<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/14/caleg-nasdem-3858828765.jpeg" alt="Wakil Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat Idris Sandiya menyambut baik penetapan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat Idris Sandiya menyambut baik penetapan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Wakil Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat Idris Sandiya menyambut baik penetapan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Idris ingin proses tersebut menjadi awal dari pemilu yang berkualitas. "Kita ingin ke depan Pemilu semakin berkualitas. Yakni pemilu yang jujur dan adil, juga menjunjung tinggi perbedaan sekaligus persatuan. Tidak boleh ada pecah belah, apalagi hanya karena beda pilihan&rdquo; ujar Idris, Selasa&nbsp; (14/11). Menurut dia, penetapan pasangan capres-cawapres mesti dimaknai sebagai awal kompetisi yang fair. Pendukung pasangan Capres-Cawapres tak boleh saling menjatuhkan, menyebarkan berita bohong atau hoax, serta melakukan hal negatif lainnya. Calon legislatif daerah pemilihan Jawa Barat VI yang meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini ingin semua pihak menjaga situasi kondusif, sehingga proses pesta demokrasi lima tahunan berjalan tanpa perpecahan. "Jangan lagi ada istilah-istilah yang saling memecah belah, apalagi menjatuhkan pihak lain," kata dia. Kepada aparat pemerintah, termasuk ASN, TNI, dan Polri, Idris meminta agar mereka tetap menjaga netralitas. Selain itu, Idris juga berharap agar aparat pemerintah dapat bersama mengawal Pemilu untuk menciptakan situasi yang kondusif. Sehingga, tak ada lagi perpecahan di masyarakat seperti pemilu sebelumnya. Lebih lanjut Idris juga mengingatkan poin-poin yang disampaikan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam HUT Ke-12 Partai NasDem. Surya Paloh ingin seluruh kader memperjuangkan kepentingan nasional. "Seperti yang dikatakan Pak Surya Paloh, seluruh kader mesti melakukan kerja nyata sebagai manifestasi gerakan perubahan untuk menjaga Indonesia," ujar Idris Sandiya.&nbsp;

Idris ingin semua pihak menjaga situasi kondusif, sehingga proses pesta demokrasi lima tahunan berjalan tanpa perpecahan.

Politikus NasDem Ingin Penetapan Capres-Cawapres jadi Awal Pemilu Berkualitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Temuan-Komnas-HAM-Kasus-Tewasnya-6-Laskar-FPI-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam menunjukkan barang bukti berupa serpihan bagian mobil dalam konferensi pers perkembangan penyelidikan dan hasil temuan Komnas HAM RI atas peristiwa kematian enam laskar FPI di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (" width="100%">
<figcaption>Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam menunjukkan barang bukti berupa serpihan bagian mobil dalam konferensi pers perkembangan penyelidikan dan hasil temuan Komnas HAM RI atas peristiwa kematian enam laskar FPI di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan adanya pelanggaran HAM pada empat anggota laskar FPI yang meninggal dunia. Terkait temuan tersebut, pihak kepolisian pun harus menindaklanjuti hasil dari investigasi Komnas HAM.  Hal ini diungkapkan Anggota Komisi III DPR Taufik Basari. "Pihak kepolisian hendaknya menjadikan hasil investigasi Komnas HAM sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut terhadap peristiwa penembakan terhadap enam anggota FPI ini," ujar Taufik kepada wartawan, Sabtu (9/1).  Politikus Partai Nasdem ini mengatakan, hasil investigasi Komnas HAM merupakan dokumen hukum yang harus ditindaklanjuti. Karena Komnas HAM adalah lembaga negara yang bekerja berdasarkan UU.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/01/2021/komnas-ham-akan-laporkan-hasil-tewasnya-6-anggota-laskar-fpi-ke-jokowi/">Komnas HAM Akan Laporkan Hasil Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI ke Jokowi</a>  Menurut Taufik, hasil investigasi Komnas HAM menemukan bahwa benar terjadi peristiwa penyerangan bersenjata terhadap aparat kepolisian yang sedang bekerja sehingga mengakibatkan tewasnya dua orang Laskar FPI. Sementara terdapat empat orang lainnya yang ditembak di dalam mobil yang dibawa Polisi. Sehingga terdapat dua peristiwa dalan konteks yang berbeda.  "Khusus untuk penembakan empat orang di dalam mobil mesti didalami oleh pihak kepolisian dengan penyelidikan lanjutan mengenai bagaimana peristiwa yang sebenarnya terjadi dengan menggunakan metode scientific investigation," katanya.  Oleh karena itu pihak Polda Metro Jaya harus melakukan pengujian lanjutan dengan mengkaji hasil otopsi terhadap tubuh empat korban dan mengkaji hasil uji balistik.  "Kejelasan mengenai peristiwa penembakan 4 orang di dalam mobil inilah yang dibutuhkan untuk memastikan apakah terdapat unlawfull killing dalam peristiwa tersebut," tuturnya.  "Saya berharap koordinasi antara pihak kepolisian dengan Komnas HAM dapat dilanjutkan dan dapat berjalan dengan baik demi memastikan terang dan jelasnya peristiwa ini," tambahnya.  Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam mengatakan dari enam Laskar FPI ada empat yang merupakan pelanggaran HAM. Oleh sebab itu, Komnas HAM merekomendasikan empat anggota Laskar FPI yang meninggal dunia tersebut bisa dibawa ke pengadilan.  Empat Laskar FPI yang meninggal merupakan pelanggaran HAM karena mereka saat dibawa ke Polda Metro Jaya masih dalam keadaan hidup. Namun akhirnya meninggal timbak polisi.  "Kasus ini bisa dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran materil lebih lengkap demi menegakan keadilan," tuturnya.  Sementara Anam menjelaskan dua Laskar FPI meninggal dunia bukan merupakan pelanggaran HAM karena saat peristiwa di Tol Jakarta-Cikampek Km 50 polisi dan laskar FPI saling adu tembak.  "Bahwa dua orang itu meninggal karena peristiwa saling serempet dan saling serang antarpetugas dengan laskar FPI dengan menggunakan senjata api," katanya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=BVZIrKWQQY8

Politikus Nasdem: Kepolisian Mesti Tindaklanjuti Temuan Komnas HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Pinangki-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) menduga BMW X5 lansiran 2020 milik jaksa Pinangki Sirna Malasari merupakan salah satu barang yang dibeli menggunakan duit suap dari Djoko Tjandra.  Selain mobil itu, penyidik tengah mendalami aset dan barang lain yang diduga kuat bersumber dari uang pemberian Djoko Tjandra. Termasuk dua apartemen di Jakarta Selatan yang sudah digeledah Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung.  Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono menyampaikan, pihaknya mengamankan BMW X5 bernomor polisi F 214 itu demi kepentingan penyidikan. ”Karena mobil itu dibeli tahun 2020, sehingga ada dugaan dibeli dari hasil kejahatannya,” bebernya kemarin (2/9).  Selain mobil, penyidik mengamankan notebook dari apartemen Pinangki. Sejumlah dokumen pun sudah mereka amankan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/02/09/2020/kejagung-telisik-aset-gelap-jaksa-pinangki-lalu-sita-bmw/">Kejagung Telisik Aset Gelap Jaksa Pinangki, Lalu Sita BMW</a>  Sampai kemarin, sudah 14 saksi diperiksa Kejagung. Termasuk pengelola Apartemen Essence Darmawangsa dan Apartemen Pakubuwono Signature. Dua apartemen itu yang digeledah penyidik akhir pekan lalu. Berdasar keterangan saksi, tersangka, dan hasil penggeledahan di beberapa tempat, Kejagung sudah memperoleh alat bukti yang menguatkan dugaan tindak pidana Pinangki dan Djoko Tjandra. Dua tersangka itu kembali dipanggil Kejagung.  Hari menjelaskan, Pinangki diperiksa Bareskrim Polri sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut dilakukan di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung. Kemarin Pinangki tiba sekitar pukul 10.30. Dia langsung masuk Gedung Bundar tanpa menjawab satu pun pertanyaan awak media. Begitu pun saat selesai diperiksa sekitar pukul 19.00, Pinangki tetap bungkam.  Lebih lanjut, Hari menyampaikan bahwa berkas perkara atas tersangka Pinangki masuk tahap satu. Artinya, berkas tersebut sudah diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk diteliti. ”Penuntut umum atau jaksa peneliti punya waktu untuk meneliti berkas perkara dalam waktu tujuh hari,” terangnya.  Kemarin Hari juga mengumumkan tersangka baru dalam kasus yang menyeret Pinangki. Dia adalah Andi Irfan Jaya, teman dekat Pinangki. Andi dijerat pasal 15 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pasal itu terkait permufakatan jahat. Dia diduga kuat berperan sebagai perantara ketika Djoko Tjandra menggelontorkan uang USD 500 ribu kepada Pinangki.  Berdasar pengembangan yang dilakukan penyidik, Pinangki tidak menerima uang tersebut secara langsung dari Djoko Tjandra. ”Tetapi, diduga melalui tersangka yang baru (Andi) itu,” imbuhnya. Penyidik terus mencari barang bukti untuk memastikan sejauh mana peran Andi. Apakah dia hanya menyalurkan uang dari Djoko Tjandra kepada Pinangki atau justru ada pihak lain yang juga kebagian. ”Itu masih proses penyidikan,” jawab Hari.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/01/09/2020/maki-teman-dekat-jaksa-pinangki-layak-jadi-tersangka/">MAKI: Teman Dekat Jaksa Pinangki Layak Jadi Tersangka</a>  Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kemarin Andi langsung ditahan Kejagung. ”Akan ditempatkan di rumah tahanan negara KPK,” beber Hari.  Ketua Bidang Komunikasi Publik dan Media DPP Partai Nasdem Charles Meikyansyah mengatakan, hanya ada satu sikap Nasdem. Yakni, menunggu pengunduran diri Andi atau memecatnya sebagai kader Nasdem. Namun, opsi pertama adalah pengajuan pengunduran diri dari kadernya secara langsung. Tidak serta-merta pemecatan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=xI9j1LOaGm4

Politikus Nasdem Perantara Suap Djoko Tjandra dengan Jaksa Pinangki

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/anies-surya-paloh.jpeg" alt="Pertemuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh beberapa waktu lalu. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pertemuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh beberapa waktu lalu. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus menjadi sorotan. Kinerja orang nomor satu di Ibu Kota itu kerap menjadi pembicaraan para politisi.  Baru-baru ini Anies baru saja dinyatakan sebagai calon presiden 2024 oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Di sisi lain, kinerja mantan mendikbud itu mendapat sorotan oleh legislatif di DPRD DKI Jakarta. Terutama dalam masalah mengelola sampah.  "Ketua Umum Nasdem memuji dan merangkul, sedangkan Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta malah memojokkan Anies Baswedan?" ujar pengamat politik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Andriadi Achmad penuh heran.  Menurut dia perbedaan pendapat di kalangan politisi memang bukan suatu masalah. Hanya saja mengkaitkan masalah sampah di Jakarta dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) adalah sebuah yang tidak bersinggungan. Isu itu hanya akan menjadi komoditas politik dalam menyongsong proses Pilkada DKI 2022.  Lebih jauh Direktur Nusantara Institute for Political Communication Studies and Research Centre (PolCom SRC) itu menuturkan, keberhasilan Risma dalam mengelola sampah di Surabaya mestinya menjadi contoh bagi Pemprov DKI Jakarta. Bukan menjadikannya sebagai solusi jangka pendek dengan mambawa Risma ke Jakarta untuk "berlaga" di Pilkada DKI Jakarta 2022.  "Cara itu sama saja mengulang Pilkada DKI 2012. Sementara dinamika 2012 dan 2022 tidak sama. Keberhasilan Jokowi pada Pilkada DKI 2012 berbeda situasi dengan Jakarta saat ini," kata Andri, Jumat (2/8).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Sampah-Plastik-Cemari-Laut-Dery-Ridwansah-1-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Sampah plastik menumpuk di pinggir laut kawasan Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Senin (29/7/2019). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Selain itu, imbuh Andri, kehebatan Risma di Surabaya belum tentu bisa diterapkan di DKI Jakarta. DKI Jakarta merupakan kota dengan heterognitas paling tinggi. Ibu Kota Negara dan kota bisnis tersibuk di Indonesia. Berbeda dengan kota metropolitan lainnya seperti Medan, Palembang, dan Surabaya. "Membandingkan Surabaya dengan DKI Jakarta itu tidak apple to apple," tandasnya.  Sebelumnya Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menantang Risma maju di Pilkada DKI Jakarta 2022. Ajakan itu terucapkan akibat persoalan sampah di ibu kota yang tak kunjung selesai. Sementara Risma dianggap sukses mengelola sampah di Surabaya.  Di sisi lain, pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Jakarta Yayat Supriyatna menilai, persoalan sampah tidak bisa diselesaikan hanya dengan memindah seseorang termasuk Risma untuk memimpin Jakarta. Masih ada masalah kompleks lain yang menderu ibu kota supaya terhindar dari penumpukan sampah. Di antaranya halnya kesadaran masyarakat atas kepedulian terhadap lingkungan.  “Memindahkan orang kan bukan berarti semua masalah diselesaikan justru yang ditanamkan adalah bagaimana belajar dari tempat yang lebih baik. Jadi orang tidak perlu harus malu belajar dari kota-kota yang sudah berhasil,” ujar Yayat, Rabu (31/7).

Surya Paloh-Politikus Nasdem kok Beda Pandangan soal Anies?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/zumi-zola-ditahan-politikus-nasdem-jadi-plt-gubernur-jambi_m_203328.jpeg" alt="Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar (kiri) saat melantik pejabat wali kota dan bupati di Jambi beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar (kiri) saat melantik pejabat wali kota dan bupati di Jambi beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dengan ditahannya Zumi Zola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas status tersangkanya pada kasus dugaan suami suap proyek di Jambi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menunjuk Fachrori Umar sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur Jambi. Selama ini Fachrori Umar menjabat sebagai wakil gubernur yang mendampingi Zumi Zola di Jambi. Tjahjo Kumolo menyatakan, penunjukan politikus Partai Nasdem itu sebagai Plt Gubernur Jambi sudah sesuai peraturan undang-undang. Sebab saat ini <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/10/203157/ditahan-kpk-zumi-zola-dipecat-pan" target="_blank">Zumi Zola</a> selaku gubernur berharlangan tetap menjalani tugasnya karena terjerat kasus dugaan korupsi. "Amanat dari ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur pada Pasal 65 ayat 3 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan dilarang untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai kepala daerah," kata Tjahjo dalam amanatnya yang dibacakan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo di Gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (10/4). Penunjukan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/10/203160/kpk-dalami-dugaan-penerimaan-gratifikasi-zumi-zola" target="_blank">Plt gubernur</a> itu untuk mengantisipasi agar tidak adanya kekosongan kepala daerah dan menjaga kelancaran pemerintahan di Provinsi Jambi. "Pada Pasal 65 ayat 4 diatur, bahwa dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara maka wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah," papar Tjahjo. Oleh karena itu, Tjahjo berharap <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/10/203165/zumi-zola-jadi-tahanan-kpk-wagubnya-jadi-plt" target="_blank">Fahrori Umar</a> dapat bekerjasama dengab stakeholder lainnya yang ada di Provinsi Jambi. "Saya tekankan kepada Plt Gubernur Jambi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan daerah dengan berpedoman pada Nawacita atau program sembilan daerah strategis pemerintahan kabinet kerja yang disesuaikan dengan karakteristik daerah serta esensi masalah yang sesuai kebutuhan masyarakat," jelas Tjahjo.

Zumi Zola Ditahan, Politikus Nasdem Jadi Plt Gubernur Jambi

politikus nasdem

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#politikus nasdem

Berita Terkini

Politikus NasDem Ingin Penetapan Capres-Cawapres jadi Awal Pemilu Berkualitas

Politikus Nasdem: Kepolisian Mesti Tindaklanjuti Temuan Komnas HAM

Politikus Nasdem Perantara Suap Djoko Tjandra dengan Jaksa Pinangki

Surya Paloh-Politikus Nasdem kok Beda Pandangan soal Anies?

Zumi Zola Ditahan, Politikus Nasdem Jadi Plt Gubernur Jambi

Download Aplikasi JawaPos.com