<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/04/IMG-20230531-WA0142-906417631.jpg" alt="Ilustrasi tersangka kasus persetubuhan anak di bawah umur tiba di Mapolda Sulteng, Rabu (31/5)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tersangka kasus persetubuhan anak di bawah umur tiba di Mapolda Sulteng, Rabu (31/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota DPD RI meminta Kapolri dan Kapolda Sulteng segera menindak tegas oknum anggota Polri yang diduga melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Tindakan itu sudah merusak citra kepolisian di mata rakyat dan tidak bisa ditolerir. Dia juga minta penyidikan secara transparan dan terbuka dan tidak pandang bulu. Menurut dia, siapapun harus ditindak tidak ada yang boleh lepas dari jeratan hukum. &rdquo;Apalagi korban di bawah umur dan dilakukan aparat yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat,&rdquo; tegas Abdul Rachman Thaha. Dia meminta pimpinan Polri melakukan evaluasi pada pola rekrutmen, pembinaan, dan pengawasan, agar kejadian tersebut tidak terus berulang. Menurut dia, proses rekrutmen yang baik akan menghasilkan polisi yang baik dan kredibel. &rdquo;Bisa dari psikologis atau intelektualnya. Semua harus diperbaiki. Kita ingin polisi yang memiliki kemampuan mengungkap dan menangkap pelaku kejahatan. Polisi yang melindungi dan mengayomi,&rdquo; ucap Abdul Rachman Thaha. &rdquo;Kasus ini harus tuntas. Beri rasa keadilan dan keamanan di masyarakat. Ini pertaruhan Polri untuk memperbaiki diri. Saya berharap Kapolri memberi atensi terhadap kasus ini,&rdquo; ucap Abdul Rachman Thaha. Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho menyebutkan, telah menetapkan MKS yang merupakan oknum anggota Polri sebagai tersangka dalam kasus persetubuhan anak di bawah umur. &rdquo;Kami tetapkan sebagai tersangka malam ini, selanjutnya diperiksa dengan status tersangka dan kemudian langsung ditahan,&rdquo; kata Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho seperti dilansir dari di Palu, Sabtu (3/6). Kapolda menjelaskan, penetapan tersangka tersebut berdasar hasil pemeriksaan terhadap MKS yang dilakukan polisi sejak Rabu (31/5). MKS merupakan salah satu dari 11 orang yang dilaporkan korban RO, 15. &rdquo;Memang mekanismenya kami tetapkan tersangka dan memeriksa sebagai tersangka sehingga langsung ditahan di Mapolda bersama tersangka lain,&rdquo; terang Irjen Pol Agus Nugroho. Agus mengatakan, MKS merupakan anggota Polri berpangkat Ipda di Polres Parigi Moutong. Dia telah dinonjobkan atau diberhentikan dari tugasnya sejak dilakukan proses pemeriksaan awal. Berdasar hasil penyelidikan, polisi telah menetapkan 11 orang tersangka yakni MKS yang merupakan oknum anggota Polri; HR, 43, yang berstatus sebagai kepala desa di Parigi Moutong; ARH, 40, seorang guru SD di Desa Sausu; AK, 47; AR, 26; MT, 36; FN, 22; K, 32; A, AS, dan AA. Dari 11 tersangka tersebut, saat ini sudah ada 10 tersangka yang ditahan. Satu tersangka yakni A yang berstatus dalam daftar pencarian orang (DPO) masih diburu. Sebelumnya polisi menangkap dua DPO yang kabur ke luar Provinsi Sulteng. Mereka yakni AA, 27; dan AS, 26. &rdquo;AA ditangkap di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan AS di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Kedua DPO sudah diamankan dan sekarang dalam perjalanan menuju Kota Palu,&rdquo; ungkap Kapolda Irjen Pol Agus Nugroho.

Polda Sulawesi Tengah menetapkan seorang oknum anggota Polri sebagai tersangka dalam kasus persetubuhan anak di bawah umur di Parigi Moutong

Polisi Sebut Oknum Anggota Polri Ditetapkan Tersangka Kasus Asusila, Satu Pelaku Masih Buron

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/04/IMG_20230504_160358-1408697297.jpg" alt="Olah TKP kecelakaan bus masuk jurang di kilometer 4 Toboli jalur Kebunkopi yang membawa 29 penumpang guru magang dari Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Kamis (4/5)." width="100%">
<figcaption>Olah TKP kecelakaan bus masuk jurang di kilometer 4 Toboli jalur Kebunkopi yang membawa 29 penumpang guru magang dari Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Kamis (4/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Resor (Polres) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas bus yang masuk jurang di Kilometer 4 Toboli. &rdquo;Olah TKP ini bagian dari penyelidikan penyebab Bus Rappang Marannu bernomor polisi DP 7604 KA yang jatuh ke jurang,&rdquo; kata Kapolres Parigi Moutong AKBP Yudy Arto Wiyono seperti dilansir dari Antara, Kamis (4/5). Dia menjelaskan, belum bisa memastikan apakah peristiwa kecelakaan tunggal itu murni akibat rem blong. Oleh karena itu, perlu langkah-langkah penyelidikan guna memperoleh informasi akurat. Pada proses olah TKP, polisi melakukan pengamatan terhadap bekas ban kendaraan tersebut di aspal hingga mengukur kedalaman jurang. Termasuk memeriksa secara detail komponen bangkai bus. &rdquo;Kami telah membentuk tim dalam penanganan peristiwa ini,&rdquo; terang Yudy Arto Wiyono. Polres Parigi Moutong telah berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulteng dan dinas perhubungan setempat menyangkut uji kelayakan bus, serta Jasa Raharja mengenai asuransi kepada keluarga ahli waris. Dia menambahkan, pasca peristiwa nahas itu bangkai bus belum dievakuasi dari dasar jurang. Polisi masih berkoordinasi dengan perusahaan otobus (PO) terkait mengingat proses evakuasi membutuhkan peralatan khusus. &rdquo;Butuh alat derek khusus karena jurang cukup dalam dan ini membutuhkan waktu. Diupayakan proses evakuasi secepatnya dilakukan supaya tidak menjadi tontonan masyarakat maupun dari sisi keamanan bus jangan sampai ada komponen-komponen yang hilang,&rdquo; tutur Yudy. Dari peristiwa itu, tiga korban meninggal dunia atas nama Muhamad Rizky Pratama warga Provinsi Riau, Gustian Erlangga asal Palembang (Provinsi Sumatera Selatan), dan Muhamad Fathir asal Manado (Sulawesi Utara). Ketiga jenazah dijemput keluarga masing-masing di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Polda Sulteng untuk dimakamkan di daerah asal. Bus milik PT Rappang Marannu membawa 29 guru magang dari Pondok Modern Darussalam Gontor Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, menuju Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 11 Ittihadul Ummah Kabupaten Poso. &rdquo;Korban meninggal dunia tiga orang. Sudah dikomunikasikan dengan keluarga korban, jenazah dijemput keluarga masing-masing,&rdquo; terang Yudy Arto Wiyono. Peristiwa itu terjadi pada Rabu (3/5) sekitar Pukul 21.30 wita di kilometer 4 Toboli jalur Kebunkopi. Bus membawa 33 penumpang santri termasuk sopir dan kernet. Bus melintas dari arah Kota Palu menuju Pesantren Gontor di Kabupaten Poso. Bus hilang kendali lalu masuk jurang akibat rem blong. Untuk korban luka dirawat di Rumah Sakit (RS) Anuntaloko Parigi di Ibu Kota Kabupaten Parigi Moutong. Kepala Subseksi Operasi dan Siaga SAR Kantor SAR Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Palu Andi Sultan menambahkan, proses evakuasi oleh tim SAR gabungan cukup menyita waktu karena korban berada di dasar jurang. Proses evakuasi dilakukan sekitar tiga jam oleh tim SAR gabungan atau dimulai sekitar pukul 21.45 hingga Pukul 01.30 wita dengan menggunakan alat evakuasi khusus. &rdquo;Korban dievakuasi ke RS menggunakan ambulans. Tim SAR gabungan sebanyak 30 orang terdiri atas personel Pos SAR Parigi, personel Polres Parigi Moutong, personel Babinsa, dan sisanya potensi SAR,&rdquo; papar Andi.

Polres Parigi Moutong melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas bus yang masuk jurang di Kilometer 4 Toboli

Polisi Olah TKP Kecelakaan Bus Santri Gontor di Kilometer 4 Toboli Parigi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-brimob-koboi-gerus-elektabilitas-cakada-dari-polri_m_183059.jpeg" alt="Ilustrasi penembakan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penembakan</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) telah menetapkan personel Polres Parigi Moutong Bripka H sebagai tersangka. Dia diduga melakukan kealpaan yang berujung penembakan seorang pendemo bernama Erfaldi alias Aldi, 21, di Parigi Moutong.  Kapolda Sulteng Irjen Rudy Sufahriadi menyampaikan, penyidik telah menetapkan Bripka H sebagai tersangka. Dia dipersangkakan dengan pasal 359 KUHPidana.  ”Pasal 359 KUHPidana adalah barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun,” ujar Rudy.  Menurut dia, penetapan tersangka itu berdasar hasil pemeriksaan uji balistik dan laboratorium forensik (labfor). Hasilnya, ditemukan identik dengan anak peluru dan proyektil pembanding.  ”Yang ditembakan dari senjata organik pistol HS-9 dengan nomor seri H 239748 atas nama pemegang Bripka H bintara di Polres Parigi,” kata Rudy dalam keterangannya, Rabu (2/3).  Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan, dalam peristiwa tersebut, kepolisian melakukan proses pembuktian secara ilmiah. Siapapun yang terlibat dan terbukti bersalah, pihaknya tidak akan segan memberikan sanksi tegas.  Menurut dia, siapapun yang terlibat dan terbukti melakukan pelanggaran dalam setiap peristiwa pidana baik itu anggota Polri akan ditindak secara tegas.  ”Ini merupakan koreksi bagi seluruh polres dan polda, sesuai dengan operasional prosedur bahwa pengamanan dan pelayanan pengunjuk rasa seluruh anggota Polri tidak diperbolehkan membawa senjata api dan peluru tajam,” tutur Dedi.  Dedi menambahkan, dengan adanya komitmen dan sikap tegas itu diharapkan ke depannya tidak kembali terulang kejadian yang serupa.  ”Pada prinsipnya komitmen pimpinan Polri pada seluruh anggota tolong betul-betul mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan SOP yang berlaku. Apabila ini dilanggar ada konsekuensinya. Akan ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Dedi.

Polda Sulteng Tetapkan 1 Tersangka Terkait Peristiwa Parigi Moutong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/gubernur-sulteng-dan-demo-tertembak.jpg" alt="TEMUI PENGUNJUK RASA: Gubernur Sulteng Rusdy Mastura saat menerima peserta aksi solidaritas terhadap Erfaldi, korban penembakan dalam demonstrasi antitambang, di kantor gubernur di Palu kkemarin (14/2). (HUMAS PEMPROV SULTENG)" width="100%">
<figcaption>TEMUI PENGUNJUK RASA: Gubernur Sulteng Rusdy Mastura saat menerima peserta aksi solidaritas terhadap Erfaldi, korban penembakan dalam demonstrasi antitambang, di kantor gubernur di Palu kkemarin (14/2). (HUMAS PEMPROV SULTENG)</figcaption>
</figure><h3>Komnas HAM Sebut Korban Tewas Demo Antitambang di Sulteng karena Peluru Tajam</h3> JawaPos.com - Rosmawati bergegas ke Puskesmas Tada sembari terus berharap kabar yang didengarnya itu tidak benar. Bahwa anaknya, Erfaldi, kena tembak.  Tapi, harapannya kandas.  ”Saya sampai tidak kuat melihat kondisi anak saya yang saat itu telah meninggal,” ungkap Rosmawati dengan mata sembap saat ditemui Radar Sulteng di kediamannya di Desa Tada, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, pada Minggu (13/2).  Jenazah anaknya ada di hadapannya. Pemuda 21 tahun itu tewas di tengah pembubaran unjuk rasa blokade jalan trans-Sulawesi di Desa Khatulistiwa, Parimo, oleh Aliansi Rakyat Tani Koalisi Tolak Tambang (Arti-KTT) PT Trio Kencana.  Tapi, Rosmawati bersikeras anaknya bukan demonstran. Dia datang ke lokasi hanya untuk menonton setelah sebelumnya diminta kulakan rokok untuk warung milik sang ibu.  Berdasar keterangan saksi mata yang membawa anaknya ke Puskesmas Tada, Rosmawati menyebut Erfaldi diduga terkena tembak dari arah belakang. Saat itu, kata dia, anaknya sedang berlari menghindari kerumunan massa aksi ketika bentrokan dengan polisi.  ”Dari cerita beberapa saksi, anak saya terkena tembak dan langsung terjatuh dengan posisi wajah menghadap aspal,” ungkapnya.  Kemarin (14/2) Komnas HAM membenarkan bahwa Erfaldi tewas akibat hunjaman peluru tajam. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bakal menurunkan tim Divpropam Polri untuk mengusut kasus penembakan tersebut hingga tuntas.  Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan, tim tersebut berangkat ke Parigi Moutong kemarin. ”Back up untuk Propam Polda Sulteng, tim gabungan,” paparnya.  Polri berjanji menindak tegas siapa pun anggota yang bersalah dalam kasus demonstrasi penolakan tambang tersebut. Dugaan sementara, memang korban meninggal karena luka tembak. ”Nanti dibuktikan tim labfor dengan pengujian balistik. Dengan pengujian itu, pelakunya pasti teridentifikasi,” terangnya.  Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulawesi Tengah (Sulteng) Dedi Askary menyatakan, memang benar Erfaldi meninggal akibat peluru tajam. Itu menyusul proyektil yang ditemukan dan diangkat dari bagian tubuh korban. ”Proyektil tersebut masuk mengenai korban dari arah belakang,” jelasnya melalui keterangan pers kemarin.  Dedi menyatakan sudah mengklarifikasi dan mewawancarai beberapa pejabat utama di Polres Parigi Moutong. Salah satunya Kabagops AKP Junus Achpa. Selain kepolisian, Komnas HAM meminta keterangan keluarga korban. Dari situ diperoleh fakta bahwa Erfadi meninggal karena terkena peluru tajam dari aparat.  Kepada pihak kepolisian, Komnas HAM mengisyaratkan ada langkah saintifik untuk menguji perjalanan peluru di ruang udara dari senjata api pada sasaran tertentu. Dalam hal ini peluru yang mengenai korban. ”Uji balistik sangat penting dilakukan untuk membandingkan anak peluru yang ditemukan di TKP dengan anak peluru pada senjata yang dicurigai,” ujarnya.  Langkah itu akan menentukan siapa pelaku penembakan dan dari jarak tembak berapa pelaku melepaskan tembakan. ”Jika Kapolda Sulteng mengambil langkah uji balistik atas proyektil dan senjata-senjata yang dicurigai digunakan, yang benar-benar jangan sampai terlupakan Pak Kapolda untuk memerintahkan anggotanya mengambil sisa pembakaran berupa gas dan residu,” imbuhnya.  Rosmawati menuntut keadilan atas kejadian tersebut. Dia pun berharap anggota kepolisian yang melakukan tindakan tersebut bertanggung jawab. ”Kami akan menempuh jalur hukum. Saya yakin anakku tidak salah. Dia anak baik. Cuma dia anak laki-laki kami satu-satunya yang menjadi harapan kami,” tegasnya.  Kemarin (14/2), di hadapan Aliansi Peserta Aksi Demontrasi dan Liga Mahasiswa yang mendatangi kantor gubernur, Gubernur Sulteng Rusdy Mastura juga meminta polisi untuk mengusut tuntas kejadian yang menewaskan Erfaldi. Mengenai tuntutan pencabutan izin usaha pertambangan untuk PT Trio Kencana, dia menyebutkan bahwa pihaknya hanya bisa mengusulkan.

Tertembak, lalu Terjatuh dengan Wajah Menghadap Aspal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/signal-2022-02-14-14-50-58-473.jpg" alt="Kabidhumas Polda Sulteng Kombespol Didik Supranoto. Humas Polda Sulteng/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Sulteng Kombespol Didik Supranoto. Humas Polda Sulteng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Propam Polda Sulteng dan Polres Parigi Moutong memeriksa 14 polisi serta mengamankan 13 pucuk senpi untuk keperluan penyelidikan kasus tewasnya seorang warga Desa Tada. Korban tertembak pada pembubaran pemblokiran jalan di Desa Sinei, Sabtu (12/2).  Kabidhumas Polda Sulawesi Tengah Kombespol Didik Supranoto mengatakan, Propam Polda Sulteng dan Polres Parigi Moutong telah memeriksa dan mengamankan 13 pucuk senpi genggam jenis HS. ”Untuk kepentingan penyelidikan, kami amankan belasan pucuk senpi dan turut diperiksa baik perwira maupun bintara,” kata Didik seperti dilansir dari Antara di Palu, Senin (14/2).  Sebelumnya, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Rudy Sufahriadi menyampaikan akan melakukan investigasi terhadap korban yang tertembak ketika polisi membubarkan unjuk rasa menolak kegiatan tambang emas PT Trio Kencana di Desa Katulistiwa, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong.  Sementara itu, Mabes Polri menurunkan Tim Divisi Propam dan Divisi Humas untuk membantu peristiwa pembubaran unjuk rasa yang menewaskan seorang warga sipil. Korban tewas diduga akibat luka tembak bernama Erfaldi, 21, warga Desa Tanda, Kecamatan Tinombo Selatan.  Untuk membuktikan penyebab kematian korban, Polri melakukan uji balistik terhadap senjata anggota yang melakukan pengamanan aksi unjuk rasa pada saat insiden terjadi.  ”Dugaan sementara adalah luka tembak. Ini akan dibuktikan Tim Labfor, akan diuji balistik beberapa senjata yang nanti disampaikan Kapolda Sulawesi Tengah, sudah diamankan, nanti diuji balistik siapa pelakunya pasti teridentifikasi,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo.  Polri turunkan tim Divisi Propam dan Divisi Humas membantu Divisi Propam Polda Sulawesi Tengah mengungkap peristiwa unjuk rasa yang menewaskan satu warga di Kabupaten Parigi Moutong.  ”Hari ini (14/2) sesuai perintah Bapak Kapolri, memerintah satu tim dari Divisi Propam juga di-back up dari Divisi Humas Polri langsung berangkat ke Sulteng dan Parigi Moutong,” kata Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Senin (14/2).  Dia menjelaskan, pelibatan tim dari Mabes Polri dalam rangka membantu Divisi Propam Polda Sulteng dan tim yang sudah dibentuk Kapolda Sulteng untuk mengungkap peristiwa tersebut hingga tuntas. Tim awal untuk mengungkap kasus tersebut telah dibentuk terdiri atas Direktorat Kriminal Umum, Inafis, tim Laboratorium Forensik dari Polda Sulteng.  ”Komitmen pimpinan Polri sangat jelas, kami akan menindak secara tegas terhadap siapapun anggota yang terbukti bersalah dalam peristiwa yang terjadi di Parigi Moutong tersebut,” terang Dedi.

Propam Periksa 14 Polisi Terkait Penembakan Warga Tolak Tambang Parimo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG-20211019-WA0003-1.jpg" alt="Aset PT DHD Farm Indonesia di Kecamatan Sako Palembang yang disegel polisi. M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Aset PT DHD Farm Indonesia di Kecamatan Sako Palembang yang disegel polisi. M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Propam Polda Sulteng dan Polres Parigi Moutong, memeriksa 14 polisi serta mengamankan 13 pucuk senpi. Hal ini dilakukan untuk keperluan penyelidikan kasus tewasnya seorang warga Desa Tada, yang tertembak pada pembubaran pemblokiran jalan di Desa Sinei, Sabtu (12/2).  Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol. Didik Supranoto, mengatakan Propam Polda Sulteng dan Polres Parigi Moutong telah memeriksa mereka dan mengamankan 13 pucuk senpi genggam jenis HS.  "Untuk kepentingan penyelidikan, kami amankan belasan pucuk senpi, dan turut diperiksa baik perwira maupun bintara," kata Didik di Palu, Senin.  Sebelumnya, polisi mengamankan 59 orang yang melakukan aksi dan pemblokiran jalan. Mereka yang berstatus sebagai saksi tersebut sudah dipulangkan usai pemeriksaan pada hari Minggu (13/2) pagi.  "Polisi akan terus melakukan pendalaman untuk mengungkap aktor intelektual aksi unjuk rasa itu," kata Didik.  Didik menjelaskan bahwa aksi yang terjadi pada hari Sabtu (12/2) tersebut tidak mengantongi surat tanda terima pemberitahuan (STTP) dari kepolisian.  "Mereka tidak pernah melaporkan terlebih dahulu aksi yang akan mereka lakukan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum," ujarnya.  Tidak hanya itu, kegiatan aksi unjuk rasa dengan memblokir jalan juga tidak sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.  Dalam aturan itu disebutkan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat dimuka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menghormati hak-hak orang lain, aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan.  "Pemblokiran jalan Trans-Sulawesi selama kurang lebih 12 jam dan dibubarkan kepolisian," ujar Didik.  Sebelumnya, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol. Rudy Sufahriadi, menyampaikan akan melakukan investigasi terhadap korban yang tertembak ketika polisi membubarkan unjuk rasa yang menolak kegiatan tambang emas oleh PT Trio Kencana di Desa Katulistiwa, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong.

14 Polisi Diperiksa Propam Terkait Tewasnya Penolak Tambang di Parimo