<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Nupur-Sharma-India.com_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus politikus India Nupur Sharma yang dianggap telah menghina Nabi Muhammad SAW memasuki babak baru. Polisi di New Delhi mengatakan pada Kamis (9/6) bahwa pihaknya telah mengajukan pengaduan terhadap Sharma. Itu karena dinilai menghasut orang-orang yang berakibat memecah belah lewat media sosial.  Pengaduan itu dilakukan beberapa hari setelah pernyataan Sharma tentang Nabi Muhammad dan menyebabkan reaksi keras dari pelbagai pihak. Banyak negara mayoritas Muslim mengutuk India setelah Nupur Sharma yang sebelumnya merupakan juru bicara Partai Bharatiya Janata Party (BJP), mengomentari kehidupan pribadi nabi selama debat di TV dan dianggap menghina Muslim.  Seruan telah berkembang untuk memboikot produk India di negara-negara Teluk. Sementara BJP telah menangguhkan Sharma dan meminta juru bicaranya untuk bersuara lebih bertanggung jawab di depan umum.  Polisi Delhi mengatakan pihaknya telah mendaftarkan dua pengaduan awal yang dikenal sebagai laporan informasi pertama berdasarkan analisis media sosial. Ini terhadap mereka yang mencoba mengganggu ketenangan publik dan menghasut orang yang berakibat memecah belah.  "Satu pengaduan berkaitan dengan Nupur Sharma dan yang lain pengaduan terhadap beberapa entitas media sosial," kata departemen kepolisian Delhi di Twitter, tanpa merinci unggahan apa yang memicu keluhan dan entitas apa.  "Saat pemberitahuan dikirim ke perantara media sosial untuk rincian orang-orang di balik akun/entitas ini, #DelhiPolice mengimbau semua orang untuk berhenti mengunggah apa pun yang dapat mengganggu keharmonisan sosial dan komunal," demikian penjelasan Kepolisihan Delhi.  Di India, pengajuan pengaduan adalah proses pertama dalam penyelidikan polisi dan biasanya diikuti dengan interogasi terhadap terdakwa.  Sharma tidak segera menanggapi permintaan komentar yang dikirim melalui pesan langsung Twitter. Sharma mengatakan di Twitter bahwa komentarnya tentang nabi itu sebagai tanggapan atas penghinaan dan perendahan kehormatan yang terus-menerus terhadap dewa Hindu. Hanya saja, dia telah mencabut pernyataannya.

Polisi Pelajari Kasus Nupur Sharma yang Dianggap Hina Nabi Muhammad

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Nupur-Sharma-DNA-India.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus India Nupur Sharma diskors dari keanggotaan Partai BJP karena komentarnya dinilai menghina Nabi Muhammad. Namun, dia mendapat dukungan dari anggota parlemen Belanda Geert Wilders. Hal itu setelah Sharma mengaku mendapat ancaman dari Al Qaeda.  Di tengah reaksi besar-besaran dari negara-negara Islam dan ancaman dari Al Qaeda atas pernyataannya tentang Nabi Muhammad, mantan juru bicara BJP Nupur Sharma mendapat dukungan dari Geert Wilders, seorang pemimpin sayap kanan dari Belanda. Anggota parlemen Belanda itu meminta orang India untuk tidak pernah menyerah.  "Tidak pernah menyerah kepada teroris Islam seperti Al Qaeda karena mereka mewakili barbarisme," tegas Geert Wilders.  Dia mengungkapkan bahwa Nupur Sharma mengatakan yang sebenarnya ketika membuat pernyataan dan menyebut kemarahan negara-negara Islam sebagai sesuatu yang tak masuk akal. Dia menyebut negara-negara yang memprotes bersikap munafik.  "Dengan alasan minoritas yang dianiaya dan hak asasi manusia yang tidak dihargai seperti orang lain," katanya.  Geert Wilders adalah pemimpin sayap kanan dari Belanda. Dia adalah pendiri Partai untuk Kebebasan, partai terbesar ketiga di Belanda, dan telah menjadi pemimpinnya di Dewan Perwakilan Rakyat sejak 1998. Wilders dikenal karena kritiknya terhadap Islam.  Sebelumnya, Nupur Sharma dianggap menghina Nabi Muhammad SAW dalam acara debat di televisi. Pernyataan itu memicu pertikaian besar-besaran dan banyak kasus didaftarkan terhadapnya karena melukai sentimen agama.  BJP berusaha menjauhkan diri dari kontroversi dan menangguhkan Sharma dari keanggotaan. Sharma sendiri telah menarik pernyataannya dan meminta maaf.

Politikus India Nupur Sharma yang Hina Nabi Muhammad Diancam Al Qaeda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Nupur-Sharma-DNA-India.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – ”Kami telah menyingkirkan produk-produk India.” Tulisan berbahasa Arab tersebut dipasang di salah satu supermarket di dekat Kuwait City, Kuwait. Ia bukan satu-satunya. Banyak toko di Kuwait dan negara-negara Arab lainnya yang melakukan hal serupa.  Itu adalah bentuk protes atas pernyataan Nupur Sharma yang dinilai telah menghina Nabi Muhammad, Aisyah, dan beberapa ajaran Islam. Gara-gara Sharma, hubungan India dengan negara-negara Arab terancam.  Satu per satu negara maupun organisasi melayangkan nota protes dan kecaman. Mulai dari Qatar, Iran, Kuwait, Pakistan, Afghanistan, Bahrain, hingga yang terbaru Arab Saudi. Al-Azhar University dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga mengecam pernyataan Sharma. Duta besar India di negara-negara tersebut dipanggil untuk menjelaskan situasi dan menyatakan keberatannya.  ”Membiarkan pernyataan Islamofobia seperti itu berlanjut tanpa hukuman merupakan bahaya besar bagi perlindungan HAM dan dapat menyebabkan prasangka serta marginalisasi lebih lanjut yang akan menciptakan siklus kekerasan dan kebencian,” bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Qatar seperti dikutip BBC.  Gejolak di negara-negara Arab tersebut muncul bersamaan dengan kunjungan kenegaraan Wakil Presiden India Venkaiah Naidu. Padahal, kunjungan tersebut salah satunya untuk menggenjot hubungan ekonomi dua negara.  Kecaman datang bertubi-tubi karena Sharma memang bukan orang biasa. Saat membuat pernyataan tersebut di sebuah acara debat televisi pada 27 Mei, statusnya adalah juru bicara Bharatiya Janata Party (BJP). Acara tersebut disiarkan oleh salah satu stasiun televisi lokal Times Now. Pasca penayangan acara itu, banyak pihak yang melayangkan protes. Baik di dalam maupun luar negeri. Sharma pun dicopot dari jabatannya dan keanggotaan BJP-nya ditangguhkan.  Duta Besar India di Qatar Deepak Mittal sudah menegaskan bahwa pernyataan tersebut dibuat oleh oknum saja. Hal itu tidak merepresentasikan pandangan pemerintah India. Sehari sebelumnya, pemerintah India menyatakan hal serupa. Sharma juga sudah meminta maaf secara terbuka. Namun, kecaman untuknya belum mereda.

Buntut Pernyataan Sharma, Hubungan India dengan Negara Arab Terancam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Nupur-Sharma-India.com_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus India Nupur Sharma kini dinonaktifkan oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) India karena pernyataan kontroversinya terkait Nabi Muhammad. Tak hanya dicopot dari jabatan partai, ia pun menghadapi ancaman. Keluarganya juga turut diancam oleh pihak-pihak tak dikenal.  Nupur Sharma mengeluarkan seruan kepada media dan masyarakat umum agar tidak mempublikasikan pidatonya. Pasalnya, ada ancaman yang dialaminya.  "Saya minta untuk tidak mempublikasikan pidato saya karena ada ancaman keamanan bagi keluarga," katanya.  "Saya meminta semua media dan semua orang untuk tidak mempublikasikan alamat saya. Ada ancaman keamanan bagi keluarga saya," tegasnya.  Sebelumnya pada Minggu (5/6), Partai BJP India telah menangguhkan Nupur Sharma dari keanggotaan utama partai dan mengusir kepala media Delhi Naveen Kumar Jindal atas pernyataan kontroversial mereka yang ditujukan pada minoritas Muslim. Nupur Sharma juga menarik pernyataannya.  "Saya tidak pernah bermaksud untuk menyakiti perasaan keagamaan siapa pun," katanya.  Nupur Sharma, beberapa hari yang lalu, dilaporkan membuat komentar kontroversial selama acara debat di TV. Ia dianggap menghina Nabi Muhammad dan itu memicu kecaman besar dan protes dari umat Muslim India dan dunia.

Nupur Sharma Dianggap Hina Nabi Muhammad, Keluarganya Mendapat Ancaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Nupur-Sharma-DNA-India.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus India Nupur Sharma memberikan klarifikasi atas pernyataannya yang dianggap menghina Nabi Muhammad SAW. Juru bicara Partai BJP India nonaktif itu juga merasa bahwa agama dan simbol keyakinannya diejek.  Pernyataan kontroversial dalam debat itu diluruskan oleh Nupur Sharma. Ia dianggap menghina Nabi Muhammad selama debat televisi tentang masalah Masjid Gyanvapi.  "Saya kesal dengan penghinaan dan ketidakhormatan yang terus menerus atas Dewa Siwa. Saya telah menghadiri debat TV selama beberapa hari terakhir dan Mahadev kami dihina dan tidak dihormati terus-menerus. Dengan mengejek dikatakan bahwa itu bukan Shivling tetapi air mancur. Shivling diejek dengan membandingkannya dengan rambu dan tiang pinggir jalan di Delhi," kata Sharma dalam sebuah pernyataan di Twitter.  Dia mengatakan dia akan menarik pernyataannya jika itu menyakiti agama siapa pun. Dia mengatakan tak ada niat untuk menyakiti perasaan keagamaan seseorang.  "Tapi tidak bisa mentolerir apa yang dia sebut penghinaan dan tidak hormat terhadap Mahadev kami," katanya. "Jika kata-kata saya telah menyebabkan ketidaknyamanan atau menyakiti perasaan keagamaan siapa pun, dengan ini saya menarik pernyataan saya tanpa syarat. Tidak pernah ada niat saya untuk menyakiti perasaan agama siapa pun," tambahnya.  Partai BJP pada Minggu (5/6) menangguhkan Sharma dari keanggotaan utama partai. Setelah penangguhan, Sharma mengimbau media untuk tidak membocorkan informasi mengenai alamatnya karena ada ancaman keamanan terhadap keluarganya.  Pernyataan Sharma terhadap Nabi Muhammad telah memicu kekerasan di Kanpur Uttar Pradesh pada 3 Juni. Polisi telah menangkap sekitar 29 orang dan mendakwa 1.000 orang lainnya karena kerusuhan.  "Selama ribuan tahun sejarah India, setiap agama telah berkembang dan berkembang. Partai Bharatiya Janata menghormati semua agama. BJP dengan keras mencela penghinaan terhadap tokoh agama mana pun dari agama mana pun," tegas BJP.

Terungkap Alasan Nupur Sharma Lontarkan Pernyataan Hina Nabi Muhammad

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Presiden-Partai-Keadilan-Sejahtera-PKS-Ahmad-Syaikhu-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono bersama dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (22/4/2021). Pertemuan tersebut merupakan silaturahmi antara kedua Parpol sekaligu" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono bersama dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (22/4/2021). Pertemuan tersebut merupakan silaturahmi antara kedua Parpol sekaligu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengecam keras tindakan dua politikus India dari Partai Bharatiya Janata (BJP) yang menghina Nabi Muhammad SAW. Syaikhu menilai tindakan dua pejabat teras partai politik di India sebagai tindakan Islamophobia atau kebencian terhadap Islam, sehingga tidak dapat diterima dengan alasan apapun.  "Para pejabat politik di India harus sadar hinaan ini telah melukai seluruh umat Islam di dunia, seluruhnya tanpa kecuali. Tindakan tersebut jelas-jelas merupakan ujaran dan tindakan kebencian kepada umat Islam atau Islamophobia,” kata Syaikhu dalam keterangannya, Selasa (7/6).  Syaikhu juga menambahkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini juga menetapkan pada 15 Maret sebagai Hari Anti-Islamophobia Internasional. Oleh karena itu, sudah sepatutnya semua bangsa di dunia, termasuk India, tidak melakukan tindakan yang justru mengundang kebencian terhadap Islam dan Umat Islam.  "Kami mendorong tindakan dan hukuman yang lebih tegas dari pemerintah India terhadap dua politikus itu. Hal itu disampaikan oleh pejabat politik yang memiliki pengaruh sehingga berbahaya terhadap kondisi kerukunan antaragama," tegasnya.  Anggota Komisi I DPR RI ini juga meminta, secara resmi pemerintahan Jokowi melalui Kementerian Luar Negeri RI agar bersikap dan mengirimkan nota protes terhadap tindakan dua politikus India yang telah melukai hati umat Islam dunia.  “Sebagai bangsa berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Pemerintah Indonesia harus responsif dan bersikap tegas dengan memanggil Duta Besar India. Presiden Joko Widodo harus mengajukan protes keras kepada pemerintah India. Sikap ini perlu diketengahkan karena umat Islam Indonesia juga termasuk yang terluka dengan penghinaan ini. Perlu ada tindakan tegas agar hal serupa tidak lagi terulang di masa depan dengan alasan kebebasan bicara atau memang justru tindakan Islamophobia yang disuburkan," tegas Syaikhu.  Syaikhu mengingatkan, India memiliki catatan dalam kebijakan yang mendiskriminasi umat Islam setelah sebelumnya muncul larangan penggunaan hijab bagi mahasiswi. Padahal mengenakan hijab bagi muslimah adalah hak asasi dan kewajiban yang bersumber dari keyakinan beragama.  "Lahirnya kerukunan dan perdamaian dunia yang dicita-citakan Indonesia syaratnya adalah saling menghormati dan tidak mengusik keyakinan umat beragama lain. Kebebasan beragama dan menjalankan keyakinan agama harus mendapatkan perlindungan sepenuhnya dari setiap negara di dunia,” pungkasnya.

Dua Politikus India Hina Nabi Muhammad SAW, Begini Tanggapan PKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Bendera-India-India-Times.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah India berusaha meredakan kemarahan masyarakat di dalam dan luar negeri. Ini menyusul komentar dua petinggi partai BJP (Bharatiya Janata Party) yang berkuasa, salah satunya Nupur Sharma, tentang Nabi Muhammad SAW. Komentarnya dianggap telah menghina Nabi Muhammad SAW.  Pihak berwenang kemudian menangkap 38 orang yang terlibat dalam kerusuhan di sebuah kota utara dan rencana unjuk rasa di Mumbai. Penangkapan di Kota Kanpur itu merupakan upaya untuk meredam ketegangan agama sporadis setelah dua petinggi Bharatiya Janata Party, partai Hindu nasionalis pendukung Perdana Menteri Narendra Modi, mengeluarkan komentar yang memicu kemarahan luas umat Islam di India dan luar negeri.  Beberapa pejabat tinggi India dilibatkan untuk mengatasi ketegangan diplomatik ketika negara-negara seperti Qatar, Arab Saudi, Oman, Uni Emirat Arab (UAE), dan Iran menuntut permintaan maaf pemerintah India karena membiarkan komentar yang menghina itu.  Sepanjang akhir pekan, para diplomat India yang bertugas di kawasan Teluk dan negara-negara Islam yang menjadi tetangganya dipanggil oleh pemerintah setempat untuk disampaikan protes atas komentar pejabat BJP.  Kementerian Luar Negeri India mengatakan dalam pernyataan bahwa cuitan dan komentar ofensif dalam bentuk apa pun tidak mencerminkan pandangan pemerintah.  BPJ menonaktifkan seorang juru bicara yakni Nupur Sharma dan mengusir seorang pejabat lainnya pada Minggu (5/6) karena menyakiti sentimen keagamaan warga minoritas. Umat Muslim India berjumlah 13 persen dari 1,35 miliar penduduk di negara itu.  Seorang pejabat senior di Kedutaan Besar Qatar di New Delhi mengatakan pemerintah Modi harus menjauhkan diri mereka dari komentar itu. "Menyakiti sentimen keagamaan bisa berdampak langsung pada hubungan ekonomi," kata sang pejabat.  Dia menambahkan pihaknya sedang memeriksa laporan tentang aksi boikot komoditas India yang dilakukan sejumlah pemilik toko swalayan di Qatar.  Perdagangan India dengan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), yang mencakup Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Oman, dan UAE, mencapai sekitar USD 90 miliar (Rp 1,3 kuadriliun) pada 2020-2021. Jutaan warga India tinggal dan bekerja di negara-negara GCC. Perdana Menteri Narendra Modi dalam beberapa tahun terakhir telah memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara yang kaya energi itu, sumber utama impor bahan bakar India.

Politikus Hina Nabi Muhammad, India Berupaya Redakan Kemarahan Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Nupur-Sharma.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nama politikus India, Nupur Sharma, mendadak kontroversi karena pernyataannya dalam sebuah debat yang dianggap menghina Nabi Muhammad. Atas pernyataannya, politikus itu mendapat sanksi. Partai Bharatiya Janata (BJP) telah menangguhkan Nupur Sharma selaku juru bicara partai itu.  Siapa itu Nupur Sharma?  Menurut profil LinkedIn-nya, Sharma berprofesi sebagai advokat dan pemimpin BJP terkemuka. Lulusan hukum dari Delhi University, ia menyelesaikan LLM dari London School of Economics (LSE) pada tahun 2011. Sharma telah terlibat dalam politik sejak masa kuliahnya. Dia juga bekerja sebagai Ambassador untuk Teach For India dari Juli 2009 hingga Juni 2010.  Karir politik  Dilansir dari NDTV, Senin (6/6), karir politik Sharma dimulai pada 2008 ketika dia terpilih sebagai presiden Persatuan Mahasiswa Universitas Delhi (DUSU), menurut Dialog Pemuda Australia-India. Dia kemudian bekerja dengan sayap pemuda BJP.  Sharma ikut serta dalam pemilihan Delhi 2015 melawan ketua Partai Aam Aadmi (AAP) Arvind Kejriwal dari kursi New Delhi. Namun, dia kalah dalam pemilihan kursi.  Komentar kontroversial  BJP mengambil tindakan terhadap Sharma setelah kekerasan meletus di Kanpur Uttar Pradesh atas pernyataannya. Lebih dari 40 orang terluka dan lebih dari 1.500 orang didakwa sehubungan dengan kekerasan tersebut.  Negara-negara di kawasan Teluk seperti Arab Saudi, Qatar, Bahrain serta Iran mengecam keras pernyataan tersebut. Qatar dan Bahrain juga memanggil utusan India dan menyatakan kekecewaan mereka.  Organisasi Kerjasama Islam, atau OKI, mengutuk pernyataannya. Pernyataannya semakik melebarkan kebencian antara muslim di India.  Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arindam Bagchi mengatakan bahwa pemerintah India memberikan penghormatan tertinggi kepada semua agama. Hingga kini BJP mengumumkan Sharma telah diperiksa oleh komisi disiplin partai dan hasilnya dia dinonaktifkan dari BJP.

Mengenal Nupur Sharma, Politikus India yang Menghina Nabi Muhammad SAW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jurnalis-mengaku-diperkosa-mantan-politikus-india_m_.jpg" alt="Pallavi Gogoi, Kepala Editor Bisnis di National Public Radio yang menuliskan pemerkosaannya di kolom The Washington Post" width="100%">
<figcaption>Pallavi Gogoi, Kepala Editor Bisnis di National Public Radio yang menuliskan pemerkosaannya di kolom The Washington Post</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang politikus India M.J Akbar baru mengundurkan diri dari pemerintah setelah belasan perempuan mengaku pernah dilecehkan secara seksual olehnya. Termasuk Pallavi Gogoi, Kepala Editor Bisnis di National Public Radio yang menuliskan pemerkosaannya di kolom The Washington Post pada Kamis lalu. Gogoi mengaku, Akbar merobek pakaiannya dan memperkosanya di sebuah kamar hotel di India beberapa tahun lalu. Pada saat itu, dia dan Akbar bekerja untuk surat kabar yang sama. Dia juga menambahkan, sejak kejadian itu, Akbar mulai menerornya secara verbal selama berbulan-bulan. Akbar diketahui menjadi salah satu pejabat di India yang sering diklaim melakukan serangan seksual, walaupun ia mengatakan hal itu hanyalah alasan untuk menjatuhkannya. Dia mengatakan, tuduhan Gogoi tentang pemerkosaan dan kekerasan adalah salah. "Di suatu tempat sekitar tahun 1994, Pallavi Gogoi dan saya memang terlibat hubungan konsensual yang berlangsung beberapa bulan," kata Akbar dilansir dari SCMP pada Sabtu (3/11). “Kami sering bicara dan hubungan kami malah menyebabkan perselisihan yang signifikan dalam kehidupan rumah tangga saya. Akhirnya affair ini berakhir," tambahnya. Gogoi mengatakan di The Washington Post, ia memutuskan untuk menulis tentang serangan itu setelah melihat bahwa beberapa wartawan baru-baru ini mengumumkan tentang dugaan pelecehan seksual oleh Akbar yang juga terjadi bertahun-tahun yang lalu. Akbar membantah tuduhan tersebut dan mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap salah satu penuduh. “Meskipun aku melawannya, dia secara fisik lebih kuat. Dia merobek pakaian saya dan memperkosa saya," tulis Gogoi di The Washington Post. “Saya tidak memberi tahu siapa pun tentang ini.  Apakah ada yang mempercayai saya? Saya menyalahkan diri sendiri. Mengapa saya pergi ke kamar hotel?", ujarnya. Beberapa pria di dunia hiburan, media, dan politik India telah dituduh melakukan pelanggaran mulai dari pelecehan hingga pemerkosaan selama dua bulan terakhir. Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi telah membentuk kelompok empat menteri kabinet untuk menyarankan langkah-langkah untuk mengatasi pelecehan seksual di tempat kerja.

Seorang Jurnalis Perempuan Mengaku Diperkosa Politikus India

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#politikus india

Berita Terkini