolisian pada Pemilu 2024. TPN mengajak masyarakat aktif mengawal proses pemilu agar berjalan dengan jujur dan adil. &rdquo;08568947144 adalah nomor pengaduan yang kami buka untuk umum soal dugaan pelanggaran pemilu,&rdquo; terang Deputi Bidang Hukum TPN Todung Mulya Lubis. Menurut Todung, keterlibatan masyarakat secara aktif pada pemilu kali ini penting untuk menjaga demokrasi agar tetap pada relnya. Pelibatan masyarakat akan mendukung kerja-kerja Bawaslu dalam mengawasi pemilu secara jujur dan adil.(tyo/wan/far/lum/idr/ryu/aan/c9/fal) &nbsp;

Netralitas Polri dalam Pemilu 2024 sehingga pesta demokrasi bisa berjalan aman dan damai menjadi sorotan.

Kapolri: Polri Netral, Fokus pada Pengamanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/viral-foto-jenderal-pasang-2-jari-begini-klarifikasi-polri_m_.jpg" alt="Kepala Biro Penerangan Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo" width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Penerangan Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Biro Penerangan Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo membantah institusinya tidak netral dalam pemilihan umum (pemilu). Seperti yang viral diberitakan bahwa ada dua jenderal yang mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. "Polri sesuai dengan undang-undang dan arahan Kapolri, netral dalam kontestasi pemilu 2019," ujarnya kepada JawaPos.com, Rabu (21/11). Adapun dugaan ketidaknetralan Polri sebelumnya lantaran beredar foto Kapolda Banten Brigjen Pol Tomsi Tohir dan mantan Wakapolda Lampung Irjen Pol Ike Edwin menunjukkan jari jempol dan telunjuk disertai tulisan, 'Maaf kami sudah sadar, Prabowo-Sandi Yesss'. Dedi mengatakan, foto itu terbilang foto lama yang dambil sekitar Juli 2017 lalu. "Itu saat Korp Raport kenaikan pangkat Kombes Pol Tomsi ke Brigjen," ucapnya. Adapun jari telunjuk dan jempol yang diperlihatkan merupakan lambang 'L' yang mengartikan Lampung. Mereka menunjukkan itu lantaran sama-sama berasal dari Lampung. Tomsi dan Ike terbilang saudara kandung dari Lampung. "Pak Tomsi sama Pak Ike Edwin itu sama-sama satu saudara, saudara kandung orang tuanya itu," imbuhnya. Bahkan kata Dedi, mereka dengan mantan Kapolda Lampung sebelum Ike, Irjen Pol Edward Syaf Pernong merupakan keturunan Raja Lampung. "Jadi Pak Tomsi, Pak Ike Edwin, dan Pak Edward Safernong, mereka keturunan Raja Lampung," pungkas Dedi.&nbsp;

Viral Foto Jenderal Pasang 2 Jari, Begini Klarifikasi Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polri-benar-benar-netral-tak-ikut-arus-politik_m_.jpg" alt="Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo" width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Foto viral yang diinterpretasikan jika ada keterlibatan anggota Polri dengan salah satu pasangan capres dan cawapres mengguncang jagat media sosial. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan bahwa Polri bersikap netral dalam setiap pemilu.&nbsp; Dihubungi melalui pesan singkat, Dedi mengungkapkan, jika foto Kapolda Banten Brigjen Pol Tomsi Tohir dan Mantan Wakapolda Lampung Irjen Pol Ike Edwin yang kini menjadi Staf Ahli Bidang Sosial Politik di Mabes Polri adalah foto tahun lalu. Tepatnya pada Juli.&nbsp; Mantan Wakapolda Kalteng itu menyampaikan, saat itu agenda yang sedang dilaksanakan oleh keduanya yakni kenaikan pangkat. "Kenaikan dari pangkat Kombes Pol ke Brigjen Pol oleh Pak Tomsi," terang Dedi.&nbsp; Lantas apa arti dari jari yang merepresentasikan angka dua itu? Dedi menyebutkan, Tomsi dan Ike Edwin berasal dari Lampung. "Jadi jari keduanya itu melambangkan L, yang artinya Lampung," bebernya.&nbsp; Ia menampik apabila Polri terlibat dalam perpolitikan. Polisi berbintang satu itu menyebutkan, Polri netral. Sama sekali tak ada keterlibatan dengan dunia politik. Menurutnya, tugas Polri hanya mengamankan sistem demokrasi di Indonesia.

Polri Benar-Benar Netral, Tak Ikut Arus Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/pilgub-dki-kapolda-metro-pastikan-anak-buahnya-netral_m_107444.jpeg" alt="Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochammad Iriawan" width="100%">
<figcaption>Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochammad Iriawan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pencoblosan calon gubernur DKI Jakarta tinggal menghitung hari Pada 15 Februari nanti di seluruh wilayah DKI Jakarta akan dilakukan pencobloan secara serentak. Menyikapi hal itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan berharap agar anak buahnya netral dan tak mendukung satu dari tiga pasangan calon. "Siapapun yang terpilih yang penting Jakarta aman," kata dia di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (5/2). Dia juga minta doa dari masyarakat agar bisa tetap menjaga keamanan dan ketertiban Jakarta. Utamanya, dalam rangka menghadapi pesta demokrasi Pilgub DKI. "Kita ketahui bahwa situasi jakarta sempat cukup panas. Saya mohon doa, dukungan, agar tetap lancar, aman, dan &nbsp;kondusif," lanjut jenderal bintang dua ini. Dia lantas mengingatkan kepada anak buahnya yang ada d Warakas untuk bisa menjaga keamanan di sana dengan maksimal. "Kita amankan lingkungannya dulu di Warakas. Hati-hati kita sedang digiring masuk dalam perpecahan," ucap mantan Kadiv Propam Polri ini. Tak hanya berkunjung, di sana Iriawan juga menyumbang satu kerbau bule dan satu sapi untuk disembelih dan dibagikan kepada warga. &nbsp;Dia juga juga menyantuni sejumlah anak yatim. (elf/JPG)

Pilgub DKI, Kapolda Metro Pastikan Anak Buahnya Netral

polri netral

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#polri netral