<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/DEDIK-HERYAWAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dedik Riyawan, ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Probolinggo, kini harus mendekam di sel tahanan. Dia dijebloskan polisi lantaran menjadi tersangka kasus pencabulan. Korbannya adalah PS. Perempuan 19 tahun itu merupakan karyawan tersangka.  Dedik yangt ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Probolinggo Kota sejak Kamis (9/2). Dia dilaporkan setelah menyentuh tangan hingga meremas bagian dada korban.  Ayah korba berinisial ES, menceritakan, pada Rabu (8/2), sekitar pukul 16.30 WIB, putrinya dijemput tersangka untuk berkerja di sebuah usaha kuliner. PS diminta mengantar makanan katering ke Asabri, Kelurahan/Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo.  Nah, dalam perjalanan mengendarai mobil, korban diajak ke Pasar Gotong Royong, Kota Probolinggo. Kabarnya, untuk berbelanja sapu dan alat pel. Seusai berbelanja, keduanya kembali ke usaha kuliner milik tersangka.  Pencabulan terjadi ketika mereka melintas di Jalan Suroyo. Dedik tiba-tiba memegang pergelangan tangan korban dan ditepis. Namun, dengan sambil menyetir, tersangka memasukkan tangannya ke balik baju korban.  Lalu--maaf--meremas bagian dada korban. Akibat kejadian tidak senonoh itu, jilbab korban sampai terlepas. Bahkan, dua kancing bajunya sampai copot dari jahitan. Korban kemudian keluar dari mobil. Lalu, ditolong tukang becak dan diantarkan pulang.  “Sampai di rumah, saya lihat anak saya menangis tanpa memakai jilbab. Hanya menggunakan satu sandal,” ujar ES seperti dilansir Jawa Pos Radar Bromo.  Mengetahui kejadian ini, istri tersangka Dedik, sempat mendatangi rumah korban untuk menyampaikan permintaan maaf. Kata paman korban, tersangka menyentuh tangan korban hanya untuk bercanda. Tidak ada niat mencabuli.  “Ada bukti visum. Jilbab dan satu sandal milik keponakan saya juga tertinggal di mobil tersangka,” ujar HP, sang paman.  Kapolres Probolinggo Kota AKBP Wadi Sa’bani mengatakan, Dedik dilaporkan ke Polresta, Rabu (8/2) malam. Setelah dilakukan penyelidikan, termasuk memeriksa terlapor dan memvisum pelapor, bukti menguatkan adanya pencabulan. “Betul. Dia sudah jadi tersangka dan kami tahan sejak Kamis (9/2). Dikenakan Pasal 289 KUHP tentang Pencabulan. Ancamannya sembilan tahun penjara,” ujarnya.  Dia menambahkan, pihaknya masih mendalami kasus ini. Termasuk dugaan, jika tersangka pernah melakukan aksi serupa kepada selain PS. “Kami masih dalami dan kembangkan. Jika memang ada yang merasa jadi korban pencabulan, silakan melapor ke kami,” katanya.   Korban Sudah Tujuh Bulan Ikut Dedik  PS, korban pencabulan, sudah lama bekerja ikut Dedik. Sekitar tujuh bulan. Kabarnya, PS bukan hanya sekali diperlakukan tak senonoh oleh tersangka. Keluarga korban menyebut, sebelumnya PS juga pernah mengalami perbuatan tidak menyenangkan.  Menurut HS, paman korban, sebelum kejadian pencabulan terakhir itu, korban pernah disentuh bagian paha dan pergelangan tangannya. Namun, saat itu tidak melapor polisi. “Keponakan saya merasa tidak nyaman waktu itu. Cuma tidak melapor. Karena masih bisa ditoleransi. Namun, kejadian kali ini jelas berlebihan,” katanya.  Salah satu rekan kerja korban, lanjut HP, sempat menceritakan bahwa tersangka sering bersenda gurau dengan karyawannya dengan cara memegang-megang. Meski korban menolak, tersangka masih memaksa. “Istrinya sempat bilang ke kami, jika karyawan di usaha kulinernya dianggap anak sendiri. Tapi, masak begitu perlakuannya,” tanyanya.  Sementara itu, Pendamping Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Probolinggo Saiful Anwar mengatakan, pihaknya siap memberikan pendampingan terhadap korban. P2TP2A telah menyiapkan psikolog untuk memulihkan luka traumatisnya.  “Bagi siapapun yang merasa dilecehkan atau mengalami pelecehan, silakan melapor ke P2TP2A. Kami selalu siap membantu,” ujarnya.  Dihubungi secara terpisah, Ketua Badan Komunikasi Strategis (Bakonstra) DPC Partai Demokrat Kabupaten Probolinggo Sundari mengatakan, partainya sudah mengetahui kasus yang menjerat Dedik. Termasuk DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Namun, belum ada rapat internal untuk membahas masalah itu secara khusus.  Yang jelas, lanjut Sundari, persoalan itu sifatnya pribadi. Tidak ada kaitannya dengan partai. Kebetulan saja, tersangka merupakan fungsionaris partai. “Untuk saat ini, sikap kami jelas. Menghormati proses hukum dan tidak akan melakukan intervensi. Kami juga tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah,” ujarnya.

Mendekam di Tahanan, Ketua Demokrat Probolinggo Terjerat Kasus Asusila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/WhatsApp-Image-2021-09-21-at-15.40.00.jpg" alt="Mapolres Kota Probolinggo. Polresta Probolinggo" width="100%">
<figcaption>Mapolres Kota Probolinggo. Polresta Probolinggo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. Pemeriksaan dilaksanakan di salah satu ruangan di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Kota Probolinggo, Jawa Timur, Selasa (21/9).  ”Memang benar hari ini (21/9) ada pemeriksaan sejumlah pejabat Pemkab Probolinggo sebagai saksi untuk tersangka Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS),” kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara di Kota Probolinggo.  Informasi yang dihimpun di lapangan, sejumlah pejabat yang diperiksa untuk dimintai keterangan yakni Sekretaris daerah Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono dan Kepala BKD Kabupaten Probolinggo Hudan Syarifuddin. Pemeriksaan sejumlah pejabat tersebut, terkait dengan kasus dugaan suap seleksi jabatan kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 yang menjerat 22 tersangka yang kini sudah ditahan KPK.  Kepala Diskominfo Kabupaten Probolinggo Yulius Christian saat dikonfirmasi terkait informasi sejumlah pejabat yang dipanggil KPK di Mapolresta Probolinggo mengaku tidak tahu. ”Saya belum tahu karena seharian berada di pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CASN dan Seleksi Kompetensi PPPK Non-Guru di Kabupaten Probolinggo,” ucapYulius.  Sebelumnya, KPK memperpanjang masa penahanan 22 tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Di antaranya tersangka Bupati Probolinggo nonaktif PTS dan suaminya yang juga anggota DPR Hasan Aminuddin (HA) untuk 40 hari ke depan.  Plt Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, perpanjangan penahanan itu diperlukan tim penyidik untuk terus melengkapi dan mengumpulkan berbagai alat bukti. Di antaranya pemanggilan berbagai pihak terkait sebagai saksi dalam berkas perkara para tersangka.

KPK Periksa Sejumlah Pejabat Pemkab Probolinggo di Mapolresta

Polresta Probolinggo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Polresta Probolinggo

Berita Terkini

Mendekam di Tahanan, Ketua Demokrat Probolinggo Terjerat Kasus Asusila

KPK Periksa Sejumlah Pejabat Pemkab Probolinggo di Mapolresta

Download Aplikasi JawaPos.com