<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/31/zp3tLlI1Dc0SMVi887ssX2r5I7MqbVWlYYCo523Y-1385178163.jpg" alt="Banjir dan longsor Sumatera menyebabkan rumah warga di Sibolga rusak dan tidak layak huni. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Banjir dan longsor Sumatera menyebabkan rumah warga di Sibolga rusak dan tidak layak huni. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Penolakan terhadap politisasi bencana Sumatera 2025 terus berdatangan. Besarnya dampak akibat banjir dan tanah longsor, harus dijadikan fokus utama dalam pemulihan wilayah. Dengan begitu, rakyat bisa hidup seperti sediakala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perwakilan Barisan Penggerak Supermasi Sipil (Bapersipil) Rizal Ebiet mengatakan, kelompoknya dengan tegas menolak politisasi bencana. Sebab, hal itu akan merugikan masyarakat terdampak bencana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita akan mengadakan pertemuan koalisi aktivis dan masyarakat dalam rangka menolak politisasi bencana Sumatra,&rdquo; kata Ebiet, Minggu (4/1).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, Bapersipil sebelum dideklarasikan kepada publik terlebih dulu telah melakukan pemetaan guna mengidentifikasi tokoh-tokoh kunci aktivis 98 yang masih memiliki integritas dan pengaruh di berbagai sektor baik politik, hukum ataupun akademisi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/017029600/tim-sar-gabungan-perpanjang-pencarian-korban-kapal-tenggelam-di-perairan-labuan-bajo">Tim SAR Gabungan Perpanjang Pencarian Korban Kapal Tenggelam di Perairan Labuan Bajo</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Bapersipil akan menggelar konsolidasi dan diskusi bersama. &ldquo;Menyatukan persepsi apakah ada yang salah dalam perjalanan reformasi kita selama ini,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejumlah rangkaian kegiatan juga akan dilakukan seperti dialog tanpa baper dan konsolidasi kemah aspirasi kebangsaan serta ikrar gotong royong di Sentul, Hambalang Bogor.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, pengagas Bapersipil Ade Adriansyah Utama menambahkan, bencana Sumatera harus disikapi secara bijak. Sehingga, tidak perlu saling menyalahkan. Justru setiap elemen harus bersatu melakukan pemulihan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Arahan Presiden Prabowo sangat jelas, negara harus hadir dan membantu masyarakat terdampak bencana secara maksimal. Ini harus diterjemahkan di lapangan melalui kerja nyata dan kolaborasi semua pihak,&rdquo; kata Ade.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karenanya, keterlibatan aktif masyarakat menjadi fondasi utama dalam memperkuat solidaritas kemanusiaan. &ldquo;Kami mendorong agar semangat gotong royong terus diperkuat,&rdquo; pungkas Ade.</div>

Penolakan terhadap politisasi bencana Sumatera 2025 terus berdatangan. perlu adanya kerja nyata sesuai intruksi Presiden Prabowo.

Tolak Politisasi Bencana, Instruksi Prabowo Diminta Direalisasikan dengan Kerja Nyata

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/10/srYwppX2QM3LeIl6Zq1zEoV7MXHfK2vPhN4lE1mX-620370959.jpg" alt="Para prajurit TNI mendistribusikan bantuan untuk korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. (Puspen TNI)" width="100%">
<figcaption>Para prajurit TNI mendistribusikan bantuan untuk korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. (Puspen TNI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&mdash; Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah meminta agar penanganan banjir dan longsor di Aceh tidak dipolitisasi. Segala bentuk pergerakan harus dengan sepengetahuan pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Trubus menanggapi beredarnya&nbsp;surat permohonan dukungan kepada lembaga internasional yang disebut tidak diketahui oleh Pemerintah Aceh. Pemerintahan yang baik harus terjalin koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. &nbsp; &ldquo;Jika ada langkah yang berjalan di luar sepengetahuan pemerintah daerah, apalagi terkait komunikasi dengan pihak asing, hal itu perlu dikritisi agar bencana tidak dijadikan ruang politisasi atau kepentingan lain,&rdquo; ujar Trubus, Rabu (17/12). Trubus mengatakan, Gubernur Aceh&nbsp;Muzakir Manaf atau Mualem baru-baru ini menyampaikan bahwa&nbsp;tidak mengetahui adanya surat permohonan bantuan kepada lembaga internasional. Kondisi ini seharusnya tidak terjadi. Trubus menyampaikan, bantuan internasional memang dibolehkan dalam penanganan bencana. Hanya saja, mekanisme penyalurannya harus dilakukan secara resmi berdasarkan kebijakan negara. &ldquo;Hal ini merujuk pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang secara tegas menyebutkan bahwa urusan politik luar negeri berada di tangan pemerintah pusat dan tidak dapat dialihkan,&rdquo; jelasnya. Meski demikian, Trubus menyebut pemerintah daerah tetap dimungkinkan menjalin hubungan dengan pihak asing dalam bentuk kerja sama, sepanjang mengikuti mekanisme yang ditetapkan. Mekanisme penerusan atau persetujuan pemerintah pusat tersebut mengacu pada Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. &ldquo;Terkait bantuan internasional dalam situasi kebencanaan, seluruh prosesnya harus melalui pemerintah pusat, dalam hal ini dikoordinasikan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),&rdquo; ungkapnya. Lebih lanjut, Trubus menilai, Aceh memiliki pengalaman dalam menghadapi bencana. Sebab, wilayah ini pernah diterpa tsunami besar. &ldquo;Oleh karena itu, yang perlu dijaga adalah fokus pada pemulihan dan keselamatan warga, bukan membangun narasi yang berpotensi memicu perpecahan serta melemahkan kepercayaan publik,&rdquo;&nbsp;tandasnya.

Pengamat Trubus Rahadiansyah, meminta agar penanganan banjir dan longsor di Aceh tidak dipolitisasi.

Penanganan Bencana Aceh Diminta Tidak Dipolitisasi, Penyaluran Bantuan Harus Sepengetahuan Pemda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/04/qQ6BDs5Z7ec6ql64SHKcBBHPdUBvx0mjNJkC2y4x-2386871050.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memperluas jangkauan kereta api untuk menurunkan biaya logistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memperluas jangkauan kereta api untuk menurunkan biaya logistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Presiden Prabowo Subianto meminta permasalahan&nbsp; Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh tidak dipolitisasi. Ia memastikan, dirinya akan bertanggung jawab soal permasalahan Whoosh yang belakangan ini menyita perhatian publik. "Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendangnya orang, mungkin ada pihak-pihak yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat," kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11). Kepala negara menyatakan dirinya sudah mempelajari persoalan Whoosh. Ia memastikan, akan bertanggung jawab sepenuhnya. "Jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir, rakyat kita layani. Kita berjuang untuk rakyat kita, teknologi semua sarana itu tanggungjawab bersama. Dan itu diujungnya itu tanggungjawab Presiden RI. Jadi saya sekarang tanggungjawab Whoosh," tegasnya. Ia menekankan proyek kereta cepat di seluruh dunia tidak bisa dikalkulasikan untung dan rugi. Menurutnya, transportasi umum harus dihitung manfaat bagi masyarakat. "Whoosh itu semua public transport diseluruh dunia jangan dihitung untung rugi, rugi nggak. Hitung manfaat nggak untuk rakyat? Di seluruh dunia begitu. Jadi namanya public service obligation," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto meminta agar proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak dipolitisasi dan menegaskan tanggung jawabnya.

Presiden Prabowo Minta Utang Whoosh Tidak Dipolitisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/25/prabooo-2425338479.jpg" alt="Presiden Indonesia Prabowo Subianto berpidato di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80 di markas besar PBB di New York, AS, 23 September 2025. (REUTERS/MIKE SEGAR)" width="100%">
<figcaption>Presiden Indonesia Prabowo Subianto berpidato di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80 di markas besar PBB di New York, AS, 23 September 2025. (REUTERS/MIKE SEGAR)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto merespons maraknya kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang belakangan ini ramai terjadi di sejumlah daerah. Namun, ia tidak menginginkan persoalan ini dijadikan bahan politisasi. &ldquo;Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal, tapi saya juga yakin kita akan selesaikan dengan baik, kita harus waspada jangan sampai ini dipolitisasi,&rdquo; kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9). Prabowo mengungkapkan, meski baru kembali dari kunjungan luar negeri, dirinya&nbsp;terus memantau perkembangan kasus keracunan tersebut selama tujuh hari terakhir. Ia pun memastikan akan segera mengambil langkah cepat dengan memanggil pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). &ldquo;Saya baru dari luar negeri, 7 hari saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil kepala BGN dengan berapa pejabat, kita akan diskusikan,&rdquo; tegasnya. Prabowo menegaskan, program makan bergizi ditujukan untuk membantu anak-anak Indonesia, khususnya yang sering kesulitan dalam mendapatkan asupan sehat.&nbsp; &ldquo;Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan, mungkin kita-kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam, ini yang harus kita atasi,&rdquo; jelasnya. Prabowo menekankan kendala di lapangan merupakan hal yang wajar mengingat besarnya skala program tersebut. Namun, ia optimistis pemerintah akan mampu mengatasi hambatan yang muncul di tengah masyarakat. &ldquo;Untuk memberi makan sekian juta pasti ada hambatan rintangan ini pasti kita atasi,&rdquo; pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto menanggapi kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG) dan mengingatkan agar isu ini tidak dipolitisasi.

Respons Prabowo soal Marak Keracunan MBG: Harus Waspada Jangan Sampai Dipolitisasi!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/19/fFMLpt7XAevWsUBYqUGGkGJJ3z2w8dIaYIdLqkY8-4130446005.jpg" alt="Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. (Bernama)." width="100%">
<figcaption>Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. (Bernama).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan semua pihak agar tidak menjadikan kematian tragis Zara Qairina Mahathir (13) sebagai senjata politik.&nbsp; Ia menegaskan, eksploitasi penderitaan keluarga korban demi keuntungan politik bukan hanya tidak etis, tetapi juga merusak moralitas masyarakat. Anwar merujuk pada tindakan seorang ahli patologi yang diduga menyebarkan narasi palsu terkait kematian Zara di media sosial. Menurutnya, tindakan itu justru memprovokasi dan memperkeruh keadaan. &ldquo;Kalau ada salah laku, itu hal lain. Tapi bagaimana kita bisa eksploitasi kematian seseorang begini? Lebih-lebih lagi dengan berbohong dan menghasut,&rdquo; tegas Anwar dalam pertemuan bersama staf Jabatan Perdana Menteri, dikutip Utusan Malaysia. Ia mengingatkan pentingnya prinsip &ldquo;tabayyun&rdquo; atau memverifikasi informasi sebelum disebarkan, sebagaimana diajarkan dalam Islam. Anwar juga menekankan bahwa pemerintah menaruh perhatian besar pada kasus perundungan anak. Selain kasus Zara di Sabah, ia menyinggung tragedi Wan Ahmad Faris Wan Abdul Rahman (16), siswa madrasah di Kelantan yang ditemukan tewas pada 2013. Awalnya diklasifikasikan sebagai kematian mendadak, namun pada 2016 Pengadilan Koroner Kota Bharu menyatakan Faris meninggal akibat pembunuhan. Kasus ini kemudian memicu gugatan perdata terhadap pemerintah dan aparat terkait atas dugaan kelalaian dalam penyelidikan. Anwar mengakui masih ada kelemahan dalam proses investigasi, termasuk keterlambatan, namun ia memastikan perbaikan sedang dilakukan. &ldquo;Bullying adalah budaya menyimpang yang merusak kesejahteraan masyarakat. Semua bentuknya, baik fisik maupun psikologi, mesti dihentikan segera,&rdquo; tandasnya.

PM Malaysia Anwar Ibrahim ingatkan tidak menjadikan kematian Zara Qairina sebagai senjata politik. Jangan dipolitisasi.

Perdana Menteri Anwar Ibrahim Marah Respons Kematian Zara Qairina: Jangan Dipolitisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/18/Hasto-di-PDIP-3278572691.jpg" alt="Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (18/2). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (18/2). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com-Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk patuh pada prinsip keadilan dalam menegakkan hukum. Ia menduga, kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjeratnya kental nuansa politisasi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk patuh pada keadialan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Minta KPK Tak Politisasi Dirinya dengan Kasus Hukum   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/didakwa-korupsi-pm-israel-netanyahu-tuding-ada-politisasi_m_.jpg" alt="Kejaksaan Agung Israel mengumumkan akan menuntut PM Israel Benjamin Netanyahu ke pengadilan dengan dakwaan korupsi. Hal ini bisa memperburuk peluang Netanyahu dalam pemilu bulan April mendatang" width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Agung Israel mengumumkan akan menuntut PM Israel Benjamin Netanyahu ke pengadilan dengan dakwaan korupsi. Hal ini bisa memperburuk peluang Netanyahu dalam pemilu bulan April mendatang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung Israel mengumumkan akan menuntut PM Israel Benjamin Netanyahu ke pengadilan dengan dakwaan korupsi. Hal ini bisa memperburuk peluang Netanyahu dalam pemilu bulan April mendatang. Jaksa Agung Avichai Mandelblit mengatakan hari Kamis (28/2), dia telah menerima rekomendasi penyidik kepolisian untuk mengajukan tuntutan terhadap PM Israel Benjamin Netanyahu dalam tiga kasus korupsi yang berbeda. Dakwaan itu dapat memberikan pukulan besar bagi prospek Netanyahu dalam pemilihan umum 9 April mendatang. Netanyanhu mencalonkan diri untuk masa jabatan ke-empat berturut-turut. Sidang pengadilan atas dakwaan yang meliputi penyuapan, penipuan dan pelanggaran kepercayaan baru akan digelar setelah pemilihan umum. Sebelumnya Netanyahu akan diberi kesempatan untuk membela diri. Sidang dapat berlangsung setelah pemilihan 9 April. Netanyahu akan menjadi perdana menteri Israel pertama yang menghadapi kasus di pengadlan saat menjabat. Netanyahu tuding ada politisasi Benjamin Netanyahu antara lain diduga telah menerima gratifikasi dari pengusaha kaya dan memberikan kelonggaran regulasi kepada raksasa telekomunikasi Bezeq sebagai imbalan atas liputan pers positif di situs berita anak perusahaan itu, Walla. Jika terbukti bersalah melakukan suap, Netanyahu bisa menghadapi hukuman 10 tahun penjara dan hukuman maksimal 3 tahun untuk penipuan dan pelanggaran kepercayaan. Perdana Menteri Israel membantah telah melakukan kesalahan-kesalahan yang dituduhkan. Menanggapi pengumuman Jaksa Agung, dia mengatakan telah menjadi korban pembunuhan karakter dan politisasi yang bertujuan untuk menjegalnya pada pemilu mendatang. Dia menyatakan tuduhan terhadapnya akan runtuh seperti "rumah kartu". Likud berusaha tunda pengumuman tuntutan Partai Netanyahu, Likud, menggambarkan tuduhan itu sebagai "penganiayaan politik." "Pengumuman Jaksa Agung secara sepihak hanya sebulan sebelum pemilihan umum, tanpa memberi Perdana Menteri kesempatan untuk (sebelumnya) membantah tuduhan-tuduhan palsu ini, adalah intervensi terang-terangan dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemilu," kata Likud dalam sebuah pernyataan. Likud telah mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung Israel untuk menunda pengumuman dakwaan secara terbuka sampai pemilu usai. Namun pengadilan tinggi Israel menolak permintaan itu dan hari Kamis mengumumkan rencana pengajuan tuntutan terhadap Netanyahu.

Didakwa Korupsi, Benjamin Netanyahu Tuding Ada Politisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73886_93204_habib-rizieq-penistaan-agama_Ismail-PohanIndopos_Indopos.jpg" alt="Ketua Dewan Pembina GNPF MUI, Habib Rizieq Shihab" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pembina GNPF MUI, Habib Rizieq Shihab</figcaption>
</figure>JawaPos.com MEDAN - Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengingatkan tentang makna alquran kepada umat muslim yang berada di Medan, Sumatra Utara (Sumut). Rizieq saat berada di tengah-tengah massa majelis dalam di Mesjid Agung Medan, Rabu (28/12),&nbsp; menegaskan, Alquran adalah kitab yang mulia, kitab yang suci dan tidak ada satupun keraguan di dalamnya. Sehingga tidak ada umat muslim yang meragukan firman Allah. &quot;Barang siapa ragu sedikit saja, maka sudah kafir,&quot; kata Rizieq seperti dilansir Sumut Pos (Jawa Pos Group). Dia membeberkan, bahwa alquran merupakan petunjuk bagi orang yang bertaqwa dan petunjuk bagi seluruh manusia. Akan tetapi, diakuinya masih ada manusia yang mau menjadikan Alquran sebagai pedoman bagi kehidupan. &quot;Saya ingin mengajak kita semua, tanamkan ke hati yang paling dalam, tidak ada satupun hukum yang lebih baik dari Alquran,&quot;&nbsp; sebutnya lagi. Hal ini pula kata Rizieq, yang mengindikasikan bahwa hukum atau konstitusi seharusnya tidak bertentangan dengan kitab suci. Menurutnya, alquran sebagai kitab suci, tidak bisa diubah sedikitpun, karena merupakan ketetapan dan firman Allah. Terlebih lagi, lanjutnya, hukum yang paling berkah, terbaik, adil dan bijaksana adalah hukum Alquran. Sebab Allah yang menetapkan. Maka, memilih pemimpin muslim merupakan satu di antara anjuran yang ada di Alquran. &quot;Ayat suci itu beda dengan ayat konstitusi. Jadi ayat suci itu harus diikuti, tidak boleh diganti. Jadi ini ayat Alquran, bukan politisasi mesjid. Jadi ini boleh dikaji di mesjid, di majelis taklim. Jadi ini bukan politisasi,&quot; tandasnya. (bal/adz/iil/JPG)

Ayat Alquran Bukan Politisasi Mesjid

politisasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#politisasi

Berita Terkini