<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221120-WA0059_1.jpg" alt="Mes PT Gunung Aji Jaya yang dibakar sekelompok warga di Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, Minggu, (20/11). Antara" width="100%">
<figcaption>Mes PT Gunung Aji Jaya yang dibakar sekelompok warga di Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, Minggu, (20/11). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor (Polres) Lampung Tengah, Lampung, menyatakan, kericuhan hingga terjadi pembakaran mes PT Gunung Aji Jaya, di Padang Ratu, Sabtu (19/11), karena masalah lahan hak guna usaha (HGU).  Kapolres Lampung Tengah AKBP Doffie Fahlevi Sanjaya menjelaskan, masyarakat di lima kampung, yakni Kampung Gunung Aji, Gunung Raya, Negri Ratu, dan Negri Kepayungan, Kecamatan Pubian; menuntut pengembalian lahan milik PT Gunung Aji Jaya di Kampung Gunung Haji, Kecamatan Pubian. Sebab, dinilai telah habis HGU-nya sejak 2015.  ”Atas permasalahan tersebut massa dari lima kampung di Kecamatan Pubian, Lampung Tengah, mengamuk dan membakar mes karyawan di tiga lokasi berbeda serta dua unit mobil milik PT Gunung Aji Jaya (GAJ),” kata Doffie Fahlevi Sanjaya seperti dilansir dari Antara, Minggu (20/11).  Selain membakar sejumlah peralatan milik perusahaan perkebunan sawit tersebut, lanjut dia, massa nyaris membakar dan menghakimi warga yang merupakan karyawan PT Gunung Aji Jaya. ”Atas kesigapan petugas, warga yang disinyalir karyawan PT Gunung Aji tersebut berhasil dievakuasi ke Polres Lampung Tengah,” terang Doffie Fahlevi Sanjaya.  Kapolres mengatakan, dilihat dari bukti administrasi, lahan perkebunan sawit yang dipermasalahkan warga tersebut, masih milik PT Gunung Aji Jaya. ”Secara legal, lahan masih merupakan milik PT. Gunung Aji Jaya, HGU telah diperpanjang sejak 2016 sampai 2040 dengan luas 493,63 ha dengan  sebanyak 10 sertifikat,” papar Doffie Fahlevi Sanjaya.  Dia menegaskan, Polres Lampung Tengah telah melakukan berbagai upaya memetakan dan mendeteksi permasalahan yang muncul atas kejadian tersebut. Bahkan sejumlah personel kepolisian mengajak perusahaan, tokoh masyarakat, dan para pihak yang memiliki kepentingan dalam permasalahan tersebut untuk bermusyawarah.  ”Satbinmas Polres Lampung Tengah telah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada warga serta mendorong tokoh masyarakat, agama, dan pemerintah daerah, untuk memberikan pemahaman terhadap legalitas perusahaan dan imbauan untuk tidak melakukan tindakan melanggar hukum,” tutur Doffie Fahlevi Sanjaya.  Dia menambahkan, bersama Bupati Lampung Tengah, pihaknya telah melakukan upaya mediasi dan memberikan edukasi kepada perwakilan masyarakat tentang status HGU tersebut.  ”HGU tersebut telah diperpanjang dan berlaku hingga 2040. Kami mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan-tindakan di luar aturan atau melanggar hukum,” ucap Doffie Fahlevi Sanjaya.

Polisi Sebut Kericuhan di Padang Ratu karena Masalah Lahan HGU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/POLISI-TEMBAK.jpg" alt="Tersangka Aipda RS saat menjalani pemeriksaan di Mapolres Lampung Tengah, Senin (5/9). Antara" width="100%">
<figcaption>Tersangka Aipda RS saat menjalani pemeriksaan di Mapolres Lampung Tengah, Senin (5/9). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah Lampung menggelar sidang kode etik terhadap anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah Ajun Inspektur Polisi Dua Rudi Suryanto (RS) yang melakukan penembakan terhadap sesama anggota polisi pada Minggu (4/9).  ”Kami akan memeriksa terduga pelanggaran etik oleh oknum Polri,” kata Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Lampung Komisaris Besar Polisi M. Syahran seperti dilansir dari Antara di Mapolres Lampung Tengah, Kamis (8/9).  Dalam sidang kode etik tersebut, jelas Syahran, Bidang Propam Polda Lampung menghadirkan sebanyak 28 orang saksi yang akan dimintai keterangan terkait peristiwa penembakan tersebut. ”Kami melakukan sidang terbuka, namun terbukanya hanya untuk internal. Ini sesuai dengan aturan yang ada untuk sidang kode etik anggota,” kata Syahran.  Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Lampung Komisaris Besar Polisi Zahwani Pandra Arsyad menambahkan, pelaksanaan sidang kode etik Aipda RS berlangsung di wilayah hukum Polres Lampung Tengah. ”Proses pemeriksaan ini dilakukan secara maraton selama empat hari sehingga sekarang tersangka sedang menjalani sidang kode etik,” terang Zahwani Pandra Arsyad.  Arsyad berharap sidang kode etik itu dapat berjalan lancar dengan saksi-saksi yang dihadirkan untuk dimintai keterangan. ”Sekitar 28 orang yang akan dimintai keterangan dalam sidang kode etik terhadap Aipda RS. Mudah-mudahan dalam sidang ini dapat berjalan dengan lancar dan sekarang kita tunggu hasil sidang kode etik yang sedang berlangsung,” ujar Zahwani Pandra Arsyad.  Sebelumnya, Zahwani Pandra Arsyad menyebutkan, kasus penembakan yang dilakukan oknum anggota Polres Lampung Tengah Aipda RS terhadap Aipda Ahmad Karnain, 41, diduga karena dendam pribadi. ”Diduga dendam terhadap korban, pelaku menembak karena korban selalu membuka aib atau keburukan tersangka yang merupakan oknum anggota polisi yang bertugas Ka SPKT Polsek Way Pengubuan Polres Lampung Tengah,” ungkap Arsyad.  Polisi korban penembakan rekannya sendiri itu bertugas sebagai Bhabinkamtibmas. Peristiwa penembakan terjadi pada Minggu (4/9) sekitar jam 21.15 WIB di rumah korban. ”Korban sempat dibawa oleh istri dan tetangganya ke Rumah Sakit Harapan Bunda, namun sesampainya di sana sudah tidak dapat tertolong,” ujar Zahwani Pandra Arsyad.  Arsyad mengatakan berdasar hasil penyelidikan serta pendalaman di lingkungan kerja, tempat tinggal dan lingkungan keluarga korban, pihaknya mendapati informasi jika korban mempunyai hubungan yang tidak baik dengan tersangka RS di lingkungan kerjanya.  Sementara itu, tim penyidik Kepolisian Resor Lampung Tengah telah menyerahkan berkas perkara tahap satu Aipda Rudi Suryanto (RS), tersangka penembakan terhadap sesama anggota polisi, kepada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, Lampung Tengah.  ”Berkas perkara oknum anggota Polri RS yang menembak sesama anggota Polri telah diserahkan ke jaksa penuntut umum Kejari Lampung Tengah,” kata Zahwani Pandra Arsyad.  Arsyad menambahkan sekitar 17 orang saksi telah dimintai keterangan tim penyidik untuk keperluan melengkapi berkas perkara tersangka RS. ”Rekonstruksi juga sudah dilakukan dengan sebanyak 21 adegan diperagakan pada empat tempat kejadian perkara (TKP). Tersangka juga sudah mengakui semua perbuatannya,” tambah dia.  Menurut dia, tersangka Aipda RS dikenakan pasal 340 subsider 338 KUHP tentang pembunuhan berencana. ”Tersangka diancam maksimal hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara paling lama 20 tahun,” kata Arsyad.

Polda Lampung Gelar Sidang Kode Etik Polisi Tembak Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/polisi-tembak-polisi-di-lamteng-1.jpg" alt="21 ADEGAN: Proses rekonstruksi di jalan menuju rumah korban Aipda Ahmad Karnain dan rumah anggota Polres Way Pengubuan, Lampung Tengah, itu kemarin. (RADAR LAMPUNG)" width="100%">
<figcaption>21 ADEGAN: Proses rekonstruksi di jalan menuju rumah korban Aipda Ahmad Karnain dan rumah anggota Polres Way Pengubuan, Lampung Tengah, itu kemarin. (RADAR LAMPUNG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peristiwa berdarah itu berawal ketika Aipda Rudi Suryanto (RS) sedang piket di Mapolsek Way Pengubuan, Lampung Tengah. Sang istri mengabarkan lewat telepon bahwa dirinya sedang sakit demam. Tersangka yang menjabat Kanit Provos Polsek Way Pengubuan pun izin pulang kepada rekan-rekannya yang piket. Tapi, di perjalanan, tersangka justru selalu terbayang dengan wajah Aipda Ahmad Karnain (AK) yang menurutnya selama ini kerap menggunjingkan dirinya serta keluarga. Jadilah, seperti tampak dalam rekonstruksi yang dihelat kemarin (6/9), pria 39 tahun itu yang semestinya belok kiri pulang menuju rumah di Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, justru belok kanan menuju jalan lingkar barat (jalinbar), Kampung Adijaya, di kecamatan yang sama. Tersangka yang dihadirkan dalam rekonstruksi meluapkan emosi dengan meletuskan tembakan satu kali ke arah perkebunan singkong sambil duduk di atas motor dinasnya. Total ada 21 adegan yang direkonstruksikan kemarin. Adegan 6–13 berlangsung di rumah korban. Pada adegan ke-9, tersangka menembak korban dari luar gerbang. Tembakan tersebut tepat mengenai dada kiri korban. AK hanya mampu berlari beberapa meter masuk rumah, lalu tumbang. Setelah menembak korban, seperti dilansir Radar Lampung, tersangka menemui SK, seorang pengusaha lapak singkong yang juga kepala kampung terpilih Putralempuyang. Di rumah SK, tersangka membahas masalah bisnis singkong. Selain itu, tersangka curhat dengan SK bahwa dirinya sedang punya masalah dengan korban. Namun, tanpa menjelaskan masalah apa. Selanjutnya, tersangka pulang ke rumah memanggil adik-adiknya dan istri menceritakan bahwa dirinya baru saja menembak polisi. Mendengar cerita tersebut, sang istri jatuh pingsan. Setelah kejadian, tersangka ditelepon Kasipropam Polres Lamteng Iptu Eko Heri Susanto diminta untuk membuat laporan tentang kematian korban. Setelah itu, tersangka menelepon Kanit Provos Polres Lamteng Aiptu Waluyo. Tersangka menyatakan bahwa dirinyalah yang menembak korban. Selanjutnya, pukul 00.30 WIB, tersangka dijemput Kasipropam Iptu Eko Heri Susanto dan Kanit Provos Aiptu Waluyo untuk dibawa ke Polres Lamteng. Kapolres Lamteng AKBP Doffie Fahlevi Sanjaya mengatakan, rekonstruksi cepat dilakukan atas atensi pimpinan. ”Dari hasil pendalaman rekonstruksi, ada penambahan fakta-fakta pembunuhan tersebut telah direncanakan,” jelasnya. Doffie mengatakan, semula hasil pemeriksaan aksi pembunuhan adalah spontanitas. ”Namun, semua terjadi perubahan. Setelah hasil pendalaman, ternyata pembunuhan ini sudah direncanakan,” katanya. Pasal yang dikenakan pun berubah 340 juncto 338. Selain itu, tersangka dikenai Pasal 340 subsider Pasal 338 KUHP. Tersangka dibidik pula dengan etika kelembagaan.

Pasal Kasus Polisi Tembak Polisi di Lampung Tengah Berubah