<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/14/1000630263-3772989983.jpg" alt="Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto. (Gunawan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto. (Gunawan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Resor Blora menetapkan pria berinisial PJ, 60, warga Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana penganiayaan hewan (kucing). Persitiwa itu terjadi di Lapangan Kridosono. &rdquo;Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan terhadap kucing pada Minggu (25/1), sekitar pukul 09.00 WIB di Lapangan Kridosono,&rdquo; kata Kepala Polres Blora Ajun Komisaris Besar Polisi Wawan Andi Susanto seperti dilansir dari Antara di Blora. Kasus ini menjadi perhatian publik setelah video berdurasi 11 detik beredar luas di media sosial, yang memperlihatkan seekor kucing diduga ditendang hingga mati. &rdquo;Penyidik telah melakukan serangkaian penyidikan, memeriksa sejumlah saksi dan dua orang saksi ahli, menyita barang bukti, berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum, serta melaksanakan gelar perkara pada hari ini pukul 11.00 WIB,&rdquo; ujar Wawan Andi Susanto. Dari hasil gelar perkara tersebut, penyidik menetapkan PJ sebagai tersangka dengan persangkaan pasal 337 ayat (1) huruf a KUHP tentang penganiayaan hewan. Ancaman pidana dalam pasal tersebut berupa pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Barang bukti yang diamankan dalam perkara ini, yakni satu unit flashdisk berisi rekaman video, tangkapan layar dari akun media sosial, serta seutas tali. Saat ini, penyidik Satreskrim Polres Blora sedang melengkapi berkas perkara untuk segera dilimpahkan kepada JPU Blora guna proses hukum lebih lanjut. Menanggapi penetapan tersangka, perwakilan Komunitas Cat Lovers in the World (CLOW) Hening Yulia mengapresiasi langkah cepat Kepolisian Resor Blora dalam menetapkan tersangka kasus dugaan penganiayaan kucing di Lapangan Kridosono. Menurut dia, penetapan tersangka tersebut menjadi bukti keseriusan aparat penegak hukum dalam merespons keresahan masyarakat, khususnya para pecinta hewan. &rdquo;Ini menjadi pesan bahwa kekerasan terhadap hewan tidak bisa dianggap sepele,&rdquo; ujar Hening. Dia berharap proses hukum dapat berjalan secara transparan dan tuntas hingga tahap persidangan. Sehingga menimbulkan efek jera serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hewan.

Polres Blora tetapkan seorang pria sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana penganiayaan hewan (kucing) di Lapangan Kridosono

Polres Blora Tetapkan Penganiaya Kucing Sebagai Tersangka

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/03/pria-tendang-kucing-1344180782.jpg" alt="Polres Blora memeriksa pria viral tendang kucing saat joging di Lapangan Kridosono." width="100%">
<figcaption>Polres Blora memeriksa pria viral tendang kucing saat joging di Lapangan Kridosono.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polres Blora turun tangan memeriksa seorang pria yang viral terekam menendang seekor kucing peliharaan saat joging dan berpapasan dengan pemiliknya di Lapangan Kridosono, Blora. Pelaku kini menjalani pemeriksaan di Mapolres Blora setelah aksinya viral di media sosial. &ldquo;Saya menindaklanjuti hal itu,&rdquo; ujar Kasatreskrim Polres Blora AKP Zaenul Arifin seperti dikutip dari Radar Kudus, Selasa (3/2). Pelaku diketahui sudah diperiksa pihak kepolisian pada Senin (2/2) kemarin. Adapun peristiwa tersebut terekam dalam sebuah video berdurasi 11 detik yang beredar luas. Dalam video itu, tampak seorang perempuan mengenakan kerudung hitam, baju merah, celana putih, dan sepatu putih sedang berjalan santai di kawasan Lapangan Kridosono sambil membawa seekor kucing yang diikat tali di bagian leher. Saat perempuan tersebut berjalan, tiba-tiba seorang pria melintas dari arah berlawanan. Pria itu mengenakan topi kuning, kaus oranye, tas selempang, serta celana olahraga berwarna abu-abu. Sebelum melintas tepat di depan perempuan dan kucing tersebut, pria itu terdengar mengucapkan kata-kata, &ldquo;Tak saduk.&rdquo; Tak lama setelah itu, pria tersebut secara tiba-tiba menendang kucing yang sedang dituntun. Kucing itu langsung mengeong keras dan berlari menjauh, sementara kejadian tersebut terus direkam hingga videonya menyebar luas. Menindaklanjuti video viral tersebut, pihak kepolisian langsung memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. &ldquo;Kami mintai keterangan pemilik kucing dan terduga pelaku,&rdquo; tambah Zaenul. Zaenul Arifin menegaskan bahwa proses pemeriksaan masih terus berjalan dan penyelidikan dilakukan untuk mendalami peristiwa tersebut. Polisi juga mengkaji kemungkinan penerapan pasal pidana terhadap pelaku. Dalam ketentuan KUHP terbaru, penganiayaan terhadap hewan diatur dalam Pasal 337 dengan ancaman hukuman yang lebih berat dibanding aturan sebelumnya. Pelaku penganiayaan hewan dapat dijerat pidana penjara maksimal satu tahun atau denda paling banyak Rp 10 juta.

Polres Blora memeriksa pria viral tendang kucing saat joging di Lapangan Kridosono. Polisi selidiki kejadian dan panggil pihak terkait.

Polres Blora Periksa Pria yang Tendang Kucing saat Joging di Lapangan Kridosono

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/19/1000247674-1780510094.jpg" alt="Kapolsek Jepon AKP Putoro Rambe mediasi kasus dugaan salah tangkap remaja di Rumdin Wakil Bupati Blora. (Gunawan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kapolsek Jepon AKP Putoro Rambe mediasi kasus dugaan salah tangkap remaja di Rumdin Wakil Bupati Blora. (Gunawan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kasus dugaan salah tangkap terhadap seorang remaja dalam perkara penemuan bayi di Desa Semanggi, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, disepakati berakhir damai. &rdquo;Pihak korban menyatakan bersedia mencabut laporan yang sebelumnya dilayangkan ke Propam Polda Jawa Tengah,&rdquo; kata Kapolsek Jepon AKP Putoro Rambe seperti dilansir dari Antara di Blora. Dia mengatakan kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan tertutup yang digelar di Rumah Dinas Wakil Bupati Blora pada Kamis (18/12) sore. Dalam pertemuan, disepakati adanya kompensasi, salah satunya pengembalian nama baik korban dan keluarganya di muka umum. Selain pemulihan nama baik, Pemerintah Kabupaten Blora melalui Wakil Bupati Blora juga memberikan kompensasi berupa pembiayaan pendidikan bagi korban setelah lulus SMA. &rdquo;Dari Pemda sudah menyetujui pembiayaan pendidikan sampai jenjang S1 maksimal delapan semester. Kesepakatan damai sudah disetujui bersama,&rdquo; ujar Putoro Rambe. Dia menjelaskan pemulihan nama baik korban akan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat. Dalam forum tersebut akan disampaikan bahwa tuduhan terhadap korban terkait pembuangan bayi di Desa Semanggi tidak terbukti. Menurut Putoro, kasus dugaan terhadap korban bermula dari laporan masyarakat terkait penemuan bayi di kawasan hutan Desa Semanggi pada April 2025. Berdasarkan informasi yang berkembang saat itu, korban sempat dicurigai terlibat. Namun setelah dilakukan pendalaman oleh aparat kepolisian, dugaan tersebut tidak terbukti. &rdquo;Setelah ada kesepakatan damai, laporan ke Propam Polda Jateng akan dicabut,&rdquo; ujar Putoro Rambe. Pertemuan tertutup tersebut dihadiri Wakil Bupati Blora Sri Setyorini, Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Blora Edi Widayat, Kepala Dinsos P3A Blora Luluk Kusuma Agung Ariadi, serta Kasi Propam Polres Blora AKP Nur Dwi Edi. Sejumlah pihak dari Kecamatan Banjarejo juga turut hadir, di antaranya Kepala Desa Sumberagung, Camat Banjarejo, Kapolsek Banjarejo, Kepala Puskesmas Banjarejo, serta bidan setempat. Meskipun demikian, Putoro Rambe menyebut perkara tersebut menjadi pembelajaran bagi semua pihak ke depan. &rdquo;Soal ada atau tidaknya kesalahan prosedur merupakan kewenangan Propam Polda. Intinya permasalahan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan,&rdquo; ujar Putoro Rambe. Dia menegaskan bahwa langkah pemulihan nama baik tidak dimaksudkan sebagai pengakuan adanya kelalaian dari pihak kepolisian. &rdquo;Tidak ada kelalaian. Pemulihan ini agar korban tidak merasa canggung di lingkungan masyarakat maupun di sekolah,&rdquo; terang Putoro Rambe. Menurut dia, pemberian bantuan biaya pendidikan oleh Pemkab Blora disebut sebagai bentuk sinergitas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi warganya. Sebelumnya, kuasa hukum korban Bangkit Mahanantiyo mengaku tidak mengetahui adanya jadwal pertemuan tersebut. Dia baru mendapat informasi dari pihak keluarga bahwa korban dipanggil untuk menghadiri pertemuan bersama sejumlah instansi di Rumah Dinas Wakil Bupati Blora. Peristiwa penemuan bayi tersebut terjadi pada 4 April 2025, sekitar pukul 10.17 WIB. Seorang bayi laki-laki ditemukan masih hidup dengan ari-ari masih menempel di kawasan hutan Perhutani petak 6003, RPH Klopo Duwur, BKPH Blungun, KPH Cepu, tepatnya di tepi jalan tanah Desa Semanggi, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora.

Kasus dugaan salah tangkap terhadap seorang remaja dalam perkara penemuan bayi di Desa Semanggi, Kabupaten Blora, disepakati berakhir damai

Kasus Salah Tangkap Terkait Perkara Buang Bayi di Blora Berakhir Damai

<article class="read__content clearfix"> &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/1648774883783.jpg" alt="Ilustrasi pemerkosaan. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemerkosaan. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seorang difabel di Blora, Jawa Tengah diperkosa oleh tujuh orang. Para pelaku melakukan aksi bejatnya ke korban secara bergantian di waktu dan tempat yang berbeda. Dari tujuh pelaku itu, enam di antaranya adalah pemuda dan satu seorang kakek. Ironisnya, korban kini sedang&nbsp;<a href="https://radarkudus.jawapos.com/tag/hamil">hamil</a>. Dan mengandung tujuh bulan. Kasus tersebut saat ini ditangani Polres&nbsp;<a href="https://radarkudus.jawapos.com/tag/blora">Blora</a>. Sementara korban didampingi Dinas dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Kasatreskrim Polres&nbsp;<a href="https://radarkudus.jawapos.com/tag/blora">Blora</a>&nbsp;AKP Selamet mengatakan memang kasus tersebut saat ini sedang ditangani Polres&nbsp;<a href="https://radarkudus.jawapos.com/tag/blora">Blora</a>. Tetapi belum ada penetapan tersangka. Namun proses penyidikan terus berlanjut. "Tunggu saja dalam minggu ini ada progres,&rsquo;&rsquo; jelasnya dikutip dari Radar Kudus, Kamis (12/10). Direktur LBH Kinasih Agus Susanto menyebut, diketahuinya korban&nbsp;<a href="https://radarkudus.jawapos.com/tag/hamil">hamil</a>&nbsp;dari tetangga korban yang curiga dengan kondisi tubuh korban yang berubah. Untuk membuktikan kecurigaan tersebut, korban akhirnya dibawa ke puskesmas. Setelah diperiksa bidan di puskesmas tersebut, keluarga korban syok. Karena terbukti&nbsp;<a href="https://radarkudus.jawapos.com/tag/hamil">hamil</a>. &lsquo;&rsquo;Keluarga korban syok dan akhirnya lapor ke kepolisian September lalu. Kini ditangani pihak berwajib," katanya. Ia mengatakan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian, ternyata terungkap sebanyak tujuh orang telah memerkosa korban. Pada waktu dan tempat yang berbeda. </article> <div class="read__paging clearfix"> <div class="paging paging--article clearfix">Ironisnya ada terduga satu pelaku kakek-kakek. Dan ada satu terduga pelaku yang melakukan&nbsp;<a href="https://radarkudus.jawapos.com/tag/aksi-bejat">aksi bejat</a>&nbsp;hingga berulang kali.&nbsp;</div> </div>

Kasatreskrim Polres Blora AKP Selamet mengatakan memang kasus tersebut saat ini sedang ditangani Polres Blora.

Seorang Difabel di Blora Diperkosa 7 Orang HIngga Hamil, Polisi Belum Tetapkan Pelaku Sebagai Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/09/SIM-C-436563054.jpg" alt="Ahmad Rianto melintasi rute ujian praktik SIM C di Mapolres Rembang, Senin (7/8)" width="100%">
<figcaption>Ahmad Rianto melintasi rute ujian praktik SIM C di Mapolres Rembang, Senin (7/8)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Korlantas Polri mengubah pola ujian praktik surat izin mengemudi (SIM) bagi pengendara sepeda motor. Tidak ada lagi rintangan angka delapan dan trek zig-zag. Sudah tidak tampak patok-patok kecil yang menandai rute zig-zag di lintasan ujian praktik SIM C di Polres Blora. Demikian pula rute berbentuk angka delapan. Lintasan ujian itu hanya berupa jalur lurus dan berbelok. Itu pun terlihat lebih lebar. Joko, driver ojek online (ojol) asal Blora, merasakan sirkuit baru tersebut, Senin (7/8). Bersama sejumlah peserta ujian lain, dia melintas di trek itu dari garis start. Melaju lurus dengan kecepatan 30 km/jam, beberapa meter kemudian terdapat rambu rem. Di situ dia mulai mengurangi laju kendaraan. Selanjutnya, ada rambu stop. Joko pun berhenti sejenak, menengok ke kanan, lalu menekan tombol klakson. Setelah itu dia melaju kembali. Dia lantas melewati tikungan dan jalur berkelok-kelok. Kemudian melesat lurus sampai garis finis. Tak sampai 5 menit dia menyelesaikan ujian praktik tersebut. &rsquo;&rsquo;Ini lebih mudah. Jalannya juga lebih lebar. Trek angka delapan dan zig-zag yang sebelumnya menyusahkan masyarakat. Senang bisa lulus,&rsquo;&rsquo; ucapnya setelah menjalani ujian. Ketika ditemui Jawa Pos Radar Kudus, Kasatlantas Polres Blora AKP Noach Hendrik mengungkapkan bahwa tes dengan sirkuit baru itu dimulai per 7 Agustus 2023. Perubahan lintasan ujian praktik sepeda motor tersebut sesuai dengan instruksi Kapolri melalui Korlantas Polri lewat surat keputusan KEP/105/VIII/2023. &rsquo;&rsquo;Sirkuit baru ini sudah siap digunakan. Hari ini (Senin, Red) sebenarnya uji coba oleh rekan-rekan dari ojol maupun anggota TNI dan media,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Dia menambahkan, perubahan itu ditujukan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan SIM. Namun, kepolisian akan tetap memperhatikan kompetensi peserta. &rsquo;&rsquo;Polri akan terus mengevaluasi bilamana ada yang perlu diubah lagi,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Kemudahan yang sama dirasakan para peserta ujian SIM C di Polres Rembang. Kuncur Adi Cahyono, salah seorang driver ojol, mengaku tidak menemui kesulitan saat melintasi trek baru itu sehingga bisa lulus. Demikian pula halnya bagi Ahmad Rianto. Penyandang disabilitas yang mengendarai motor beroda tiga tersebut mengungkapkan, lintasan baru ujian praktik tersebut jauh lebih mudah daripada sebelumnya. &rsquo;&rsquo;Tadi (Senin, Red) saya mencoba. Ternyata, gampang. Beloknya lebih mudah. Saya lega akhirnya bisa lulus,&rsquo;&rsquo; ujarnya.&nbsp; ESKO SUSANTO, Blora-VACHRY&nbsp;RINALDI, Rembang &nbsp;

Korlantas Polri mengubah pola ujian praktik surat izin mengemudi (SIM) bagi pengendara sepeda motor.

Lintasan Baru Tes SIM C di Polres Blora dan Rembang, Rerata Peserta Lulus Tes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/20220613_104340.jpg" alt="Tujuh anggota Polres Blora diperiksa sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi dana PNBP di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, Senin (13/6). I.C. Senjaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Tujuh anggota Polres Blora diperiksa sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi dana PNBP di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, Senin (13/6). I.C. Senjaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kasus dugaan korupsi dana setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Polres Blora, Jawa Tengah, terjadi dalam kurun waktu Agustus hingga Desember 2021. Kasus itu baru terungkap setelah adanya audit pada awal 2022.  Hal tersebut disampaikan para saksi yang merupakan anggota Polres Blora saat diperiksa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah, Senin (13/6). Dua terdakwa yang diadili dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Rochmad tersebut masing-masing Bripka Etana Fani Jatnika dan Briptu Eka Maryani, keduanya merupakan pasangan suami istri.  ”Dimintai keterangan karena ada audit tentang kekurangan PNBP,” kata saksi Bripka Febri Dwi Putra, petugas regiden urusan SIM di Satuan Lalu Lintas Polres Blora.  Dugaan korupsi itu terungkap saat dua oknum polisi itu dipanggil Kasatlantas dalam rangka audit yang dilakukan Polda Jawa Tengah pada Januari 2022.  Saksi lainnya, Aipda Ririn Yuli Purnamawati, juga mengaku baru mengetahui terjadinya penyimpangan dana PNBP saat audit. Ririn merupakan Bendahara Penerimaan Satlantas Polres Blora yang menggantikan posisi terdakwa Eka Maryani.  Dari pengalamannya menjabat sebagai bendahara penerimaan, lanjut Ririn, kepastian tentang dana PNBP yang sudah disetor ataupun belum hanya diketahui bendahara. Dia menjelaskan, bendahara penerimaan bertugas menyetorkan dana PNBP dari rekening penampungan di polres ke Kas Negara melalui aplikasi Simponi milik Kementerian Keuangan.  ”Dahulu, bendahara pembantu menyerahkan uang penerimaan PNBP secara tunai ke bendahara penerimaan. Kalau sekarang, tidak pernah terima tunai, masing-masing bendahara pembantu menyetor langsung ke rekening penampungan,” papar Ririn.  Dari rekening penampungan itu, bendahara lantas menyetorkan ke rekening Kas Negara melalui aplikasi Simponi. Disebutkan, dari total PNBP sekitar Rp 17 miliar yang harus disetorkan pada 2021, terdapat selisih sekitar Rp 3 miliar yang diduga disalahgunakan kedua terdakwa.  Sebelumnya, sepasang suami istri anggota Polres Blora Bripka Etana Fani Jatnika dan Briptu Eka Maryani didakwa melakukan korupsi uang setoran PNBP di Satuan Lalu Lintas Polres Blora yang merugikan negara sebesar Rp 3,049 miliar. Dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada 2021 tersebut terungkap saat dilakukan pengecekan tutup buku akhir tahun pada Januari 2022.  Dalam pengecekan tersebut, diketahui ada bukti setor yang dananya belum dibayarkan terdakwa Eka Maryani selalu bendahara penerima di Satlantas Polres Blora itu. Dari penelusuran, ternyata uang yang seharusnya disetorkan ke Kas Negara digunakan untuk kepentingan pribadi kedua terdakwa.  Terdakwa Etana Fani Jatnika memasukkan uang yang merupakan dana PNBP tersebut ke akun PayPal miliknya dalam beberapa tahap dengan besaran yang bervariasi. Uang yang dimasukkan dalam akun tersebut diendapkan dan diharapkan akan dapat bonus.

Korupsi Dana PNBP Polres Blora Baru Terungkap setelah Diaudit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Polisi-buat-padepokan-ngaji.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ada yang tak biasa dari anggota polisi yang satu ini. Jika kebanyakan anggota kepolisian meluangkan waktunya berkecimpung dalam bidangnya. Anggota Kepolisian Resor (Polres) Blora Aipda Adi Tri Sukmoro ini justru menyediakan waktunya sepulang bertugas, menyediakan fasilitas mengaji bagi anak-anak di sekitar lingkungan tempat tinggalnya di Kelurahan Bangle, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah.  Menurut siaran pers dari kepolisian yang diterima di Semarang, Rabu(8/6), Aipda Adi Tri Sukmoro mendirikan Padepokan Alab Alab Sabrang Lor untuk memfasilitasi anak-anak mengaji secara gratis.  "Di sekitar tempat tinggal saya belum ada sekolah mengaji atau madrasah, jadi sedikit demi sedikit anak dan remaja sekitar ini diajari mengaji," kata Aipda Adi Tri Sukmoro dikutip dari Antara.  Adi mengawali kegiatan padepokan bersama istrinya, Siti Mustrianawati.  Sekarang mereka mendapat bantuan dari tujuh guru mengaji, untuk mengajar puluhan anak usia taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama yang belajar membaca Al Quran di Padepokan Alab Alab Sabrang Lor, yang telah memiliki empat kelas.  Kepala Jaga Satuan Samapta Polres Blora itu mengatakan bahwa anak-anak yang belajar mengaji di padepokannya tidak diwajibkan membayar, tetapi bagi yang mampu dipersilakan memberikan infak Rp10 ribu per bulan.  Menurut dia, sejumlah donatur memberikan sumbangan untuk membantu memenuhi biaya operasional padepokan.

Anggota Polisi Ini Sediakan Fasilitas Mengaji Gratis untuk Anak-anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/20220119_115536-0.jpg" alt="Pengadilan Tipikor Semarang. I.C. Senjaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Pengadilan Tipikor Semarang. I.C. Senjaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sepasang suami-istri anggota Polres Blora, Jawa Tengah, Bripka Etana Fani Jatnika dan Briptu Eka Maryani, didakwa melakukan korupsi uang setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Satuan Lalu Lintas Polres Blora. Tindakan itu merugikan negara sebesar Rp 3,049 miliar.  Jaksa Penuntut Umum Darwadi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang menyampaikan, dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada 2021. Kasus terungkap saat dilakukan pengecekan tutup buku akhir tahun pada Januari 2022.  ”Dalam pengecekan tersebut, diketahui ada bukti setor yang dananya belum terbayarkan oleh terdakwa Eka Maryani yang menjabat sebagai bendahara penerima di Satlantas Polres Blora itu,” kata Darwadi seperti dilansir dari Antara, Senin (30/5).  Dari penelusuran, lanjut dia, ternyata uang yang seharusnya disetorkan ke kas negara itu digunakan untuk kepentingan pribadi kedua terdakwa. Terdakwa Etana Fani Jatnika memasukkan uang yang merupakan dana PNBP tersebut ke akun Paypal miliknya dalam beberapa tahap dengan besaran yang bervariasi.  ”Uang yang dimasukkan dalam akun Paypal tersebut diendapkan dan diharapkan akan memperoleh bonus,” ujar Darwadi.  Berdasar hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah, kerugian negara atas penyalahgunaan dana PNBP tersebut mencapai Rp 3,049 miliar. Dari kerugian sebesar itu, jaksa menjelaskan, kedua terdakwa telah mengembalikan sebesar Rp 1,3 miliar.  ”Terdakwa telah mengembalikan sejumlah Rp 1,3 miliar, sehingga kerugian negara Rp 1,65 miliar,” terang jaksa Darwadi dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Rochmad.  Atas perbuatannya, dia menambahkan, keduanya dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Sidang selanjutnya akan kembali digelar pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi.

Suami-Istri Anggota Polisi Didakwa Korupsi PNBP Rp 3,049 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/WhatsApp-Image-2020-06-07-at-10.33.44.jpg" alt="Sejumlah alat berat terlihat beraktivitas di area semburan lumpur Sidoarjo. Kementerian PUPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah alat berat terlihat beraktivitas di area semburan lumpur Sidoarjo. Kementerian PUPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com -Belasan kerbau tenggelam ke dalam lokasi terjadinya semburan lumpur bercampur gas di kawasan Hutan Kesongo (Bumi Kesongo). Lokasi ini disebut oro-oro kesongo di Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora.  Atas hilangnya belasan kerbau tersebut, aparat Kepolisian Resor Blora, Jawa Tengah, masih melakukan penyelidikan guna mencari penyebab hilangnya kerbau tersebut.  "Hinga kini, kami belum bisa memastikan kerbau yang hilang tersebut benar-benar masuk ke dalam lokasi semburan lumpur atau lari dan masih hidup," kata Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Jati Polres Blora AKP Bajuri dihubungi lewat telepon dari Kudus, Kamis (27/8) dilansir dari ANTARA.  Untuk mitu, pihaknya masih melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi ada sejumlah kerbau yang hilang milik salah seorang warga desa setempat.  Ihwal adanya kejadian, awalnya pada Kamis (27/8) pukul 05.00 WIB, pemilik belasan kerbau mengeluarkan hewan ternaknya dari kandang.  Selanjutnya, hewan tersebut diarahkan menuju kubangan lumpur yang selama ini digunakan untuk bermain kerbau tersebut tak jauh dari kandang kerbaunya.  "Tiba-tiba, muncul semburan lumpur yang disertai dengan gas yang diduga beracun," jelasnya.   Adapun semburan lumpur tersebut, diperkirakan berlangsung mulai pukul 05.00 WIB hingga pukul 06.30 WIB.  Atas kejadian tersebut, pemilik kerbau bernama Marno terpaksa dilarikan ke Puskesmas terdekat karena diduga menghirup gas beracun.  "Korban hanya menjalani rawat jalan sehingga setelah diperiksa dokter, boleh pulang," ujarnya.  Sementara kerbau yang digembala, katanya, dikabarkan hilang. Namun kepastiannya menunggu hasil penyelidikan mengingat informasi adanya kehilangan belasan kerbau masih simpang siur.  Kompleks Oro-Oro Kesongo yang berada di wilayah Perhutani dikabarkan kerap mengeluarkan lumpur dan gas, serta sering didatangi warga dari luar daerah untuk kepentingan tertentu.  Lahan kosong yang masuk kawasan hutan negara itu, totalnya seluas 119,1 hektar berupa padang/gunungan lumpur, rumput, rawa, dan sudah ratusan tahun dalam kondisi kosong (tidak berpoduksi).

Belasan Kerbau Hilang di Lokasi Semburan Lumpur Blora

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Polres Blora

Berita Terkini