<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/15/Screenshot_20240715-152456-3612849536.jpg" alt="Ilustrasi razia ketertiban lalu lintas di jalan raya. (Dedi Ridwansyah/Jawa Pos)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi razia ketertiban lalu lintas di jalan raya. (Dedi Ridwansyah/Jawa Pos).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), menginisiasi tilang syariah sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas. Setiap pelanggar lalu lintas beragama Islam akan dites membaca Alquran. Jika terbukti lancar dan bacaannya benar, mereka bebas dari tilang.&nbsp; Dikutip dari laman resmi Korlantas Polri pada Selasa (4/3), tilang syariah berlaku di wilayah hukum Polres Lombok Tengah atas inisiasi AKBP Iwan Hidayat sebagai kapolres. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa polisi bisa melakukan pendekatan humanis kepada para pelanggar lalu lintas, khususnya umat muslim di wilayah Lombok Tengah.&nbsp; Kasat Lantas Polres Lombok Tengah AKP Puteh Rinaldi menyampaikan, tilang syariah dilakukan kepada pelanggar lalu lintas dengan syarat tertentu. Utamanya bagi pelanggar lalu lintas yang memang bisa mengaji dan membaca Alquran. Mereka tidak akan ditilang bila terbukti mampu membaca Alquran dengan baik dan benar.&nbsp; &rdquo;Jika pelanggar dapat membaca atau mengaji dengan baik dan benar, maka mereka tidak ditilang. Sebagai gantinya, kami memberikan hukuman berupa tantangan membaca ayat suci Al-Qur&rsquo;an,&rdquo; kata Puteh.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015627731/operasi-keselamatan-jaya-selama-dua-pekan-polda-metro-jaya-pastikan-tak-ada-razia-dan-tilang-manual">Operasi Keselamatan Jaya selama Dua Pekan, Polda Metro Jaya Pastikan Tak Ada Razia dan Tilang Manual</a> Tentu saja, langkah itu juga dibarengi dengan edukasi kepada pelanggar lalu lintas agar tidak mengulang kesalahan mereka. Dengan tilang syariah, Polres Lombok Tengah ingin menunjukkan bahwa penegakan hukum bisa dilakukan dengan cara-cara humanis. Bahkan tidak berat untuk masyarakat serta bisa memperkuat nilai-nilai keagamaan.&nbsp; AKP Puteh memastikan, tilang syariah akan terus dijalankan di wilayah Lombok Tengah. Dengan langkah tersebut, Polres Lombok Tengah berharap dapat menciptakan kesadaran akan pentingnya kedisiplinan berlalu lintas sekaligus menumbuhkan semangat keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Mereka juga berharap semakin banyak masyarakat yang gemar membaca Alquran.&nbsp; &rdquo;Program ini tidak hanya berlaku bagi petugas, tetapi juga bagi masyarakat. Insyaallah, kita semua akan mendapatkan pahala dari Allah,&rdquo; imbuhnya.

Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), menginisiasi tilang syariah sebagai bagian dari penegakan hukum.

Tilang Syariah Berlaku di Lombok Tengah, Bebas Tilang Bila Lancar Baca Alquran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/20/IMG_20241219_215848-1021246703.jpg" alt="Pelaku rudapaksa anak kandung jalani pemeriksaan di Polres Lombok Tengah, Provinsi NTB. (Humas Polres Lombok Tengah/Antara)" width="100%">
<figcaption>Pelaku rudapaksa anak kandung jalani pemeriksaan di Polres Lombok Tengah, Provinsi NTB. (Humas Polres Lombok Tengah/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengamankan seorang ayah inisial FRM, 46. Dia ditangkap polisi karena merupakan terduga pelaku rudapaksa (persetubuhan) terhadap anak kandung yang masih berstatus pelajar. &rdquo;Pelaku FRM diamankan, karena diduga melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya yang masih duduk di bangku SMP,&rdquo; kata Kasatreskrim Polres Lombok Tengah Iptu Luk Luk il Maqnum seperti dilansir dari Antara di Lombok Tengah. Dia mengungkapkan, kejadian rudapaksa tersebut terjadi pada Sabtu (7/12) sekitar pukul 03.00 wita. Saat itu, korban sedang tidur di kamarnya. Pelaku masuk ke kamar korban kemudian berbaring di samping korban dan melakukan aksi merenggut keperawanan darah dagingnya sendiri. &rdquo;Saat pelaku melakukan aksi keji tersebut, korban tidak berani menolak dan melawan, korban takut karena sering melihat terduga pelaku sering memukul dan mengancam ibu korban,&rdquo; tutur Luk Luk il Maqnum. Korban kemudian, lanjut Kasateeskrim menceritakan kejadian tersebut kepada ibu kandungnya yang saat ini bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia melalui sambungan telpon. &rdquo;Mendengar cerita tersebut, ibunya langsung menghubungi tante korban dan meminta tolong agar perbuatan terduga pelaku untuk segera dilaporkan ke pihak kepolisian,&rdquo; jelas Luk Luk il Maqnum. Saat ini pelaku diamankan di Mapolres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan dan untuk proses hukum lebih lanjut. &rdquo;Akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 76D jo pasal 81 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungarang Anak,&rdquo; terang Luk Luk il Maqnum.

Polres Lombok Tengah amankan seorang ayah terduga pelaku rudapaksa (persetubuhan) terhadap anak kandungnya yang masih berstatus pelajar

Polisi Ungkap Kasus Ayah Rudapaksa Anak Kandung di Lombok NTB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Kabareskrim-Polri-Komjen-Agus-Andrianto-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Bagian Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Kombes Pol Agus Andrianto meminta, untuk menghentikan kasus korban begal Amaq Santi yang ditetapkan tersangka oleh Polres Lombok Tengah, karena menghabisi dua pelaku begal.  Menurut Agus, penghentian kasus ini mesti dilakukan karena dirinya khawatir masyarakat akan jadi takut untuk melawan pelaku kejahatan.  "Hentikanlah menurut saya. Nanti masyarakat menjadi apatis, takut melawan kejahatan. Padahal kejahatan harus lawan bersama," ujar Agus saat dikonfirmasi, Jumat (15/4).  Agus juga telah memerintahkan Kapolda NTB Irjen Pol Djoko Poerwanto untuk menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama untuk menentukan layak atau tidaknya kasus tersebut diproses.  "Penegakan hukum yang tidak dapat legitimasi masyarakat mencederai rasa keadilan. Untuk apa ditegakkan," katanya.  Sementara, pengamat hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul mengatakan, keputusan Polres Lombok Tengah dengan menetapkan Amaq Santi sebagai tersangka adalah tidak tepat. Karena dia terpaksa melakukan tindakan tersebut untuk membela diri.  "Ini keputusan kurang tepat, karena dia melakukan pembelaan. S kan membawa senjata tajam dia melawan dan menikam pelaku pembegal itu. Dan dalam kasus ini ada korban jiwa, tapi si S melakukan pembunuhan ini karena melakukan pembelaan. Nah dalam kasus ini mestinya si S tidak dijadikan tersangka," ujar Chudry.  Chudry menuturkan, dalam setiap penetapan tersangka dalam hukum harus ada unsur kesalahan. Kata dia, Amaq Santi yang menjadi korban pembegalan tidak ada unsur kesalahannya. Karena yang dilakukannya adalah untuk membela diri.  "Dalam tindak pidana atau teorinya bahwa ada unsur kesalahan. Nah setiap tindak pidana harus ada unsur kesalahan. Nah kesalahan si S enggak ada karena dia melakukan pembelaan, dan penyidik tidak tepat sebagai tersangka," katanya.  Sebelumnya, Jajaran Satreskrim Polres Lombok Tengah menetapkan korban begal inisial Amaq Santi menjadi tersangka dalam dugaan kasus dua begal yang tewas bersimbah darah di jalan raya Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Minggu (10/) dini hari.  Selain menetapkan korban menjadi tersangka dalam dugaan kasus pembunuhan dan penganiayaan, dua teman pelaku begal inisial WH dan HO warga Desa Beleka yang berhasil melarikan diri juga ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana curat.  "Korban begal (pelaku dugaan pembunuhan, red) dikenakan pasal 338 KHUP menghilangkan nyawa seseorang melanggar hukum maupun pasal 351 KHUP ayat (3 ) melakukan penganiayaan mengakibatkan hilang nyawa seseorang," tuturnya.  Kronologis kejadian itu bermula ketika korban akan pergi ke Lombok Timur untuk mengantarkan nasi kepada ibunya. Selanjutnya di tengah jalan di TKP korban dipepet dua pelaku begal dan melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam. Tidak lama kemudian datang dua teman pelaku dan juga melakukan perlawanan kepada korban, namun semua pelaku berhasil ditumbangkan k orban begal.  Selain itu, barang bukti yang berhasil disita yakni empat unit senjata tajam dan tiga unit motor yang diduga digunakan korban dan para pelaku.

Korban Begal Jadi Tersangka, Kabaraeskirm: Hentikan Kasus ini Segera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Korban-begal-lebih.jpg" alt="Murtede, korban begal yang jadi tersangka setelah membela diri. (LOMBOK POST)" width="100%">
<figcaption>Murtede, korban begal yang jadi tersangka setelah membela diri. (LOMBOK POST)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sabetan celurit dua kali mendarat di tangan kanannya. Punggungnya juga dua kali tersabet samurai. Beruntung, dia tak terluka. Hanya memar dan bajunya sobek. ”Itu sambil saya berteriak minta tolong. Tapi, tidak ada satu pun warga yang datang,” tutur Murtede kepada Lombok Post kemarin (14/4). Duel melawan empat pembegal pada Sabtu (9/4) tengah malam lalu di jalanan Desa Ganti, Praya Timur, Lombok Tengah (Loteng), Nusa Tenggara Barat, itulah yang mengawali hari-hari penuh drama menegangkan bagi pria 34 tahun tersebut.. Dia berhasil menewaskan dua pembegal dalam upaya membela diri, tapi malah kemudian ditersangkakan oleh Polres Loteng, sebelum akhirnya mendapat penangguhan penahanan. Murtede menyatakan, yang ada di pikirannya pada momen-momen gawat itu hanya melindungi diri dan motor Honda Scoopy miliknya yang hendak direbut para pembegal. ”Lebih baik saya melawan daripada mati konyol,” kata ayah dua anak warga Dusun Matek Maling, Desa Ganti, itu. Pria dengan nama lahir Amaq Sinta itu keluar dari tahanan Polres Loteng kemarin pukul 13.00. Dia dijemput istri dan kepala desa Ganti. Menurut Kapolres Loteng AKBP Hery Indra Cahyono, pihaknya memutuskan memberikan penangguhan penahanan terhadap Murtede dengan penjamin kepala desa Ganti. ”Penangguhan penahanan memang menjadi hak tersangka yang diatur dalam hukum acara pidana,” papar Hery. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/korban-begal-lebih_2-750x503.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Sepeda motor milik Murtede yang sempat dibegal. (LOMBOK POST) Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Jakarta, Abdul Fickar Hadjar menilai langkah hukum yang dilakukan kepolisian dalam kasus Murtede tersebut tidak etis. Sebab, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur mengenai tindakan pembelaan diri tersebut. Pasal 49 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan tindakan membela diri karena ada serangan atau ancaman serangan tidak dipidana. Sementara itu, pasal 49 ayat (2) KUHP menegaskan tentang pembelaan diri luar biasa yang tidak dipidana. Pembelaan itu dilakukan karena keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan atau ancaman serangan. ”Membela diri itu tidak dapat dihukum,” jelasnya kepada Jawa Pos kemarin (14/4). Dari sudut pandang penegak hukum, Fickar melihat penetapan tersangka korban begal itu merupakan upaya untuk membebankan kematian pelaku begal kepada si korban yang membela diri. ”Karena ada orang mati yang harus diproses hukum,” paparnya. Polisi, kata Fickar, harus membuat berita acara pemeriksaan (BAP) para saksi dan tersangka yang menggambarkan kronologi peristiwa secara jelas. Termasuk menggambarkan overmacht atau tindakan terpaksa pembelaan diri dari korban begal tersebut. BAP yang runtut dan jelas itu akan membantu korban begal dalam mencari keadilan di pengadilan. Kelak BAP itu juga bisa menjadi landasan kuat bagi hakim dalam menentukan putusan. ”Karena saya lihat, polisi (ingin) menyerahkan tanggung jawab atas kematian pembegal itu kepada pengadilan (hakim, Red),” ujarnya. Peristiwa membela diri berujung menjadi tersangka itu bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, pada Mei 2018, M. Irfan Bahri menjadi tersangka setelah melumpuhkan seorang begal hingga tewas di jembatan flyover Summarecon, Bekasi, Jawa Barat. Pada Desember tahun yang sama, seorang sopir truk Colt menjadi tersangka karena menabrak dua pemuda yang mengancamnya. Peristiwa itu terjadi di Seyegan, Sleman, Jogjakarta. Pengemudi tersebut divonis 10 bulan oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Sleman. Murtede kini lega bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Tapi, di sisi lain, dia juga cemas karena statusnya masih tersangka. ”Mudah-mudahan saya tidak diadili di pengadilan,” harapnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/BEGAL-lebih_3-750x345.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Senjata yang digunakan pelaku untuk membegal Murtede. (LOMBOK POST)

Murtede: Lebih Baik Saya Melawan daripada Mati Konyol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220413_125416.jpg" alt="Warga dan sejumlah LSM gelar aksi damai di halaman Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mempertanyakan kasus penetapan korban begal jadi tersangka, Rabu (13/4). Akhyar/Antara" width="100%">
<figcaption>Warga dan sejumlah LSM gelar aksi damai di halaman Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mempertanyakan kasus penetapan korban begal jadi tersangka, Rabu (13/4). Akhyar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan S yang diketahui sebagai korban begal sebagai tersangka kerena telah membunuh dua begal dengan senjata tajam.  Pengamat hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul mengatakan, keputusan Polres Lombok dengan menetapkan S sebagai tersangka adalah tidak tepat. Karena dia terpaksa melakukan tindakan tersebut untuk membela diri.  "Ini keputusan kurang tepat, karena dia melakukan pembelaan. S kan membawa senjata tajam dia melawan dan menikam pelaku pembegal itu. Dan dalam kasus ini ada korban jiwa, tapi si S melakukan pembunuhan ini karena melakukan pembelaan. Nah dalam kasus ini mestinya si S tidak dijadikan tersangka," ujar Chudry kepada JawaPos.com, Kamis (14/4).  Chudry menuturkan, dalam setiap penetapan tersangka dalam hukum harus ada unsur kesalahan. Kata dia, S yang menjadi korban pembegalan tidak ada unsur kesalahannya. Karena yang dilakukannya adalah untuk membela diri.  "Dalam tindak pidana atau teorinya bahwa ada unsur kesalahan. Nah setiap tindak pidana harus ada unsur kesalahan. Nah kesalahan si S enggak ada karena dia melakukan pembelaan, dan penyidik tidak tepat sebagai tersangka," katanya.  Menurut Chudry, pihak kepolisian juga harus melihat banyak sudut pandang. Termasuk melakukan pengecekan apakah wilayah tersebut rawan adanya pembegalan. Karena bisa jadi S membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga, sebab peristiwa pembegalan itu terjadi dini hari.  "Kalau misalnya di daerah tersebut terdapat tinggi tindak kejahatannya pembegalan atau tidak, jadi karena takut bisa saja membawa sejata tajam," ungkapnya.  Sebelumnya, Jajaran Satreskrim Polres Lombok Tengah menetapkan korban begal inisial S menjadi tersangka dalam dugaan kasus dua begal yang tewas bersimbah darah, di jalan raya Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Minggu (10/) dini hari.  Selain menetapkan korban menjadi tersangka dalam dugaan kasus pembunuhan dan penganiayaan, dua teman pelaku begal inisial WH dan HO warga Desa Beleka yang berhasil melarikan diri juga ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana curat.  "Korban begal (pelaku dugaan pembunuhan, red) dikenakan pasal 338 KHUP menghilangkan nyawa seseorang melanggar hukum maupun pasal 351 KHUP ayat (3 ) melakukan penganiayaan mengakibatkan hilang nyawa seseorang," tuturnya.  Kronologis kejadian itu bermula ketika korban akan pergi ke Lombok Timur untuk mengantarkan nasi kepada ibunya. Selanjutnya di tengah jalan di TKP korban dipepet dua pelaku begal dan melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam. Tidak lama kemudian datang dua teman pelaku dan juga melakukan perlawanan kepada korban, namun semua pelaku berhasil ditumbangkan k orban begal.  Selain itu, barang bukti yang berhasil disita yakni empat unit senjata tajam dan tiga unit motor yang diduga digunakan korban dan para pelaku.

Korban Begal jadi Tersangka, Pakar Hukum: Keputusan Polisi Tak Tepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/dibegal.jpg" alt="JADI SOROTAN: Wakapolres Loteng Kompol I Ketut Tamiana dalam rilis kasus begal yang malah menetapkan Murtede, sang korban, sebagai tersangka penganiayaan (12/4). (DEDI/LOMBOK POST)" width="100%">
<figcaption>JADI SOROTAN: Wakapolres Loteng Kompol I Ketut Tamiana dalam rilis kasus begal yang malah menetapkan Murtede, sang korban, sebagai tersangka penganiayaan (12/4). (DEDI/LOMBOK POST)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Puluhan tokoh pemuda Lombok Tengah (Loteng), Nusa Tenggara Barat, berdemonstrasi di polres setempat kemarin (13/4). Mereka mengutuk sikap dan langkah <a href="https://www.jawapos.com/tag/polres-loteng/">Polres Loteng</a> yang menetapkan tersangka Amaq Santi alias Murtede, korban dugaan kasus pembegalan.  ”Ingat, aksi korban itu murni membela diri dan menjaga diri. Kok bisa dijadikan tersangka dan ditahan,” sesal koordinator umum aksi Lalu Tajir Sahroni kemarin (13/4).  Murtede sendiri yang melapor ke polisi bahwa dirinya menjadi korban <a href="https://www.jawapos.com/tag/pembegalan/">pembegalan</a> di Jalan Raya Desa Ganti, Loteng, pada Minggu (10/4) malam. Tapi, dia berhasil menewaskan dua di antara empat pembegalnya dengan senjata tajam. Keduanya adalah P, 20, dan OW, 21.  Dua terduga pelaku begal lainnya, W, 32, dan H, 17, akhirnya ditangkap polisi. Keempatnya merupakan warga Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Loteng.  Tapi, polisi ternyata malah menetapkan Murtede sebagai <a href="https://www.jawapos.com/tag/korban-begal-jadi-tersangka/">tersangka</a>. Dalam konferensi pers di Polres Lombok Tengah, Wakapolres Kompol I Ketut Tamiana menyebutkan, pada Minggu (10/4) dini hari tepat pukul 01.30 Wita, Murtede menganiaya dua korban, P dan OW.  Murtede awalnya melintas dari rumahnya menuju ke Lombok Timur. Setiba di tempat kejadian perkara, dia dipepet dua sepeda motor sehingga harus berhenti. ”Satu korban turun dari sepeda motor dan menanyakan mau ke mana,” kata Ketut.  Setelah itu, OW mengeluarkan senjata tajam. Lalu direspons Amaq Santi dengan mengeluarkan pisau yang diselipkan di pinggangnya. Pria 32 tahun itu kemudian berusaha membela diri sehingga mengakibatkan dua di antara empat orang tersebut meninggal.  Penetapan tersangka <a href="https://www.jawapos.com/tag/korban-begal/">korban pembegalan</a> itulah yang memicu reaksi keras berbagai kalangan. ”Seharusnya, kita berikan apresiasi kepada korban. Bukannya dikriminalisasikan,” kata Tajir.  Taufan Abadi, dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebut penetapan tersangka terhadap Murtede itu memicu tanda tanya besar. ”(Itu) masuk kategori pembunuhan terpaksa yang tidak dapat dipidana,” katanya kepada Lombok Post kemarin.  Para pemuda yang kemarin mendemo <a href="https://www.jawapos.com/tag/polres-lombok-tengah/">Polres Loteng</a> juga menegaskan akan melakukan aksi besar-besaran ke Polda NTB, bahkan jika perlu ke Mabes Polri dan Istana Presiden. ”Intinya, penegakan hukum di daerah kita ini sudah meninggal dunia,” ujar Ketua KNPI Loteng Murakib Usman Khotib di tempat yang sama.  Sementara itu, Kapolres Loteng AKBP Hery Indra Cahyono berjanji dalam waktu 1 x 24 jam persoalan hukum Murtede segera menemui titik terang. Bisa saja diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Kendati demikian, pihaknya akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Polda NTB.  ”Memang betul kami tetapkan tersangka yang bersangkutan. Cuma, itu dalam proses,” ujar Hery.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/dibegal_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> KUTUK KERAS: Para tokoh pemuda di Lombok Tengah mengecam penetapan Murtede sebagai tersangka di jalan raya depan Polres Lombok Tengah (13/4). (DEDI/LOMBOK POST)

Dibegal, Bela Diri, Murtede Malah Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG-20220413-WA0219.jpg" alt="Kapolres Lombok Tengah AKBP Hery Indra Cahyono (kedua dari kiri) bersama Kades Ganti H Acih saat memberikan surat penangguhan terhadap korban begal yang ditetapkan jadi tersangka di Polres Lombok Tengah, Rabu (13/4). Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolres Lombok Tengah AKBP Hery Indra Cahyono (kedua dari kiri) bersama Kades Ganti H Acih saat memberikan surat penangguhan terhadap korban begal yang ditetapkan jadi tersangka di Polres Lombok Tengah, Rabu (13/4). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menyatakan korban begal S, 34, dibebaskan setelah surat penangguhan penahan direspons Polres setempat. Dia sempat ditahan setelah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tewasnya dua pelaku begal di jalan raya Desa Ganti.  ”Iya dibebaskan setelah ada surat penangguhan dari keluarga dengan mengetahui pemerintah desa,” kata Kapolsek Praya Timur Iptu Sayum di Praya, Rabu (13/4).  Disinggung terkait dengan proses hukum selanjutnya, dia mengatakan, pihaknya tidak bisa memberikan penjelasan lebih jauh. Sebab, yang menangani kasus tersebut penyidik dari Polres Lombok Tengah.  ”Silakan konfirmasi kepada Pak Kapolres saja,” ujar Sayum.  Kepala Desa Ganti Acih mengatakan hal yang sama. Warganya yang telah diamankan dan ditetapkan menjadi tersangka karena membunuh begal tersebut telah diberikan penangguhan. ”Allhamdulillah dinda telah dikasih penangguhan,” ucap Acih.  Sebelumnya, Satreskrim Polres Lombok Tengah menetapkan korban begal inisial S, 34, menjadi tersangka dalam dugaan kasus dua begal yang tewas bersimbah darah di jalan raya Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Minggu (10/4) dini hari.  ”Penyelidikan kasus ini ditingkatkan menjadi sidik, setelah melakukan pemeriksaan saksi,” kata Wakapolres Lombok Tengah Kompol Ketut Tamiana.  Selain menetapkan korban menjadi tersangka dalam dugaan kasus pembunuhan dan penganiayaan, dua teman pelaku begal inisial WH dan HO warga Desa Beleka yang melarikan diri juga ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana curat. ”Korban begal (pelaku dugaan pembunuhan) dikenakan pasal 338 KHUP menghilangkan nyawa seseorang melanggar hukum maupun pasal 351 KHUP ayat (3 ) melakukan penganiayaan mengakibatkan hilang nyawa seseorang,” tutur Ketut Tamiana.  Dia mengatakan, kejadian itu bermula ketika korban akan pergi ke Lombok Timur mengantarkan nasi kepada ibunya. Di tengah jalan di TKP korban dipepet dua orang pelaku begal.  Dia berupaya mempertahankan diri melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam. Tidak lama kemudian datang dua teman pelaku mengeroyok korban. Namun semua pelaku berhasil ditumbangkan korban begal.  Barang bukti yang disita yakni empat unit senjata tajam dan tiga unit motor yang diduga digunakan korban dan para pelaku. ”Satu korban melawan empat pelaku begal mengakibatkan dua pelaku begal inisial P, 30, dan OWP, 21, warga Desa Beleka tewas. Sedangkan dua pelaku lainnya melarikan diri dan saat ini telah diamankan,” ucap Ketut Tamiana.

Polisi Akhirnya Bebaskan Korban Begal yang Dijadikan Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220413_125416.jpg" alt="Warga dan sejumlah LSM gelar aksi damai di halaman Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mempertanyakan kasus penetapan korban begal jadi tersangka, Rabu (13/4). Akhyar/Antara" width="100%">
<figcaption>Warga dan sejumlah LSM gelar aksi damai di halaman Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mempertanyakan kasus penetapan korban begal jadi tersangka, Rabu (13/4). Akhyar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejumlah warga dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) gelar aksi damai mendesak Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), membebaskan korban begal inisial S, 34. Dia telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus yang menewaskan dua begal di jalan raya Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur.  ”Bapak S (korban begal) ini harus dibebaskan, jangan sampai alibi warga takut melawan kejahatan,” kata Tajir Syahroni seperti dilansir dari Antara di halaman Polres Lombok Tengah di Praya, Rabu (13/4).  Dia mengatakan, warga datang untuk memberikan pembelaan kepada korban begal yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh aparat Polres Lombok Tengah. Selain itu, aksi tersebut juga untuk mendukung penegakan hukum di Lombok Tengah.  ”Penjahat itu wajib dilawan, hal itu telah ditunjukkan korban yang berhasil melumpuhkan pelaku begal yang akan mengambil hartanya,” ucap Tajir Syahroni.  Menurut dia, korban tidak pernah merencanakan menjadi korban begal dan akan melakukan pembunuhan. Sehingga, apa yang dilakukan korban itu adalah untuk membela diri.  ”Masyarakat tidak ada yang mau jadi korban begal,” ujar Tajir Syahroni.  Ali Wardana, warga lainnya mengatakan, pihaknya mempertanyakan kasus yang menimpa korban begal yang dijambret dan ditetapkan menjadi tersangka. Sebab, korban berhasil melumpuhkan pelaku jambret yang selama ini meresahkan masyarakat. ”Ini yang sangat lucu, karena korban membela diri dan mengalahkan jambret malah jadi tersangka,” ujar Ali.  Untuk itu, dia berharap aparat penegak hukum bisa mengkaji keputusan atas penetapan korban begal menjadi tersangka tersebut.  ”Jangan sampai warga menjadi takut berbuat melawan kejahatan. Kaji ulang keputusan ini, supaya tidak ada gejolak di masyarakat. Ada indikasi terlalu cepat mengambil keputusan dengan menetapkan korban menjadi tersangka,” kata Ali.  Kadus Matek Maling, Desa Ganti, Irwan selaku keluarga korban menambahkan, pihaknya merasa bingung atas penetapan S menjadi tersangka. Padahal yang dilakukan itu untuk membela diri.  ”Saya bingung atas penetapan tersangka ini. Mohon keluarga kami dibebaskan,” ujar Irwan.  Kapolres Lombok Tengah AKBP Hery Indra Cahyono di hadapan masa aksi berjanji memberikan keputusan terbaik bagi masyarakat. Pihaknya akan memberikan keputusan dalam waktu cepat.  ”Saya akan berikan keputusan yang terbaik bagi masyarakat,” ucap Hery Indra Cahyono.  Sebelumnya, Satreskrim Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan korban begal inisial S menjadi tersangka dalam kasus dua begal tewas bersimbah darah di jalan raya Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Minggu (10/4) dini hari.  ”Penyelidikan kasus ini ditingkatkan menjadi sidik, setelah melakukan pemeriksaan saksi,” kata Waka Polres Lombok Tengah Kompol Ketut Tamiana, Selasa (12/4).  Selain menetapkan korban menjadi tersangka dalam dugaan kasus pembunuhan dan penganiayaan, dua teman pelaku begal inisial WH dan HO warga Desa Beleka yang melarikan diri ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana curat.  ”Korban begal (pelaku dugaan pembunuhan) dikenakan pasal 338 KHUP menghilangkan nyawa seseorang melanggar hukum maupun pasal 351 KHUP ayat (3 ) melakukan penganiayaan mengakibatkan hilang nyawa seseorang,” terang Ketut.

Korban Begal Ditetapkan Jadi Tersangka, Warga Demo Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG-20220327-WA0133.jpg" alt="Salah satu korban kesetrum saat dirawat di puskesmas di Lombok Tengah, Minggu (27/3). Humas Polres Lombok Tengah/Antara" width="100%">
<figcaption>Salah satu korban kesetrum saat dirawat di puskesmas di Lombok Tengah, Minggu (27/3). Humas Polres Lombok Tengah/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com–Lima warga tersengat aliran listrik di Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kajadian itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan empat orang dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan.  Kapolres Lombok Tengah AKBP Hery Indra Cahyono seperti dilansir dari Antara di Praya mengatakan, kelima korban tersebut adalah Deni Putra Nawangsyah, 34, dan Aga, 7, warga Kelurahan Pagutan Kota Mataram; Muhamad Junaidi, 40; Ahmad Sahal Mulia, 11, dan Rifa Syahida Mulia, 8, warga Dusun Mentokan, Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya.  ”Korban meninggal dunia atas Deni Putra Nawangsyah. Empat korban lainnya masih mendapatkan perawatan medis di rumah sakit,” ujar Hery Indra Cahyono.  Peristiwa maut itu bermula ketika ketiga anak bermain gerobak bekas kecimol dengan cara didorong. Kemudian tiang gerobak yang terbuat dari besi mengenai kabel terkelupas yang melintang sehingga mengalirkan arus listrik dan mereka tersengat arus listrik tersebut.  ”Mendengar jeritan anak-anak tersebut, korban Moh Junaidi dan Deni Putra Nawangsyah berupaya melakukan pertolongan,” terang Hery Indra Cahyono.  Namun, nasib berkata lain. Ketika hendak menyelamatkan anak-anak tersebut keduanya ikut tersengat listrik dan tidak bisa melepaskan diri, meskipun sampai colokan listrik dicabut warga yang ada di TKP.  ”Korban berusaha menolong anak-anak tersebut, namun ikut kesetrum,” ucap Hery Indra Cahyono.  Dia mengatakan, tiga korban atas nama Ahmad Sahal Mulia, Rifa Syahida Mulia, dan Muhamad Junaidi, masih dirawat. Sedangkan korban Aga langsung dibawa pulang ibunya, Rosi, ke rumahnya di Kelurahan Pagutan Kota Mataram. Korban Deni Putra Nawangsyah yang meninggal dunia, atas kesepakatan istri dan orang tuanya dibawa ke Taliwang, Kabupaten Sumbawa, untuk dimakamkan.  Setelah kejadian aparat langsung turun untuk meminta keterangan dari sejumlah saksi di TKP. ”Pihak keluarga (istri korban) dan orang tua korban menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan menolak untuk dilakukan autopsi yang dibuktikan dengan menandatangani surat penolakan autopsi,” ujar Hery Indra Cahyono.

Satu Tewas dan 4 Dirawat karena Tersengat Listrik di Lombok Tengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/empat-IRT-ditahan.jpg" alt="DI BALIK JENDELA RUTAN: Empat IRT yang ditahan di Rutan Praya, Lombok Tengah. Dua IRT terpaksa memba balita ke rutan karena masih menyusui. (APRIADI FOR LOMBOK POST)" width="100%">
<figcaption>DI BALIK JENDELA RUTAN: Empat IRT yang ditahan di Rutan Praya, Lombok Tengah. Dua IRT terpaksa memba balita ke rutan karena masih menyusui. (APRIADI FOR LOMBOK POST)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) membantah terkait penahanan empat ibu rumah tangga (IRT) bersama anak-anaknya dalam kasus pelemparan batu ke pabrik rokok di Lombok Tengah. Kejati NTB mengakui, empat IRT itu sengaja membawa anak-anaknya.  "Bahwa terkait pemberitaan dan foto yang beredar di medsos para Terdakwa ditahan bersama anaknya oleh pihak Kejaksaan adalah tidak benar, melainkan keluarga para Terdakwa dengan sengaja membawa anak para Terdakwa di Polsek Praya Tengah maupun di Rutan Praya untuk ikut bersama para Terdakwa berdasarkan izin pihak Rutan," kata Kasipenkum Kejati NTB, Dedi Irawan dalam keterangannya, Selasa (23/2).  Dedi lantas menjelaskan, alasan penahanan terhadap empaat IRT tersebut. Dia menjelaskan, kasus pelemparan batu oleh Hultiah dkk itu dilimpahkan tahap dua ke Kejati NTT pada Selasa 16 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA di kantor Kejaksaan Negeri Lombok Tengah. Mereka disangka melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHP.  Menurut Dedi, dalam pelimpahan tahap dua itu para tersangka dinilai berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan kepada jaksa penuntut umum (JPU). Keempat tersangka dipandang tidak kooperatif, karena salah satu tersangka saat pemeriksaan mendobrak meja JPU.  "Para Tersangka berbelit belit dalam memberikan keterangan dan tidak kooperatif karena salah satu Tersangka mendobrak meja dengan melontarkan kata-kata ancaman pada jaksa dan pada saat itu disarankan agar tetap bersabar. Para Tersangka tersebut sempat diberikan kesempatan untuk berdamai melalui upaya Restoratif Justice, namun ke empat tersangka tetap menolak," beber Dedi.  Bahkan pada saat dihadapkan oleh penyidik, para tersangka tidak ada didampingi oleh pihak keluarga maupun penasehat hukum. Dia menegaskan, saat pemeriksaan mereka tidak pernah membawa anak-anak di ruangan penerimaan tahap dua Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.  "Jaksa yang menerima para tersangka dari penyidik tidak pernah mendapatkan informasi mempunyai anak balita yang masih menyusui," beber Dedi.  Dedi menegaskan, karena Pasal 170 KUHP yang disangkakan pada para Tersangka merupakan Pasal yang bisa dilakukan penahanan, maka para tersangka telah diberikan hak-haknya oleh JPU agar menghubungi pihak keluarganya untuk mengajukan Permohonan untuk tidak dilakukan penahanan. Tetapi sampai dengan berakhirnya jam kerja pukul 16.00 WITA, pihak keluarga para Tersangka tidak juga datang ke kantor Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, serta telah diberikan pula hak untuk dilakukan perdamaian namun ditolak serta berbelit belit selama pemeriksaan tahap dua.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/02/2021/lempar-atap-pabrik-polri-sebut-tak-pernah-tahan-4-irt-dan-2-bayinya/">Lempar Atap Pabrik, Polri Sebut Tak Pernah Tahan 4 IRT dan 2 Bayinya</a>  "Sehingga JPU harus segera mengambil sikap dan oleh karena Pasal yang disangkakan memenuhi syarat subyektif dan obyektif berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka para Tersangka ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum di Polsek Praya Tengah," tegas Dedi.  Oleh karena itu, Dedi menegaskan hal itu yang mendasari Kejati NTB melakukan penahanan kepada para tersangka. Meski demikian, Kejati NTB tetap membuka ruang kepada para tersangka untuk melakukan penangguhan penahanan.  "Bahwa persoalan kenapa ditahan kami sudah jelaskan dengan pertimbangan diatas dan terhadap para terdakwa sebagaimana KUHAP masih mempunyai hak untuk dilakukan penangguhan penahanan pada tahap selanjutnya yaitu tahap persidangan, dengan mengajukan permohonan penangguhan penahanan pada Hakim. Karena pada saat ini status penahanan hakim dan hakimlah yang berwenang menentukan apakah bisa ditangguhkan atau tidak," ucap Dedi menandaskan.  Sebelumnya, 4 IRT dikabarkan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Praya, Lombok Tengah. Mereka dituduh merusak gudang pabrik tembakau di Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang. Ironisnya, dua balita masing-masing berusia 1 tahun dan 1,5 tahun terpaksa ikut menginap bersama ibu mereka di dalam tahanan.  Empat IRT itu adalah Nurul Hidayah, Martini, Fatimah, dan Hultiah. Semuanya warga Dusun Eat Nyiur, Desa Wajageseng. Informasi yang dihimpun Jawa Pos dan Lombok Post, empat IRT tersebut dilaporkan pimpinan UD Mawar Putra Muh. Suwardi. Mereka diduga melempari atap pabrik dengan batu. Aksi pelemparan itu adalah bentuk protes kepada pemilik pabrik. Sebab, aktivitas di pabrik itu disebut menghasilkan bau yang mengganggu warga.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=eCybmPrxDAw

Gebrak Meja dan Mengancam jadi Alasan Jaksa Tahan 4 IRT di Lombok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Polres Lombok Tengah

Berita Terkini