<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/09/Jubir-KPK-Budi-Prasetyo-2JPG-267262913.jpg" alt="Jubir KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil pemeriksaan terhadap Nyumarno (NYU), anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan. Nyumarno telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang, pada Senin (12/1). Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Nyumarno dari pihak swasta bernama Sarjan, yang telah ditetapkan sebagai tersangka. &ldquo;Dalam pemeriksaan yang dilakukan di Gedung Merah Putih, penyidik mendalami adanya dugaan penerimaan uang oleh NYU dari pihak swasta, yaitu SRJ, yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini,&rdquo; kata Budi kepada wartawan, Selasa (13/1). Budi mengungkapkan, penerimaan uang tersebut diduga dilakukan secara bertahap dengan total nilai mencapai sekitar Rp 600 juta. Meski demikian, ia menegaskan penyidik masih terus mendalami temuan tersebut, termasuk tujuan pemberian uang tersebut. &ldquo;Penyidik masih akan terus mendalami maksud dari pemberian uang dari SRJ kepada NYU tersebut,&rdquo; jelasnya. Sebagai informasi, dugaan penerimaan uang itu terungkap saat Nyumarno menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, pada Senin (12/1). Selain Nyumarno, KPK juga memeriksa dua anggota DPRD Kabupaten Bekasi lainnya, yakni Aria Dwi Nugraha (ADN) yang merupakan Wakil Ketua DPRD dari Partai Gerindra, serta Iin Farihin (IF) dari Partai Bulan Bintang (PBB). Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK), ayahnya yang juga Kepala Desa Sukadami HM Kunang (HMK), serta pihak swasta Sarjan (SRJ). Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis, 18 Desember 2025. KPK menduga Ade Kuswara dan HM Kunang bersekongkol menerima uang ijon proyek senilai Rp 9,5 miliar dari Sarjan untuk memuluskan jatah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tahun anggaran 2026. Selain itu, Ade Kuswara juga diduga menerima gratifikasi lain sepanjang 2025 senilai Rp 4,7 miliar, sehingga total penerimaan mencapai Rp 14,2 miliar. Atas perbuatannya, Ade Kuswara dan H.M. Kunang selaku pihak penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara, Sarjan selaku pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor. &nbsp;

KPK duga politikus PDIP terima Rp 600 juta dari pihak swasta. Kasus Bupati Bekasi terus didalami dengan pemeriksaan saksi.

KPK Duga Politikus PDIP Nyumarno Terima Rp 600 Juta dari Pihak Swasta dalam Kasus Bupati Bekasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/10/GD2C0DRaqZ04bMCIAz2iKgn9Te0BV5JeOfSlk5bo-1-3124233484-1-3488180415.jpg" alt="Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seorang seniman bernama Ajo Wayoik tidak terima salah satu karyanya berjudul Evolusi Lidah Bercabang 2025 2026 diunggah ulang oleh politikus PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, tanpa menyertakan namanya. Sebab, karya tersebut sudah mematenkan karikatur tersebut sebagai hak kekayaan intelektual. Dalam unggahan video pada akun media sosialnya pada Sabtu (10/1), Ajo Wayoik menyampaikan bahwa karikatur dibuat untuk menyindir pihak-pihak yang lidahnya bercabang. Satu cabang untuk menjilat, satu cabang lagi untuk menyakiti rakyat. Namun, bukan gagasan itu yang dia persoalkan. Dia menyayangkan cara Guntur Romli mengunggah karya tersebut. &rdquo;Saya nggak bahas gagasan karikatur itu, tapi penggunaannya. Ada sebuah akun bernama Mohamad Guntur Romli yang mengambilnya tanpa meminta izin kepada kepada saya, lalu meng-upload-nya tanpa nge-tag ke saya dan juga tidak menyertakan nama saya di situ. Ambil, langsung saja bukan nge-share pula apa yang saya upload,&rdquo; sesalnya. Menurut Ajo Wayoik, tindakan tersebut tidak patut. Jika memang Guntur Romli memiliki gagasan yang sama dengan dirinya, Ajo menyarankan dia meminta seniman untuk membuatkan gambar atas gagasan tersebut. Bukan malah mengambil, kemudian mengunggah ulang karikatur yang dia buat dan sudah dipatenkan tanpa izin juga tanpa menyertakan asal-usulnya. Atas unggahan Ajo Wayoik, Guntur Romli menyampaikan permohonan maaf. Saat dikonfirmasi oleh JawaPos.com, Guntur menyampaikan bahwa page pada media sosial Facebook yang mengunggah karikatur itu memang miliknya. Dia mengakui bahwa karikatur itu diunggah tanpa mencantumkan sumbernya. Karena itu, Guntur meminta maaf. &rdquo;Setelah saya cek, admin yang mem-posting (karikatur itu) mengaku memperoleh karya tersebut dari WAG (WhatsApp Group) tanpa menyebutkan sumbernya. Saya sudah minta kepada admin untuk meminta maaf dan menambahkan keterangan sumber karya. Sekali lagi mohon maaf kepada Ajo Wayoik,&rdquo; terang Guntur. &nbsp;

Seniman Ajo Wayoik protes karikaturnya diunggah ulang politikus PDIP Guntur Romli tanpa izin dan nama. Guntur minta maaf dan akui kesalahan.

Politikus PDIP Guntur Romli Minta Maaf Usai Unggah Karikatur Tanpa Sertakan Nama Pembuatnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/Profil_Rocky-Gerung_MIFTAHUL-HAYAT-04-869841549.jpeg" alt="Pengamat Politik Rocky Gerung" width="100%">
<figcaption>Pengamat Politik Rocky Gerung</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, berniat akan mencabut laporannya terkait kasus ucapan Rocky Gerung &lsquo;bajingan tolol&rsquo;. Melalui media sosial X (dulu Twitter) pada Senin (30/10), Ferdinand Hutahaean menyampaikan keresahannya, apakah sebaiknya dirinya melanjutkan atau mencabut saja laporannya terhadap Rocky Gerung. Sebelumnya, sekitar bulan Juli yang lalu, Polri menerima 24 laporan polisi terhadap Rocky Gerung. Beberapa diterima oleh Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran berita bohong atau yang dianggap menghina Jokowi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013172125/kasus-ucapan-bajingan-tolol-naik-ke-tahap-penyidikan-polri-akan-kembali-periksa-rocky-gerung">Kasus Ucapan Bajingan Tolol Naik ke Tahap Penyidikan, Polri Akan Kembali Periksa Rocky Gerung</a> Salah satu pelapor itu adalah politisi PDIP, Ferdinand Hutahaean dengan laporan nomor LP/B/4465/VIII/2023/Polda Metro Jaya pada tanggal 1 Agustus 2023. Atas laporannya itu, Rocky disangkakan Pasal 28 Juncto Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2016 ITE, Pasal 156 dan Pasal 160 KUHP serta Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1956. Kemudian pada hari Senin (30/10), Bareskrim Polri menginformasikan, bahwa status perkara dugaan penyebaran berita bohong Rocky Gerung telah dinaikkan ke tahap penyidikan, artinya sudah ditemukan unsur pidana. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012965335/rocky-gerung-bongkar-pemicu-konflik-yang-terjadi-di-pulau-rempang">Rocky Gerung Bongkar Pemicu Konflik yang Terjadi di Pulau Rempang</a> &ldquo;Saudara RG sebagai terlapor saat ini tentu saja akan secara formil kita panggil lagi, setelah penyidik mengumpulkan hasil-hasil penyidikan saksi-saksi, itu akan kita panggil saudara RG,&rdquo; kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani. Hal itu disampaikan Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro kepada wartawan pada Senin (30/10). Namun ia tak merinci tanggal berapa Rocky Gerung akan kembali dipanggil. Senada dengan hal itu, Politis PDIP, Ferdinand Hutahaean, juga mengatakan bahwa kasus Rocky Gerung sudah naik ke tahap penyidikan sejak 17 Oktober yang lalu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012965309/kronologi-novi-bule-hampir-dikeroyok-massa-pendukung-rocky-gerung-di-bareskrim-polri">Kronologi Novi Bule Hampir Dikeroyok Massa Pendukung Rocky Gerung di Bareskrim Polri</a> &ldquo;Tapi saya berpikir untuk mencabut laporan dan tidak menindak lanjutinya lagi. Saya bertanya Rocky salah atau memang benar ya?&rdquo; kata Ferdinand melalui akun X. Akhir-akhir ini di situasi politik dan manuver politik keluarga Jokowi, Ferdinand menjadi ragu untuk melanjutkan laporannya. Ia bahkan menjadi absurd, dalam arti mempertanyakan, apakah dalam perkara ini Rocky Gerung memang bersalah atau tidak. Kemudian, ia mengaku, dirinya telah menerima Surat Panggilan dari Dirkrimum Bareskrim Polri untuk Selasa besok (31/10). &ldquo;Terkait kasus Sdr Rocky Gerung, saya telah menerima Surat Panggilan Dari Dirkrimum Bareskrim Polri utk Selasa besok. Saya baca bahwa perkara naik ke tingkat penyidikan,&rdquo; tuturnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012962987/profil-dan-biodata-noviana-kurniati-wanita-yang-labrak-rocky-gerung-hingga-berakhir-dikejar-massa">Profil dan Biodata Noviana Kurniati: Wanita yang Labrak Rocky Gerung hingga Berakhir Dikejar Massa</a> &ldquo;Saya sedang berpikir apakah lebih baik saya cabut laporan? Menurut kalian Rocky Gerung salah apa benar sih?&rdquo; tanyanya kepada pengikutnya di media sosial X. Salah seorang warganet menjawab, &ldquo;Cabut aja bg.... nyape2in.... gk ada gunanya hehe,&rdquo; komentar akun X @JohnAquinoo. Hal itu lantas langsung dijawab oleh Ferdinand Hutahaean, &ldquo;keyaknya gitu aja ya&rdquo;. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012962881/tak-hanya-dikejar-massa-usai-labrak-rocky-gerung-noviana-kurniati-kini-jadi-bulan-bulanan-netizen">Tak Hanya Dikejar Massa usai Labrak Rocky Gerung, Noviana Kurniati Kini Jadi Bulan-bulanan Netizen</a> Sebelumnya, Ferdinand Hutahaean acap kali mengkritisi isu perihal masa jabatan presiden 3 periode, dan dinasti politik melalui postingan akun media sosial X. Ia mengatakan, dinasti politik adalah ancaman bagi demokrasi dan kelangsungan bangsa, dan yang menyetujui dinasti politik adalah pihak-pihak yang akan menghalalkan segala cara demi kekuasaan.

Ferdinand Hutahaean menyampaikan keresahannya, apakah sebaiknya dirinya melanjutkan atau mencabut saja laporannya terhadap Rocky Gerung.

Soal Kasus ‘Bajingan Tolol’, Pelapor dari PDIP Ferdinand Niat Cabut Laporan: Kok Rasanya Rocky Ada Benarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/yayuk-basuki-aktif_bina.jpg" alt="SALAM METAL: Yayuk Basuki saat ditemui di sela pembekalan kader baru di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Minggu (30/10) lalu. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SALAM METAL: Yayuk Basuki saat ditemui di sela pembekalan kader baru di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Minggu (30/10) lalu. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Sempat aktif di komisi X lewat bendera Partai Amanat Nasional, Yayuk Basuki kini resmi pindah ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mantan ratu tenis Indonesia itu menargetkan bisa kembali ke Senayan pada pemilu legislatif mendatang.  KHAFIDLUL ULUM, Jakarta  ---  YAYUK terlihat mengikuti pembekalan kader baru yang digelar DPP PDIP di sekolah partai di Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (30/10) lalu. Dia adalah satu di antara 1.036 kader baru PDIP yang mengikuti acara yang diadakan secara daring dan luring itu. Yayuk pun sudah mengenakan seragam merah berlogo banteng moncong putih.  Keberadaan Yayuk praktis mencuri perhatian. Sebab, prestasinya di dunia tenis terbilang mentereng. Bahkan, perempuan kelahiran Jogjakarta itu pernah menduduki ranking 9 WTA untuk nomor ganda wanita.  Ditemui di sela-sela pembekalan, Yayuk berkata bahwa keputusannya pindah bukan karena masalah dengan PAN. Hubungan dengan PAN tetap baik-baik saja. Hanya, Yayuk mengaku sudah lama memiliki ketertarikan untuk bergabung dengan PDIP.  Baginya, sekarang adalah waktu yang tepat untuk berjuang bersama partai banteng. ”Daripada tidak sama sekali,” ucapnya kepada Jawa Pos.  Yayuk menilai PDIP konsisten memperjuangkan hak rakyat. Peraih medali emas Asian Games 1998 itu juga merasa cocok dengan ideologi nasionalis yang diusung PDIP.  Di pemilu legislatif nanti, Yayuk akan maju di daerah pemilihan tempat kelahirannya. Yakni, dapil Jogjakarta. Untuk mempersiapkan diri sebagai caleg, banyak program dan kegiatan yang dia lakukan bersama rakyat. Selama ini, dia fokus membina banyak UMKM. Berbagai pelatihan dan pembinaan pun telah dilakukan.  Yayuk akan terus memperjuangkan nasib mereka, agar usaha mereka bisa berkembang. Pelaku UMKM selama ini terus memberikan sumbangsih besar terhadap kemajuan dan kekuatan ekonomi Indonesia. ”Saya akan tetap bersama mereka. Mendampingi mereka untuk terus maju,” tuturnya.  Jika nanti terpilih sebagai wakil rakyat, Yayuk berharap bisa ditempatkan di Komisi X DPR. Sebab, keahliannya memang di bidang pendidikan dan olahraga. Namun, semua keputusan itu ada pada partai. ”Sekarang kita berjuang dulu,” tutupnya.

Pindah dari PAN ke PDI Perjuangan, Yayuk Basuki Aktif Bina UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/tjahjo-kumolo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Karena Infeksi Paru, Sempat Jalani Pengobatan Dua Pekan Terakhir  JawaPos.com – Tak sekali dua kali Tjahjo Kumolo menyampaikannya. Tak cuma kepada keluarga terdekat, tapi juga para wartawan yang sehari-hari meliput kegiatannya. Bahwa saat tiba waktunya, dia berharap itu terjadi dalam kondisi tengah bertugas untuk negara.  Dan itulah yang terjadi kemarin (1/7). Tjahjo berpulang dengan masih menjabat menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (Men PAN-RB).  ”Bapak ingin meninggal dunia saat bertugas. Beliau selalu mengatakan, saya ini pertama milik keluarga, kedua milik negara,” kata Detri Warmanto, menantu Tjahjo, kepada wartawan kemarin.  Tjahjo mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit (RS) Abdi Waluyo Jakarta pada pukul 11.15 WIB dalam usia 64 tahun. Sebelumnya pria kelahiran 11 Desember 1957 itu sempat menjalani pengobatan dalam dua pekan terakhir.  Dari RS Abdi Waluyo, politikus senior PDI Perjuangan (PDIP) tersebut sempat disemayamkan di rumah dinas di kawasan Widya Chandra, Jakarta. Setelah itu Tjahjo lantas disalati di Masjid Quba, kantor Kemen PAN-RB, sebelum dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.  Prosesi pemakaman Tjahjo yang berlangsung sekitar pukul 17.00 dipimpin Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih berdinas di luar negeri.  Menurut Detri, almarhum pergi karena sakit infeksi. Awalnya di perut. Namun, karena Tjahjo mengidap gula darah, akhirnya menjalar. ”Infeksi di perut terus menjalar ke paru,” ujarnya seusai pemakaman.  Akibatnya, Tjahjo harus menjalani dua kali operasi. Namun sayang, kemarin kondisinya drop dan nyawanya tidak dapat tertolong. Kepergian Tjahjo, lanjut Detri, menjadi pukulan bagi keluarga. Kini keluarganya kehilangan sosok ayah dan kakek yang hangat. ”Bapak sosok ayah panutan, guru sekaligus mentor,” imbuhnya.  Istri Tjahjo, Erni Guntarti, menyebut dirinya dan sang suami sudah lama saling kenal. ”Kami berteman sejak SMP,” kata dia. Di mata Erni, Tjahjo merupakan sosok yang terbuka dan tidak otoriter. ”Bapak nggak pernah melarang yang saya kerjakan,” ujarnya.  Tjahjo, ungkap Erni, mendukung penuh kariernya sebagai dokter. ”Beliau tahu itu profesi yang memang saya cita-citakan,” ucapnya.  Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut kepergian Tjahjo sebagai sebuah kehilangan besar bagi partainya. Sebagai bentuk duka, terang Hasto, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri meminta seluruh kader memberikan penghormatan dengan mengibarkan bendera PDIP setengah tiang di kantor-kantor partai.  Di partai, almarhum juga dikenal sebagai sosok yang setia mendampingi Megawati. Hasto mengaku banyak belajar soal itu. ”Saya diajari oleh Mas Tjahjo bahwa berdedikasi kepada Ibu Megawati harus menggunakan alam batin dan pikiran yang jernih, penuh dengan kejujuran dan kesetiaan,” imbuhnya.  Presiden Jokowi mendengar kabar meninggalnya Tjahjo dalam kunjungannya ke Dubai, Uni Emirat Arab. Kepala negara memuji almarhum sebagai sosok pengabdi negara. ”Atas nama pemerintah, negara, dan rakyat Indonesia, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya,” ujar presiden.  Jokowi mengenang almarhum Tjahjo sebagai pribadi yang tenang dan sederhana. ”Pak Tjahjo seorang tokoh teladan dan nasionalis sejati, yang penuh integritas dan setia mengabdikan dirinya untuk masyarakat, bangsa, dan negara,” ungkapnya.  Kenangan baik terhadap sosok Tjahjo juga disampaikan Jusuf Kalla yang kemarin melayat ke rumah duka. JK, begitu dia akrab disapa, mengaku kehilangan mantan anak buahnya di Kabinet Kerja itu.  Yang paling diingat oleh JK atas sosok Tjahjo adalah kehati-hatiannya. ”Itu zaman dia menteri dalam negeri, dia melaksanakan tugasnya sangat baik. Sangat hati-hati dan teliti,” kenangnya.  Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga punya kenangan tersendiri dengan Tjahjo. ”Tentang masalah reformasi birokrasi, beliau terus bekerja siang malam melakukan langkah-langkah reformasi birokrasi,” ujarnya.  Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, rekan di kabinet, mengaku sangat kehilangan. Dia menyebut almarhum sebagai sejawat yang pandai bergaul dan sangat terbuka. Selama dua tahun belakangan menjadi pembantu Presiden Jokowi, Yaqut mengaku cukup intensif berkomunikasi dengan Tjahjo. Terutama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.  ”Proses penyederhanaan birokrasi yang digawanginya menjadi legasi tentang bagaimana semestinya tata kepemerintahan dapat dijalankan secara efektif dan efisien,” ungkap Yaqut.  Mendikbudristek Nadiem Makarim juga mengenang Tjahjo sebagai sosok pemimpin yang terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ”Khususnya melalui program seleksi guru ASN PPPK,” ucapnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Pemakaman-Tjahjo-Kumolo-Dery-Ridwansah-8-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Jenazah Tjahjo Kumolo sebelum dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan. (Foto: Dery Ridwansah/JawaPos.com

Sesuai Keinginan, Tjahjo Berpulang saat Bertugas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220424_201903.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Humas Pemprov Jateng/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Humas Pemprov Jateng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus PDI Perjuangan Junimart Girsang mengimbau Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menunggu arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam memutuskan sikap sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Sampai hari ini, PDIP belum secara resmi mengumumkan nama yang akan diusung pada Pilpres 2024.  "Wajib. Kalau dia (Ganjar) petugas partai, harus tegak lurus kalo kita a, ibu (Megawati) bilang B ya kita harus B dong. Enggak bisa A," kata Junimart di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/).  Dia memastikan, partai berlambang moncong putih tidak takut kehilangan suara, meski relawan Projo memberikan sinyal akan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di pesta demokrasi nanti.  "PDIP bukan suara Projo. Projo itu bukan parpol itu ormas namanya pro, nanti ada projun ada apa progan ya. Pro bu puan kan boleh-boleh saja enggak ada masalah kalau mau Projo ke a ke b," tegas Junimart.  Dia mengutarakan, sampai saat ini keputusan capres yang akan diusung PDIP masih di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. "Yang pasti partai yang hanya bisa mengusung sendiri hanya PDIP," pungkasnya.

Politikus PDIP Minta Ganjar Tunggu Arahan Megawati Terkait Capres 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mui-sangat-tidak-etis-anggota-dpr-menyebut-kemenag-bangsat_m_200288.jpeg" alt="Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan menyebut Kemeterian Agama bangsat karena tidak bisa mengurus maraknya biro perjalanan umrah bodong." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan menyebut Kemeterian Agama bangsat karena tidak bisa mengurus maraknya biro perjalanan umrah bodong.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengaku tidak setuju adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan terhadap hakim, jaksa dan polisi.  Menurut Arteria, dirinya bukan pro terhadap koruptor, namun harus ada penegakan hukum lain selain OTT tersebut terhadap hakim, jaksa dan polisi. Bahkan dirinya sedang mengusulkan hal tersebut di Komisi III DPR.  "Bahkan ke depan di Komisi III, kita juga sedang juga menginisiasi saya pribadi saya sangat meyakini yang namanya polisi, hakim, jaksa itu tidak boleh di OTT, bukan karena kita pro koruptor, karena mereka adalah simbol-simbol negara di bidang penegakan hukum," ujar Arteria dalam diskusi virtual di Jakarta, Kamis (18/11).  Menurut Arteria harus ada penegakan hukum lain ketimbang OTT tersebut. Sehingga hal ini yang mesti dibangun oleh aparat penegak hukum. Dia pun berharap usulannya ini disalahartikan tidak mendukung adanya OTT.  "Nah, bisa dibedakan, tafsirnya jangan ditafsirkan kita beda, kita mendukung atau apa ya, kita ingin sampaikan banyak sekali instrumen penegakan hukum di samping OTT, bangun dong, bangunan hukum dan konstruksi perkaranya sehingga fairness-nya lebih kelihatan," katanya.  Arteria menuturkan, jika OTT dilakukan kepada hakim, jaksa dan polisi, maka ditakutkan akan timbul persepsi bahwa itu adalah sebuah kriminalisasi dan politisasi. Sehingga dia lebih mendorong cara lain digunakan selain OTT tersebut.  "Kalau kita OTT nanti isunya adalah kriminalisasi, isunya adalah politisasi, padahal kita punya sumber daya polisi jaksa, hakim, penegak hukum yang hebat-hebat, masa iya sih modalnya hanya OTT, tidak dengan melakukan bangunan konstruksi hukum yang lebih bisa di jadikan di-challenge oleh semua pihak, sehingga fairness-nya lebih terlihat," pungkasnya.

Arteria Dahlan Tak Setuju Hakim, Jaksa dan Polisi Di-OTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG-20210225-WA0045.jpg" alt="Mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (25/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (25/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus PDI Perjuangan Ihsan Yunus telah selesai menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu mengakui rumahnya yang berada di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur digeledah penyidik KPK pada Rabu (24/2) kemarin.  "Iya rumah saya digeledah kemarin," kata Ihsan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (25/2).  Meski demikian, Ihsan enggan membeberkan materi pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik KPK. "Tanya sama penyidik ya," tegas Ihsan.  Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK gagal mengamamankan barang bukti yang berkaitan dengan kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19. Penggeledahan itu kurang lebih dilakukan selama dua jam lamanya.  Dalam perkara ini, KPK baru menetapkan lima orang sebagai tersangka. Sebagai tersangka penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos); Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos. Selain itu sebagai pemberi suap, KPK menetapkan Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.  KPK menduga, Juliari menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta dengan dimaksud untuk mendapatkan tender sembako di Kementerian Sosial RI.  Juliari menerima fee tiap paket Bansos yang di sepakati oleh Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sebesar Rp 10 ribu perpaket sembako dari nilai Rp 300 ribu perpaket Bansos.  Sebagai Penerima MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Sementara itu, JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Pihak pemberi AIM dan HS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rumahnya Digeledah KPK, Ihsan Yunus Jawab Singkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/OTT-Kasus-Bansos-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini har" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini har</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Nama politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Ihsan Yunus mencuat dalam perkara dugaan suap terkait bantuan sosial (bansos) Covid-19 pada 2020. Kemarin (12/1) tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah orang tua Ihsan di Jalan Raya Hankam No A72, Cipayung, Jakarta Timur, untuk mendalami perkara tersebut.  Penggeledahan di rumah yang ditempati adik Ihsan tersebut dilakukan tim penyidik mulai siang hingga sore. Informasi yang dihimpun Jawa Pos, tim penyidik yang dikawal tim kepolisian itu menelusuri dugaan keterlibatan Ihsan dalam bagi-bagi kuota bansos oleh <a href="https://www.jawapos.com/tag/kemensos/">Kemensos</a>.  Belum ada keterangan dari KPK berapa banyak kuota paket bansos yang ’’dikuasai” Ihsan. Termasuk nama-nama perusahaan rekanan penyedia <a href="https://www.jawapos.com/tag/bantuan-sembako/">bantuan sembako</a> yang berafiliasi dengan wakil ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP tersebut.  Mencuatnya nama Ihsan menjadi pintu masuk penyidik KPK untuk mendalami dugaan keterlibatan oknum partai politik (parpol) dalam perkara bansos Covid-19. Sejauh ini, KPK telah menetapkan eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara sebagai tersangka. Juliari merupakan <a href="https://www.jawapos.com/tag/politikus-pdip/">politikus PDIP</a> yang menjabat wakil bendahara umum dewan pimpinan pusat (DPP) partai berlogo banteng tersebut.  Hingga berita ini diturunkan, Ihsan belum memberikan komentar. Jawa Pos mencoba untuk meminta tanggapan soal penggeledahan rumah orang tuanya oleh KPK melalui pesan singkat di nomor pribadinya. Namun, pesan itu belum berbalas.  Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ali-fikri/">Ali Fikri</a> mengatakan, selain menggeledah rumah di Cipayung, pihaknya melakukan penggeledahan di Perum Rose Garden, Jatikramat, Jati Asih, Kota Bekasi.  "Informasi lebih lanjut akan kami sampaikan," ujarnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/29/12/2020/risma-bansos-tunai-jangan-sampai-digunakan-untuk-beli-rokok/">Risma: Bansos Tunai Jangan Sampai Digunakan untuk Beli Rokok</a>  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/5lcjQN5-pWI

Kasus Bansos, KPK Geledah Rumah Orang Tua Politikus PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/20201111_130503.jpg" alt="Politikus PDIP Henry Yosodiningrat memdatangi Polda Metro Jaya. (Sabik/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Politikus PDIP Henry Yosodiningrat memdatangi Polda Metro Jaya. (Sabik/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Henry Yosodiningrat meminta agar kasus hukum terhadap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dilanjutkan proses pengusutannya. Termasuk laporan yang dia buat pada 2017 silam.  Henry mengatakan, sebelum pergi ke Arab Saudi, Rizieq banyak dipolisikan dengan berbagai tuduhan. Laporan yang dibuat Henry sendiri karena dia dianggap politikus berhaluan komunis dan memusuhi umat islam.  "Karena saya difitnah maka saya buat laporan. setelah saya buat laporan beberapa lama kemudian sebulan kalau nggak salah, saudara Rizieq Shihab berangkat umrah sehingga laporan saya tidak bisa diproses," kata Henry di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (11/11). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/11/2020/penjelasan-polri-soal-kasus-hukum-habib-rizieq-kepulangan-bakal-aman/">Penjelasan Polri Soal Kasus Hukum Habib Rizieq, Kepulangan Bakal Aman?</a></li> </ul> Ia menyampaikan, saat ini Rizieq sudah berada di Indonesia setelah pergi sekitar 3 tahun. Oleh karena itu, Henry menilai polisi tidak punya alasan untuk tidak mengusut laporan polisi yang dibuatnya. Sebab, kasus tersebut sampai saat ini belum ditutup.  "Kemarin saudara Rizieq Shihab sudah kembali ke Indonesia dan sekarang di Jakarta. Oleh karenanya saya meminta Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya agar menindaklanjuti laporan polisi saya itu," tegasnya.  Henry memastikan kedatangannya ke Polda Metro Jaya meminta laporan kepada Rizieq dilanjutkan tidak berkaitan pihak manapun. Dia hanya merasa kehormatannya diserang atas tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepadanya.  "Saya tidak punya kepentingan macam-macam. Info bahwa saya akan diteror dan sebagainya sama sekali saya enggak takut apapun, siapapun," punkas Henry.  Diketahui, pada 2017 Henry membuat laporan polisi kepada akun facebook Satu Channel dan instagram habib.rizieq. Laporan teregister dengan nomor LP/529/I/2017/PMJ/Dit Reskrimsus tertanggal 31 Januari 2017.  Kedua akun itu didug melanggar Pasal 310 dan 311 KUHP dan atau Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).  Laporan dibuat karena Henry merasa difitnah oleh kedua akun tersebut. Fitnah itu berupa tudingan yang menyebut Henry sebagai politisi komunis dan memusuhi umat islam.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=k9886jY0rt0

Politikus PDIP Minta Laporannya Terhadap Rizieq Shihab Segera Diproses

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#politikus pdip

Berita Terkini

KPK Duga Politikus PDIP Nyumarno Terima Rp 600 Juta dari Pihak Swasta dalam Kasus Bupati Bekasi