<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/antarafoto-rilis-peluru-nyasar-dpr-polda-metrojaya-161018-rn-2.jpg" alt="Ilustrasi kasus peluru nyasar. Reno Esnir/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kasus peluru nyasar. Reno Esnir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Suryanbodo Asmoro sampaikan permohonan maaf kepada pihak keluarga atas meninggalnya Suhardi akibat peluru nyasar. Peluru nyasar itu dari senjata api seorang anggota Polantas Polresta Pontianak berinisial FM.  ”Dalam kasus ini, kami menyampaikan prihatin atas musibah, untuk anggota tersebut akan dilakukan proses pidana dan kode etik. Kami menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya dan akan mengurus biaya rumah sakit hingga pemakaman,” kata Suryanbodo Asmoro seperti dilansir dari Antara di Pontianak.  Dia menjelaskan, kejadian itu pada pukul 11.30 WIB, anggota Pos Lantas FM dan T berada di Pos Garuda. Keduanya telah menjalankan tugasnya mengatur lalu lintas.  ”Saat istirahat setelah menjalankan tugasnya mengatur lalu lintas, pelaku FM membersihkan senjata laras pendeknya karena sebelumnya basah karena air hujan,” ungkap Suryanbodo Asmoro.  Saat dibersihkan terjadi ledakan dan peluru dari senjata itu mengenai dinding tripleks dan peluru itu mantul hingga ke luar ruangan pos itu dan mengenai korban.  ”Ini tidak ada unsur kesengajaan. Atas kejadian itu, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun korban Suhardi meninggal dunia di rumah sakit,” terang Suryanbodo Asmoro.  Sementara itu, Direktur Reskrimum Polda Kalbar, Komisaris Besar Polisi Aman Guntor menyatakan, dari hasil olah TKP diketahui telah terjadi satu kali ledakan/tembakan hingga menembus dinding pos dan mengenai bagian kepala korban. Saat itu, korban berada di dalam mobil yang jaraknya sekitar 15 meter dari pos tersebut.  ”Korban meninggal di rumah sakit. Dalam kasus ini, kami sudah memeriksa beberapa saksi termasuk teman pelaku dan masyarakat di sekitar TKP,” ujar Aman.  Dia menambahkan, pelaku dalam kasus itu diancam pasal 359 KUHP atau kelalaian hingga menyebabkan seseorang meninggal dunia dan diancam hukuman pidana dan kode etik.  Kabid Propam Polda Kalbar Kombespol Andrea Gamma Putra menambahkan, protap dalam membersihkan senjata api sudah diatur. Yakni di gudang senjata api, lapangan tembak, dan tidak boleh membersihkan sembarangan. Sehingga, apa yang dilakukan pelaku FM sudah menyalahi prosedur dan sangat fatal.  ”Atas kasus ini, pelaku diancam PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) atas kelalaian pelaku hingga menyebabkan seseorang meninggal dunia,” papar Andrea Gamma Putra.

Kapolda Kalbar Minta Maaf atas Korban Meninggal Peluru Nyasar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2019-12-16-at-01.30.41.jpg" alt="Ketua KPPAD Kalbar Eka Nurhayati Ishak. Andilala/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua KPPAD Kalbar Eka Nurhayati Ishak. Andilala/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor Kota Pontianak dan Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat mengamankan lima anak-anak dari satu hotel di Kota Pontianak, Selasa (23/11). Mereka diduga menjadi korban tindak kejahatan.  ”Saat ini sedang melakukan pendalaman apakah anak-anak tersebut korban prostitusi online atau tindak pidana lainnya. Kami terus melakukan penyelidikan,” kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Pontianak AKP Indra Asrianto seperti dilansir dari Antara di Pontianak, Selasa (23/11).  Dia menjelaskan, terungkapnya beradaan anak-anak itu berawal dari informasi masyarakat terkait adanya indikasi prostitusi online di satu hotel. ”Begitu kami mendapat informasi itu, bersama KPPAD Kalbar, kami melakukan penggerebekan di salah satu hotel di Jalan Setiabudi,” ungkap Indra Asrianto.  Dari penggerebekan itu, diamankan enam orang yakni empat orang pria dan dua orang perempuan. Dari enam yang diamankan lima orang di antaranya adalah masih berstatus anak di bawah umur. ”Dari enam orang itu, kami juga mengamankan satu orang pria dewasa,” terang Indra Asrianto.  Dia menambahkan, dalam menangani kasus itu, pihaknya bersama KPPAD Kalbar akan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) Dinas Sosial Kota Pontianak. Guna memastikan apakah anak tersebut dilakukan rehabilitasi sebelum dikembalikan ke orang tua mereka.  ”Terhadap pria dewasa akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” papar Indra Asrianto.  Sementara itu, Ketua KPPAD Kalbar Eka Nurhayati Ishak mengatakan, dari pengakuan yang diperoleh, beberapa dari yang diamankan itu telah menginap selama tiga malam di hotel tersebut. Ada tiga orang yang diketahui sudah pernah berurusan dengan kepolisian.  ”Kami berharap kepada orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak agar tidak salah dalam bergaul dan tidak terjebak dalam kegiatan-kegiatan yang dilarang undang-undang dan norma agama,” tutur Eka Nurhayati Ishak.  Dengan begitu, lanjut dia, anak-anak bisa diketahui ketika selesai sekolah, apakah mereka langsung pulang ke rumah atau di luar. Sehingga, tetap dikontrol pergaulan mereka.  ”Untuk kasus ini, tetap kami serahkan penanganannya kepada kepolisian, tetapi kami tetap memberikan pendampingan kepada mereka yang statusnya masih anak-anak,” ujar Eka Nurhayati Ishak.

Polisi-KKPAD Kalbar Amankan Lima Anak dari Kamar Hotel di Pontianak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG-20211123-WA0019-1.jpg" alt="Anggota Satlantas Polresta Pontianak, Kalimantan Barat, dipecat (pemberhentian tidak dengan hormat) karena kasus pencabulan anak di bawah umur. Humas Polresta Pontianak/Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Satlantas Polresta Pontianak, Kalimantan Barat, dipecat (pemberhentian tidak dengan hormat) karena kasus pencabulan anak di bawah umur. Humas Polresta Pontianak/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah Kalimantan Barat pecat seorang anggota Satlantas Polresta Pontianak, Brigadir Dwi Yandi. Dia dipecat karena kasus pencabulan anak di bawah umur.  Kapolresta Pontianak Kota Kombespol Andi Herindra mengatakan, upacara pemberhentian tidak hormat (PTDH) dilakukan pada Senin (22/11) menindaklanjuti Surat Keputusan Kapolda Kalbar Nomor Kep/523/X/2021, tanggal 27 Oktober 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap personel Polresta Pontianak Kota atas nama Brigadir Dwi Yandi.  ”Diberhentikannya personel Polresta Pontianak Kota tersebut sudah melalui proses cukup panjang melalui sidang kode etik profesi Polri dengan keputusan PTDH,” ujar Andi Herindra.  Dia menjelaskan, Brigadir Dwi Yandi dipecat karena telah melanggar pasal 7 ayat (1) huruf B, pasal 10 huruf (F), dan pasal 11 huruf C Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri jo pasal 13 ayat (1) dan pasal 14 ayat 1 huruf (B) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.  Dia juga menyampaikan bahwa tidak ada pimpinan yang menginginkan kehilangan anggotanya apalagi melalui proses PTDH. Namun karena pertimbangan dan keputusan pimpinan, serta sebagai langkah konkret komitmen Polri untuk menegakkan hukum kepada siapa saja termasuk kepada anggota yang melakukan tindak pidana.  ”Tindakan tegas ini harus dilakukan,” ujar Andi Herindra.  Sebagai pimpinan tertinggi di Polresta Pontianak Kota, Andi mengingatkan, kepada semua personel Polresta Pontianak untuk tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun.  ”Ini saya harap adalah kejadian terakhir, jangan sampai ada lagi anggota yang di-PTDH. Sebagai insan penegak hukum, kita dituntut untuk selalu berbuat yang terbaik kepada masyarakat, menjadi teladan, memberikan contoh yang baik, bukan sebagai pelaku pelanggaran, bahkan tindak pidana,” ucap Andi Herindra.  Kasus pencabulan oleh Dwi Yandi berawal dari salah seorang pelanggar lalu lintas (perempuan melanggar lalu lintas), kemudian dibawa ke pos polisi. Kemudian korban dibawa ke hotel dan terjadilah pencabulan. Korban belakangan diketahui masih status anak di bawah umur.

Polda Kalbar Pecat Polisi di Pontianak karena Kasus Pencabulan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/tilang-etle-d.jpg" alt="Ilustrasi petugas memantau pengendara yang melanggar tata tertib berlalu lintas lewat monitor pada sistem tilang elektronik. Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas memantau pengendara yang melanggar tata tertib berlalu lintas lewat monitor pada sistem tilang elektronik. Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggaran persiapan tilang elektronik melalui CCTV ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) di Kalbar mencapai Rp 3,1 miliar hanya untuk satu titik di ruas jalan. Direktorat lalu lintas sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar terkait pengadaan atau lainnya dan akan dianggarkan pada 2021.  Kapolresta Pontianak Kombespol Leo Joko Triwibowo mengatakan, karena anggaran untuk satu titik saja cukup besar, harus benar-benar diperhitungkan. Pemasangan e-tilang tersebut di anaranya di titik jalan simpang empat depan kantor Pajak Pratama (KPP) Ahmad Yani Pontianak.  ”Hingga saat ini pelaksanaan tilang elektronik di Kalbar masih berupa pemantauan atau tahap monitoring belum dilaksanakan penindakan. Sehingga untuk saat ini, penilangan masih dilakukan manual. Kami perlu peralatan yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Leo Joko seperti dilansir dari Antara, Selasa (27/4).  Hal itu, menurut dia, untuk menghindari pelanggar yang ingin komplain atau mengeluh sehingga tidak bisa diberikan dasar penindakan lanjut. ”Kami perlu mempersiapkan semuanya, karena jangan sampai nanti pelanggar mengajukan komplain, dan kami tidak bisa memberikan dasar penindakan kepada pelanggar tersebut,” terang Leo Joko.  Sebelumnya, Kasatlantas Polresta Pontianak AKP Rio Sigal Hasibuan mengatakan, penerapan tilang elektronik sama pada pelanggaran peraturan pada umumnya. Hanya, mekanisme penilangannya berbeda.  ”Jadi untuk pelanggarannya tetap seperti pelanggaran lalu lintas pada umumnya, namun pada mekanisme berbeda. Apabila pengendara melakukan pelanggaran dan tertangkap CCTV ETLE secara otomatis akan dikoneksikan pada ERI (Electronic Registration and Identification), sehingga diketahui data kendaraan dan pengendara itu,” tutur Rio.  Setelah diketahui data kendaraan pengendara yang melanggar tersebut, pengendara diberikan surat konfirmasi ke alamat yang tertera pada data kendaraan itu.  ”Nah, setelah data didapatkan, pengendara pelanggaran itu akan dikirim surat konfirmasi jadi belum berupa surat tilang ke alamat kendaraan. Dalam surat konfirmasi akan diberikan alamat web agar diduga pelanggar ini mengakui apakah dia melakukan suatu pelanggaran. Setelah terkonfirmasi melakukan pelanggaran, pelanggar dapat mengajukan di web nomor BRIVA untuk membayar denda tilang atau mengikuti sidang dengan mendatangi petugas ke pengadilan,” papar Rio.  Apabila tidak ada respons dari surat konfirmasi yang telah diberikan, diduga pelanggar akan mendapatkan konsekuensi berupa pemblokiran.  ”Jika pelanggar tidak mengakui akan mendapatkan konsekuensi. Saat pelanggar hendak membayar pajak kendaraan atau mengganti STNK di samsat, petugas samsat akan menyampaikan bahwa kendaraan masih terkendala terkait e-tilang dan pelanggar akan dipersilakan menghubungi petugas bagian ETLE,” kata Rio.  Adapun pelanggaran yang akan tertangkap kamera tersebut seperti, pengendara melebihi kecepatan, menerobos lampu merah, lawan arus, melanggar rambu jalan, putar arah di tempat yang dilarang, uji berkala, parkir di area yang dilarang, parkir, pajak STNK, pengendara roda dua tidak menggunakan helm dan pengendara roda empat tidak menggunakan sabuk pengaman.  Data Polda Kalbar, di Kota Pontianak akan dipasang tiga kamera CCTV ETLE pada dua titik simpang di Kota Pontianak, yakni titik pertama di simpang Bundaran Digulis Untan Pontianak dengan dua kamera dari arah kantor gubernur ke Untan dan di arah pendopo gubernur ke Untan. Titik kedua di simpang Jalan Ahmad Yani dengan satu kamera di arah gedung PCC ke kantor pajak.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=jEPR9s8-NPs

Anggaran Satu Titik ETLE Capai Rp 3,1 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/IMG-20200910-WA0031-1.jpg" alt="Kapolresta Pontianak Kombespol Komarudin. Polresta Pontianak/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolresta Pontianak Kombespol Komarudin. Polresta Pontianak/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor Kota Pontianak, Kalimantan Barat, tengah melakukan penyelidikan penyebab terjadinya ledakan besar di kawasan penyimpanan tabung nitrogen milik PT Bajasarana Sejahtera (BJS) di Jalan Khatulistiwa, Kelurahan Batulayang, Kecamatan Pontianak Utara, Pontianak.  ”Sejak kejadian, tim yang dipimpin Kapolsek Pontianak Utara sudah mengamankan TKP (tempat kejadian perkara) untuk dilakukan penyelidikan,” kata Kapolresta Pontianak Kombespol Komarudin seperti dilansir dari Antara di Pontianak, Senin (5/10).  Dia menjelaskan, pihaknya juga sudah memasang garis polisi untuk mengamankan lokasi tersebut, guna memudahkan proses penyelidikan. ”Untuk mengetahui apa penyebab ledakan besar tempat penampungan tabung nitrogen tersebut masih belum diketahui. Sebab, masih menunggu hasil identifikasi di lapangan,” ujar Komarudin.  Ledakan besar terjadi di tempat penampungan tabung nitrogen milik PT Bajasarana Sejahtera (BJS) Jalan Khatulistiwa, Kelurahan Batulayang, Kecamatan Pontianak Utara, Senin (5/10) sekitar pukul 03.00 WIB. Suara ledakan tersebut terdengar hingga ke kantor Koramil 01/ Pontianak Utara. Akibat ledakan tersebut gudang milik PT BJS dan rumah warga di sekitar TKP rusak. Ledakan tempat penampungan tabung nitrogen itu juga menyebabkan satu orang mengalami luka-luka. Yakni petugas satpam PT BJS bernama Reza, 24.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KslOQ9Yp-xg&ab_channel=jawapostvofficial

Polisi Selidiki Penyebab Meledaknya Tabung Nitrogen PT BJS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/JENGUK-AUDREY_SHANDO-SAFELAPONTIANAK-POST_Pontianak-Post.jpg" alt="AU ketika dibesuk Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Didi Haryono. (SHANDO SAFELA/ PONTIANAK POST/Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>AU ketika dibesuk Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Didi Haryono. (SHANDO SAFELA/ PONTIANAK POST/Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penanganan kasus penganiayaan terhadap AU, siswi SMP di Pontianak, secara diversi mendapat penolakan dari keluarga korban. Mereka menginginkan penyelesaian perkara lewat proses peradilan pidana.  Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo mengungkapkan, kemarin timnya masih berada di Pontianak untuk mendalami kasus AU. Pihaknya mendapat laporan bahwa kepolisian mengondisikan agar kasus tersebut ditangani secara diversi atau mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan.  ''Tadi malam (Kamis, 12/4), Red) jam 10 Polresta Pontianak memang mengondisikan keluarga korban dan keluarga pelaku untuk setuju penanganan secara diversi,'' ujarnya.  Namun, upaya tersebut ditolak keluarga korban. Keluarga AU menginginkan kasus tersebut diproses melalui peradilan pidana. Tentu menggunakan jalur peradilan anak.  Terkait dengan bentuk perlindungan kepada korban, Hasto mengatakan bahwa pihaknya akan membahasnya terlebih dulu.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/TIGA-TERSANGKA_SHANDO-SAFELAPONTIANAK-POST_Pontianak-Post-1-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Tiga dari pelajar ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatan pengeroyokannya terhadap AU, remaja di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). (SHANDO SAFELA PONTIANAK POST/JAWA POS GROUP)  Sementara itu, keluarga AU kembali menyampaikan ketidakpuasan terhadap hasil visum yang diumumkan oleh pihak kepolisian. Mereka bahkan menyiapkan bukti foto-foto yang menunjukkan lebam di beberapa bagian tubuh korban.  Umi Kalsum, salah seorang pengacara korban, mengatakan, foto-foto tersebut diambil pada hari pertama AU masuk rumah sakit, 6 April, atau sekitar seminggu setelah penganiayaan pada 29 Maret. Dari foto-foto itu, terlihat bekas memar yang berwarna agak hitam di beberapa bagian tubuh, mulai kaki, perut, hingga tangan. Ada pula benjolan di kepala.  "Kami punya bukti gambar lebam. Kemudian, anak kami (AU, Red) ada di rumah sakit. Apakah itu kami rekayasa?" kata dia saat ditemui di Rumah Sakit ProMedika kemarin. "Polisi memang tidak pernah meminta gambar itu kepada kami. Kami menunggu interaksi dari penyidik," lanjut dia.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/TIGA-TERSANGKA_SHANDO-SAFELAPONTIANAK-POST_Pontianak-Post-1-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Keluarga Korban Tolak Pengalihan Pidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/TIGA-TERSANGKA_SHANDO-SAFELAPONTIANAK-POST_Pontianak-Post.jpg" alt="Tiga dari pelajar ditetap sebagai tersangka atas perbuatan (pengeroyokannya terhadap AU, remaja di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). (SHANDO SAFELA PONTIANAK POST/JAWA POS GROUP)" width="100%">
<figcaption>Tiga dari pelajar ditetap sebagai tersangka atas perbuatan (pengeroyokannya terhadap AU, remaja di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). (SHANDO SAFELA PONTIANAK POST/JAWA POS GROUP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polisi terus menuntaskan pemberkasan tiga tersangka pelaku penganiayaan terhadap AU, seorang siswi SMP di Pontianak. Seluruh saksi dan tersangka telah diperiksa. Setelah sembuh dari trauma, AU juga bakal diperiksa sebagai korban. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, target penyidik saat ini adalah menyelesaikan berkas perkara kasus penganiayaan tersebut. "Tinggal korban (yang belum diperiksa)," ujarnya. Beberapa hari belakangan, pemeriksaan tidak bisa dilakukan karena korban mengalami trauma dan belum sehat. Dalam menangani kasus tersebut, polisi telah memeriksa 11 saksi. Kapolresta Pontianak Kota Kombespol Muhammad Anwar Nasir menyatakan, pihaknya sudah meminta keterangan dari saksi PP yang merupakan sepupu AU serta pelaku yang merupakan teman para tersangka yang saat itu berada di TKP. Terkait adanya perbedaan keterangan dari kedua pihak, penyidik akan melakukan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/11/04/2019/penanganan-kasus-au-prinsip-zero-tolerance-harus-ditegakkan/">konfrontasi berdasar BAP</a>. Anwar mengakui, memang ada perbedaan keterangan antara korban dan pelaku. Salah satunya soal kekerasan yang dilakukan pada organ vital. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Audrey-Pontianak.jpg" alt="AU, korban kekerasan dari teman-temannya. (Shando Safela/Pontianak Post)" width="100%">
<figcaption>AU, korban kekerasan dari teman-temannya. (Shando Safela/Pontianak Post)</figcaption>
</figure> AU, korban kekerasan dari teman-temannya. (Shando Safela/Pontianak Post) Dia menyatakan, berdasar keterangan korban, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/11/04/2019/pelaku-penganiayaan-au-saya-menyesal/">daerah kemaluannya</a> ditekan dari luar celana. Sementara itu, menurut keterangan pelaku, mereka tidak melakukan hal tersebut. Anwar menegaskan, sesuai dengan amanat UU Peradilan Anak dengan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun penjara, akan dilakukan diversi dengan mengundang kedua pihak. Pihaknya juga segera menyelesaikan administrasi penyidikan kemarin. Sementara itu, keluarga korban meminta dilakukan visum ulang terhadap AU. Sebab, berdasar pernyataan polisi, tidak ditemukan permukaan yang robek maupun memar pada bagian organ kelamin korban. "Itu kan Kapolres yang berbicara. Kami nanti minta (hasil) visum itu secara prosedur. Kami akan minta per surat," ungkap Daniel Tangkau, pengacara korban, kepada awak media kemarin. Daniel mengungkapkan, pihak keluarga bingung karena <a href="https://www.jawapos.com/opini/11/04/2019/menurunnya-penalaran-moral-anak/">korban mengatakan dirinya dipukul</a>, dibenturkan kepalanya, dan segala macam. "Nah, itu kan harus dibuktikan," ujarnya. Di sisi lain, pemerintah mempunyai tugas lain. Yakni, menangani para pelaku tersebut dari depresi akibat perundungan di media sosial. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Pribudiarta Nur Sitepu menyatakan, timnya sudah mengunjungi korban dan tersangka di Pontianak. Dia menyampaikan, tekanan sosial yang diterima ketiga pelaku membuahkan hal buruk. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/TIGA-TERSANGKA_SHANDO-SAFELAPONTIANAK-POST_Pontianak-Post-1-750x1125.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Tiga dari pelajar ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatan pengeroyokannya terhadap AU, remaja di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). (SHANDO SAFELA PONTIANAK POST/JAWA POS GROUP) "Dari tiga anak, salah satu anak sudah harus ditangani khusus karena sudah putus asa. Dua anak lainnya sedang dalam penanganan," katanya. Dia menambahkan, anak-anak tersebut mengalami depresi. Hal itu, kata Pribudiarta, sudah menjadi hukuman sosial. Deputi Bidang Perlindungan Anak Kemen PPPA Nahar menambahkan, ketiga pelaku tidak hanya mendapat hukuman lewat perundungan di media sosial. Ketika mereka pulang ke rumah, tetangga sekitar rumah tinggal mereka juga melakukan perundungan. "Kalau itu akan menambah beban bagi anak-anak, alternatifnya mencarikan tempat yang lebih aman," tuturnya saat dihubungi Jawa Pos. Tim dari Kemen PPPA juga sedang mendalami kondisi psikologis korban. Jika memang diperlukan penanganan, dia mendorong mereka dipindahkan ke rumah aman selama proses peradilan. "Korban aman karena masih di rumah sakit dan ada pengaturan jam besuk," katanya. Nahar menyatakan, rumah sakit dan himpunan psikolog Indonesia juga telah melakukan pendampingan kepada pelaku dan korban. Dengan begitu, kondisi psikis mereka semakin baik. Di sisi lain, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy terbang ke Pontianak kemarin. Menteri asal Madiun itu menengok langsung kondisi AU di rumah sakit. Dia mengimbau para guru untuk membina dan mendidik siswa dengan benar. Tidak hanya mengajarkan pelajaran, tapi juga menanamkan karakter dan budi pekerti luhur. "Membutuhkan peran orang-orang di sekitar korban maupun pelaku untuk mengubah trauma ini sebagai pengalaman positif," ujar Muhadjir.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Audrey-Pontianak.jpg" alt="AU, korban kekerasan dari teman-temannya. (Shando Safela/Pontianak Post)" width="100%">
<figcaption>AU, korban kekerasan dari teman-temannya. (Shando Safela/Pontianak Post)</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/TIGA-TERSANGKA_SHANDO-SAFELAPONTIANAK-POST_Pontianak-Post-1-750x1125.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Setelah Jadi Tersangka, Pelaku Penganiayaan AU Depresi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/TIGA-TERSANGKA_SHANDO-SAFELAPONTIANAK-POST_Pontianak-Post.jpg" alt="Tiga dari pelajar ditetap sebagai tersangka atas perbuatan (pengeroyokannya terhadap AU, remaja di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). (SHANDO SAFELA PONTIANAK POST/JAWA POS GROUP)" width="100%">
<figcaption>Tiga dari pelajar ditetap sebagai tersangka atas perbuatan (pengeroyokannya terhadap AU, remaja di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). (SHANDO SAFELA PONTIANAK POST/JAWA POS GROUP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kasus AU, pelajar SMP di Pontianak yang dianiaya oleh belasan siswi SMA, membuat semua orang terluka. Respons warganet yang dominan marah kepada pelaku dan menginginkan mereka dihukum seperti yang dialami Audrey terlihat di jagat maya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yambise meminta agar kasus tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan undang-undang. Kemarin (10/4) tim dari Kementerian PPPA berangkat ke Pontianak untuk menindaklanjuti upaya yang sudah dilakukan Dinas PPPA Kota Pontianak dan KPPAD. Selain itu juga membesuk korban dan akan berkunjung ke sekolah para pelaku. Untuk menindaklanjuti kasus ini, Kementerian PPPA rencananya akan melakukan rapat koordinasi untuk penanganan lintas sektor pada Sabtu ini (13/4). Langkah tersebut diharapkan dapat menemukan solusi untuk anak dan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Yohana menekankan bahwa semua pihak tidak boleh gegabah dalam menangani kasus ini. Semua pihak harus benar-benar memahami penyebab anak pelaku melakukan tindak penganiayaan. Hal ini dilakukan agar anak pelaku bisa mendapatkan penanganan yang tepat mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. ”Boleh jadi kasus ini terjadi karena luputnya pengawasan orang dewasa. Ada yang keliru pada sikap anak-anak kita, berarti juga ada yang keliru pada kita sebagai orang dewasa yang merupakan contoh bagi anak-anak,” ujar Yohana kemarin. Dia menilai tindakan para pelaku tidak pernah bisa dibenarkan. Prinsip zero tolerance bagi seluruh pelaku kekerasan pada anak harus ditegakkan. ”Saya berharap kasus ini tetap dikawal sampai selesai dan menemukan jalan terbaik bagi semua pihak,” ujarnya. Korban dan pelaku yang masih berusia anak-anak menurutnya harus didampingi oleh ahli. Korban didampingi proses trauma healing-nya, sedangkan pelaku didampingi untuk pemulihan pola pikir atas tindakan yang telah dilakukan. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo percaya pihak kepolisian akan mengusut tuntas <a href="https://www.jawapos.com/opini/11/04/2019/menurunnya-penalaran-moral-anak/">dugaan pengeroyokan</a> itu. Hari ini, LPSK akan menurunkan tim ke Pontianak untuk melihat kondisi korban. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/JENGUK-AUDREY_SHANDO-SAFELAPONTIANAK-POST_Pontianak-Post-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> AU ketika dibesuk Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Didi Haryono (SHANDO SAFELA/ PONTIANAK POST/Jawa Pos Group) ”Ini upaya jemput bola meski keluarga korban tidak meminta. Dikhawatirkan ada ancaman dari pelaku maupun keluarganya,” ujarnya kemarin saat dihubungi Jawa Pos. Hasto juga menjelaskan bahwa kedatangan LPSK bermaksud melakukan perlindungan maupun bantuan yang disediakan oleh negara. Misalnya saja bantuan medis dan rehabilitasi psikologis bagi korban tindak pidana. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut dan melihat posisi kasusnya. “Kita akan koordinasi dengan penyidik untuk mengetahui posisi kasusnya. Jika dugaan tindak pidana benar terjadi, kita berharap pihak kepolisian dapat memprosesnya dan LPSK siap membantu korban,” ujarnya. Dia juga akan mengupayakan tindakan diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana untuk pelaku. Namun tindakan ini harus disetujui oleh pihak keluarga. Koordinator Nasional Asosiasi LBH APIK Indonesia Nursyahbani Katjasungkana mengungkapkan bahwa ada kemungkinan diversi jika <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/11/04/2019/pelaku-penganiayaan-au-saya-menyesal/">pelaku tindakan kriminal</a> adalah anak. Pelaku tetap menjalani hukumannya. Namun berbeda dengan orang dewasa. ”Masalah lainnya adalah tidak semua wilayah di Indonesia memiliki penjara untuk anak. Saya tidak tahu apakah di Pontianak ada penjara khusus anak. Ini akan menjadi masalah lagi jika ternyata Pontianak tidak memilikinya,” ujarnya kemarin. Nusyahbani menyatakan keheranannya, kenapa kasus ini bisa terjadi. Apakah saat itu tidak ada orang lain yang melarang terjadinya kekerasan jika kekerasan itu dilakukan di tempat terbuka, seperti taman. ”Lalu 12 orang yang disebut sebagai pelaku itu apakah semuanya berniat yang sama. Kenapa tidak ada yang mencegah? Hal itu justru menunjukkan bahwa budaya zero tolerance terhadap kekerasan tidak tertanam pada anak-anak itu,” ucapnya. Di sisi lain, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto mengingatkan agar proses hukum dihormati oleh seluruh masyarakat. Tujuannya agar tidak menimbulkan informasi yang simpang siur sehingga berpotensi merugikan anak. Selain itu adanya opini yang berkembang rentan menjadi secondary victim. ”Semua pihak agar tidak menyebarkan identitas korban dan pelaku, agar yang bersangkutan tidak mendapatkan stigma negatif dan berdampak kompleks,” kata Susanto. Penyebaran identitas korban dan pelaku menurutnya merupakan pelanggaran hukum sesuai dengan UU 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 19.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/JENGUK-AUDREY_SHANDO-SAFELAPONTIANAK-POST_Pontianak-Post-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Penanganan Kasus AU, Prinsip Zero Tolerance harus Ditegakkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/TIGA-TERSANGKA_SHANDO-SAFELAPONTIANAK-POST_Pontianak-Post.jpg" alt="Tiga dari pelajar ditetap sebagai tersangka atas perbuatan (pengeroyokannya terhadap AU, remaja di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). (SHANDO SAFELA PONTIANAK POST/JAWA POS GROUP)" width="100%">
<figcaption>Tiga dari pelajar ditetap sebagai tersangka atas perbuatan (pengeroyokannya terhadap AU, remaja di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). (SHANDO SAFELA PONTIANAK POST/JAWA POS GROUP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com  - Aksi pengeroyokan yang terbilang sadis terjadi di Pontianak. Menyesakkan dada. Apalagi ketika melihat pelakunya adalah 12 siswi SMA. Korbannya seorang siswi SMP.  Pertanyaannya, mengapa mereka sampai hati melakukan penganiayaan itu? Di mana nalar mereka?  Dalam bidang psikologi, sebuah perilaku pasti ada penjelasannya. Mengapa perilaku sadis dapat terjadi. Dalam perkembangan moral yang dikemukakan Kohlberg, sebuah perilaku dapat dijelaskan alasannya. Alasan moral (moral reasoning)-lah yang dapat menjelaskan dasar latar belakang perilaku itu dilakukan dan ini merupakan hal utama jika dibandingkan dengan perilaku yang ditunjukkan (overt behavior).  Mengapa ungkapan di medsos membuat mereka sakit hati sehingga melakukan perbuatan sadis? Hal itu disebabkan mulai menipisnya fungsi penalaran anak.  Pada zaman medsos yang merajalela sekarang ini, perlu ada perubahan sikap penggunanya. Reaksi cepat terhadap posting-an akan menipiskan kepekaan terhadap apa yang disampaikan.  Bandingkan dengan ketika seseorang berkomunikasi langsung, mata seseorang akan terstimulasi elemen-elemen nonverbal dari orang yang diajak berbicara. Di sana akan terlihat ekspresi wajah, baju, gerakan tangan, dan bahkan situasi di sekelilingnya. Itulah yang membuat respons menjadi tidak serta-merta karena ada perpecahan dalam konsentrasi dalam bereaksi.  Ketika orang tersakiti secara langsung saat sedang berhadapan dengan yang menyakiti, situasi hadirnya orang lain atau reaksi wajah yang menyakiti akan menjadi pertimbangan seseorang untuk merespons.  Berbeda dengan medsos, pengguna jarang membayangkan wajah orang yang membaca atau jarang membayangkan reaksi kelompok pembaca. Di sinilah akhirnya anak tidak terbiasa untuk menalar, tetapi langsung bereaksi secara cepat terhadap tulisan.  Berangkat dari kasus AU, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan. Pada korban, dengan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/11/04/2019/pelaku-penganiayaan-au-saya-menyesal/">trauma yang dialami secara psikis</a>, perlu ada pendampingan oleh psikolog dan keluarga dekat. Reaksi emosional dari orang dekatnya justru tidak berdampak baik bagi korban karena akan membuka luka. Pengalihan dengan memberikan aktivitas lain seperti menulis, menggambar, berkatarsis, atau mengungkapkan apa yang dirasakan kepada ibu atau keluarga dekat akan memberikan rasa nyaman dan menjadikan emosinya bisa release.  Pada pelaku, jangan sampai mereka dibebaskan karena tidak ada alasan manusiawi untuk perbuatan yang telah dilakukan. Perlu diberikan efek jera yang mendidik, khususnya yang bisa merangsang berkembangnya nalar mereka. Hukuman kerja sosial seperti mengasuh para lansia, bekerja di liponsos, atau bekerja di rumah yatim piatu bisa diberikan agar ada efek jera sekaligus memberikan pelajaran untuk berkembangnya nalar mereka.  Pada orang tua pelaku, jadikan itu sebuah refleksi bahwa penalaran moral anak mereka mengalami masalah. Sebaiknya komunikasi semakin intens dilakukan agar anak mengenal dan berlatih tentang dialog atau komunikasi dua arah. Kesalahan anak adalah cerminan interaksi yang terjadi selama ini.  Peluk anak. Namun, jangan membela dan menghalangi anak ketika harus menjalani efek jera yang diakukan penegak hukum. Biarkan anak tahu bahwa perbuatannya tidak dapat ditoleransi. Bahwa perbuatannya kelewat batas.  Bukankah anak akan berhati-hati menggunakan pisau ketika mereka pernah merasakan kena pisau? Jadi, biarkan anak menjalani akibat kelakuan mereka. Pelajaran itu akan sangat berharga bagi perkembangan diri mereka.  Bagi masyarakat umum, biarkan hukum yang menindaklanjuti. Boleh dikawal, tetapi jangan emosional. Reaksi emosional yang berkepanjangan akan membuka luka korban terlalu lama. Hal itu akan lebih menyakitkan serta tidak memudahkan korban untuk bangkit lagi.  Apa yang sebaiknya dilakukan orang tua zaman sekarang untuk meningkatkan penalaran moral anak? (1) Biasakan mengasah penalaran moral anak dengan menanyakan "mengapa perilaku itu dilakukan" ketika anak melakukan sesuatu. Kebiasaan tersebut akan membuat anak lebih memahami mengapa sebuah perilaku dilakukan dan mengapa sebuah perilaku tidak boleh dilakukan.  (2) Wajib melakukan komunikasi dua arah dengan memulai mengaktifkan kata tanya dalam dialog. Mengajak dialog membuat nalar anak bekerja. (3) Melatih anak melakukan kegiatan yang menggugah empati. Misalnya, membagikan makanan di jalan kepada orang yang tidak mampu atau pergi ke panti asuhan saat ulang tahun.  Diharapkan, ketika orang tua memberikan stimulasi bagi berkembangnya penalaran moral anak, anak akan bisa lebih memahami orang lain. Dengan gerakan yang demikian, diharapkan anak mampu berpikir dua kali ketika akan melakukan perilaku yang membuat orang lain tersakiti. (*)

Menurunnya Penalaran Moral Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/JENGUK-AUDREY_SHANDO-SAFELAPONTIANAK-POST_Pontianak-Post.jpg" alt="AU ketika dibesuk Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Didi Haryono. (SHANDO SAFELA/ PONTIANAK POST/Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>AU ketika dibesuk Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Didi Haryono. (SHANDO SAFELA/ PONTIANAK POST/Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Permintaan maaf itu meluncur dari mulut pelajar SMA yang terlibat penganiayaan terhadap AU, seorang siswi SMP, di Mapolresta Pontianak kemarin sore (10/4). Pandangannya terus tertuju ke bawah. Di balik masker yang menutupi wajah, dia menjelaskan perkara yang tengah dihadapi.  "Saya meminta maaf atas perlakuan saya terhadap AU. Saya menyesal," ucapnya. Permintaan serupa diungkapkan enam pelajar lain yang juga dihadirkan di Mapolresta Pontianak. Mereka mengaku bersalah. Mengakui telah terjadi penganiayaan meski tidak membenarkan semua informasi yang telah beredar luas.  Status kasus tersebut kini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Polresta Pontianak sudah menetapkan tiga tersangka, yakni FZ alias LL, 17; TR alias AR, 17; dan NB alias EC, 17.  Kapolresta Pontianak Kota Kombespol Muhammad Anwar Nasir menjelaskan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka berdasar hasil penyelidikan. Juga adanya pengakuan tersangka. Bentuk penganiayaan yang dilakukan tersangka ialah menjambak rambut, mendorong sampai terjatuh, memiting, memukul, dan melempar sandal.  "Mereka mengaku telah melakukan penganiayaan, tetapi tidak secara bersama-sama atau mengeroyok," kata Anwar.  Ketiga tersangka dijerat pasal 80 ayat 1 UU Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 3 tahun 6 bulan. "Kategori penganiayaan ringan berdasar hasil visum yang dikeluarkan hari ini (kemarin, Red) oleh rumah sakit," ucapnya.  Anwar menegaskan, hasil visum yang diterima menunjukkan bahwa tidak ada permukaan yang sobek maupun memar pada bagian organ kelamin korban. "Kemudian, dari pengakuan korban juga tidak ada pemukulan di bagian kelamin. Lima saksi yang diperiksa juga (mengatakan, Red) tidak ada perlakuan penganiayaan terhadap kelamin korban," ungkapnya.  Mantan Kapolres Sidoarjo itu menyatakan, pihaknya sudah melakukan olah TKP. Selanjutnya, juga dilakukan rekonstruksi. "Agar ada persesuaian," imbuhnya.  Mengenai motif penganiayaan, Anwar mengungkapkan, ada rasa dendam dan kesal tersangka terhadap korban. Menurut keterangan tersangka, korban kerap menyindir soal pacar.  Sesuai dengan sistem peradilan anak, proses diversi akan diterapkan pada anak yang melakukan tindak pidana yang hukumannya di bawah 7 tahun. Anwar juga memastikan bahwa dalam pemeriksaan ada pendampingan dari orang tua, bapas, serta Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD).  Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Didi Haryono menegaskan, upaya penegakan hukum dilakukan untuk memberikan efek jera. Namun, itu tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku maupun aspek psikologis dari korban dan pelaku.  "Pelaku masih di bawah umur. Tentu nanti proses penegakan hukum akan terus didampingi KPPAD Kalbar," katanya setelah menjenguk korban di rumah sakit kemarin. "Kami akan dalami, mengapa mereka bisa melakukan perbuatan seperti ini kepada teman," lanjutnya.  Pihaknya mengajak untuk mengawal penanganan kasus tersebut. Selain untuk memberikan efek jera, tujuannya adalah ada edukasi kepada anak-anak sehingga kasus serupa tidak terulang.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/TIGA-TERSANGKA_SHANDO-SAFELAPONTIANAK-POST_Pontianak-Post-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Tiga dari pelajar ditetap sebagai tersangka atas perbuatan pengeroyokannya terhadap AU, remaja di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). (SHANDO SAFELA PONTIANAK POST/JAWA POS GROUP)  Versi Pelaku  <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/10/04/2019/terima-hasil-visum-polisi-tak-temukan-luka-di-alat-vital-au/">Kasus penganiayaan terhadap AU</a> menjadi viral di media sosial. Namun, Kapolresta Pontianak Kota Kombespol Muhammad Anwar Nasir menyatakan, tidak semua yang beredar luas benar. Salah satunya informasi tentang jumlah penganiaya 12 orang. "Yang ada tidak 12, hanya 3," katanya.  Satu di antara tujuh pelajar yang dihadirkan di mapolresta kemarin juga mengaku telah menjadi korban atas tuduhan yang keliru. "Saya dituduh sebagai pelaku. Padahal, saya tidak di lokasi," ungkapnya.  Mereka juga mengaku mendapat intimidasi setelah kasus tersebut viral. Di media sosial, mereka memperoleh banyak komentar dari netizen. Bahkan, dengan kata-kata yang tidak pantas. "Kami juga menjadi korban," kata salah seorang pelajar.  Meski begitu, tersangka mengakui perbuatannya terhadap AU. Tersangka menyebut dua lokasi penganiayaan. Di lokasi pertama, korban dianiaya satu tersangka. Lalu, di lokasi kedua, penganiaya melibatkan dua orang. Tiga orang itulah yang kini ditetapkan sebagai tersangka.  Menurut keterangan salah seorang tersangka, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/10/04/2019/tiga-pelaku-pengeroyok-au-bisa-ditetapkan-sebagai-tersangka/">penganiayaan itu bermotif sakit hati</a>. Dia menyebutkan bahwa korban kerap mengungkit-ungkit persoalan piutang yang pernah dilakukan almarhumah ibu tersangka. "Dia suka bilang bahwa mama saya suka pinjam uang," katanya.  Dia mengakui bahwa AU adalah temannya. "Kalau AU tidak membuat omongan seperti ini, saya juga tidak akan melakukan hal ini. Saya kesal sampai saya tidak bisa mengontrol emosi," ucapnya.  Sebelum memberikan keterangan di mapolresta, keluarga dan para pelaku penganiayaan mendatangi kantor KPPAD Kalbar untuk meminta perlindungan.  Ketua KPPAD Kalbar Eka Nurhayati mengungkapkan, para pelaku mengalami trauma berat akibat ancaman. "Kami didatangi pihak keluarga pelaku sejak tadi pagi (kemarin, Red). Mereka datang karena ingin mengungkapkan si pelaku ini sekarang sedang dalam tekanan luar biasa," ujarnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/TIGA-TERSANGKA_SHANDO-SAFELAPONTIANAK-POST_Pontianak-Post-1-750x1125.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Tiga dari pelajar ditetap sebagai tersangka atas perbuatan pengeroyokannya terhadap AU, remaja di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). (SHANDO SAFELA PONTIANAK POST/JAWA POS GROUP)  Atensi Presiden  Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut memberikan perhatian pada kasus penganiayaan AU. Dia telah memerintah Kapolri Jenderal Tito Karnavian memproses kasus tersebut. "<a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/10/04/2019/viral-video-boomerang-pelaku-penganiaya-au-ini-kata-polisi/">Saya sudah perintah Kapolri</a> untuk tegas menangani ini sesuai dengan prosedur hukum. Tegas," ujarnya di Istora Senayan, Jakarta, kemarin.  Jokowi mengingatkan, kasus itu harus menjadi pelajaran bagi masyarakat. Sebab, saat ini pola interaksi sosial di masyarakat sudah berubah menyusul adanya media sosial dan perkembangan teknologi lainnya. "Ini ada masa transisi yang kita harus hati-hati," tuturnya.  Mantan gubernur DKI Jakarta tersebut berharap guru dan orang tua bisa merespons perubahan itu. Salah satunya dengan meningkatkan upaya pengawasan terhadap anak-anak. "Jangan sampai terjebak pada pola interaksi sosial yang sudah berubah, tetapi kita belum siap," tandasnya.  Sementara itu, kemarin tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) berangkat ke Pontianak untuk menindaklanjuti upaya yang dilakukan Dinas PPPA Kota Pontianak dan KPPAD. Juga untuk membesuk korban dan berkunjung ke sekolah para pelaku. Rencananya, Sabtu (13/4) Kementerian PPPA melakukan rapat koordinasi untuk penanganan lintas sektor.  <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/10/04/2019/menteri-yohana-sebut-kasus-au-terjadi-karena-kekeliruan-orang-tua-dalam-mendidik-anak/">Menteri PPPA Yohana Yembise</a> mengingatkan bahwa penanganan kasus itu tetap mengacu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  "Saya berharap kasus ini tetap dikawal sampai selesai dan menemukan jalan terbaik bagi semua pihak," ujarnya.  Korban dan pelaku yang masih berusia anak, kata Yohana, harus didampingi ahli. Korban didampingi untuk proses trauma healing-nya. Sedangkan pelaku didampingi untuk pemulihan pola pikir atas tindakan yang telah dilakukan.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/TIGA-TERSANGKA_SHANDO-SAFELAPONTIANAK-POST_Pontianak-Post-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/TIGA-TERSANGKA_SHANDO-SAFELAPONTIANAK-POST_Pontianak-Post-1-750x1125.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#polresta pontianak

Berita Terkini