<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/15/gacoan-1975154501.png" alt="Mie Gacoan Cabang Cirebon (Sumber: Radar Cirebon)" width="100%">
<figcaption>Mie Gacoan Cabang Cirebon (Sumber: Radar Cirebon)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Unggahan video mie belatung viral di media sosial. Tampak dalam unggahan itu hidangan mie mengandung banyak belatung. Kasus ini melibatkan kepolisian dari Polres Cirebon Kota untuk turun tangan melakukan penyelidikan. Belakangan diketahui bahwa kasus ini telah selesai. Tidak ada tuntutan dari pihak manapun. Video viral mie belatung itu diketahui berasal dari gerai Mie Gacoan di Cirebon. Keaslian video tersebut telah dikonfirmasi. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Muhammad Rano Hadiyanto mengatakan bahwa benar peristiwa terjadi di Mie Gacoan cabang Cirebon. "Memang kejadian itu diklarifikasi ada. Tapi sudah diselesaikan oleh pihak Mie Gacoan," ucap Rano dikutip&nbsp;Radar Cirebon (Jawa Pos Grup), Rabu (17/1). Dijelaskan oleh Kapolres, bahwa pihaknya telah mengirim intel untuk mengecek lokasi yang dimaksud di dalam video. Tidak hanya itu, dijelaskan oleh Rano bahwa manajemen Mie Gacoan pun sudah mengklarifikasi keaslian video yang diunggah ke media sosial tersebut. Pihak Mie Gacoan pun telah meminta maaf kepada konsumen dan mengganti makanan yang baru Sementara itu, hidangan mie tersebut mengandung belatung diduga berasal dari salah satu bahan makanan pedas yakni, cabai. &ldquo;Asal belatung diperkirakan dari cabai, namun dari pihak Mie Gacoan telah membuang cabai tersebut dengan cara direndam dengan garam," jelas Rano. Diberitakan sebelumnya, beredar video yang diunggah pelanggan Mie Gacoan, memperlihatkan hidangan mie mengandung banyak belatung. Sontak hal ini membuat warganet geger. Apalagi diketahui dari video tersebut, lokasi Mie Gacoan yang dikunjungi disebut berada di Cirebon. Pihak Manajemen Mie Gacoan Pusat pun angkat bicara soal kasus ini melalui pernyataan Legal Mie Gacoan Pusat, Endhy Budhi P. Endhy menuturkan hingga saat ini pihak manajemen sedang melakukan investigasi mengenai adanya kepastian video yang beredar tersebut. Pihaknya memohon maaf atas beredarnya video tersebut yang membuat risau. &ldquo;Kami memohon maaf kepada Para Gacoanku (penggemar Gacoan) yang telah risau dengan beredarnya video customer tersebut yang tidak langsung dikonfimasi kepada pihak manajemen terlebih dahulu," ungkapnya. Ia memastikan SOP yang diterapkan selama ini di seluruh cabang Mie Gacoan sudah berjalan dengan baik. Pihaknya mengimbau kepada para customer untuk langsung menyampaikan pelayanan yang dirasa kurang kepada crew Mie Gacoan. Pihaknya dengan senang hati menerima masukan kritik dan saran. "Untuk ke depannya, kami berharap para customer apabila mendapatkan pelayanan yang kurang baik/ada keluhan untuk dapat segera menyampaikan kepada crew/manager yang bertugas," pungkasnya.

Hidangan mie tersebut mengandung belatung diduga berasal dari salah satu bahan makanan pedas yakni, cabai.

Viral Video Mie Gacoan Tercampur dengan Belatung, Polisi Duga dari Cabai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/18/IMG_20230418_144518-2758985047.jpg" alt="Kendaraan saat akan masuk ke tempat istirahat KM 207 Palikanci Cirebon, Selasa (18/4)." width="100%">
<figcaption>Kendaraan saat akan masuk ke tempat istirahat KM 207 Palikanci Cirebon, Selasa (18/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polres Cirebon Kota berlakukan sistem buka tutup tempat istirahat (rest area) di kilometer (KM) 207. Itu dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan. &rdquo;Pemudik juga diimbau berhenti di area itu tidak lebih dari 30 menit. Kami berlakukan sistem buka tutup di tempat istirahat untuk mengantisipasi kepadatan,&rdquo; kata Kasatlantas Polres Cirebon Kota AKP Triyono Raharja seperti dilansir dari Antara di Cirebon, Selasa (18/4). Dia mengatakan, pemberlakuan sistem buka tutup itu untuk memastikan area istirahat bisa menampung para pemudik. Selain itu untuk mengantisipasi adanya antrean kendaraan. Apabila tidak diberlakukan sistem buka tutup, lanjut Triyono, dikhawatirkan kendaraan akan menumpuk di tempat istirahat dan bisa mengakibatkan kemacetan. &rdquo;Sebelum melebihi kapasitas dari 100 persen, kami tutup terlebih dahulu,&rdquo; terang Triyono. Triyono menambahkan, di tempat istirahat tersebut ada waktu-waktu yang memang padat para pemudik. Seperti ketika akan sahur serta masuk waktu duhur&nbsp;dan magrib. Oleh karena itu, dia menjelaskan, pada jam-jam rawan tersebut, polisi selalu mewaspadai agar tidak terjadi antrean yang mengular ke lajur jalan tol. Sehingga, pihaknya memberlakukan sistem buka tutup. &rdquo;Memang ada jam tertentu, seperti ketika akan sahur,&nbsp;duhur, dan magrib,&rdquo; terang Triyono. Selain memberlakukan sistem buka tutup, polisi juga mengimbau masyarakat yang sedang beristirahat agar tidak lebih dari 30 menit di dalam area istirahat. Itu agar bisa bergantian dengan pemudik lain. &rdquo;Manfaatkan tempat istirahat dengan sebaik-baiknya, jangan sampai melebihi dari 30 menit,&rdquo; ujar Triyono. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat meminta pemudik yang mengarah ke Jakarta dari arah timur untuk tidak masuk ke Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) saat pemberlakuan one way. Rekayasa lalu lintas itu dimulai pada Selasa (18/4) atau H-4 Lebaran. Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat Kombespol Wibowo mengatakan, pemberlakuan rekayasa satu arah ke arah timur itu diberlakukan mulai 14.00 WIB. One way diberlakukan mulai dari KM 72 Tol Cipali. &rdquo;Masyarakat yang akan ke arah Jakarta untuk tidak memasuki tol dan menggunakan jalur arteri untuk kemudian masuk ke ruas tol di kawasan Cikopo, Purwakarta. Karena dari KM 72 hingga ke Jakarta tidak diberlakukan one way,&rdquo; terang Wibowo. Sebelumnya, Korlantas Polri mulai hari ini (18/4) memberlakukan rekayasa lalu lintas sistem satu arah atau one way di Tol Cipali hingga Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang. Itu guna mengantisipasi kepadatan arus mudik yang di ruas jalan tol.

Polres Cirebon Kota berlakukan sistem buka tutup tempat istirahat (rest area) di kilometer 207 mengantisipasi kepadatan

Polisi Berlakukan Sistem Buka Tutup Tempat Istirahat KM 207 Cirebon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220908_153551.jpg" alt="Tangkapan layar pelaku saat menyalakan korek api di SPBU di Desa Adidharma, Kecamatan Gunun Jati, Kabupaten Cirebon, Kamis (8/9). Khaerul Izan/Antara" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar pelaku saat menyalakan korek api di SPBU di Desa Adidharma, Kecamatan Gunun Jati, Kabupaten Cirebon, Kamis (8/9). Khaerul Izan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Cirebon Kota, Polda Jawa Barat, tangkap seorang pria paro baya yang berupaya membakar salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).  ”Pelaku yang mencoba membakar, berinisial WO, 68. Saat ini sudah kami amankan,” kata Kasatreskrim Polres Cirebon Kota AKP Perida Apriani Sisera seperti dilansir dari Antara di Cirebon.  Menurut dia, pria paro baya itu mencoba membakar motor yang sedang mengisi bahan bakar minyak (BBM) di salah satu SPBU di Jalan Raya Sunan Gunung Jati, Desa Adidharma, Kecamatan Gunung Jati, pada Kamis (8/9).  Aksi tersebut, kata Perida, langsung digagalkan petugas yang sedang berada di SPBU. Api yang sempat menyala berhasil dipadamkan dengan menggunakan alat pemadam api ringan (APAR).  ”Beruntung petugas sigap, sehingga api tidak menyambar lebih luas,” ujar Perida.  Perida menambahkan, saat ini yang bersangkutan sedang dimintai keterangan oleh petugas, untuk menggali motifnya. ”Kami masih mendalami kasus ini, karena pelaku sedang diinterogasi,” terang Perida.  Kepala Keamanan SPBU Arif Rahman mengatakan, pelaku seorang diri, langsung menyalakan korek api dan dilemparkan ke tangki motor yang sedang diisi BBM. ”Kami langsung menyergap, ketika pelaku akan kabur, dan ketika ditanya dia hanya diam saja,” tutur Arif.

Polisi Bekuk Pria yang Berupaya Bakar SPBU di Cirebon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220611_202230.jpg" alt="Kapolres Cirebon Kota AKBP Fahri Siregar (kiri) menunjukkan barang bukti. Khaerul Izan/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolres Cirebon Kota AKBP Fahri Siregar (kiri) menunjukkan barang bukti. Khaerul Izan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor (Polres) Cirebon Kota, Jawa Barat, mengamankan tersangka pembacokan yang mengakibatkan korban tewas. Pihak keluarga menyerahkan pelaku untuk bertanggung jawab.  ”Tersangka diserahkan oleh pihak keluarga kepada kami,” kata Kapolres Cirebon Kota AKBP Fahri Siregar seperti dilansir dari Antara di Cirebon.  Fahri mengatakan tersangka yang diserahkan oleh pihak keluarga bernama Robi, 20, berasal dari Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Sebelumnya, setelah melakukan aksi pembacokan dengan ketiga rekannya, tersangka mencoba melarikan diri ke Kabupaten Subang, setelah mengetahui korban meninggal dunia.  Tersangka, lanjut Fahri, dalam pelariannya mengamen di persimpangan daerah Subang. Selama kabur tersangka mengaku terus dihantui rasa bersalah.  ”Kemudian tersangka pulang ke rumah kerabatnya di Indramayu. Dan selanjutnya pihak keluarga menyerahkan tersangka kepada kami,” terang Fahri.  Fahri mengatakan, tersangka dengan empat rekan lainnya melakukan penganiayaan dengan cara membacok korban dengan menggunakan celurit hingga korban meninggal dunia. Tersangka, pada saat kejadian mengendarai motor berboncengan dengan tersangka lainnya yang masih buron.  Ketika melihat korban, lanjut Fahri, tersangka yang masih buron memerintah Robi untuk melaju lebih cepat dan memepet korban. Mereka kemudian langsung membacok ke arah kepala korban menggunakan celurit.  ”Tersangka berusaha menghilangkan barang bukti yang disimpan di rumahnya dengan memotong celurit menjadi dua bagian kemudian membuangnya ke semak-semak di dekat rumahnya,” ujar Fahri.

Keluarga Serahkan Tersangka Pembacokan Hingga Korban Tewas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220425_094330.jpg" alt="Kapolresta Cirebon Kombespol Arif Budiman (kiri) melepas tim urai untuk mengantisipasi kemacetan di Cirebon, Senin (25/4). Khaerul Izan/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolresta Cirebon Kombespol Arif Budiman (kiri) melepas tim urai untuk mengantisipasi kemacetan di Cirebon, Senin (25/4). Khaerul Izan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satlantas Polres Cirebon Kota, Polda Jawa Barat, mulai Senin (25/4) menutup tempat putar balik kendaraan di Jalur Pantai Utara (Pantura). Kebijakan itu untuk memperlancar arus mudik Lebaran.  ”Untuk U trun (putar balik) di Jalur Pantura akan kami tutup mulai Senin (25/4),” kata Kasatlantas Polres Cirebon Kota AKP Triyono Raharja seperti dilansir dari Antara di Cirebon.  Triyono mengatakan, penutupan putar balik kendaraan di Jalur Pantura, dilakukan untuk memperlancar laju kendaraan para pemudik yang melintas di daerah tersebut. Penutupan dilakukan secara bertahap dengan melihat kondisi arus lalu lintas kendaraan pemudik.  ”Ketika sudah mengalami kepadatan nanti semua putar balik kecil ditutup. Kami lihat kondisi di lapangan. Penutupan dilakukan secara bertahap,” ujar Triyono Raharja.  Menurut Triyono, selain menutup putar balik kendaraan di Jalur Pantura, pihaknya juga akan menutup dua perempatan Jalur Pantura yang terlalu berdekatan agar semua bisa lancar.  ”Ada dua lampu merah yang akan kami tutup, yaitu di sekitar Jalan Evakuasi dan Cideng,” terang Triyono Raharja.  Saat ini, Triyono menambahkan, arus lalu lintas di Jalur Pantura Cirebon masih terpantau landai. Hanya ada beberapa pengendara motor pemudik yang melintas.  ”Sampai saat ini masih landai, tidak terlalu padat, dan dipastikan masih lancar,” tutur Triyono Raharja.  Sementara itu, Polresta Cirebon kerahkan tiga tim pengurai untuk mengantisipasi kemacetan saat mudik Lebaran. Tim akan bertugas di jalan tol maupun jalur pantai utara atau pantura.  ”Ada tiga tim urai yang kami kerahkan selama arus mudik dan balik Lebaran 2022,” kata Kapolresta Cirebon Kombespol Arif Budiman.  Arif menjelaskan, tiga tim pengurai tersebut terdiri atas 35 personel yang akan membantu mengurangi kemacetan kendaraan para pemudik. Tiga tim urai tersebut ditempatkan di jalur pantura perbatasan Kabupaten Indramayu sampai wilayah hukum Polres Cirebon Kota, kemudian di jalan tol dari Majalengka sampai perbatasan Jawa Tengah.  ”Satu tim lagi kami tempatkan di sepanjang jalur arteri pantura perbatasan Polres Cirebon Kota sampai dengan Losari,” tutur Arif Budiman.  Arif menambahkan, masing-masing tim terdiri atas 20 personel untuk dua tim yang bertugas di pantura dan 15 personel bertugas di jalan tol. Tim tersebut akan bekerja ketika terjadi penumpukan kendaraan para pemudik. Baik karena pasar tumpah maupun insiden kecelakaan yang mengakibatkan kemacetan.  ”Tiga tim ini semuanya merupakan anggota Polresta Cirebon yang menggunakan kendaraan motor, karena bisa terus bergerak untuk mengantisipasi kepadatan. Tim ini untuk mengantisipasi apabila terjadi kendaraan mogok, pasar tumpah, dan sebagainya yang mengakibatkan kemacetan,” ucap Arif Budiman.

Polres Cirebon Tutup Putar Balik Kendaraan Jalur Pantura Mulai Senin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/20211125_160252-1.jpg" alt="Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombespol Ahmad Ramadhan. Laily Rahmawaty/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombespol Ahmad Ramadhan. Laily Rahmawaty/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Polres Cirebon Kota akan meninjau kembali penetapan tersangka kepada Nurhayati. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan hari ini, Jumat (25/2).  "Untuk perkara dengan tersangka N penyidik akan mengkoordinasikan kembali kepada JPU untuk tindak lanjut kasus ini," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta.  Kendati demikian, belum dapat dipastikan pula jika status tersangka Nurhayati akan digugurkan. Sementara itu, untuk tersangka S proses hukum akan terus dilanjutkan.  "Terhadap berkas atau perkara dengan tersangka atas nama inisial S kasus ini terus dilanjutkan," jelas Ramadhan.  Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon Hutamrin menyatakan, penetapan tersangka terhadap Nurhayati merupakan kewenangan penyidik. Penyidikan dugaan kasus korupsi ini berawal dari Polres Cirebon Kota yang menetapkan Kepala Desa Citemu, Supriyadi sebagai tersangka.  Dalam proses penyidikan, lanjut Hutamrin, hasil pemeriksaan inspektorat terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Supriyadi bersama dengan bendaharanya, bernama Nurhayati terhadap anggaran desa tahun 2018-2020. Diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 800 juta.  Hutamrin menyampaikan, pada 23 November 2021 lalu, Kejari Kabupaten Cirebon menggelar ekspos dugaan kasus korupsi Desa Citemu. Dalam ekspose tersebut berkesimpulan untuk melakukan pendalaman terhasap saksi Nurhayati.  “Tidak ada kata-kata agar saksi Nurhayati ini jadi tersangka. Tidak ada. Itu kita memberikan petunjuk agar pendalaman, karena kewenangan penyidikan itu penyidik tidak ada yang lain,” ungkap Hutamrin beberapa waktu lalu.  Lantas pada 2 Desember 2021, Kejari Cirebon menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Dalam SPDP itu menyatakan, Nurhayati sebagai tersangka.  “Jadi bukan jaksa penuntut atau pun Kajari yang memerintahkan dijadikan sebagai tersangka,” tandasnya.

Sudah Gelar Perkara, Polri Tinjau Kembali Status Tersangka Nurhayati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/kapolres-cirebon.jpg" alt="JADI SOROTAN NASIONAL: AKBP M Fahri Siregar menjelaskan kasus korupsi di Desa Citemu. (RADAR CIREBON)" width="100%">
<figcaption>JADI SOROTAN NASIONAL: AKBP M Fahri Siregar menjelaskan kasus korupsi di Desa Citemu. (RADAR CIREBON)</figcaption>
</figure><h3>Kapolres Klaim Sudah Sesuai Aturan dan Petunjuk Jaksa</h3> JawaPos.com – Pengusutan kasus korupsi di Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, kini menjadi sorotan nasional. Sebab, pelapor kasus itu, yakni Nurhayati, justru ikut ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Cirebon Kota.  ”Saya kecewa kepada aparat penegak hukum karena menjadikan saya tersangka. Saya tidak mengerti hukum dan merasa janggal,” kata Nurhayati seperti dilansir Radar Cirebon. Nurhayati adalah perangkat Desa Citemu. Dia menjabat kepala urusan (Kaur) keuangan atau bendahara.  Dugaan korupsi itu terjadi pada dana desa (DD) tahun anggaran 2018 sampai 2020. Kepala Desa (Kades) Citemu berinisial S diduga menyelewengkan DD tersebut. Setiap kali pengambilan DD, kuwu (panggilan Kades di Cirebon) langsung menyerobot dan mengambil sendiri. Nurhayati sempat menekan kuwu untuk membuat berita acara penerimaan uang.  Nurhayati lantas melaporkan ketidakberesan itu kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Citemu. Ketua BPD Citemu Lukman membenarkan bahwa peran Nurhayati sangat besar atas terungkapnya kasus tersebut. ”Awalnya saya dapat informasi dari Ibu Nurhayati. Dia yang melaporkan kepada saya terkait perbuatan kuwu,” kata Lukman sebagaimana dimuat Radar Cirebon Jumat (18/2).  Dari laporan Nurhayati pula, Lukman mendapatkan banyak data dan fakta. Selanjutnya, dibuatlah pengaduan ke Polres Cirebon Kota. Sepengetahuan Lukman, Nurhayati tidak pernah menikmati sepeser pun uang korupsi itu. Apalagi, posisi Nurhayati adalah pelapor. Karena itu, Lukman merasa prihatin mendengar Nurhayati ditetapkan sebagai tersangka.  Pada bagian lain, Nurhayati mengungkapkan bahwa dirinya memberikan keterangan kepada penyidik selama dua tahun penyelidikan. ”Pada ujung tahun 2021 saya malah ditetapkan sebagai tersangka,” keluhnya. ”Apakah saya harus dijadikan tersangka demi mendorong P-21 kuwu itu? Di mana letak perlindungan hukum saksi?” tanya dia.  Penjelasan Kapolres Cirebon Kota  Kapolres Cirebon Kota AKBP M. Fahri Siregar memaparkan kronologi yang membuat Nurhayati berstatus tersangka. Dia menjelaskan, kasus itu berawal dari informasi ketua BPD Citemu dan sumber informasi lainnya. Mereka melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan S (Kades Citemu) terhadap penggunaan APBDes tahun 2018 sampai 2020.  ”Penyidik telah melakukan pengumpulan alat bukti, penyidikan, dan menetapkan S sebagai tersangka,” kata Kapolres dalam jumpa pers Sabtu (19/2). Kemudian, terang Fahri, penyidik melimpahkan berkas kepada kejaksaan. Namun, berkas atas nama S dinyatakan P-19 atau tidak lengkap.  Selanjutnya, penyidik melengkapi berkas dan menyerahkan kembali ke JPU. Namun, ada petunjuk lagi yang dituangkan dalam berita acara koordinasi dan konsultasi. ”Isinya, agar kepada Nurhayati dilakukan pemeriksaan mendalam. Karena tindakannya termasuk perbuatan melawan hukum,” jelas Fahri.  Perbuatan Nurhayati terindikasi memperkaya tersangka S. Atas petunjuk itu, penyidik Polres Cirebon Kota melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mengirimkan berkas kepada JPU. ”Dalam hukum acara pidana sudah diatur kewajiban untuk melengkapi berkas sesuai petunjuk JPU,” tuturnya. Karena itu, Fahri menegaskan bahwa penetapan Nurhayati sebagai tersangka sudah sesuai dengan kaidah hukum dan sesuai petunjuk dari JPU.  Walaupun Nurhayati kooperatif dan belum bisa dibuktikan turut menggunakan uang korupsi tersebut, tindakan yang dilakukan masuk dalam rangkaian dugaan tindak pidana korupsi S. ”Kategorinya termasuk perbuatan melawan hukum. Ada pelanggaran, yakni pasal 66 Permendagri 20 Tahun 2018,” jelasnya.  Dalam aturan tata kelola administrasi, Nurhayati sebagai Kaur keuangan seharusnya memberikan uang kepada Kaur atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran. Tetapi, uang tersebut diberikan Nurhayati kepada kuwu. Tindakan itu sudah berlangsung 16 kali. Perbuatan tersebut, menurut Fahri, dapat mengakibatkan kerugian negara.  Pada bagian lain, Kajari Kabupaten Cirebon Hutamrin menyatakan siap diklarifikasi terkait kasus tersebut. ”Pihak-pihak yang merasa tidak puas bisa menempuh upaya lain. Baik gugatan perdata ataupun dengan cara lainnya. Silakan,” tegasnya.  Hutamrin juga mengatakan bahwa pihak yang bisa menentukan satu kasus naik ke penyidikan adalah penyidik. Karena itu, dia meminta konfirmasi terkait kasus Nurhayati disampaikan ke penyidik. ”Korupsi tidak pernah berdiri sendiri. Ini yang harus dipahami bersama. Kita akan seprofesional mungkin dalam penanganan perkara ini,” tandasnya.  Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Maneger Nasution menilai, penetapan tersangka pada pelapor dugaan korupsi dapat berakibat buruk.  ”Dikhawatirkan menghambat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi,” terangnya kemarin. Menurut dia, bukan tidak mungkin pihak-pihak yang mengetahui dugaan korupsi enggan melapor karena takut ikut dijadikan tersangka.  Dia menilai, Nurhayati sebagai pelapor tidak semestinya dijadikan tersangka. Apalagi bila yang bersangkutan telah menjalankan tugas sesuai tugas dan fungsi.  Menurut Nasution, dalam pencairan dana desa dari Bank BJB, Nurhayati telah mendapat rekomendasi dari camat dan dinas pemberdayaan masyarakat desa setempat. ”Seharusnya yang bersangkutan tidak boleh dipidana,” tegasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/nurhayati.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Nurhayati yang melaporkan kasus tersebut, tapi ikut ditetapkan sebagai tersangka. (RADAR CIREBON)

Di Cirebon, Pelapor Korupsi Malah Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG_20220219_153832.jpg" alt="Kapolres Cirebon Kota AKBP Fahri Siregar (tengah). Khaerul Izan/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolres Cirebon Kota AKBP Fahri Siregar (tengah). Khaerul Izan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polres Cirebon Kota, Polda Jawa Barat, menetapkan bendahara Desa Citemu Nurhayati sebagai tersangka korupsi dana desa.  ”Penetapan Nurhayati sebagai tersangka juga sudah sesuai kaidah hukum. Berdasar petunjuk yang diberikan jaksa penuntut umum,” kata Kapolres Cirebon Kota AKBP Fahri Siregar seperti dilansir dari Antara di Cirebon.  Fahri mengatakan, penetapan tersangka bendahara Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, setelah pihaknya beberapa kali melengkapi berkas perkara untuk kasus korupsi dana desa yang dilakukan Kepala Desa Citemu Supriyadi. Sebab, berkas ditolak jaksa penuntut umum, dengan alasan belum lengkap.  Menurut Fahri, Supriyadi melakukan korupsi dana desa Rp 818 juta, yang dilakukan sejak 2018 sampai dengan 2020.  Fahri menjelaskan, setelah ditolak, pihaknya melakukan pendalaman kembali kasus tersebut. Kemudian mengarah kepada bendahara Desa Citemu Nurhayati. Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka setelah memenuhi bukti.  ”Saudari Nurhayati diperiksa secara mendalam, apakah perbuatan itu (mencairkan dana) melawan hukum atau tidak. Dan dari hasil penyidikan bahwa saudari Nurhayati masuk dalam memperkaya Supriadi sehingga ditetapkan sebagai tersangka,” tutur Fahri.  Fahri mengaku belum menemukan bukti terkait aliran dana desa ke kantong pribadi Nurhayati. Namun, pihaknya memastikan penetapan tersangka Nurhayati sudah sesuai kaidah hukum.  Menurut Fahri, perbuatan bendahara yang menyerahkan uang dana desa langsung ke kepala desa bisa dikategorikan melawan hukum. ”Walaupun saat ini kami belum mendapati Nurhayati menikmati uangnya,” ujar Fahri.  Fahri menambahkan, Nurhayati dikenakan pasal 66 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur terkait tata kelola transaksi keuangan menyebabkan kerugian negara. ”Yang bersangkutan bisa dikenakan pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 1999 jo UU No 20 Tahun 2001,” papar Fahri.

Polres Cirebon Kota Tetapkan Bendahara Desa Jadi Tersangka Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/kapolres-cirebon.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolres Cirebon Kota AKBP Imron Ermawan mendapatkan penghargaan atas prakarsanya dalam menangani Covid-19 di Kota Cirebon. Penghargaan itu diperoleh dalam Upacara Detik-Detik Kemerdekaan RI di Balai Kota Cirebon pada Senin (17/8).  Peranan dan peran aktif sosok orang nomor satu di Polres Cirebon Kota ini. Memang sudah diakui oleh banyak pihak. Bahkan semenjak menjabat Kapolres Cirebon Kota, sudah banyak perubahan-perubahan yang terjadi khususnya di dalam tubuh kepolisian maupun masyarakat Kota Cirebon.  "Terima kasih atas kepercayaan masyarakat kepada Polri khusunya Polres Cirebon Kota, melalui saya. Sehingga pada pagi hari ini, kami mendapatkan piagam penghargaan atas Dedikasi dan Peran Aktif dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di kota Cirebon," ucapnya.  Dia menambahkan, penghargaan itu diraih tidak bisa dilepaskan dari peran serta aktif juga seluruh anggota TNI/POLRI, Forkomipda Kota Cirebon dan instansi-instansi terkait yang secara bersama sama, melaksanakan pencegahan penyebaran Covid-19.  Namun, lebih utama adalah kesadaran seluruh masyarakat untuk mendukung Program pemerintah dalam rangka memutus penyebaran Covid-19 di kota cirebon dengan patuh saat pelaksanaan PPKM Darurat, PPKM Level 4 dan saat ini sedang berlangsung penerapan Ganjil-Genap.  ’’Saya mengimbau tetap semangat dan sama-sama kita gempur Covid-19 di kota Cirebon. Karena Kota Cirbon, kota sehat", tegas AKBP Imron Ermawan yang juga dijuluki bapak para lansia itu. (*)

Kapolres Cirebon Kota Raih Penghargaan atas Peran Aktif Tangani Covid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/IMG_20200312_180214-1.jpg" alt="Kapolres Cirebon Kota AKBP Syamsul Huda menunjukkan para tersangka pencuri kendaraan bermotor. Khaerul Izan/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolres Cirebon Kota AKBP Syamsul Huda menunjukkan para tersangka pencuri kendaraan bermotor. Khaerul Izan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor Cirebon Kota, Polda Jawa Barat, membekuk enam pencuri kendaraan bermotor. Salah satu pelaku bahkan sudah pernah beraksi sebanyak 30 kali di berbagai daerah.  Kapolres Cirebon Kota AKBP Syamsul Huda menjelskan, enam tersangka yang ditangkap masing-masing berinisial I, TK, K, S, IH dan RS. Mereka ditangkap di beberapa tempat berbeda setelah dilakukan penyelidikan. Dari enam orang tersangka pencuri kendaraan bermotor, satu di antaranya ditembak karena melawan petugas saat akan ditangkap.  ”Dua pelaku IH dan RS ini baru mencuri. Sedangkan tiga pelaku lain TK, K, serta S komplotan berbeda yang merupakan spesialis curanmor,” ujar Huda Seperti dilansir dari Antara pada Kamis (12/3).  Seorang pelaku yang berinisial I, lanjut Huda, mengaku telah mencuri 30 motor di berbagai tempat seperti di Kota dan Kabupaten Cirebon serta Kabupaten Brebes (Jawa Tengah). Pelaku I ditangkap di kediamannya di Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. ”Pelaku terpaksa kami berikan tindakan tegas terukur karena mencoba melawan petugas,” kata Huda.  Dari hasil pemeriksaan, Huda mengatakan, I menjual motor curian ke sejumlah penadah dan salah seorang di antaranya berinisial B. ”Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman tujuh tahun kurungan penjara,” tutur Huda.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=RCqGv_zpLu0  https://www.youtube.com/watch?v=GSDtFuAa7gg  https://www.youtube.com/watch?v=UMjkqC3hlbs

Polisi Tembak Pelaku Curanmor Lintas Provinsi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#polres cirebon kota

Berita Terkini