<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/15/16825-prajurit-tni-datangi-polrestabes-medan-ist-943981631.jpeg" alt="Mayor Dedi Hasibuan saat menggeruduk Polrestabes Medan. (Dok Fajar/Ist)" width="100%">
<figcaption>Mayor Dedi Hasibuan saat menggeruduk Polrestabes Medan. (Dok Fajar/Ist)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mayor Dedi Hasibuan bisa bernafas lega. Pasalnya kini dia sudah dikembalikan ke satuan di Kodam I/Bukit Barisan setelah menjalani pemeriksaan di Puspom TNI setelah menggeruduk Polrestabes Medan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Betul (sudah dikembalikan ke satuan). Tidak ditemukan unsur pelanggaran pidana," kata Kadispenad Brigjen TNI Hamim Tohari saat dikonfirmasi<em> JawaPos.com,</em> Selasa (15/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perbuatan Mayor Dedi dianggap tidak melanggar pidana. Namun, saat disinggung mengenai pelanggaran disiplin, Hamim enggan menjelaskannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/012702024/unggahan-cesen-eks-jkt48-istri-marshel-widianto-di-instagram-bikin-warganet-makin-penasaran">Unggahan Cesen Eks JKT48 Istri Marshel Widianto di Instagram Bikin Warganet Makin Penasaran</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti (pelanggaran disiplin) ditentukan oleh Kodam, silakan hubungi Kapendam I," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, sejumlah anggota&nbsp;TNI&nbsp;mendatangi Polrestabes Medan diduga melakukan intervensi hukum. Rombongan ini dipimpin oleh Mayor Dedi Hasibuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kapuspen&nbsp;TNI&nbsp;Laksda&nbsp;TNI&nbsp;Julius Widjojono mengatakan, Kodam I/Bukti Barisan (Kodam I/BB) sedang mendalami peristiwa ini. Sebagai satuan wilayah, Kodam I/Bukit Barisan akan menyelesaikan perkara ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masih didalami Kodam I BB. Masalah kewilayahan, agar selesaikan sesuai ranah nya," kata Julius saat dihubungi, Senin (7/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012702004/kamaruddin-simanjuntak-kesal-bukti-video-porno-dirut-taspen-ditolak-penyidik-polri">Kamaruddin Simanjuntak Kesal Bukti Video Porno Dirut Taspen Ditolak Penyidik Polri</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Kapendam I/BB Kolonel Rico Siagia membenarkan ada anggotanya yang mendatangi Satreskrim Polrestabes Medan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rico mengatakan kedatangan Dedi untuk menjumpai Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teuku Fathir Mustafa. Dedi ingin membicarakan soal penangguhan penahanan keluarganya berinisial ARH, tersangka pemalsuan tanda tangan sertifikat tanah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Intinya dari Mayor Dedi ingin menanyakan surat penangguhan yang mereka buat sudah sampai mana. Nah, setelah dijelaskan, ya mereka memahami bahwa surat itu baru diterima hari ini sekitar pukul 14.00 WIB," kata Rico.</div>

Perbuatan Mayor Dedi dianggap tidak melanggar pidana. Namun, saat disinggung mengenai pelanggaran disiplin, Hamim enggan menjelaskannya.

Tindakan Mayor Dedi Hasibuan Geruduk Polrestabes Medan Disimpulkan Bukan Pidana

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/11/Panglima-TNI-Laksamana-Yudo-Margono-Dery-Ridwansah-1140908284.jpg" alt="Panglima TNI Laksamana Yudo Margono" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Laksamana Yudo Margono</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengeluarkan instruksi tegas terkait kasus Mayor Dedi Hasibuan bersama belasan anggota TNI menggeredug Polrestabes Medan. Yudo menekankan kepad Puspom TNI agar menindak tegas pelaku jika terbukti bersalah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perintah Panglima TNI tegas, sikat! Tindak tegas, enggak usah ragu-ragu," kata Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (9/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini Mayor Dedi statusnya sudah ditahan oleh Puspom TNI. Hari ini, dia menjalani pemeriksaan lanjutan oleh penyidik Puspom TNI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012435588/terkait-korupsi-kepala-basarnas-muncul-dugaan-adanya-operasi-intelijen-di-balik-ott-kpk">Terkait Korupsi Kepala Basarnas, Muncul Dugaan Adanya Operasi Intelijen di Balik OTT KPK</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya dirunut, mulai dari akar permasalahannya apa, yang pasti azas praduga tak bersalah dikedepankan, agar kita fair, dan paling penting bagaimana mencari akar permasalahan supaya konflik di bangsa ini tidak terus-terusan terjadi," jelas Julius.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012442745/usai-geruduk-polrestabes-medan-mayor-dedi-hasibuan-dkk-dibawa-ke-jakarta-untuk-diperiksa">Usai Geruduk Polrestabes Medan, Mayor Dedi Hasibuan dkk Dibawa ke Jakarta untuk Diperiksa</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, sejumlah anggota&nbsp;TNI&nbsp;mendatangi Polrestabes Medan diduga melakukan intervensi hukum. Rombongan ini dipimpin oleh Mayor Dedi Hasibuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kapendam I/BB Kolonel Rico Siagia membenarkan ada anggotanya yang mendatangi Satreskrim Polrestabes Medan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rico mengatakan kedatangan Dedi untuk menjumpai Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teuku Fathir Mustafa. Dedi ingin membicarakan soal penangguhan penahanan keluarganya berinisial ARH, tersangka pemalsuan tanda tangan sertifikat tanah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Intinya dari Mayor Dedi ingin menanyakan surat penangguhan yang mereka buat sudah sampai mana. Nah, setelah dijelaskan, ya mereka memahami bahwa surat itu baru diterima hari ini sekitar pukul 14.00 WIB," kata Rico.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puspom TNI sendiri memutuskan menahan Mayor Chk Dedi Hasibuan setelah kasus penggerudukan Polrestabes Medan beberapa waktu ini. Saat ini proses pemeriksaan Dedi masih berlangsung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah ditahan. Tersangka kan harus dengan proses penyelidikan, penyidikan, juga seperti kasus kemarin tiba-tiba tersangka tanpa adanya proses hukum, tegakan hukum namun jangan melanggar hukum," kata Kapuspen&nbsp;TNI&nbsp;Laksda&nbsp;TNI&nbsp;Julius Widjojono saat dikonfirmasi JawaPos.com, Selasa (8/8).</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengeluarkan instruksi tegas terkait kasus Mayor Dedi Hasibuan bersama belasan anggota TNI di Medan.

Prajurit Geruduk Polrestabes Medan, Perintah Panglima TNI: Sikat, Tindak Tegas!

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/07/Julius-Ibrani-928736147.jpeg" alt="Ketua PBHI yang juga merupakan bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil (KMS)." width="100%">
<figcaption>Ketua PBHI yang juga merupakan bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil (KMS).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Viral puluhan anggota TNI mendatangi Polrestabes Medan terkait penahanan saudara dari Mayor Dedi Hasibuan. Peristiwa itu pun menuai sejumlah sorotan dari berbagai kalangan. Salah satunya Koalisi Masyarakat Sipil. <span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Julius Ibrani menilai, apa yang dilakukan oleh sejumlah anggota TNI itu sebagai bentuk intimidasi.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Kami menilai upaya mendatangi Mapolrestabes Medan oleh oknum anggota TNI patut diduga kuat sebagai bentuk tindakan intimidasi dan sewenang-wenang, yang tidak dibenarkan dalam negara hukum," ujar Julius dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, (6/8).</p> <p>Diketahui, KMS terdiri dari Mereka adalah Al Araf (Ketua Centra Initiative), Ghufron Mabruri (Direktur Eksektutif Imparsial), Wahyudi Djafar (Direktur Elsam), Julius Ibrani (Ketua PBHI Nasional) dan Ferry Kusuma (Forum De Facto). Mereka menilai tindakan intimidasi ini bisa mengganggu proses jalannya hukum.</p> <p>Dijelaskan Julius, tindakan seperti ini dapat mengganggu dan merusak jalannya proses penegakan hukum, dalam rangka meraih keadilan. Karena, ditegaskannya, bahwa siapa pun dilarang melakukan intervensi proses hukum yang berjalan. Sebab, prinsip negara hukum harus dihormati.</p> <p>"Dalam negara hukum tidak bisa dan tidak boleh, siapapun dia, termasuk oknum TNI, melakukan upaya-upaya intimidasi dengan ancaman untuk mengintervensi proses hukum yang berjalan. Due Process of Law dalam negara hukum harus dihormati dan dipatuhi oleh semua warga negara," tegasnya.</p> <p>Lebih lanjut, Al Araf juga menilai sikap Kapendam I/BB Kolonel Rico Siagian sudah tepat. Namun, mereka juga menyinggung soal disiplin militer di UU TNI, yang mana fungsi militer ialah untuk pertahanan.</p> <p>"Kami menilai sikap Kapendam I/BB yang menyesali oknum anggota TNI beramai-ramai mendatangi Mapolrestabes Medan adalah sikap yang tepat. Namun demikian hal itu tidak cukup, karena yang dilakukan oknum ini merupakan suatu tindakan yang melanggar disiplin militer dan UU TNI No. 34 Tahun 2004," tuturnya.</p> <p>Oleh karena itu, lanjutnya, kejadian di Mapolrestabes Medan harus dievaluasi dan diberikan sanksi hukuman oleh pimpinan TNI disana, karena tindakan itu melanggar undang-undang dan disiplin militer.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Evaluasi dan penghukuman terhadap mereka akan memberi kepastian terhadap tidak berulangnya kejadian-kejadian seperti itu lagi," jelasnya.</p>

Viral puluhan anggota TNI mendatangi Polrestabes Medan terkait penahanan saudara dari Mayor Dedi Hasibuan.

PBHI Soroti Tindakan Puluhan Anggota TNI yang Mendatangi Polrestabes Medan 

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/langkah-kepolisian-ikut-tolak-pembentukan-fpi-semarang-dinilai-tepat_m_123397.jpeg" alt="Ketua Badan Pengurus SETARA Institute Hendardi" width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Pengurus SETARA Institute Hendardi</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menyesalkan tindakan puluhan Anggota TNI yang diduga dari Kodam I Bukit Barisan mendatangi Polrestabes Medan, pada Sabtu (5/8). Rombongan itu dipimpin oleh Mayor TNI Dedi Hasibuan, sebagai upaya untuk mengintervensi peramasalahan hukum terhadap warga sipil yang dibela anggota TNI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Cara yang dilakukan oleh Hasibuan dan sikap permisif Kodam Bukit Barisan kepada Polda Sumatera Utara akan mendorong normalisasi intimidasi penegakan hukum di banyak sektor," kata Hendardi dalam keterangannya, Senin (7/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hendardi mengungkapkan, pola penyelesaian tersebut sudah berulang dalam beberapa kasus dengan konstruksi yang sama seperti di Kupang pada (19/4) dan Jeneponto pada (27/4). Menurutnya, berakhir dengan pernyataan bersama antara perwakilan institusi TNI dan Polri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sinergi dan soliditas artifisial inilah yang membuat kasus serupa berulang dan tidak pernah diselesaikan dalam kerangka relasi sipil-militer yang sehat dalam negara demokratis dan kepatuhan asas kesamaan di muka hukum, dalam kerangka negara hukum," tegas Hendardi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Supremasi TNI dengan previlege peradilan militer, kata Hendardi, jadi salah satu penyebab permanennya normalisasi intervensi penegakan hukum akan terus terjadi. Meskipun orang yang bermasalah dengan hukum bukan anggota TNI, tetapi menunjuk TNI sebagai penasihat hukum, cara intervensi penegakan hukum di Polrestabes Medan bisa terjadi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Hendardi meminta Kodam I/Bukit Barisan memeriksa dan memastikan peristiwa serupa tidak berulang. Dugaan pelanggaran disiplin prajurit harus diberi sanksi setimpal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sementara institusi Polri penting melakukan investigasi duduk perkara yang memicu normalisasi intimidasi penegakan hukum ini. Profesionalitas dan integritas Polri harus menjadi lingkup pemeriksaan, sehingga dapat memberikan pembelajaran secara institusional," pinta Hendardi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu dalam jangka panjang, pekerjaan rumah dalam membangun relasi sipil-militer yang sehat harus terus dilakukan, khususnya oleh Presiden RI dan DPR RI sebagai institusi pembentuk hukum. Sehingga penting, untuk melanjutkan reformasi sektor keamanan dan penegakan hukum dalam desain ketatanegaraan demokratis dan konstitusional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Puluhan anggota TNI mendatangi Polrestabes Medan diduga melakukan intervensi hukum. Rombongan ini dipimpin oleh Mayor Dedi Hasibuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono mengatakan, Kodam I/Bukti Barisan (Kodam I/BB) sedang mendalami peristiwa ini. Sebagai satuan wilayah, Kodam I/Bukit Barisan akan menyelesaikan perkara ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masih didalami Kodam I BB. Masalah kewilayahan, agar selesaikan sesuai ranah nya," ungkap Julius saat dihubungi, Senin (7/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sementara itu, Kapendam I/BB Kolonel Rico Siagia membenarkan ada anggotanya yang mendatangi Satreskrim Polrestabes Medan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012434016/mahasiswa-ui-yang-tewas-dibunuh-dituding-memiliki-disorientasi-seksual-keluarga-gue-tegasin-zidan-bukan-gay">Mahasiswa UI yang Tewas Dibunuh Dituding Memiliki Disorientasi Seksual, Keluarga: Gue tegasin ZIDAN BUKAN Gay!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rico mengatakan kedatangan Dedi untuk menjumpai Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teuku Fathir Mustafa. Dedi ingin membicarakan soal penangguhan penahanan keluarganya berinisial ARH, tersangka pemalsuan tanda tangan sertifikat tanah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Intinya dari Mayor Dedi ingin menanyakan surat penangguhan yang mereka buat sudah sampai mana. Nah, setelah dijelaskan, ya mereka memahami bahwa surat itu baru diterima hari ini sekitar pukul 14.00 WIB," pungkas Rico.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Cara yang dilakukan oleh Hasibuan dan sikap permisif Kodam Bukit Barisan kepada Polda Sumatera Utara akan mendorong normalisasi intimidasi

Setara Institue Sesalkan Langkah TNI Intervensi Penegakan Hukum di Polrestabes Medan

<div class="nH aHU"> <div class="nH hx"> <div class="nH"> <div class="h7 ie nH oy8Mbf" tabindex="-1"> <div class="Bk"> <div class="G3 G2"> <div id=":ov"> <div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1773528362599672731" data-legacy-message-id="189cd6a633d56b9b"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":oy" class="ii gt"> <div id=":ox" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tni-ikut-berantas-terorisme-bareng-polisi-ini-kata-komnas-ham_m_204895.jpeg" alt="Ilustrasi  Anggota TNI." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi  Anggota TNI.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Puluhan anggota TNI mendatangi Polrestabes Medan diduga melakukan intervensi hukum. Rombongan ini dipimpin oleh Mayor Dedi Hasibuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono mengatakan, Kodam I/Bukti Barisan (Kodam I/BB) sedang mendalami peristiwa ini. Sebagai satuan wilayah, Kodam I/Bukit Barisan akan menyelesaikan perkara ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masih didalami Kodam I BB. Masalah kewilayahan, agar selesaikan sesuai ranah nya," kata Julius saat dihubungi, Senin (7/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Kapendam I/BB Kolonel Rico Siagia membenarkan ada anggotanya yang mendatangi Satreskrim Polrestabes Medan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rico mengatakan kedatangan Dedi untuk menjumpai Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teuku Fathir Mustafa. Dedi ingin membicarakan soal penangguhan penahanan keluarganya berinisial ARH, tersangka pemalsuan tanda tangan sertifikat tanah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Intinya dari Mayor Dedi ingin menanyakan surat penangguhan yang mereka buat sudah sampai mana. Nah, setelah dijelaskan, ya mereka memahami bahwa surat itu baru diterima hari ini sekitar pukul 14.00 WIB," kata Rico.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, penangguhan penahanan terhadap ARH kini telah ditindaklanjuti. Sehingga ARH dilepaskan dari sel tahanan Polrestabes Medan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/health-issues/012433775/pemerintah-didorong-promosikan-tempat-laktasi-di-tempat-kerja-agar-ibu-menyusui-tak-kehilangan-pekerjaan">Pemerintah Didorong Promosikan Tempat Laktasi di Tempat Kerja Agar Ibu Menyusui Tak Kehilangan Pekerjaan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mau datang 1 orang atau 10 orang. Menurut saya bukan menjadikan, wah, ini sesuatu yang negatif. Memang kebetulan Dedi membawa teman-temannya. Tapi bukan berarti untuk menyerang," ujarnya.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="hi">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="nH">&nbsp;</div> <div class="nH">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="nH">&nbsp;</div>

"Masih didalami Kodam I BB. Masalah kewilayahan, agar selesaikan sesuai ranah nya," kata Julius saat dihubungi, Senin (7/8).

Soal Anggotanya Geruduk Polrestabes Medan, TNI Bilang Begini