<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/24/Tangkapan-Layar-2026-02-24-pukul-063524-1710011777.png" alt="Petugas gabungan memperketat pengamanan dan menggencarkan patroli di titik-titik aksi kriminalitas guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Lampung Selatan (Lamsel).(ANT)" width="100%">
<figcaption>Petugas gabungan memperketat pengamanan dan menggencarkan patroli di titik-titik aksi kriminalitas guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Lampung Selatan (Lamsel).(ANT)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Lampung Selatan (Lamsel) selama&nbsp;Ramadhan, petugas gabungan memperketat pengamanan dan menggencarkan patroli di titik-titik aksi kriminalitas. "Pengamanan saat masyarakat menjalankan ibadah puasa menjadi fokus utama jajaran Polres Lampung Selatan bersama TNI dan pemerintah daerah dalam menjaga kamtibmas selama bulan Ramadhan,&rdquo; kata Kapolres Lampung Selatan AKBP Toni Kasmiri dilansir dari Antara, Selasa (24/2). Ia menegaskan&nbsp;pola pengamanan tahun ini difokuskan pada waktu krusial yang berkaitan langsung dengan aktivitas ibadah masyarakat, mulai dari ngabuburit, pelaksanaan salat tarawih, hingga sahur. "Pengamanan Ibadah,&nbsp;ngabuburit&nbsp;hingga sahur jadi sorotan, Polri bersama TNI dan Pemda terus memperkuat patroli pada jam rawan Ramadhan," jelasnya. Ia menjelaskan&nbsp;perubahan pola aktivitas masyarakat selama bulan puasa dari dini hari hingga malam hari membawa konsekuensi terhadap meningkatnya potensi kerawanan kamtibmas. "Pengamanan ini untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman dan&nbsp;khusyuk,"&nbsp;ujarnya. Oleh karena itu, menurut dia, aparat keamanan dituntut hadir di tengah masyarakat, baik saat warga beristirahat maupun ketika menjalankan ibadah. "Ketika masyarakat beribadah, kita menjaga. Ramadhan adalah waktu di mana kewaspadaan harus ditingkatkan dan kehadiran aparat harus semakin nyata,"&nbsp;ucapnya. Selain pengamanan preventif dan penegakan hukum, petugas juga mengedepankan pendekatan humanis dalam pelaksanaan tugas. Personel diminta mengutamakan sikap persuasif dan edukatif, khususnya dalam menangani pelanggaran ringan selama Ramadhan. "Dengan penguatan patroli di jam-jam ibadah tersebut, aparat berharap stabilitas kamtibmas tetap terjaga, sehingga umat Islam dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah Ramadhan dengan aman, tertib, dan nyaman,"&nbsp;ujar Kapolres

Guna menjaga situasi kamtibmas di Lampung Selatan (Lamsel) selama Ramadhan, petugas gabungan memperketat pengamanan dan gencar patroli

Cegah Pelanggaran Katibmas, Petugas Gabungan Perketat Patroli Titik Rawan Kriminalitas di Lamsel saat Ramadhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/16/IMG-20230712-WA0169-1412678753.jpg" alt="Ilustrasi penembakan. (doc.Pixabay/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penembakan. (doc.Pixabay/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Aksi koboi dengan menodongkan senjata api pada orang lain kembali viral di media sosial. Kali ini diduga dilakukan oleh seorang pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bakauheni Lampung terhadap seorang petugas parkir. Dalam rekaman video yang, tampak petugas parkir di pintu gerbang keluar bekerja seperti biasa. Pelaku lantas masuk jalur gerbang keluar tersebut dan menyerahkan karcis parkir. Tidak lama setelahnya, pelaku tampak mengeluarkan senjata api.&nbsp; Berdasar rilis resmi yang diungkap oleh Polres Lampung Selatan pada Jumat (3/1), peristiwa itu terjadi sekitar pukul 04.50 WIB. Melibatkan seorang pegawai KSOP Bakauheni berinisial MS. Mereka memastikan bahwa senjata api yang ditodongkan kepada korban adalah airsoft gun. Akibat perbuatannya, kini pelaku telah diamankan oleh aparat kepolisian Polres Lampung Selatan. Hal itu disampaikan Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin.&nbsp; Menurut Yusriandi, pelaku menggunakan mobil Toyota Rush dengan pelat nomor BE 1563 ALG. Saat hendak melintasi gate, kartu milik pelaku terdeteksi sudah habis masa pakai atau tidak berlaku. Karena itu, petugas parkir meminta pelaku membayar biaya parkir Rp 41 ribu sesuai dengan angka yang muncul pada layar monitor. Namun, pelaku tidak terima hingga akhirnya terjadi cekcok dan adu mulut di antara kedua pihak. &rdquo;Pelaku mengeluarkan airsoft gun jenis Glock 19 Austria, menembakkannya satu kali ke arah depan tanpa amunisi, lalu menodongkannya kepada petugas parkir,&rdquo; terang Yusriandi. Lantaran merasa terancam, korban lantas melaporkan peristiwa itu hingga laporan masuk ke Polres Lampung Selatan. Tidak lama, aparat kepolisian berhasil mengamankan pelaku berikut dengan barang bukti airsoft gun yang digunakan untuk menodong korban. Polres Lampung Selatan memastikan pelaku sudah ditahan dan kini sedang menjalani proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.&nbsp;

Aksi koboi diduga dilakukan oleh pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bakauheni Lampung pada seorang petugas parkir.

Aksi Koboi Pegawai KSOP Bakauheni Todongkan Senjata Api ke Petugas Parkir Viral di Media Sosial, Langsung Diciduk Polres Lampung Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/22/IMG-20240422-WA0015-314427733.jpg" alt="Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin saat upacara pemecatan terhadap oknum bintara." width="100%">
<figcaption>Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin saat upacara pemecatan terhadap oknum bintara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Resor (Polres) Lampung Selatan melakukan pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap satu oknum polisi. Sebab telah melanggar kode etik profesi dan komisi kode etik Polri. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin mengatakan, pemecatan terhadap oknum bintara yaitu Bripka N karena dinilai melanggar Kode Etik Profesi Polri dan disiplin sebagai anggota Polri. &rdquo;Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap anggota kepolisian merupakan langkah serius menjaga profesionalisme, integritas, dan moralitas, di dalam Polri melalui proses penegakan hukum dan disiplin secara adil dan transparan,&rdquo; kata Kapolres Yusriandi Yusrin seperti dilansir dari Antara, Senin (22/4). Dia menjelaskan, PTDH merupakan salah satu wujud dan realisasi komitmen pimpinan Polri dalam memberikan sanksi hukuman bagi personel yang melakukan pelanggaran baik disiplin maupun kode etik kepolisian. &rdquo;Jadikan ini sebagai pengingat bagi seluruh anggota kepolisian akan pentingnya mematuhi kode etik dan menjaga integritas dalam melaksanakan tugas-tugas,&rdquo; ujar Yusriandi Yusrin. Pemberhentian itu berdasar keputusan Kapolda Lampung Nomor : KEP / 175 / IV / 2024 tanggal 5 April 2024 tentang keputusan PTDH Personil a.n Bripka N jabatan Bintara Polres Lampung Selatan diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian. Personel tersebut telah melanggar pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto pasal 8 huruf c ke 1 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, serta pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto pasal 13 huruf e Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Kapolres berharap agar seluruh personel Polres Lampung Selatan dapat menghindari perbuatan yang melanggar hukum, menumbuhkan rasa disiplin yang tinggi, dan melaksanakan tugas dengan baik, demi memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat khususnya di Lampung Selatan. &rdquo;Jadikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua dan lebih bijak,&rdquo; ucap Yusriandi Yusrin.

Polres Lampung Selatan lakukan pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat satu oknum polisi karena melanggar kode etik profesi

Polri Pecat Oknum Bintara Polres Lampung Selatan Langgar Kode Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/IMG_20210716_165226.jpg" alt="Polisi tangkap oknum ASN pungli rapid test antigen di Bakauheni. Antara" width="100%">
<figcaption>Polisi tangkap oknum ASN pungli rapid test antigen di Bakauheni. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polres Lampung Selatan menangkap dua orang, yang salah satunya oknum aparatur sipil negara (ASN), pelaku pungutan liar. Mereka meminta keterangan hasil rapid test antigen terhadap penumpang bus saat akan menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak, Banten.  ”Dua tersangka yang aksinya sempat viral di media sosial itu, tidak lama berhasil kami tangkap,” kata Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin seperti dilansir dari Antara dari Bandarlampung, Jumat (16/7).  Dua oknum pelaku pungli tersebut bernama Afrianto dan Budi Riski. Afrianto merupakan seorang oknum ASN di instansi pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan Budi Riski yang merupakan seorang pengurus penyeberangan bus di Pelabuhan Bakauheni.  ”Tersangka Afrianto ini diperbantukan di Seaport Interdiction (SI) Bakauheni pada masa PPKM darurat,” ujar Edwin.  Edwin menjelaskan, modus yang digunakan kedua pelaku tersebut dengan cara meminta sejumlah uang kepada penumpang bus yang tidak memiliki surat keterangan rapid test antigen, agar dapat melewati pos penyekatan. ”Mereka meminta uang sebesar Rp 100 ribu, dianggap sudah memiliki surat rapid test antigen,” terang Edwin.  Tersangka Budi bertugas untuk berkoordinasi dengan sopir bus dan penumpang yang tidak memiliki surat rapid test antigen. Kemudian tersangka Afrianto bertugas meloloskan mobil bus di Bakauheni dari pemeriksaan petugas setempat.  ”Saat tersangka Budi tahu ada yang tidak membawa keterangan rapid test antigen, kemudian dia berkomunikasi dengan Afrianto dan sepakat keduanya untuk melewatkan bus tersebut,” tutur Edwin.  Berdasar keterangan tersangka, lanjut kapolres, mereka telah melakukan aksinya pada hari itu saja. Mereka telah melakukan pungli terhadap empat bus di Pelabuhan Bakauheni dengan mendapatkan total uang sebesar Rp 1,3 juta.  ”Saat penangkapan, kami hanya mendapatkan uang Rp 400 ribu, sisanya telah mereka pakai untuk kebutuhan mereka. Kami juga masih kembangkan apakah mereka sebelumnya telah melakukan aksi pungli terhadap bus lain,” kata Edwin.

Polisi Tangkap Oknum ASN Pelaku Pungli Rapid Test Antigen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/lambang-1-1.jpg" alt="Ilustrasi lambang polisi/antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi lambang polisi/antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polres Lampung Selatan masih mendalami kasus penipuan berkedok memasukan siswa di Akademi Kepolisian (Akpol). Penyidik sampai saat ini masih mendalami motif tersangka S melakukan penipuan tersebut.  "Masih penyidikan lanjut," kata Kapolres Lampung Selatan AKBP Edi Purnomo saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (17/6).  Dia pun meminta kepada masyarakat agar tidak percaya jika ada oknum-oknum yang menjanjikan masuk Akpol dengan imbalan uang. Semua pendaftar Akpol akan mengikuti seleksi dan tahapan yang telah ditentukan.  "Himbauan percaya pada diri sendiri, persiapkan tes yang baik dengan cara belajar dan berlatih, jangan percaya bila ada yang menawarkan pasti lulus dengan membayar sejumlah uang," jelas Edi.  ‎Diketahui, ‎seorang pria di Lampung Selatan kini menjadi korban penipuan. Karena dia telah menyetor uang sebesar Rp 1,8 miliar supaya anaknya lulus seleksi Akademi Kepolisian (Akpol).  Sayangnya, pria tersebut menjadi korban penipuan penerimaan Akpol dan akhirnya memilih untuk lapor ke polisi. Polres Lampung Selatan akhirnya telah menangkap tersangka SR dalam kasus penipuan bermodus penerimaan Akpol tersebut yang juga warga di desa itu.  “Untuk tersangka kita lakukan penahanan. Karena sudah cukup bukti dan unsur terkait kasus penipuannya yang menjerat tersangka,” kata Kapolres Lampung Selatan AKBP Edi Purnomo.  Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan AKP Tri Maradona menjelaskan, tersangka Sr diduga melakukan tindakan penipuan dengan modus menjanjikan anak korban bisa masuk Akpol (Akademi Kepolisian) pada 2017 lalu. Namun setelah dua kali mendaftar, yakni pada 2018 dan 2019, anak korban tidak diterima Akpol.  “Tersangka menjanjikan bisa membantu anak pelapor yang hendak mendaftar Akpol. Tersangka secara berkala meminta uang kepada korban,” kata Tri.

Polisi Dalami Motif Penipuan Masuk Akpol Bayar Rp 1,8 Miliar