<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/27/IMG_5078-2769398541.jpg" alt="Ilustrasi dua tersangka TPPO yang memberangkatkan TKW ilegal. (Shabrina Zakaria/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dua tersangka TPPO yang memberangkatkan TKW ilegal. (Shabrina Zakaria/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polresta Tanjungpinang, Polda Kepulauan Riau (Kepri) menetapkan seorang oknum anggota Polres Bintan berinisial A beserta istrinya sebagai tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kasatreskrim Polresta Tanjungpinang AKP Agung Tri Poerbowo menyampaikan, sebelumnya sepasang suami-istri tersebut diamankan pada Rabu (18/12), atas laporan dugaan kasus TPPO. &rdquo;Berdasar hasil penyelidikan kepolisian, keduanya ditetapkan jadi tersangka dan sudah ditahan guna menjalani proses hukum lebih lanjut,&rdquo; kata AKP Agung seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang, Jumat (27/12). Agung menyebut, dari hasil pemeriksaan penyidik, oknum A dan istri bertindak sebagai penampung salah seorang PMI ilegal di rumah mereka sebelum hendak diberangkatkan ke negara tujuan, Malaysia. Keduanya juga diduga telah menerima sejumlah uang dari calon PMI ilegal bersangkutan untuk keperluan biaya pengurusan dokumen dan keberangkatan ke luar negeri. &rdquo;Namun calon PMI itu tidak kunjung diberangkatkan, hingga akhirnya melaporkan kejadian ini ke polisi,&rdquo; ujar Agung Tri Poerbowo. Agung melanjutkan, pihaknya belum bisa memerinci lebih jauh terkait jaringan TPPO yang melibatkan oknum polisi berinisial A tersebut. Sebab, masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Polresta Tanjungpinang terus melakukan pengembangan terhadap kasus ini dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus yang sama. &rdquo;Sejauh ini kami baru menetapkan dua orang tersangka TPPO,&rdquo; tandas Agung Tri Poerbowo. Sementara itu, Polresta Bogor Kota, Polda Jawa Barat, masih memburu pelaku lain yang terlibat dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berupa pemberangkatan Tenaga Kerja Wanita (TKW) ilegal. Kasatreserse Kriminal Polresta Bogor Kota AKP Aji Riznaldi Nugroho menyebutkan, ada dua pelaku yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) berada di Qatar. Polresta Bogor Kota bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bekerja sama dengan Atase, Divhubinter Polri, dan KBRI, mengejar pelaku. &rdquo;Yang kita bisa lakukan adalah sekarang mengeluarkan terlebih dahulu terkait DPO-nya, terkait pelaku yang ada di Qatar,&rdquo; jelas Aji Riznaldi Nugroho. Aji mengatakan, ada juga pelaku buron di Indonesia yang berperan sebagai sponsor atau mencari orang yang ingin menjadi TKW. Para pelaku ini tersebar di beberapa provinsi seperti NTB, Jawa Barat, Sulawesi, dan Lampung. Para pelaku yang masih DPO ini masih ada kaitan keluarga dengan tersangka yang sudah ditangkap, yakni Meidayanti Kosasih. &rdquo;Untuk orangnya kita baru identifikasi. Yang ada di Indonesia ini ada tiga orang, selebihnya itu di tiap provinsi ada, per orangnya pasti ada,&rdquo; ujar Aji Riznaldi Nugroho. Aji menambahkan, para TKW yang sudah diberangkatkan secara ilegal oleh tersangka Meidayanti dan Muhammad Zaxi Lazuardi ke beberapa negara, akan terhalang kepulangannya. Sebab, para korban diberangkatkan secara ilegal menggunakan visa kunjungan, bukan menggunakan visa bekerja. &rdquo;Ketika yang bersangkutan ingin pulang ke negara asalnya, pasti akan banyak hambatan terkait visa. Nanti kita perlu joint operation untuk memulangkan yang sudah diberangkatkan di sana, maupun terkait penangkapan terhadap pelaku,&rdquo; ucap Aji.

Polresta Tanjungpinang tetapkan seorang oknum anggota Polres Bintan beserta istrinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana TPPO

Polresta Tanjungpinang Tetapkan Oknum Polisi dan Istri Tersangka TPPO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/03/1000028496-569858222.jpg" alt="Penyidik Polres Bintan kabulkan penangguhan penahanan mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Hasan, Sabtu (3/8). (Humas Polres Bintan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Penyidik Polres Bintan kabulkan penangguhan penahanan mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Hasan, Sabtu (3/8). (Humas Polres Bintan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polres Bintan, Polda Kepulauan Riau (Kepri) melakukan penangguhan penahanan terhadap mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang Hasan sebagai tersangka dugaan pemalsuan surat tanah. &rdquo;Hari ini, mantan PJ Wali Kota Tanjungpinang ditangguhkan masa penahanannya dan dikeluarkan dari ruang tahanan Polres Bintan,&rdquo; kata Kasi Humas Polres Bintan Iptu Missyamsu Alson seperti dilansir dari Antara, Sabtu (3/8). Alson menyebut, tersangka Hasan dikeluarkan dari tahanan Polres Bintan, karena adanya permohonan penangguhan penahanan dari penasihat hukum yang bersangkutan pada 11 Juli 2024. Kemudian, adanya jaminan dari istri tersangka, Ranny Gustifa Sari, yang memberikan jaminan bahwa Hasan tidak akan melarikan diri dan siap menghadirkan tersangka kapan saja apabila diperlukan penyidik Polres Bintan. &rdquo;Mengingat masa penahanan Hasan juga mau berakhir, jadi kita kabulkan permohonan dari penasihat hukumnya sekaligus penyidik melengkapi berkas perkaranya sesuai petunjuk dari jaksa penuntut umum (JPU),&rdquo; ungkap Missyamsu Alson. Kendati demikian, lanjut Alson, proses hukum masih berjalan dan terhadap tersangka Hasan dilakukan wajib lapor sebanyak tiga kali dalam seminggu. Yakni pada Senin, Rabu, dan Jumat. Dia menegaskan, jika proses dikabulkannya penangguhan penahanan tersangka Hasan melalui proses dan pertimbangan yang matang oleh penyidik. Tersangka ditahan Penyidik Polres Bintan dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat tanah dengan pelapor atas nama Constantyn Barail. Hasan sudah ditahan selama 58 hari di rumah tahanan (Rutan) Polres Bintan. Sebelum tersangka dikeluarkan dari sel tahanan, dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Dokkes Polres Bintan dan dinyatakan sehat walafiat. Penyidik Polres Bintan masih melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk JPU Kejari Bintan. &rdquo;Jika berkas perkara sudah rampung dan dinyatakan lengkap oleh JPU, maka tersangka Hasan akan dilimpahkan ke jaksa untuk proses penuntutan di persidangan,&rdquo; ujar Alson.

Polres Bintan tangguhkan penahanan mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang Hasan sebagai tersangka dugaan pemalsuan surat tanah

Polisi Tangguhkan Penahanan Mantan Pj Wali Kota Tanjungpinang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/08/1717746882389_2-3080606840.jpg" alt="Mantan Pj Wali Kota Tanjungpinang Hasan jalani pemeriksaan terkait dugaan pemalsuan surat tanah di Polres Bintan, Jumat (7/6)." width="100%">
<figcaption>Mantan Pj Wali Kota Tanjungpinang Hasan jalani pemeriksaan terkait dugaan pemalsuan surat tanah di Polres Bintan, Jumat (7/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang Hasan resmi ditahan usai menjalani pemeriksaan sekitar sepuluh jam di Markas Polres Bintan, Polda Kepulauan Riau (Kepri). &rdquo;Benar. Klien kami malam ini (7/6) ditahan atau menginap di sel tahanan Polres Bintan,&rdquo; kata Hendie Devitra selaku Kuasa Hukum Hasan di Polres Bintan, Jumat (7/6). Hendie mengaku, menyayangkan keputusan penyidik Satreskrim Polres menahan Hasan dengan alasan subjektif. Seperti khawatir melarikan diri hingga menghilangkan alat bukti. Padahal, menurut Hendie, kliennya tersebut selama ini sangat kooperatif dalam memenuhi panggilan sekaligus memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian. &rdquo;Apalagi kapasitas klien kami sebagai seorang aparatur sipil negara (ASN), sehingga saya rasa tak akan ada upaya melarikan diri maupun menghilangkan alat bukti,&rdquo; ujar Hendie seperti dilansir dari Antara. Hendie menyampaikan, bakal melakukan upaya-upaya pembelaan hukum terhadap Hasan. Salah satunya mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada Polres Bintan. &rdquo;Kami selaku penasihat hukum tentu memiliki hak untuk melakukan upaya hukum tersebut,&rdquo; terang Hendie. Sementara itu, Kasi Humas Polres Bintan Iptu Alson Missyamsu tidak menanggapi ketika ditanya terkait penahanan Hasan. &rdquo;Besok (Sabtu), akan dirilis Kapolres Bintan,&rdquo; kata Alson Missyamsu singkat. Hasan diperiksa sebagai tersangka atas dugaan kasus pemalsuan surat tanah di ruangan Tipikor Polres Bintan sejak Jumat (7/6) pagi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemprov Kepri itu didampingi Kuasa Hukum Hendi Devitra tiba di Mapolres Bintan sekitar pukul 10.40 WIB. &rdquo;Sebagai warga negara yang baik, saya akan taat dan patuh terhadap proses hukum yang berlaku,&rdquo; ucap Hasan. Pada 19 April, Polres Bintan resmi menetapkan Hasan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat tanah milik PT Expasindo di Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Selain Hasan, polisi juga menetapkan dua tersangka lain, yaitu Ridwan dan Budiman. Berbeda dengan Hasan, kedua tersangka Ridwan dan Budiman sudah terlebih dulu ditahan penyidik Satreskrim Polres Bintan. Bahkan berkas perkara kedua tersangka tersebut sudah dilimpahkan Polres ke Kejaksaan Negeri Bintan, namun belakangan dikembalikan jaksa dengan alasan belum lengkap.

Mantan Pj Wali Kota Tanjungpinang Hasan ditahan usai menjalani pemeriksaan terkait dugaan pemalsuan surat tanah di Markas Polres Bintan

Mantan Pj Wali Kota Tanjungpinang Ditahan Polres Bintan Terkait Dugaan Pemalsuan Surat Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-1-1JPG-1502552824.jpg" alt="Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri." width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua orang saksi di Polres Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Pemeriksaan itu terkait penyidikan perkara dugaan pemerasan di lingkungan Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK. Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan, kedua saksi tersebut atas nama Sukirman, seorang pegawai kontrak Pemerintah Kabupaten Bintan; dan Harid Yan Nugraha dari pihak swasta. &rdquo;Tim Penyidik KPK menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi di sejumlah daerah, termasuk di Bintan,&rdquo; kata Ali Fikri seperti dilansir dari Antara. Dia menyampaikan, sejumlah saksi lain dijadwalkan dipanggil dan diperiksa Tim Penyidik KPK. Antara lain Abdul Gafur Mas'ud, mantan Bupati Penajam Paser Utara periode&nbsp;2018-2022. Sementara itu, di Polres Balikpapan, saksi atas nama Yuris Boy dari pihak swasta/PT Petro Perkasa Indonesia dan Armadyah seorang ibu rumah tangga, juga diperiksa. Selanjutnya, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari, saksi atas nama La Ode Muhamad Syukur Akbar, seorang narapidana. Terakhir, di Polda Sulawesi Tenggara, saksi atas nama Lukman dari pihak swasta. &rdquo;KPK telah menetapkan 15 orang tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penerimaan uang dalam bentuk pemerasan di lingkungan Rutan Cabang KPK,&rdquo; ungkap Ali Fikri. Kapolres Bintan AKBP Riky Iswoyo membenarkan penyidik KPK meminjam ruangan polres setempat untuk keperluan pemeriksaan. &rdquo;Tapi, kami tidak tahu pasti siapa yang diperiksa dan terkait kasus apa,&rdquo; ucap Riky Iswoyo singkat. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

KPK periksa dua orang saksi di Polres Bintan terkait penyidikan perkara dugaan pemerasan di lingkungan Rutan Cabang KPK

KPK Periksa Dua Orang Saksi di Polres Bintan Terkait Dugaan Pemerasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/06/IMG-20240505-WA0003_2-3363671244.jpg" alt="Kabidhumas Polda Kepri Kombespol Zahwani Pandra Arsyad (dua kanan) pada konferensi pers terkait kasus dugaan pemalsuan surat tanah, di Bandar Seri Bentan, Minggu (5/5)." width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Kepri Kombespol Zahwani Pandra Arsyad (dua kanan) pada konferensi pers terkait kasus dugaan pemalsuan surat tanah, di Bandar Seri Bentan, Minggu (5/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polres Bintan, Polda Kepulauan Riau (Kepri) memastikan kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat tanah yang melibatkan penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang terus berlanjut. Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Kepri Kombespol Zahwani Pandra Arsyad memaparkan, penyidikan kasus itu berawal dari laporan Constantyn Barail selaku Direktur PT Bintan Properti Indo pada Januari 2022. Yakni atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat tanah. &rdquo;Dari laporan ini, Satreskrim Polres Bintan melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Dari 23 orang saksi diperoleh&nbsp;petunjuk adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan beberapa orang saksi termasuk Pj wali kota,&rdquo; kata Kabidhumas Polda Kepri Zahwani Pandra Arsyad seperti dilansir dari Antara. Pandra menjelaskan, dugaan tindak pidana pemalsuan surat tanah tersebut berlokasi di Kilometer 23, Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Dalam kasus ini, Polres Bintan telah menetapkan Pj Wali Kota Tanjungpinang berinisial H (saat menjabat Camat Bintan Timur) sebagai tersangka bersama dua orang lainnya berinisial MH (saat menjabat Lurah Sei Lekop), dan B (selaku juru ukur dalam penerbitan surat baru). Selang beberapa hari kemudian, kata dia, Penyidik Satreskrim Polres Bintan melaksanakan gelar perkara di Polda Kepri. Kemudian melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bintan. &rdquo;Sekaligus mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) atas perkara tersebut,&rdquo; terang Zahwani Pandra Arsyad. Selanjutnya, menurut dia, dilakukan gelar perkara kedua di tingkat Polda Kepri. Hal tersebut untuk memastikan bahwa ketiga orang tersangka telah memenuhi unsur untuk dijadikan tersangka. &rdquo;Dalam waktu dekat, ketiganya akan dilakukan pemeriksaan dengan status sebagai tersangka,&rdquo; ungkap Zahwani Pandra Arsyad. Sementara itu, Kapolres Bintan ABKP Riky Iswoyo menyampaikan, pihaknya telah menyurati Kemendagri terkait status tersangka H selaku Pj Wali Kota Tanjungpinang yang merupakan pejabat negara. Surat tersebut dikirim Polres Bintan pada 3 Mei. &rdquo;Saat ini kami tinggal menunggu jawaban atau respons Kemendagri, sehingga proses pemeriksaan terhadap Pj wali kota dapat dilakukan secepatnya,&rdquo; ujar Riky. Kapolres menegaskan, terus berkomitmen akan menyelesaikan perkara tersebut sampai ke tingkat penuntut umum. Sehingga, akan tercipta kepastian hukum terhadap pelapor. Para tersangka, menurut dia, diduga telah melanggar pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, pasal 264 ayat (1) KUHP, pasal 55 ayat Ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.

Polres Bintan pastikan kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat tanah yang melibatkan penjabat Wali Kota Tanjungpinang terus berlanjut

Polres Bintan Pastikan Kasus Pemalsuan Surat Tanah Diduga Libatkan Pj Wali Kota Tanjungpinang Terus Berlanjut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/28/IMG-20240328-WA0000_1-2769184634.jpg" alt="Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bintan, Kepri." width="100%">
<figcaption>Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bintan, Kepri.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polres Bintan, Polda Kepulauan Riau (Kepri), mengeluarkan maklumat larangan membakar hutan dan lahan secara sengaja di tengah cuaca ekstrem (panas) saat ini. &rdquo;Maklumat ini sehubungan dengan maraknya kebakaran hutan dan lahan di Bintan belakangan ini,&rdquo; kata Kapolres Bintan AKBP Riky Iswoyo seperti dilansir dari Antara, Kamis (28/3). Maklumat larangan tersebut disampaikan Kapolres Bintan dan jajaran melalui sosialisasi secara langsung maupun dalam bentuk tertulis yang ditempelkan di tempat-tempat umum. Seperti pasar, swalayan, halte, kedai kopi, dan warung makan. Adapun isi maklumat itu antara lain pembakaran lahan, perkebunan dan hutan adalah tindak kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian kerusakan lingkungan hidup antara lain flora dan fauna. Selain itu, gangguan kesehatan yang diakibatkan asap dan memicu gangguan terhadap kegiatan masyarakat. Seperti pendidikan, transportasi, dan perekonomian. &rdquo;Kepada seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha di bidang kehutanan dan perkebunan agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan dalam mengelola lahan,&rdquo; ujar Kapolres Bintan Riky Iswoyo. Selain itu, dia meminta apabila menemukan titik api di lokasi lahan milik korporasi, pribadi, atau milik orang lain, agar segera melaporkan kepada pemerintah setempat, Polri, badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), dan instansi terkait untuk dilakukan pemadaman. Dalam maklumat tersebut, Kapolres Bintan menegaskan, pelaku pembakaran lahan, perkebunan, dan hutan, akan diancam hukuman pidana sesuai ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. &rdquo;Ancaman pidananya, penjara maksimum 15 tahun dan denda Rp 100 miliar,&rdquo; tegas Kapolres Bintan Riky Iswoyo. Selanjutnya, Kapolres Bintan turut mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan partisipasi aktif dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diimbau segera melaporkan kepada pihak berwenang jika mengetahui ada aktivitas yang mencurigakan dan berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. &rdquo;Polres Bintan telah menyiagakan satuan tugas khusus untuk menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan lebih lanjut,&rdquo; ucap Kapolres Bintan Riky Iswoyo. Berdasar data BPBD Kabupaten Bintan sepanjang Januari-Maret, sudah ada 86 kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah setempat, dengan rincian di Januari tujuh kejadian, Februari 37 kejadian, dan Maret 42 kejadian. Adapun total luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 51 hektare.

Polres Bintan keluarkan maklumat larangan membakar hutan dan lahan secara sengaja di tengah cuaca ekstrem (panas) saat ini

Polisi Keluarkan Maklumat Larangan Membakar Hutan dan Lahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/20221130_123443.jpg" alt=" Kasi Humas Polres Bintan Iptu Missyamsu Alson (kiri) mendampingi Kapolres Bintan AKBP Tidar Wulung Dahono. Humas Polres Bintan/Antara" width="100%">
<figcaption> Kasi Humas Polres Bintan Iptu Missyamsu Alson (kiri) mendampingi Kapolres Bintan AKBP Tidar Wulung Dahono. Humas Polres Bintan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polres Bintan, Polda Kepulauan Riau (Kepri) menyelidiki dugaan kasus penganiayaan yang dilakukan sejumlah oknum kantor Bea dan Cukai Kota Tanjungpinang. Korban seorang sopir lori bernama Ijul Syahputra.  Kepala Seksi Humas Polres Bintan Iptu Missyamsu Alson mengatakan, korban sudah membuat laporan ke Mapolres Bintan dan langsung diproses. ”Korban sudah diperiksa guna dimintai keterangan,” kata Alson seperti dilansir dari Antara di Bintan, Rabu (30/11).  Berdasar keterangan korban, kata Alson, dugaan penganiayaan itu terjadi pada Selasa (29/22) pagi. Kejadian bermula ketika korban sedang membawa lori dari Tanjung Uban menuju Kijang, Kabupaten Bintan.  ”Saat melintas di Jembatan Dua Lintas Barat, tiba-tiba ada satu unit mobil menyalip dan memberhentikan lori yang dibawa korban,” ujar Missyamsu Alson.  Masih menurut korban, lanjut Alson, dari dalam mobil tersebut ada empat oknum petugas Bea dan Cukai Tanjungpinang yang secara tiba-tiba memukul korban tanpa diketahui penyebabnya. ”Begitu menurut pengakuan korban. Dia tiba-tiba dipukul dan sempat dibawa ke kantor Bea Cukai Tanjungpinang,” ungkap Alson.  Sementara itu, terhadap empat terduga pelaku penganiayaan, menurut Alson, sampai saat ini tengah dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh petugas Satreskrim Polres Bintan. ”Masih diselidiki. Perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media,” ucap Alson.  Hingga saat ini, pihak Kantor Bea dan Cukai Tanjungpinang belum memberikan keterangan perihal dugaan penganiayaan yang dilakukan empat personel mereka.

Polres Bintan Selidiki Dugaan Penganiayaan Libatkan Oknum Bea Cukai

Polres Bintan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Polres Bintan

Berita Terkini