<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/05/IMG_20250604_173412_982-2387660376.jpg" alt="Kompol Satria Nanda mendengarkan putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Batam, Kepulauan Riau, Rabu (4/6). (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kompol Satria Nanda mendengarkan putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Batam, Kepulauan Riau, Rabu (4/6). (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Kepulauan Riau memvonis Kompol Satria Nanda pidana penjara seumur hidup atas perkara pemufakatan jahat menjual narkotika golongan satu bukan tanaman (sabu-sabu) seberat lebih dari 5 gram secara berkelanjutan. &rdquo;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup,&rdquo; kata Ketua Majelis Hakim Tiwik dalam persidangan di Pengadilan Negeri Batam, Rabu (4/6), seperti dilansir dari Antara. Dalam putusannya hakim menyatakan Satria Nanda terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan 1 atau bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram secara berlanjut. Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. &rdquo;Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan,&rdquo; kata Tiwik. Putusan hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Kompol Satria Nanda pidana hukuman mati. Dalam putusannya, majelis hakim melihat hal-hal yang memberatkan terdakwa, yakni terdakwa tidak mengakui perbuatannya, menyangkal perbuatan dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan. &rdquo;Terdakwa merupakan anggota Polri dengan jabatan Kasatresnarkoba Polresta Barelang. Sebagai penegak hukum dengan jabatannya harusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika,&rdquo; ucap Tiwik. Namun terdakwa, lanjut hakim, justru membiarkan terjadinya perbuatan pidana bersama anak buah dengan memanfaatkan jabatan. Sehingga kontradiksi dengan jabatan yang tidak mencerminkan seorang aparat penegak hukum yang baik yang melindungi masyarakat. &rdquo;Perbuatan terdakwa telah merusak nama baik institusi Polri, perbuatannya sebagai Kasatresnarkoba tidak sesuai dengan perintah presiden dalam penegakan hukum dan pemberantasan narkoba,&rdquo; ungkap Tiwik. Atas putusan majelis hakim tersebut, pengacara Satria Nanda menyatakan bermusyawarah dengan kliennya dan menyatakan banding. Sementara jaksa penuntut umum dengan tegas menyatakan banding karena putusan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan. &rdquo;Terima kasih majelis hakim, kami sudah mendengarkan putusan majelis dan pertimbangan-pertimbangan yang menyatakan terdakwa sudah bersalah oleh karena dalam tuntutan pidana mati maka kami langsung mengajukan banding,&rdquo; kata jaksa Ali Naek. Sementara itu, pemerhati kepolisian Poengky Indarti menyambut baik putusan majelis hakim PN Batam yang diharapkan dapat memunculkan efek jera. &rdquo;Saya menyambut baik, karena putusan tersebut sangat tegas dan diharapkan dapat memunculkan efek jera,&rdquo; kata Poengky. Mantan Komisioner Kompolnas itu menyebut, hakim memvonis pidana seumur hidup Kompol Satria Nanda karena terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum (JPU). kejahatan yang dilakukan mantan Kasatresnarkoba Polresta Barelang beserta anggotanya masuk kategori sangat jahat dan mencoreng nama baik institusi Polri. &rdquo;Karena SN (Satria Nanda) dan kawan-kawan selaku penegak hukum kasus narkoba justru melakukan kejahatan dengan menggunakan narkoba yang seharusnya dibasmi,&rdquo; ujar Poengky Indarti. Poengky mengatakan, sudah selayaknya Satria Nanda beserta teman-temannya mendapat vonis seumur hidup. Dan memberikan efek jera kepada para terdakwa serta kepada seluruh anggota Polri agar tidak mencoba-coba bermain dengan narkoba. &rdquo;Narkoba adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary), menjadi musuh bersama karena dampaknya yang sangat dahsyat merusak bangsa,&rdquo; tandas Poengky Indarti. Poengky berharap Polri, khususnya Polda Kepri yang berbatasan dengan negara-negara lain, di mana sangat rentan dengan masuknya narkoba, perlu memperkuat seluruh anggota agar dapat secara tegas dan efektif memberantas narkoba. Pimpinan Polri harus tegas langsung memproses jika ada anggota yang berani coba-coba menyalahgunakan kewenangannya dengan menjadi backing atau bandar narkoba. &rdquo;Pengawasan atasan langsung harus dilakukan dengan baik agar tidak ada anggota yang coba-coba bermain dengan narkoba,&rdquo; kata Poengky Indarti. Poengky juga berharap kasus Kompol Satria Nanda menjadi yang terakhir, agar jangan ada lagi anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan wewenang terkait narkoba. Dia juga mengingatkan penyidik perlu memiskinkan Kompol Satria Nanda dan rekan-rekan dengan melanjutkan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Majelis Hakim PN Batam memvonis Kompol Satria Nanda penjara seumur hidup atas perkara pemufakatan jahat menjual narkotika (sabu-sabu)

Hakim Pengadilan Batam Vonis Kompol Satria Nanda Pidana Seumur Hidup, Pemerhati Kepolisian Sebut Beri Efek Jera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/01/IMG_4247-1037753250.jpg" alt="Sidang perkara penyisihan sabu-sabu 1 kg oleh mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang, Rabu (30/4). (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>Sidang perkara penyisihan sabu-sabu 1 kg oleh mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang, Rabu (30/4). (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Terdakwa Rahmadi, eks/mantan Anggota Subnit 1 Satresnarkoba Polresta Barelang, Kepri, menjadi saksi mahkota mengungkap fakta kronologi dirinya dan sembilan rekannya tersandung perkara penyisihan barang bukti sabu-sabu 1 kg. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Batam, Kepri, Rabu (30/4) siang hingga malam, saksi Rahmadi mengungkap beberapa fakta. Di antaranya dirinya tidak pernah diperiksa sebagai saksi untuk sembilan terdakwa lainnya. &rdquo;Saya tidak pernah diperiksa sebagai saksi, cuma disodorkan berkas disuruh tanda tangan,&rdquo; kata Rahmadi di persidangan seperti dilansir dari Antara. Rahmadi juga mencabut BAP yang berisi kesaksian terhadap sembilan berkas terdakwa mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang. Sebab hal itu bukan keterangan darinya. Dia mengakui pernah diminta penyidik untuk menandatangani BAP saat ditahan di rutan. BAP tersebut berisi keterangan sebagai saksi untuk sembilan terdakwa yang tak lain rekan-rekannya di Satresrnakoba Polresta Barelang. Menurut Rahmadi, ada intimidasi yang diterimanya sehingga bersedia untuk menandatangani BAP tersebut. &rdquo;Katanya saya akan dipindahkan ke Nusa Kambangan,&rdquo; ujar Rahmadi. Sebelum dipecat dari kepolisian, Rahmadi berpangkat Brigadir Kepala (Bripka), bintara tingkat empat. Dia mengungkapkan alasannya mencabut praperadilan yang diajukannya, lantaran karena ingin bertemu anak dan istri. Dalam kesaksiannya, Rahmadi mengatakan, tidak ada penyisihan barang bukti sabu-sabu 1 kg, tidak ada pembayaran kepada terdakwa Aziz Martua Siregar maupun Zulkifli Simanjuntak. Dia mengakui adanya informasi tentang turun barang atau pengiriman narkoba seberat 35 kg dari sumber informasi (SI) bernama Hendriawan. &rdquo;Hendriawan kakak kandung saya,&rdquo; terang Rahmadi. Hendriawan, kata dia, adalah mantan residivis narkoba dan bebas dari penjara pada 2021. Dia mempercayai informasi dari abangnya karena sudah ketiga kalinya memberikan informasi terkait transaksi narkoba. Kali pertama, kata dia, diperoleh informasi ada penumpang membawa sabu-sabu disimpan dalam duburnya di Pelabuhan Harbour Bay. &rdquo;Informasi itu benar, dan berhasil diungkap,&rdquo; tutur Rahmadi. Dalam memberikan informasi, Hendrianto mendapat upah kisaran Rp 20 juta sampai Rp 100 juta. Namun, pada pengungkapan 35 kg sabu-sabu dari Malaysia pada Juni 2024, dijanjikan upah Rp 160 juta namun uang tersebut tidak pernah diberikan. &rdquo;Abang saya itu tidak pernah mempermasalahkan soal upah SI, pernah dijanjikan Rp 20 juta, faktanya cuma dibayar Rp 10 juta. Untuk yang 35 kg itu belum ada pembayaran. Karena ini abang saya, ya saya percaya,&rdquo; ungkap Rahmadi. Rahmadi juga mengungkapkan soal pertanyaan-pertanyaan penyidik terkait penyisihan serta jawabannya yang tertera dalam BAP dia tidak mengetahui karena merasa tidak pernah ditanyakan. Dia mengakui pada saat penandatangan BAP didampingi pengacara dan sempat membaca isinya, namun tidak mau membantah karena percuma, sehingga persidangan jadi salah satu caranya untuk membantah keterangan tersebut. Mantan penyidik Satresnarkoba Polresta Barelang itu juga menyebutkan adanya pengkondisian sebelum dia dan rekan-rekannya diminta untuk menandatangani BAP. Hal itu menurut dia, untuk menulis narasi yang ada di BAP tersebut. &rdquo;Saya juga pernah diminta jadi JC (justice collaborator), tapi saya tidak mau, karena tidak tahu apa yang mau di-JC-kan,&rdquo; tandas Rahmadi. Rahmadi juga menceritakan, pernah Wadir Narkoba Polda Kepri saat itu dijabat Kombespol Tidar Wulung yang meminta maaf atas pekara (penyisihan) tersebut harus naik ke penyidikan dan dilimpahkan ke pengadilan. &rdquo;Waktu itu Wadir Narkoba Pak Tidar minta maaf karena perkara ini harus naik, ini perintah pimpinan (Kapolda) sudah terlanjur viral,&rdquo; ujar Rahmadi. Dalam persidangan ini, kesepuluh mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang menjadi saksi mahkota, mereka saling bersaksi untuk terdakwa lainnya. Seluruhnya menyatakan mencabut BAP terkait penyisihan barang bukti narkoba.

Terdakwa yang menjadi saksi mahkota mengaku tak pernah diperiksa untuk sembilan terdakwa lain dalam perkara penyisihan sabu-sabu 1 kg

Eks Anggota Satresnarkoba Polresta Barelang-Kepri Jadi Saksi Mahkota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/02/20240717_084137-878702819.jpg" alt="Kabidhumas Polda Kepri Kombespol Zahwan Pandar Arysad. (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Kepri Kombespol Zahwan Pandar Arysad. (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penyidik Polda Kepri disebut sudah sesuai aturan atau on the track dalam menangani kasus narkoba yang melibatkan 10 mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Kabidhumas Polda Kepri) Kombespol Zahwany Pandra Arsyad. &rdquo;(Penyidikan) sudah on the track, apa yang disampaikan Pak Kapolda yang selalu mengevaluasi setiap proses penyidikan ini,&rdquo; kata Pandra seperti dilansir dari Antara di Batam. Diketahui 9 dari 10 mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Batam, terkait sah tidaknya penetapan tersangka, dengan termohon Kapolri cq Kapolda Kepri. Namun setelah masa sidang pertama, 3 dari 9 orang tersebut mencabut permohonannya. Pandra menyebut permohonan praperadilan yang diajukan para tersangka merupakan hak setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum. Demikian pula, bila permohonan tersebut dicabut para pemohonan juga merupakan haknya. &rdquo;Polda Kepri menghormati terhadap proses sidang praperadilan yang saat ini tengah diajukan 9 tersangka. Karena merupakan hak dari pada seorang tersangka, hak untuk mengajukan praperadilan, Polda Kepri menghormati betul,&rdquo; ujar Zahwany Pandra Arsyad. Perwira menengah Polri itu menekankan komitmen Polda Kepri untuk menuntaskan perkara atau kasus tersebut. Itu sesuai perintah Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah kepada penyidik yang menangani perkara. Agar dapat mengungkap seterang-terangnya dalam penanganan kasus narkoba yang tengah menjerat beberapa oknum yang patut diduga sebagai tersangka dalam kasus narkoba tersebut. Dia menjelaskan dalam penanganan kasus ini, penyidik mengikuti perintah dan arahan dari Kapolda untuk membuat terang satu perkara. Penyidikan ini juga didukung Divpropam Polri terkait etik profesi Polri, dan penyidik Ditresnarkoba Polda Kepri yang diasistensi Ditnarkoba Bareskrim Polri. &rdquo;Supaya, dalam pengungkapan kasus ini betul-betul bisa dibuktikan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut,&rdquo; tutur Zahwany Pandra Arsyad. Sehingga, lanjut dia, dengan upaya tersebut tidak ada lagi pasal-pasal yang dapat disangkal para tersangka dan dapat dibuktikan di persidangan. Itu juga menegaskan bahwa permohonan praperadilan yang dicabut para pemohon, murni merupakan hak pemohon tanpa ada tekanan dari internal kepolisian. &rdquo;Jadi intinya (praperadilan) itu hak dari para tersangka. Tidak ada unsur penekanan dalam hal ini. jadi ini adalah murni fakta pembuktian yang tentunya akan dirasakan oleh para tersangka tersebut,&rdquo; terang Zahwany Pandra Arsyad. Dengan semua proses penyidikan yang dilakukan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut, kata Pandra, kemudian didukung dengan Bareskrim Polri, penyidik yakin dapat membuktikan perkara, sebagaimana tujuan hukum, adanya kepastian hukum, adanya rasa keadilan dan kemanfaatan. &rdquo;Jadi bukan hanya semata-mata menghukum. Inilah penyidik lakukan, jangan sampai pasal-pasal yang dipersangkakan setelah dilimpahkan ke jaksa, dan di persidangan akan melemahkan, atau tidak terbukti. Itu yang kami kuatkan. Jadi itu hak untuk mengajukan gugatan dan hak untuk mencabut gugatan adalah hak daripada tersangka,&rdquo; ujar Pandra. Mantan Kabidhumas Polda Lampung itu juga menekankan penyidik yakin penyidikan kasus 10 mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang sesuai dengan pasal 184 KUHAP, dan didukung dengan scientific crime investigation (penyidikan secara ilmiah). Dari 9 mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang yang mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Batam, sebanyak 3 pemohon sudah mencabut permohonan. Mereka yakni Brigpol Ibnu Maruf Rambe, Aiptu Wan Rahmat Kurniawan dan Iptu Shigit Sarwo. Rencananya digelar sidang praperadilan untuk 4 pemohon lain.

Penyidik Polda Kepri disebut sudah sesuai aturan menangani kasus narkoba yang melibatkan 10 mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang

Polda Kepri Tegaskan On The Track Tangani Kasus Sabu-Sabu Satresnarkoba Barelang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/09/c8cca161-6f49-4b63-8e6d-67ff19ead87d-3475333493.jpeg" alt="Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri Halimasyah saat menyampaikan pembebasan 8 tersangka kerusuhan Rempang lewat restorative justice." width="100%">
<figcaption>Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri Halimasyah saat menyampaikan pembebasan 8 tersangka kerusuhan Rempang lewat restorative justice.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Resor Kota Barelang (Batam, Rempang, dan Galang), Kepulauan Riau (Kepri), membebaskan delapan tersangka kasus kerusuhan Rempang melalui keadilan restoratif atau restorative justice. Kerusuhan di Jembatan IV Barelang itu terjadi pada 7 September 2023. Kapolda Provinsi Kepri Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah mengatakan, penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif merupakan sesuatu yang perlu dikedepankan. Sebab, kasus tersebut akibat persoalan komunikasi. &rdquo;Kita harapkan juga dapat diselesaikan secara baik-baik dengan tidak melulu mengedepankan penegakan hukum, karena penegakan hukum itu ada jalan terakhir. Apabila sesuatu itu masih bisa dilakukan dengan pendekatan yang baik, pendekatan sosial tentu kita akan mengutamakan pendekatan sosial,&rdquo; kata Yan seperti dilansir dari Antara. Dia menyampaikan, pendekatan sosial dalam menyelesaikan perkara tersebut merupakan prioritas yang harus dilakukan kepolisian. Pihaknya juga mengapresiasi Polresta Barelang yang menyelesaikan perkara dengan keadilan restorative. Sehingga, delapan orang yang terlibat bisa menjalani hari raya Idul Fitri bersama keluarga. Sebelumnya, kepolisian juga menangguhkan penahanan terhadap delapan orang tersebut dan dikenakan wajib lapor dua kali dalam sepekan. &rdquo;Jadi, keadilan restoratif yang diberikan ini sebuah bentuk apresiasi juga dari pihak kepolisian kepada masyarakat yang sudah begitu menjaga Rempang sampai hari ini tetap terjaga dan kondusif dan sampai dengan pelaksanaan pemilu juga Rempang juga tetap aman damai dan kondusif,&rdquo; ujar Yan Fitri. Seorang warga yang mendapatkan keadilan restoratif, Martahan mengatakan, dengan adanya titik terang terhadap kasus yang disangkakan kepada dirinya dan warga Rempang lain. Pihaknya merasa lega dan senang atas keputusan yang diambil kepolisian karena tidak harus wajib lapor dua kali sepekan. &rdquo;Itu sangat membantu kami dalam mencari dan menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak lagi memikirkan hal yang membuat kami terbebani, dan kini sudah mendapatkan titik terang,&rdquo; ucap Martahan.

Kepolisian Resor Kota Barelang bebaskan delapan tersangka kasus kerusuhan Rempang melalui keadilan restoratif atau restorative justice

Polresta Barelang-Kepri Bebaskan Delapan Tersangka Kerusuhan Rempang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/POLICE-LINE.jpg" alt="Ilustrasi police line. (Adnan Reza Maulana/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi police line. (Adnan Reza Maulana/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kasus kekerasan yang dilakukan sejumlah anggotanya terus mencoreng wajah Polri tiap tahun. Dari tahun ke tahun, lewat beragam bentuk.  Belum lama berselang, Hendri Alfreet Bakari alias Otong, seorang warga Batam, Kepulauan Riau, meninggal dalam keadaan kepala dibungkus plastik. Otong tewas setelah ditangkap dalam kasus narkotika oleh Polres Balerang, Kepulauan Riau.  Terkait kekerasan itu, Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono angkat bicara. Menurut dia, kasus dugaan penganiayaan itu sedang ditangani Polda Kepulauan Riau. Posisinya masih menunggu hasil otopsi. ”Ditangani (Polda) Kepri ya,” katanya.  Pada 2018, masyarakat mengelus dada melihat video anggota polisi memukuli wanita di sebuah minimarket. Meski perempuan itu sudah meminta ampun, tendangan dari anggota tetap saja mendarat ke badannya.  Belakangan, barulah diketahui pelaku kekerasan itu adalah AKBP Yusuf yang merupakan pemilik minimarket. Dia berdinas di Ditpamobvit Polda Bangka Belitung. Dia akhirnya dicopot dari jabatannya dan dimutasi.  Lalu, pada awal 2019 muncul video kekerasan dari Polres Jayawijaya, Papua. Seorang tersangka yang sedang diinterogasi diikat tangannya ke belakang dan duduk di sebuah kursi. Lantas, seorang anggota polisi membawa ular dan menyodorkannya untuk menakut-nakuti. Ular itu juga dikalungkan ke leher tersangka.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/14/08/2020/polisi-sebut-tahanan-hendri-alfred-sesak-nafas-sebelum-meninggal/">Polisi Sebut Tahanan Hendri Alfred Sesak Nafas Sebelum Meninggal</a>  Di pengujung 2019, kasus Lutfi yang membawa bendera dalam aksi demonstrasi menolak revisi KUHP menyedot perhatian. Dalam interogasi di Polres Jakarta Barat, Lutfi mengaku dipukuli dan disetrum.  Dugaan kekerasan oleh oknum personel Polri menjadi salah satu catatan KontraS. Setiap tahun banyak temuan yang mereka rangkum. Terakhir medio Juni 2019 sampai Mei 2020. Data yang diperoleh Jawa Pos menyebut ada 62 dugaan kekerasan. Sebagian besar kasus itu diduga melibatkan aparat kepolisian.  Kepala Divisi Pembelaan Hak Asasi Manusia KontraS Arif Nur Fikri menyampaikan, data tersebut masuk dalam laporan tahunan yang dibikin KontraS. Dari 62 dugaan kekerasan, 48 kasus disebut KontraS melibatkan oknum personel Polri. Sembilan kasus lain diduga melibatkan prajurit TNI dan lima kasus ditengarai menyeret sipir.  Dua bulan belakangan, dugaan kekerasan muncul di Sumatera. Yakni, kasus yang menimpa Sarpan di Deli Serdang, Sumatera Utara, serta Hendri Alfreet Bakari di Batam, Kepulauan Riau. Dua kasus itu tidak masuk dalam laporan tahunan yang dikeluarkan KontraS. Sebab, kasus tersebut terjadi pada Juli dan Agustus tahun ini.    Sementara itu, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Awi Setiyono tidak merespons telepon dan pesan singkat Jawa Pos yang mengonfirmasi soal budaya kekerasan di Polri.  Di sisi lain, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat, rata-rata laporan dugaan kekerasan melibatkan personel Polri yang mereka terima sebanyak 20 kasus per tahun. ”Tindakan kekerasan oleh (oknum) anggota Polri di level lapangan itu lumayan banyak yang diadukan ke Komnas HAM,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al Rahab kepada Jawa Pos.  Menyikapi banyaknya aduan tersebut, Komnas HAM sudah memberikan masukan. Amiruddin menyatakan, masukan itu disampaikan setiap tahun. ”Itu selalu kami sampaikan kepada pimpinan Polri,” katanya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/12/08/2020/tahanan-polres-barelang-dikabarkan-tewas-dianiaya-polisi/">Tahanan Polres Barelang Dikabarkan Tewas Dianiaya Polisi</a>  Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah melakukan kajian mendalam terkait penyebab kekerasan di kepolisian tersebut. Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menuturkan, penyebab utama kekerasan itu adalah belum tuntasnya reformasi kultural Polri.  Reformasi kultural Polri itu merupakan upaya mengubah mindset dan culture set agar tidak menggunakan kebiasaan pada masa ABRI mulai 1960 hingga 1999. ”Budaya kekerasan ini diyakini muncul akibat digabung bersama ABRI selama 39 tahun.”  Karakter yang militeristik itu masih sangat terasa di Polri, mulai rekrutmen, pendidikan, hingga pembinaan karir. Penggunaan kekerasan telah diajarkan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari.  ”Hingga butuh waktu mengubah watak kekerasan ini, bahkan tuntutan polisi menjadi sosok yang humanis dan menghormati hak asasi manusia begitu tinggi,” tuturnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nv1kqi8ya0E

Tahanan Tewas di Batam, Bukti Reformasi Kultural Polri Belum Tuntas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/20160825korban-pembunuhan-001ilustrasi-1.jpg" alt="Ilustrasi korban pembunuhan. (ANTARA News/Ridwan Triatmodjo)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi korban pembunuhan. (ANTARA News/Ridwan Triatmodjo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beredar kabar di media sosial bahwa ada seorang tahanan di Polres Barelang, Batam, Kepulauan Riau bernama Alfred Bakarie tewas. Alfred meregang nyawa setelah dianiaya anggota polisi.  Dalam unggahan di media sosial, keluarga yakin Alfred tewas karena dianiaya. Keluarga juga menujukkan sejumlah bukti kekerasan pada tubuh jenazah. Kepala jenazah juga dibungkus menggunakan plastik dan lakban.  Merespons hal itu, Kapolres Barelang Kombes Pol Purwadi Wahyu Anggoro mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil laboratorium forensik. Ia enggan berkomentar banyak atas tudingan keluarga korban sebelum hasil otopsi keluar.  "Saya tidak mau berpolemik dulu. Kita serahkan ke dokter ahli yang bisa simpulkan," kata Purwadi dalam keterangan tertulis, Rabu (12/8).  Kendati demikian, Purwadi menjelaskan, alasan kepala jenazah ditutup plastik tak lepas dari pertimbangan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Dengan ditutup, maka potensi penularan Covid-19 bisa dicegah.  “Menurut rumah sakit, mereka membungkus kepala yang bersangkutan sesuai prosedur Covid-19. Itu adalah wewenang rumah sakit,” jelasnya.

Tahanan Polres Barelang Dikabarkan Tewas Dianiaya Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/konflik-taksi-online-dan-konvensional-polisi-cari-makan-masak-ribut_m_.jpg" alt="Kisruh taksi online dan konvensional di kawasan BCS Mal, Kecamatan Lubuk Baja beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Kisruh taksi online dan konvensional di kawasan BCS Mal, Kecamatan Lubuk Baja beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keributan antara pengemudi taksi online dan konvesional kembali terjadi. Tepatnya di salah satu pusat perbelanjaan di Kecamatan Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (21/3) malam. Sebelumnya pada Minggu (17/3) pagi, perkelahian juga terjadi di pintu gerbang Barat Alun-Alun Engku Putri, Kota Batam. Kapolresta Barelang Kombes Pol Hengki merespons konflik tersebut. Ia mengingatkan kepada driver taksi online dan konvensional untuk bisa menahan diri. Keributan yang selama ini kerap terjadi harusnya bisa dijadikan pelajaran bagi kedua belah pihak. Keduanya sama-sama menjadi korban yang berujung pada terhambatnya dalam mengais rejeki. &ldquo;Ini sama-sama cari makan, harusnya bisa saling memahami. Apalagi di Batam ini masih bersaudara semua, masih serumpun. Cari makan masak ribut terus,&rdquo; kata Hengki di Batam, Sabtu (23/3). Pihak driver online dan konvensional seharusnya bisa menghargai kesepakatan bersama yang dibuat sebelumnya. Jika kedua pihak bisa sama-sama menaati aturan, Hengki yakin situasi di Batam akan kondusif dan menguntungkan banyak pihak. Hengki cukup menyayangkan keributan antara driver taksi online dan konvensional terus terjadi. Bahkan dalam seminggu bisa sampai dua kali. Kondisi ini membuat banyak pihak dirugikan. Sebab Batam yang tengah diupayakan menjadi kota pariwisata harus menyajikan kondisi yang aman dan nyaman untuk pendatang. Tapi Yang terjadi adalah penyedia jasa transportasi justru terlibat keributan yang tidak berujung. &ldquo;Kondisi di lapangan memang terbatas. Seharusnya itu bisa dipahami agar tidak bentrok seperti ini,&rdquo; harap Hengki. Hengki mengingatkan kepada pengemudi taksi online agar bisa mematuhi titik penjemputan yang telah disepakati bersama. Sehingga tidak memancing amarah dari pengemudi taksi konvensional. Dalam kesepakatan sebelumnya, ada 41 titik penjempuatan yang bisa diakses para driver online. Termasuk di kawasan strategis seperti di pelabuhan dan bandara. Kemudian kepada para sopir taksi konvensional, diminta jangan bertindak di luar ketentuan . Karena hal tersebut hanya akan membawa kerugian bagi banyak pihak.

Konflik Taksi Online dan Konvensional, Polisi: Cari Makan Masak Ribut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kepala-bkpsdm-batam-cuekin-wartawan-saat-ditanya-soal-pemeriksaan_m_.jpg" alt="Kepala BKPSDM Kota Batam, M. Sahir" width="100%">
<figcaption>Kepala BKPSDM Kota Batam, M. Sahir</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam, M. Sahir menjalani pemeriksaan hari kedua di Mapolresta Barelang pada Kamis (21/3). Ditemui seusai menjalani pemeriksaan dari ruang Unit Tipikor, Satreskrim Polresta Barelang, Sahir tidak banyak bicara. Seusai diperiksa selama sekitar 2.5 jam, Sahir terlihat keluar menuju masjid untuk menunaikan Salat Ashar. Keluar dari masjid di lingkungan Polresta Barelang, Sahir memilih diam. Ia tidak menanggapi semua pertanyaan yang dilontarkan seputar pemeriksaan yang dijalaninya. Sepanjang perjalanan kembali menuju ruang Unit Tipikor, Sahir terus berjalan dengan memegang smartphone hitam miliknya. Hingga akhirnya berlalu masuk ke ruang yang sama untuk kembali melanjutkan proses pemeriksaan. Diperiksanya Sahir oleh Unit Tipikor ini, diakui Ketua tim Saber Pungli Polresta Barelang, AKBP Mudji Supriyadi memang berkaitan dengan kasus yang tengah ditangani tim Saber Pungli Polresta Barelang. Mudji tidak menjelaskan secara mendalam proses pemeriksaan tersebut. Ia hanya menjelaskan, kalau proses pemeriksaan ini merupakan pendalaman untuk meningkatkan ke tingkat selanjutnya. "Sedang kita dalami," kata Mudji ketika dihubungi, Kamis (21/3). Seperti diberitakan sebelumnya, laporan dugaan Pungli ini dibuat oleh beberapa guru honorer Pemerintah Kota (Pemkot) Batam pada pertengahan Februari 2019 lalu. Para guru yang membuat laporan ini meyakini, ada permainan dalam pengangkatan sejumlah guru dalam formasi CPNS pada 2013 lalu. Mudji menjelaskan, pihaknya sampai saat ini telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi, khusunya guru-guru yang diduga terlibat dengan kasus ini.

Kepala BKPSDM Batam 'Cuekin' Wartawan Saat Ditanya Soal Pemeriksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kepala-bkpsdm-batam-diperiksa-unit-tipikor-polresta-barelang_m_.jpg" alt="Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam, M. Sahir" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam, M. Sahir</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam, M. Sahir hadir di Mapolresta Barelang pada Kamis (21/3) siang. Kehadiran Sahir di Unit Tipikor Satreskrim Polresta Barelang ini, untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan dugaan pungli yang sebelumnya dilaporkan sejumlah guru di Batam. Sahir tampak mengenakan kemeja berwarna putih saat duduk di hadapan penyidik. Ia terlihat didampingi oleh beberapa orang yang duduk persis di sebelah kirinya menghadap penyidik. Sebelumnya, Sahir juga terlihat hadir di ruang yang sama pada Rabu (20/3) kemarin. Akan tetapi, ia membantah akan kehadirannya di Mapolresta waktu itu. "Tidak ada, yang bilang diperiksa siapa," kata Sahir ketika ditemui ketika ia keluar dari ruangannya di kantai 3 gedung Wali Kota Batam pada Kamis (21/3) sekitar pukul 11.45 WIB. Sampai saat ini, proses penyidikan masih berlangsung. Belum diketahui arah pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik terhadap Sahir. Sementara itu, Kanit II Unit Tipikor Satreskrim Polresta Barelang, Iptu Marganda P saat akan dikonfirmasi terkait pemeriksaan Sahir sedang tidak berada di ruang kerjanya. "Pak Marganda sedang tidak ada," kata salah satu penyidik yang tepat berada di depan Sahir. Terkait dengan kasus yang melibatkan Sahir ini, Ketua tim Saber Pungli Polresta Barelang, AKBP Mudji Supriyadi sebelumnya menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan tersadap sekitar 20 orang guru. Mereka diperiksa untuk memperkaya informasi tim penyidik atas laporan dugaan Pungli yang membuat honorer berstatus kelulusannya pada tes CPNS formasi K2 pada 2013 lalu bisa menerima NIP. Dalam laporan yang disampaikan oleh perwakilan guru, juga diduga ada pemalsuan dokumen berupa SK mengajar oleh mereka yang telah mendapatkan NIP dalam pengangkatan CPNS tersebut.

Kepala BKPSDM Batam Diperiksa Unit Tipikor Polresta Barelang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/balita-tewas-dianiaya-pacar-ibunya_m_.jpg" alt="Andre yang menjadi tersangka penganiayaan anak pacarnya, dalam ekapos di Mapolsek Lubuk Baja pada Senin (25/2)." width="100%">
<figcaption>Andre yang menjadi tersangka penganiayaan anak pacarnya, dalam ekapos di Mapolsek Lubuk Baja pada Senin (25/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Andre Riva Kartini, 21, tak kuasa menahan tangis menyesali apa yang telah ia perbuat. Dengan berurai air mata, ia mengakui telah menganiaya MR, anak laki-laki pacarnya sendiri. Dalam ekspos yang dilakukan di Mapolsek Lubuk Baja, Batam, Senin (25/2), Andre mengaku menyesal dan ingin meminta maaf atas kekhilafan yang dilakukannya. Kapolresta Barelang, Kombes Hengki menjelaskan, meskipun telah menyesali perbuatannya, Andre tetap akan dijerat dengan hukuman berat. Ia akan dijerat dengan Pasal 80 Undang-Undang No.17 tentang perlindungan anak. Andre terancam hukuman penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp 3 miliar. Dari pengakuannya, ia tidak kuasa menahan amarah atas rewelnya MR. Hal itu membuat Andre melampiaskan kekesalannya dengan menganiaya MR. Akibatnya, MR mengalami luka di banyak bagian tubuhnya. Hal itu diketahui setelah dilakukan identifikasi oleh pihak kepolisian. "Awalnya ada informasi kejanggalan kematian balita ini. Kemudian tim dari Polsek Lubuk Baja melakukan pemeriksaan lanjutan diketahui terjadi penganiayaan," kata Hengki menjelaskan, Senin (25/2). Kejadian bermula, ketika Andre dan SM, ibu korban mengantarkan korban ke tempat yang biasa mereka menitipkan MR dan adiknya. Selanjutnya, Andre mengantar ibu korban ke tempat kerjanya di sebuah kedai kopi di kawasan Lubuk Baja. Kemudian, Andre kembali menjemput korban untuk dibawa ke kos-kosan miliknya di Jalan Flamboyan Nomor 13 Blok VI, Baloi, Kecamatan Lubuk Baja. Di lokasi inilah korban diakui Andre mulai rewel. Ia terus menangis dan menanyakan keberadaan ibunya. Meskipun sudah diperingatkan, korban tetap terus menangis dan membuat Andre kehilangan kesabaran. Hingga akhirnya kejadian nahas yang menimpa MR pada Kamis (21/2) pagi itu terjadi. "Dari hasil otopsi, banyak luka di bagian tubuh korban karena kekerasan. Ada di bagian mata dan dada, kita simpulkan korban meninggal karena kekerasan," beber Hengki. Lebih jauh, Hengki melanjutkan kalau kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Pihaknya masih mendalami kemungkinan adanya motif lain dari aksi tidak manusiawi Andre kepada korban. Ibu korban yang merupakan seorang janda, pertama berkenalan dengan Andre sejak lima bulan yang lalu. Awal pertemuan mereka bermula dari aktivitas Andre mengacak nomor kontak yang akhirnya cocok dengan nomor Ibu korban. Selama masa itu mereka menjalin hubungan asmara layaknya suami istri, namun tanpa ikatan pernikahan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#polres barelang

Berita Terkini

Hakim Pengadilan Batam Vonis Kompol Satria Nanda Pidana Seumur Hidup, Pemerhati Kepolisian Sebut Beri Efek Jera