<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1654243937394_copy_800x600_1-1.jpg" alt="Kapolresta Jayapura Kota AKBP Victor Mackbon. Evarukdijati/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolresta Jayapura Kota AKBP Victor Mackbon. Evarukdijati/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polresta Jayapura Kota menyatakan, Puslabfor Bareskrim Polri saat ini masih memeriksa barang bukti organ tubuh korban dan minuman keras oplosan. Itu dilakukan guna mengungkap penyebab kematian enam orang di Jayapura.  ”Penyidik sudah membawa beberapa barang bukti terkait dengan meninggalnya enam orang usai menenggak minuman keras oplosan, termasuk beberapa organ tubuh korban, untuk diperiksa di Puslabfor Bareskrim,” kata Kapolresta Jayapura Kota AKBP Victor Mackbon seperti dilansir dari Antara di Jayapura, Sabtu (4/6).  Dia menjelaskan pengiriman barang bukti ke Puslabfor Polri itu untuk mengetahui kandungan cairan maut yang menyebabkan enam orang meninggal. Saat ini, satu orang yakni M sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka baru.  Enam warga yang bermukim di Jalan Nangka, Tasangkapura, meninggal setelah menenggak minuman oplosan pada 26 Mei.  Setelah ada laporan ke polisi, petugas mulai menyelidiki kasus tersebut. Keenam orang yang meninggal yaitu F dan M, keduanya perempuan. Salain itu B, L, D, dan V. Sedangkan seorang lainnya yakni PR masih dirawat di rumah sakit.  ”Para korban merupakan penduduk Sorong yang diajak HS melalui L, yang juga meninggal akibat minuman keras oplosan, untuk bekerja di tempat usahanya yang akan beroperasi di Jayapura,” terang Victor Mackbon .  Para pekerja itu tinggal bersama di tempat kos yang disewa HS di kawasan Tasangkapura. Mereka meninggal setelah menenggak cairan oplosan racikan M yang dibeli seharga Rp 50 ribu per botol.  ”Enam jenazah korban minuman keras oplosan sudah dikirim ke Sorong untuk dimakamkan,” ucap AKBP Victor Mackbon.

Kapolresta Jayapura Sebut Puslabfor Cek Oplosan Penyebab 6 Orang Tewas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG-20220510-WA0105_copy_800x600_1.jpg" alt="Jubir PRP Jefri Wenda saat ditangkap polisi di kawasan Perumnas IV Padang Bulan, Jayapura, Selasa (10/5). Antara" width="100%">
<figcaption>Jubir PRP Jefri Wenda saat ditangkap polisi di kawasan Perumnas IV Padang Bulan, Jayapura, Selasa (10/5). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polresta Jayapura Kota menyataan, Juru Bicara Petisi Rakyat Papua (PRP) Jefri Wenda dan enam rekannya sudah dipulangkan. Sebab, hingga saat ini, polisi belum cukup bukti untuk memproses hukum lebih lanjut.  Walaupun demikian, menurut Kepala Polresta Jayapura Kota Kombes Polisi Gustav Urbinas, kasusnya akan tetap diproses polisi dengan melakukan penyelidikan. Sehingga, bila bukti-bukti dirasa cukup akan ditingkatkan ke penyidikan.  ”Awalnya empat orang yang dipulangkan Rabu (11/5) sekitar pukul 03.00 WIT. Yakni NI, MM, AD, dan IK, menyusul sorenya tiga orang termasuk Jubir PRP Jefri Wenda,” kata Kombes Urbinas seperti dilansir dari Antara di Jayapura, Kamis (12/4).  Ketujuh orang yang diamankan dari kawasan Perumnas IV Padang Bulan, Selasa (10/5) terkait unggahan (posting) ajakan maupun hasutan untuk melakukan aksi demo 10 Mei.  ”Kasus ini tetap dilakukan penyelidikan dan bila ditemukan bukti yang lebih kuat kasus tersebut akan dilanjutkan ke penyidikan agar mereka dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,” terang Gustav Urbinas.  Aksi demo penolakan daerah otonomi baru (DOB) yang dijadwalkan dilaksanakan Selasa (10/5) digagalkan aparat keamanan. Sebab, mereka tidak mengantongi izin dari Polresta Jayapura Kota.  Sebanyak 1.181 personel TNI dan Polri disiagakan untuk membubarkan kelompok pendemo yang tersebar di sejumlah titik di Distrik Abepura dan Distrik Heram, Kota Jayapura.

Polisi Bebaskan Jubir PRP dan Enam Rekannya karena Kurang Bukti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/1652181619626_copy_800x600.jpg" alt="Kapolresta Jayapura Kota Kombes Gustav Urbinas didampingi Waka Polresta AKBP Suprapto dan Kasatreskrim AKP Hendri Bawiling. Evarukdijati/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolresta Jayapura Kota Kombes Gustav Urbinas didampingi Waka Polresta AKBP Suprapto dan Kasatreskrim AKP Hendri Bawiling. Evarukdijati/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polresta Jayapura Kota menyatakan, di antara tujuh orang yang ditangkap bersama Jubir Petisi Rakyat Papua (PRP) Jefri Wenda, ada anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB).  ”Memang ada di antara yang ditangkap anggota KNPB Ones Suhuniap yang memiliki jabatan di organisasi tersebut. Sedangkan beberapa orang di antaranya hanya anggota,” kata Kapolresta Jayapura Kota Kombes Gustav Urbinas seperti dilansir dari Antara di Jayapura, Selasa (10/5) malam.  Dia menjelaskan, awalnya yang menjadi target adalah Jubir PRP Jefri Wenda. Sebab, dia menyatakan diri sebagai penanggung jawab aksi demo penolakan daerah otonomi baru (DOB).  Jefri Wenda dalam selebaran dan media sosial berupaya menghasut dan mengajak masyarakat untuk ikut berdemo. Namun, saat demo berlangsung Jefri tidak terlihat di beberapa titik yang menjadi tempat berkumpulnya pendemo.  Kombes Urbinas mengatakan, saat hendak ditangkap Jefri dan rekan-rekannya ada di sebuah rumah.  ”Anggota langsung mengamankan mereka semua. Saat ini tujuh orang yang ditangkap dari salah satu rumah di Perumnas IV sedang diperiksa penyidik di Reskrim Polresta Jayapura Kota,” ujar Gustav Urbinas.  ”Penyidik punya waktu 1x24 jam untuk memeriksa mereka guna memastikan keterlibatan dalam aksi tersebut,” jelas Urbinas yang didampingi Wakapolresta Jayapura Kota AKBP Suprapto dan Kasatreskrim Polresta Jayapura Kota AKP Hendri Bawiling.  Gustav Urbinas menambahkan, penyidik masih mendalami sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 45 A ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2019 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik.  Menurut Gustav Urbinas, tidak diizinkannya aksi demo karena surat permohonan tidak menjelaskan secara rinci sesuai ketentuan yang berlaku termasuk tidak adanya penanggung jawab.  ”Karena itu aparat keamanan TNI-Polri membubarkan mereka di beberapa titik tempat berkumpulnya pendemo,” ucap Urbinas.  Ketika ditanya tentang korban jiwa di kalangan pendemo, Kombes Urbinas memastikan, anggota tidak ada yang mengeluarkan tembakan. Saat menangani pendemo, anggota hanya mengeluarkan tembakan gas air mata dan semprotan dari water cannon.  ”Yang pegang senjata api laras panjang hanya beberapa personel sedangkan anggota Dalmas tidak dibekali senjata dan anggota Brimob membawa perlengkapan PHH sehingga dipastikan tidak ada yang mengalami luka tembak,” tegas Kombes Urbinas.  Dia, menambahkan, ada dua anggota yang terluka saat berupaya membubarkan pendemo yakni satu perwira mengalami patah tangan dan polwan yang digigit pendemo. ”Situasi kamtibmas di Kota Jayapura sudah kondusif dan aktivitas masyarakat normal,” jelas Kombes Urbinas.  Tujuh orang yang ditangkap, yakni Jefri Wenda, Omikzon Balingga, Ones Suhuniap, Iman Kogoya, Abi Douw, Maxi Mangga, dan Neli Itlay. KNPB merupakan salah satu organisasi yang berjuang memisahkan Papua dari NKRI.

Polresta Jayapura Kota Sebut Ada Anggota KNPB yang Ditangkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/20220510_102703.jpg" alt="Anggota Brimob Polda Papua membubarkan demonstrasi di Jalan Biak, Lingkaran Abepura, Kota Jayapura. Ardiles Leloltery/Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Brimob Polda Papua membubarkan demonstrasi di Jalan Biak, Lingkaran Abepura, Kota Jayapura. Ardiles Leloltery/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim gabungan dari Polda Papua, Satgas Damai Cartenz dan Polresta Jayapura Kota, Selasa (10/5) menangkap Juru Bicara Petisi Rakyat Papua (PRP) Jefri Wenda di kawasan Perumnas 4 Jayapura. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 12.28 WIT dan langsung dibawa ke Polresta Jayapura Kota untuk diperiksa lebih lanjut.  Kaops Damai Cartenz Kombes Muhammad Firman mengakui adanya penangkapan terhadap Jefri Wenda. Selain Jefri Wenda ada beberapa orang rekannya turut diamankan.  ”Saat ini mereka semua sedang diperiksa di Mapolresta Jayapura Kota,” ungkap Kombes Muhammad Firman seperti dilansir dari Antara di Jayapura, Selasa (10/5).  Tercatat sebanyak 1.841 personel TNI dan Polri dikerahkan untuk membubarkan unjuk rasa tolak daerah otonomi baru (DOB) dan otsus jilid III di Kota dan Kabupaten Jayapura. Dari 1.841 personel TNI dan Polri yang dikerahkan itu, 1.181 disiagakan di Kota Jayapura sedangkan sisanya di Kabupaten Jayapura.  Aparat keamanan membubarkan para pendemo di beberapa titik di Distrik Heram dan Distrik Abepura, Jayapura. Anggota TNI dan Polri membubarkan sebagian para pendemo penolakan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Kota Jayapura, di Jalan Biak, Lingkaran Abepura, Kota Jayapura.  Para pengunjuk rasa mulai berkumpul sekitar pukul 10.00 WIT. Para demonstran itu dihadang personel Brimob Polda Papua dengan menggunakan mobil water cannon.  Namun beberapa saat kemudian, para demonstran berhasil dibubarkan menggunakan gas air mata.  Aktivitas masyarakat di Jalan Biak mulai normal kembali setelah pembubaran massa. Sebelumnya aktivitas masyarakat di wilayah tersebut sempat terhenti.  Salah satu warga di Jalan Biak Maria mendukung program pemerintah tersebut. ”Saya NKRI harga mati, kami tetap mendukung DOB,” ucap Maria.

Tim Gabungan Tangkap Jubir PRP Jefri Wenda di Jayapura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/bendera.jpeg" alt="Sejumlah massa berpakaian putih membawa puluhan bendera merah putih jelang putusan Mahkamah Konstitusi. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah massa berpakaian putih membawa puluhan bendera merah putih jelang putusan Mahkamah Konstitusi. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Warga berinisial FP dari Kabupaten Jayapura, Papua, yang memposting potongan video secara live streaming video di facebook yang mengajak untuk membakar bendera merah putih diproses hukum. Berkas perkara kasus tersebut telah dilimpahkan tahap satu ke Kejaksaan Negeri Jayapura pada Senin (29/3).  Kasus itu diungkap Satuan Reskrim Polresta Jayapura Kota yang melalukan patroli siber. Petugas menemukan video tersebut kemudian dilaporkan kepada Satgas Siber Ops Nemangkawi untuk dilakukan penyelidikan.  Kasatgas Humas Nemangkawi Kombespol .M Iqbal Alqudusy seperti dilansir dari Antara menyayangkan kejadian pelanggaran hukum dilakukan oleh pemuda yang masih produktif. Seharusnya pelaku berkarya positif bagi negeri dan tanah air.  ”Kepada pemuda pemudi Papua agar menggunakan media sosial dengan bijak. Negara Indonesia adalah negara hukum, segala bentuk pelanggaran yang dilakukan baik secara offline maupun online akan berhadapan dengan hukum,” ujar Iqbal.  Iqbal mengakui, kebebasan berpendapat ada bagi mereka yang bertanggung jawab.  ”Saring sebelum sharing, ini penting menjadi perhatian warga semua,” kata Iqbal.  Generasi muda Indonesia di Papua, lanjut Iqbal, diingatkan tidak larut dalam tren teknologi demi konten untuk melakukan berbagai aksi menjadi viral. Sebab, hal itu dapat membuat pelakunya terancam penjara karena harus berhadapan dengan hukum.  Untuk kegiatan demi konten potongan video live streaming ajakan akan membakar bendera merah putih yang viral didapati fakta bahwa video viral tersebut dibuat pada 27 Oktober 2020 sekitar pukul 12.39 WIT di seputar Kota Jayapura.  Pelaku siaran langsung tersebut diketahui FP dengan account Facebook atas nama Cobalt melakukan live streaming FB dan memprovokasi mahasiswa Uncen untuk ikut berunjuk rasa, dengan judul live streaming unjuk rasa Otsus Jilid II. Dalam video live streaming dengan durasi 1 jam 09 menit 23 detik, pada durasi menit ke 3.15 sampai dengan 4.10, terdapat adegan seseorang sedang menarik bendera merah putih untuk dibakar. Serta seseorang yang merekam dengan mengeluarkan kata-kata Bakar…bakar…bakar…bakar….. di jalan saja.  Video pembakaran bendera merah putih melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Bab VII pasal 66 disebutkan dengan jelas ada sanksi pidana yang menunggu bagi pelaku pembakaran bendera merah putih.  ”Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,” kata Iqbal.  Namun karena menggunakan media Facebook, dikenai UU ITE, karena memenuhi pasal pemunculan kebencian/SARA yaitu pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang hukumannya diatur dalam pasal 45A ayat (2) UU 19/2016.  Atas perbuatannya, FP ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. FP ditangkap bersama rekannya, Gerius Wenda, pada Selasa (23/2) pukul 17.37 WIT di Jalan Baru, Kalkote, Sentani Kabupaten Jayapura, Papua. Berkas perkara tindak pidana ITE yang dilakukan tersangka FP telah dilimpahkan tahap satu ke Kejaksaan Negeri Jayapura, Senin (29/3).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=7jB5ymiMGU0

Pelaku Streaming Video Seruan Bakar Bendera di Facebook Diproses Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IMG-20200928-WA0210-1.jpg" alt="Kepala Polresta Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas. Humas Polresta Jayapura Kota/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Polresta Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas. Humas Polresta Jayapura Kota/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Aparat Kepolisian Resor Kota Jayapura Kota menyatakan, situasi terkini di Jayapura, Papua, kondusif usai demo yang digelar Front Mahasiswa dan Rakyat Papua di gapura Kampus Universitas Cenderawasih Bawah Abepura, Senin (28/9).  Kepala Polresta Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas, seperti dilansir dari Antara di Jayapura mengatakan, demonstrasi itu tidak mengantongi izin sehingga terpaksa dibubarkan.  ”Aparat Polresta Jayapura Kota yang didukung Dalmas Polda Papua, Brimob Polda Papua, dan TNI terpaksa membubarkan massa yang mengatasnamakan Front Mahasiswa dan Rakyat Papua yang menggelar aksi demo penolakan Ostsus Jilid II,” kata Urbinas pada Senin (28/9) petang.  Dia mengungkapkan, pembubaran itu lantaran polisi telah memberikan waktu untuk mereka berorasi dengan batas waktu yang ditentukan. ”Kami memberikan batas mereka orasi sampai pukul 11.00 WIT dan kami terlebih dahulu telah memberikan imbuan, namun imbuan itu tidak diindahkan, sehingga kosekuensinya yakni kami bubarkan paksa,” tutur Gustav R. Urbinas.  Dia menyatakan, pada pembubaran paksa itu sempat terjadi pelawanan dari kelompok massa dengan melempari petugas dengan menggunakan batu. Namun, pada akhirnya situasi dapat dikendalikan.  ”Iya, kami sempat menahan tiga orang koordinator lapangan. Namun, setelah itu kami sudah pulangkan. Satu orang pendemo juga luka lecet namun sudah dirawat lalu dipulangkan,” ujar Gustav R. Urbinas.  Demonstrasi itu tidak mendapat izin apalagi lanjut Gustav R. Urbinas, selama pandemi virus korona melanda, polisi tidak pernah memberikan izin keramaian apalagi aksi yang dapat mengundang banyak orang.  ”Kami sudah berikan balasan terkait penolakan tersebut sesuai undang-undang dan beberapa pertimbangan kamtibmas, karena rentan mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban umum,” ucap Gustav R. Urbinas.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=q6usnjR_m1k&t

Polisi Nyatakan Situasi Jayapura Kondusif Usai Demonstrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/11-Aipda-Arman-1.jpg" alt="Petugas membantu warga Argapura Pantai memasang bendera merah-putih menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI di Kota Jayapura, Papua. Humas Polresta Jayapura Kota/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas membantu warga Argapura Pantai memasang bendera merah-putih menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI di Kota Jayapura, Papua. Humas Polresta Jayapura Kota/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Aparat Polresta Jayapura Kota membagikan ratusan bendera merah-putih kepada warga pegunungan di Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Kegiatan itu untuk menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI ke-75.  Kapolresta Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas seperti dilansir dari Antara di Kota Jayapura mengatakan, pembagian bendera itu dilaksanakan Bhabinkamtibmas bersama Babinsa. Mereka melakukan sambang sekaligus membagikan bendera merah-putih kepada warga pegunungan di Entrop. Setelah memberikan bendera, personel Bhabinkamtibmas dan Babinsa bersama warga pegunungan memasangnya di depan rumah dan lingkungan sekitar untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI.  ”Kami imbau kepada masyarakat agar mengibarkan bendera merah-putih di halaman rumah maupun di lingkungan sekitar sebagai wujud kecintaan terhadap NKRI dan memupuk jiwa nasionalisme,” kata Gustav.  Kapolsek Kawasan Pelabuhan Laut (KPL) Jayapura Iptu Enis Romony menyatakan, telah membagikan ratusan bendera merah-putih kepada warga di kompleks Argapura Pantai, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Pembagian itu merupakan implementasi dari salah satu program prioritas kapolri tentang membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kamtibmas. ”Kami menghadirikan negara di tengah-tengah masyarakat agar mereka merasa aman dengan kehadiran Polri dalam kehidupan sehari-hari. Anggota di lapangan juga mengimbau warga agar memasang bendera di halaman rumah masing-masing sebagai bentuk semangat dalam memperingati hari kemerdekaan di tengah pandemi Covid-19 dan tetap memperhatikan serta mentaati protokol kesehatan,” ujar Enis Romony.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6l3ne-DM0_s  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=MlLlFBcsqBM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=NuSZjiXAg8U

Semarakkan HUT RI, Polisi Jayapura Bagikan Bendera Merah Putih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Kapolres-1.jpg" alt="Kepala Polres Jayawijaya AKBP Muh Safei. Marius F. Yewun/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Polres Jayawijaya AKBP Muh Safei. Marius F. Yewun/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kapolresta Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas mengatakan, 17 penambang ilegal yang diamankan beberapa hari lalu di kawasan Buper Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, masih berstatus saksi.  ”Satuan Reserse Kriminal Polresta Jayapura Kota hingga kini masih terus mendalami penambangan ilegal di kawasan Buper Waena, Kota Jayapura,” kata Gustav R. Urbinas seperti dilansir dari Antara di Jayapura.  Menurut dia, Satreskrim Polresta Jayapura Kota masih lakukan penyelidikan lebih lanjut. ”Perihal 17 orang yang diamankan di lokasi tambang hingga kini masih berstatus sebagai saksi dan telah dipulangkan usai diminta keterangan. Nanti kami lakukan pemeriksaan lanjutan terhadap penanggung jawab dari penambangan itu dan juga kami akan minta keterangan ahli dari dinas terkait seperti Dinas Pertambangan dan Dinas Lingkungan Hidup,” terang Gustav R. Urbinas.  Mengenai dugaan penambang itu sudah beroperasi sejak awal tahun, dia menegaskan, pihaknya terus lakukan pendalaman. ”Saya bersama anggota pernah lakukan upaya untuk memberhentikan aktivitas penambangan ilegal itu pada Apri. Pernah kita lakukan upaya penggerebekan namun terduga para pelaku berhasil melarikan diri. Tapi kali ini kami berhasil tangkap,” ujar Gustav R. Urbinas.  Disinggung adanya informasi yang beredar bahwa kegiatan tersebut mendapatkan dukungan dari oknum aparat, AKBP Gustav mengaku belum bisa memberikan keterangan, mengingat itu ranah dari Bid Propam Polda Papua. ”Saya hanya melakukan penindakan terhadap tindakan yang dilakukan warga,” ucap Gustav R. Urbinas.  Sebelumnya, kapolresta Jayapura mengakui, AKP YF yang menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Kota Jayapura  telah dicopot dari jabatannya. Sebab, tidak menjalankan perintah pimpinan terkait penertiban kasus tambang ilegal di Buper Waena Kota Jayapura.  ”Memang benar  Kasatreskrim sudah saya copot dari jabatannya karena tidak menjalankan perintah terkait kasus tambang ilegal di Buper Waena,” tegas Gustav.  Pada April, menurut kapolres, sudah meminta kasatreskrim dan anggotanya untuk mengusut kasus penambangan ilegal di Buper Waena, karena selain tidak memiliki izin juga berdampak terhadap lingkungan. Namun perintah tersebut tidak diindahkan sampai dia memimpin pengerebekan di lokasi penambangan dan mengamankan 17 pekerja dengan berbagai alat berat. Pengerebekan itu juga melibatkan Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jayapura.  ”Kasusnya sudah dilaporkan ke Kapolda Papua.  Beliau memberi petunjuk untuk diproses sesuai hukum,” ujar Gustav R. Urbinas.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ZvsHXSU0Aao  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=DndD4lf17QY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=-fdIPhNVVzo

Kapolresta Sebut 17 Penambang Ilegal Masih Berstatus Saksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/IMG-20200617-WA0029-1.jpg" alt="Suasana tim URC bersiap melakukan evakuasi pasien. Humas UP2KP/Antara" width="100%">
<figcaption>Suasana tim URC bersiap melakukan evakuasi pasien. Humas UP2KP/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Covid-19 Polresta Jayapura Kota bersama Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) mengevakuasi delapan pasien di tiga lokasi berbeda. Tiga pasien Covid-19 itu dievakuasi pada Selasa (16/6) malam. Sementara lima pasien lainnya telah dievakuasi sehari sebelumnya yakni pada Senin (16/6) malam.  Komandan Tim URC Polresta Jayapura Kota Iptu Zainuddin Ashari menjelaskan, pasien pertama berinisial M, 70, di Jalan Alpokat III, Koya Barat, Distrik Muara Tami. Perempuan 70 tahun itu sudah dinyatakan positif setelah menjalani pemeriksaan swab. ”Karena ada laporan pasien tidak mau datang, kami ditelepon Ibu Rahma Sibi dari Dinas Kesehatan Kota turun ke kediaman yang bersangkutan dan kami bawa untuk menjalani perawatan medis di Hotel Sahid Entrop,” kata Ashari seperti dilansir dari Antara pada Rabu (17/6).  Sesudah itu, tim URC juga mengevakuasi salah seorang tahanan dari Mapolres Jayapura Kota ke Rumah Sakit Bhayangkara, pada Selasa (16/6) sore. Tahanan berinisial AM, 36, tiba-tiba mengalami panas dan demam tinggi sehingga butuh perawatan segera.  ”Kini masih diobservasi di UGD RS Bhayangkara. Diagnosanya, GEA kronis, panas tinggi, lemas, dan muntah-muntah. Dia adalah salah satu dari 23 tahanan yang menjalani pemeriksaan swab pada 12 Juni lalu namun hingga kini hasil dari PCR belum keluar. Masih tunggu,” ujar Ashari.  Ashari meminta kepada warga Kota Jayapura apabila ada keluarga yang sakit atau meninggal dan terindikasi korona, maupun yang mengetahui adanya pasien positif Covid-19 namun tak mau dikarantina, agar segera menghubungi call center URC Polres Jayapura Kota 08124068978 agar pihaknya bisa membantu mengevakuasi.  Sementara itu, pada Selasa (16/6) malam, URC Polresta Jayapura bersama Tim UP2KP menjemput salah seorang pasien yang jatuh dan pingsan di rumahnya di Perumnas II Waena, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram.  Kepala Bidang Respons Emergency UP2KP Darwin Rumbiak mengatakan, pria berinisial W itu didiagnosis mengidap kolesterol tinggi. ”Jadi keluarga pasien ini datang ke Patmor 6 di Perumnas III minta tolong kalau ada yang jatuh karena sudah darah-darah. Yang jatuh ini ada riwayat gula. Jadi tim turun untuk evakuasi pasien ke RS Dian Harapan,” kata Darwin.  Sebelumnya, pada Senin (15/6) malam, Tim URC Polresta Jayapura Kota menjemput lima pasien positif swab yang tak mau menjalani perawatan. Mereka berdomisili di Kompleks Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. Padahal, Pemerintah Kota Jayapura sudah menyediakan Hotel Sahid sebagai tempat perawatan dan karantina pusat, menyusul penuhnya seluruh rumah sakit di kota itu.  ”Kami dihubungi Ibu Rahma Sibi dari Dinas Kesehatan Kota Jayapura, di-back up Polsek Jayapura Selatan turun jemput kelima orang ini,” terang Darwin.  Menurut dia, proses penjemputan kelima pasien Covid-19 tersebut tidak berjalan mulus. Tim URC dan Dinkes Kota Jayapura yang datang difasilitasi ketua RT setempat, tak diindahkan. Akhirnya, pihaknya memutuskan untuk menghubungi Polsek Jayapura Selatan. ”Patroli dari Polsek Japsel datang barulah mereka ikut kami dan bawa ke Hotel Sahid,” ujar Darwin.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3yg6gkaJlHg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=jKaZ_fTKHlM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=HkXW5Q_cTIc

Tim URC Covid-19 Evakuasi Delapan Pasien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Foto-Demo-Pascaputusan-Dok-1.jpg" alt="Aksi warga Jayapura buntut dari Pengadilan Balikpapan yang mendakwa tujuh mahasiswa dan aktivis sebagai dalang kerusuhan pada 29 Agustus 2019. Antara" width="100%">
<figcaption>Aksi warga Jayapura buntut dari Pengadilan Balikpapan yang mendakwa tujuh mahasiswa dan aktivis sebagai dalang kerusuhan pada 29 Agustus 2019. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 816 personel dari TNI dan Polri disiagakan guna antisipasi dampak pasca putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur, terhadap tujuh terdakwa dalang kerusuhan di Papua pada 29 Agustus 2019.  Kapolresta Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas mengatakan, pihaknya menyiapkan personel guna mengantisipasi adanya aksi penolakan terhadap putusan tersebut yang dapat berakibat hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. ”Personel sudah kami tempatkan di beberapa titik. Antara lain di wilayah lingkaran Abepura dan pertigaan Zipur Waena,” kata Gustav R. Urbinasseperti dilansir dari Antara di Jayapura pada Rabu (17/6).  Menurut Kapolresta, selain perkuatan personel, pihaknya pun menurunkan kendaraan taktis guna mem-back up personel yang ada. ”Kami menurunkan kendaraan barakuda dan water cannon untuk mem-back up,” terang Gustav R. Urbinas.  Sementara itu, dari pantauan di lapangan, seratusan orang berkumpul di Perumnas III Waena dan di depan Gapura Universitas Cenderawasih (Uncen) Abepura. Warga yang berkumpul tersebut duduk di jalan dan menggelar orasi menuntut pembebasan tujuh orang yang terdiri atas mahasiswa dan aktivis.  Sebelumnya, tujuh orang mahasiswa dan aktivis Papua, yakni Buchtar Tabuni, Agus Kosai, Alexander Gobai, Hengki Hilapok, Steven Itlay, Ferry Kombo, dan Irwanus Uropmabin, terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun jika terbukti bersalah dalam tuduhan makar terkait dengan demo dan kerusuhan di Papua pada 29 Agustus 2019 dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=rJio60hKuKk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=jKaZ_fTKHlM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=60hJO8N9RQM

Massa Gelar Orasi Tuntut Pembebasan Mahasiswa dan Aktivis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Polresta Jayapura Kota

Berita Terkini