<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/22/pbnu-1-1688822753.jpg" alt="Ilustrasi PBNU." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PBNU.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Komunitas Jaringan Nahdliyyin Pengawal Khitthah Nahdlatul Ulama (JNPK-NU) menyatakan keprihatinan, atas konflik antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Perseteruan itu dinilai telah menimbulkan keresahan para ulama dan membingungkan nahdliyin di daerah. JPNK-NU yang terdiri dari 40 ulama dan nahdliyin menyoroti beberapa persoalan PBNU saat ini. Mulai dari pembekuan, pemecatan dan likuidasi struktur pengurus NU di bawah, hingga pendiaman dalam menyikapi dan menangani isu-isu krusial nasional. Ditambah lagi pernyataan elite PBNU yang kerap memancing kegaduhan dan konflik horizontal. Juga kontroversi penerimaan konsesi tambang, penolakan terhadap Pansus Haji oleh DPR RI, serta konflik dengan PKB yang menimbulkan perselisihan. Dlaam pernyataan sikapnya, Senin (12/8), JNPK-NU mengingatkan soal nilai-nilai dasar Qanun Asasi, Khitthah Nahdliyah dan AD/ART yang menjadi konstitusi Nahdlatul Ulama. &rdquo;Sebagai Ormas diniyah-ijtima'iyyah, NU seharusnya fokus dan khidmah untuk kemaslahatan umat, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan terutama agama,&rdquo; bunyi pernyataan itu. Selain itu, PBNU juga diingatkan untuk tidak bermain di ranah politik praktis. &rdquo;Politik praktis adalah ranah partai politik yang seharusnya tidak dimasuki oleh PBNU, sebagaimana mandat Khittah NU hasil Muktamar 1984,&rdquo; lanjut pernyataan sikap tersebut. Sejumlah tokoh besar ikut bergabung dalam komunitas tersebut. Antara lain Syuriah PBNU yang juga Ketua Nasional FKUB Abdul Muhaimin, juga mantan Ketua PBNU dan Sekjen Forum Pesantren Baihaqi, Ada pula mantan ketua PBNU sekaligus pendiri LKIS dan Ketua OC Muktamar NU Jombang dan Lampung Imam Aziz. Kemudian, mantan Ketua Lakpesdam era Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang juga ketua PBNU dan SC Muktamar Marzuki Kurdi. Serta Ketua Lakpesdam DIJ dan pengasuh Pesantren Bumi Cendekia Nur Kholik Ridwan dan sejumlah tokoh lainnya. &nbsp; Berikut 9 pernyataan sikap JNPK-NU: &nbsp; <ol> <li>Mengimbau semua pihak, terutama PBNU, menjaga ukhuwah nahdliyyah dan ukhuwah wathaniyah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi.</li> <li>⁠Meminta PBNU kembali meneguhkan khitthah dan menguatkan kembali posisinya sebagai kekuatan civil society yang independen.</li> <li>⁠Meminta PBNU segera menghentikan tindakan penyulut konflik di antara sesama warga Nahdliyin.</li> <li>⁠Mendorong PBNU mengevaluasi arah kepemimpinan dan kebijakan organisasi sehingga bisa sejalan mandat konstitusi organisasi (Qanun Asasi dan AD/ART).</li> <li>⁠Memohon PBNU meluruskan penyimpangan sejarah dan merawat makam-makam pendiri NU.</li> <li>⁠Mempertanyakan kebijakan larangan menarik iuran warga (ianah syahriah), karena telah diatur dalam AD/ART.</li> <li>⁠Mendorong PBNU membangun ekonomi kerakyatan demi kemandirian ekonomi tanpa bergantung pada politik ekonomi kekuasaan. Termasuk menerima konsesi tambang batu bara.</li> <li>⁠Memohon kepada PBNU untuk mengedepankan sikap kenegarawanan dengan mendukung Pansus Haji DPR RI, sesuai hukum perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol> Berharap PBNU lebih memperhatikan masalah-masalah keumatan daripada politik kekuasaan. Agar marwah ke-NU-an kembali terjaga sebagai ormas sosial keagamaan.

Komunitas Jaringan Nahdliyyin Pengawal Khitthah Nahdlatul Ulama (JNPK-NU) mengeluarkan 9 rekomendasi menyikapi konflik antara PKB dan PBNU.

Prihatin Soal Konflik PKB vs PBNU, Komunitas Ulama dan Nahdliyin Keluarkan 9 Rekomendasi   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/22/pbnu-1-1688822753.jpg" alt="Ilustrasi PBNU." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PBNU.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Konflik antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belum mereda. Kedua belah pihak masih sibuk saling serang dengan argumentasi masing-masing. Pengamat politik KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan, sebagai organisasi masyarakat (ormas), PBNU seharusnya fokus mengurus umat. PBNU garus dijauhkan dari politik praktis. "Harusnya stay di jalur umat, mengurus umat, tidak berpolitik. Biarkan PKB berpolitik," kata Hendri kepada wartawan, Jumat (9/8). Menurut Hendri, PKB bisa sukses menjadi partai besar seperti sekarang ini tidak lain karena hasil dari pengelolaan yang baik. Sedangkan PBNU, idealnya mendukung serta bekerja sama dengan PKB untuk menyampaikan aspirasi rakyat. "Karena jalurnya PBNU untuk masuk politik itu lewat PKB. Tapi, untuk berpolitik praktis itu tidak ada," jelasnya. Hendri juga menyoroti respons PBNU melalui GP Ansor yang terkesan resisten ketika menghadapi demonstrasi di depan Kantor PBNU, Salemba, Jakarta Pusat. Dia menyebut respons itu melewati batas. "Ada pengerahan Banser, Ansor, kalau datang mau digebuk. Polisi aja enggak main gebuk begitu. Sebaiknya, lebih bijaknya PBNU dalam mengurus umat. Kalau sekarang dapat konsesi tambang, mengurus tambangnya untuk umat," imbuh Hendri. Perseteruan antara PKB dan PBNU berawal dari pembentukan Pansus Angket Haji di DPR RI. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menilai pembentukan pansus itu diiringi dengan motif pribadi. Pernyataan tersebut dibantah oleh banyak pihak, terutama PKB.

Pengamat mengingatkan PBNU untuk fokus mengurus umat dan tidak berpolitik. Itu seiring dengan konflik antara PKB dan PBNU yang tak mereda.

Konflik PKB dan PBNU Belum Juga Reda, Pengamat Ingatkan PBNU Urus Umat, jangan Berpolitik   

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/Dirjen-Bimas-Kristen-734303628.jpg" alt="Dirjen Bimas Kristen Kemenag Jeane Marie Tulung (kanan/batik merah) di sela kegiatan Pagelaran Moderasi Agama di kantor Kemenag (16/10) malam." width="100%">
<figcaption>Dirjen Bimas Kristen Kemenag Jeane Marie Tulung (kanan/batik merah) di sela kegiatan Pagelaran Moderasi Agama di kantor Kemenag (16/10) malam.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan surat edaran (SE) soal ceramah di rumah ibadah. Mendekati tahun politik Pemilu 2024, materi ceramah tidak boleh berisi kampanye maupun konten politik praktis lainnya. Aturan ini juga berlaku di lingkungan gereja-gereja.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirjen Bimas Kristen Kemenag Jeane Marie Tulung mengatakan aturan dalam SE itu juga berlaku di agama Kristen. "Kalau di Bimas Kristen, para penceramah atau yang membawa khutbah-khutbah di gereja sejauh ini mereka adalah para pendeta yang sudah diakui," katanya di sela Pagelaran Moderasi Beragama di kantor Kemenag pada Senin (16/10) malam.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut Jeane mengatakan di agama Kristen juga terdapat Sinode. Keberadaan Sinode ini berwenang melalukan kontrol. Para pimpinan Sinode memiliki kewenangan untuk mengontrol para pendeta dalam melaksanakan khutbah di gereja maupun tempat lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jeane menegaskan Kemenag juga melarang adanya kampanye politik praktis di gereja-gereja. "Pak Menteri (Yaqut Cholil Qoumas) juga kan sudah memberikan imbauan. Rumah ibadah jangan dijadikan tempat berkampanye politik praktis," paparnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013083227/usai-jadi-tersangka-laporan-dirut-taspen-kamaruddin-simanjuntak-pertanyakan-hal-ini">Usai Jadi Tersangka Laporan Dirut Taspen, Kamaruddin Simanjuntak Pertanyakan Hal Ini</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengakui bahwa menghadapi tahun politik, perlu mendapatkan perhatian khusus. Jeane mengatakan penguatan moderasi beragama juga memiliki korelasi untuk menciptakan kondisi masyarakat yang baik. Tidak sampai terpecah belah gara-gara perbedaan pilihan politik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini penting sekali bagi kita dalam menghadapi tahun politik," jelasnya. Menurut dia, dengan adanya penguatan moderasi beragama di lingkungan masyarakat maupun ASN, mereka dibekali pemahaman merawat bangsa Indonesia. Melalui kehidupan yang rukun. Serta saling menghargai antar satu golongan dengan golongan lainnya.&nbsp;</div>

Kalau di Bimas Kristen, para penceramah atau yang membawa khutbah-khutbah di gereja sejauh ini mereka adalah para pendeta yang sudah diakui

Cegah Ceramah Politik Praktis di Gereja, Pimpinan Sinode Akan Melakuan Kontrol

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/WhatsApp-Image-2023-09-20-at-193229-3664057408.jpeg" alt="Krtua BAZNAS Pusat Noor Achmad memberikan keterangan saat mengeluarkan surat edaran (SE) kepada Baznas kabupaten/kota, provinsi, serta lembaga amil zakat (LAZ) swasta." width="100%">
<figcaption>Krtua BAZNAS Pusat Noor Achmad memberikan keterangan saat mengeluarkan surat edaran (SE) kepada Baznas kabupaten/kota, provinsi, serta lembaga amil zakat (LAZ) swasta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) pusat mengeluarkan surat edaran (SE) kepada Baznas kabupaten/kota, provinsi, serta lembaga amil zakat (LAZ) swasta. Dalam SE itu, Baznas mengingatkan bahwa dana zakat tidak boleh disalurkan untuk kepentingan politik praktis. Ketua Baznas Pusat Noor Achmad menyatakan, di dalam SE itu disebutkan bahwa penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) harus disalurkan secara aman syar&rsquo;i, aman regulasi, dan aman NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). &rsquo;&rsquo;Mudah-mudahan lewat surat kami, jadi perhatian Baznas seluruh Indonesia dan LAZ. Untuk tidak mempergunakan dana ZIS dan DSKL untuk kepentingan politik tertentu,&rsquo;&rsquo; jelas Noor seusai pembukaan Rakornas 2023 Baznas di Jakarta kemarin (20/9). Dia menegaskan, dana zakat tak boleh disalurkan untuk kepentingan pencitraan seseorang. Baik bupati/wali kota, gubernur, maupun pihak-pihak lain yang berkompetisi di pemilu. Dana zakat hanya boleh disalurkan untuk kepentingan mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Noor juga mengingatkan, dana zakat tidak boleh diinvestasikan atau disimpan dalam jangka waktu lama. Penyaluran harus dilakukan sebaik-baiknya demi menjaga kepercayaan masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga mengingatkan agar pengelolaan dana zakat dilakukan sebaik-baiknya. Kepercayaan kepada masyarakat harus dijaga. Ada satu kasus penyimpangan saja, bisa meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Baznas selaku lembaga resmi negara untuk menghimpun dan mengelola zakat. Acara Rakornas 2023 Baznas itu dibuka oleh Wapres KH Ma&rsquo;ruf Amin. Dalam kesempatan itu, Wapres menyinggung soal potensi zakat yang begitu besar. Yakni, bisa mencapai Rp 350 triliun. Sayang, hingga kini, penghimpunan zakat masih jauh dari potensinya. &rsquo;&rsquo;Jadi, mari kita rumuskan teknisnya,&rsquo;&rsquo; ungkapnya.&nbsp;

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) pusat mengeluarkan surat edaran (SE) kepada Baznas kabupaten/kota, provinsi, serta lembaga amil zakat

BAZNAS: Jangan Gunakan Dana Zakat  untuk Pencitraan Pemilu  dan Politik Praktis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/24/pendidikan-pemilu-2-1601863276.jpg" alt="Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Warsito. (IST)" width="100%">
<figcaption>Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Warsito. (IST)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash; Usai dibolehkannya kampanye politik di fasilitas pendidikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), kampus ramai-ramai mengundang bakal calon presiden (bacapres) ke institusinya. Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Warsito mengingatkan, agar satuan pendidikan tak dipolitisasi. Warsito menyampaikan, pendidikan politik sangat diperlukan untuk kalangan anak muda. Mengingat, 52 persen pemilih tahun 2024 merupakan pemilih muda. Yang artinya, mereka baru pertama kali ikut pemilu. Sehingga, perlu mendapat pendidikan berpolitik secara baik. Akan tetapi, kata dia, yang perlu digaris bawahi adalah pendidikan politik ini tidak berupa politik praktis yang menggiring untuk memilih salah satu calon. Tapi selayaknya, pendidikan berpolitik untuk memberikan wawasan pada masyarakat agar tidak memilih sesuatu dengan berbasis sentimen atau identitas. Namun berdasarkan konten program. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/012801026/dianggap-menipu-publik-penjual-red-wine-halal-dipolisikan">Dianggap Menipu Publik, Penjual Red Wine 'Halal' Dipolisikan</a> &rdquo;Jadi bukan dari sisi kampus sebagai ajang atau arena kampanye, tetapi bagaimana memberikan pendidikan berpolitik,&rdquo; ujarnya ditemui usai acara deputy meet the press di Kemenko PMK, Rabu (23/8). Ia pun mewanti-wanti, agar lembaga pendidikan tidak dijadikan alat menggerakkan massa. Termasuk, adanya kepala daerah yang memanfaatkan pimpinan institusi pendidikan untuk berkampanye di kampusnya. &rdquo;Ini jelas nggak boleh secara konstitusional,&rdquo; tegasnya. Alih-alih politik praktis, Warsito lebih setuju jika politik praktis ini disampaikan oleh penyelenggara pemilu. Seperti KPU dan Bawaslu dan KPU. Sebab dikhawatirkan satuan pendidikan bisa jadi miniatur perbedaan akibat politik. &rdquo;Karena kan kita belum tahu sejauh apa dan se-siap apa kampus menghadapi perbedaan. Ketika bicara sentimen biasanya akan terbawa emosional, bisa fanatisme. Maka akan tidak baik,&rdquo; paparnya. Oleh sebab itu, dia pun mendorong, agar nantinya pengawasan oleh Bawaslu bisa diperketat ketika para politikus datang ke satuan pendidikan baik itu sekolah maupun kampus. Seperti diketahui, selain Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia dan BEM Universitas Indonesia (UI), rencananya, debat bacapres juga akan digelar oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI. Pihak FISIP UI sendiri mengklaim kuliah kebangsaan ini diselenggarakan dengan mengundang tokoh-tokoh bangsa. Acara-acara ini ramai digelar usai Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada Selasa (15/8). Dalam putusan tersebut, MK mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut politik.

Perlu digaris bawahi adalah pendidikan politik ini tidak berupa politik praktis yang menggiring untuk memilih salah satu calon.

Satuan Pendidikan Diminta Tak Jadi Arena Politik Praktis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/WhatsApp-Image-2023-05-16-at-150341-2558237769.jpg" alt="Forkopimda Sidoarjo serta tokoh lintas agama Deklarasi Tolak Kampanye di Tempat Ibadah pada Selasa (16/5)." width="100%">
<figcaption>Forkopimda Sidoarjo serta tokoh lintas agama Deklarasi Tolak Kampanye di Tempat Ibadah pada Selasa (16/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali bersama forkopimda serta sejumlah tokoh lintas agama se-Kabupaten Sidoarjo sepakat menolak penggunaan tempat ibadah untuk kegiatan politik praktis. Kesepakatan itu tertuang dalam Deklarasi Tolak Kampanye di Tempat Ibadah yang ditandatangani pada Selasa (16/5). Salah satu poin deklarasi yang dibacakan yakni kami menolak segala bentuk politik praktis di tempat ibadah. Begitu yang disampaikan perwakilan tokoh agama se-Kabupaten Sidoarjo dipimpin Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo. &rdquo;Namanya pesta demokrasi, perbedaan pilihan sudah biasa, sehingga mari kita bersama-sama menciptakan pesta demokrasi ini menjadi pesta yang semringah, adem ayem, dan kondusif. Insya Allah pembangunan juga akan berlangsung dengan baik,&rdquo; tegas Gus Muhdlor. Gus Muhdlor juga menegaskan, agar seluruh pemuka agama di Sidoarjo menyampaikan komitmen tolak kampanye di tempat ibadah kepada seluruh teman-teman lain. Sehingga, jangan sampai agama menjadi bahan bakar politik horizontal untuk kepentingan politik. &rdquo;Kita harus bersama-sama mengantisipasi hal ini karena dalam aturan KPU dan Bawaslu saat masa kampanye dan masa sesudah kampanye memang ada aturannya. Nah, saat masa sebelum kampanye ini yang harus kita waspadai, jangan sampai ada foto calon presiden di tempat ibadah,&rdquo; ucap Ahmad Muhdlor Ali. Kapolres Sidoarjo Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan, Forkopimda beserta pengurus tempat ibadah menolak tempat ibadah dijadikan ajang kampanye. Saat ini, sudah pada tahap-tahap legislatif. &rdquo;Sehingga kami menginginkan situasi yang aman, tertib, damai, dan kondusif,&rdquo; tutur Kusumo Wahyu Bintoro. &rdquo;Nantinya kegiatan ini diteruskan dan kami breakdown atau kami rinci ke bawah dan kami kumpulkan seluruh tokoh agama dan masyarakat di masing-masing desa dan kecamatan. Jangan sampai pembangunan akan sia-sia jika adanya disintegrasi legislatif pilpres. Dan juga adanya kontra produktif yang mengakibatkan disintegrasi di masyarakat,&rdquo; tambah dia. Sementara itu, Ketua FKUB Kabupaten Sidoarjo Idham Kholiq mengatakan, sejumlah tokoh lintas agama se-Kabupaten Sidoarjo juga telah sepakat untuk menolak dengan tegas penggunaan tempat ibadah untuk kegiatan politik praktis. &rdquo;Kami sama-sama menyamakan pandangan dan saling berkomitmen untuk tidak menggunakan rumah ibadah sebagai untuk kampanye, sebagaimana memang adanya larangan yang tertuang dalam UU Pemilu,&rdquo; tegas Idham Kholiq. Tempat ibadah merupakan tempat yang harus digunakan sesuai fungsinya yaitu untuk melakukan segala jenis bentuk peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. &rdquo;Maka, apabila terdapat sebuah praktik yang menyalahi kegunaan tempat ibadah. Apalagi sampai digunakan hanya untuk kepentingan politik praktis seperti berkampanye, seluruh elemen masyarakat harus bisa menolak dengan tegas hal tersebut,&rdquo; jelas Idham.

Bupati bersama Forkopimda Sidoarjo serta sejumlah tokoh lintas agama sepakat menolak penggunaan tempat ibadah untuk kegiatan politik praktis

Bupati Sidoarjo Bersama Tokoh Lintas Agama Deklarasi Tolak Kampanye di Tempat Ibadah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/wapres-maruf-amin-dmi.jpg" alt="TEMPAT IBADAH: Wapres RI Ma" width="100%">
<figcaption>TEMPAT IBADAH: Wapres RI Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang Ramadan, Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengeluarkan surat edaran. Salah satu isinya, masjid, musala, atau tempat ibadah harus steril dari kegiatan kampanye politik praktis. Seruan itu dikeluarkan seiring menghadapi Pemilu 2024.  Wapres RI KH Ma’ruf Amin merespons positif edaran dari DMI tersebut. Dia mengatakan, pemerintah juga sudah menyerukan sesuai dengan aturan yang ada. Kampanye tidak boleh menggunakan masjid maupun tempat ibadah lainnya. ”Bukan hanya masjid. Juga, gereja, pura, kelenteng, dan sebagainya,” katanya di sela kunjungan kerja di Solo kemarin (1/3).  Karena itu, Ma’ruf meminta kepada para simpatisan sampai petinggi partai politik untuk mematuhi aturan tersebut. Dia juga berpesan kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menyiapkan upaya pencegahan. Dengan demikian, tidak terjadi aktivitas kampanye dalam bentuk apa pun di rumah ibadah, sekolah, dan tempat lain yang dilarang untuk kegiatan politik praktis.  Selain itu, dalam surat edaran menyambut Ramadan, DMI juga menyerukan agar kegiatan gema Ramadan dimaksimalkan untuk membangun kedamaian dan ketakwaan. Semua masjid, musala, surau, atau sejenisnya supaya disterilkan dari tarik-menarik kepentingan politik dan politik kepentingan yang berpotensi memecah belah persatuan dan keutuhan umat serta bangsa.  Seruan lainnya adalah penggunaan speaker masjid dengan pengaturan suara luar tidak berlebihan. Baik itu suara, tempo, maupun intensitasnya. Ketentuannya, lima menit sebelum azan Duhur, Asar, Magrib, Isya, dan sepuluh menit sebelum azan Subuh. Ketentuan itu merujuk pada Surat Edaran Menag 5/2022 yang telah disepakati bersama antara DMI dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Wapres Tegaskan Rumah Ibadah Steril dari Kampanye Politik Praktis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/doa-neno-warisman-jadi-viral-begini-tanggapan-pbnu_m_.jpg" alt="Ilustrasi: PBNU" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: PBNU</figcaption>
</figure>JawaPos.com  - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengingatkan para tokoh agama, seperti kiai dan para istri kiai di lingkungan pesantren agar tidak terlibat politik praktis, misalnya menjadi juru kampanye.  "Kiai atau istri para kiai tugasnya mendidik secara mendalam tentang pengetahuan keislaman. Tidak tepat jika tugas kiai malah dimanfaatkan untuk tujuan pendek apalagi sekadar menjadi juru kampanye," kata Ketua PBNU Ishfah Abidal Aziz melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, (18/1).  Abidal Aziz mengatakan, kiai atau istri kiai memiliki tugas luhur dalam mencetak generasi bangsa yang berpendidikan sekaligus berakhlak mulia, seperti di lingkungan pesantren, peran kiai adalah mengasuh dan mengajar santri serta mendidik agar mereka bisa menjadi pribadi yang mandiri.  Menurut Ishfah, memanfaatkan kiai dalam percaturan politik praktis justru mengerdilkan peran strategis para tokoh dan pemuka agama. Di sisi lain, ada tugas lebih besar yang diembannya baik dalam pendidikan ataupun dakwah.  "Seperti di tengah masyarakat peran kiai benar-benar menjadi teladan, mendamaikan ketika terjadi perselisihan, memberikan pencerahan, dan menjadi solusi terhadap problematika umat," ujar dia.  Oleh karena itu, ia meminta partai politik maupun politisi dan berbagai pihak untuk mengedepankan cara-cara berpolitik yang bersih serta menjunjung tinggi etika. PBNU mendorong tokoh agama seperti kiai sama sekali tidak terlibat politik praktis.  Ia berharap pihak-pihak yang berniat memanfaatkan para kiai atau istri kiai dan tokoh agama berpikir jernih dan tidak hanya untuk tujuan kepentingan politik pendek. Selain mendegradasi tugas utama tokoh agama, hal itu rawan memicu kegaduhan di tengah masyarakat.  Sebaliknya, kata dia, PBNU berharap para kiai menjadi garda terdepan menebarkan nilai-nilai kedamaian.  "Sangat rawan sekali jika kiai atau ibu nyai terjun ke politik sulit untuk lepas dari potensi pemanfaatan politik identitas keagamaan, termasuk membawa-bawa bendera ormas," ucap dia.  Ia menyinggung keputusan Nahdlatul Ulama (NU) yang kembali ke Khitah 1926 di mana organisasi itu dengan tegas mengembalikan perjuangan, seperti saat awal didirikan yakni dakwah keagamaan dan sosial kemasyarakatan.  "Tegas sekali tujuan NU bukan untuk melanggengkan politik praktis apalagi menggunakan organisasi untuk tujuan politik tersebut," tegasnya.

PBNU Ingatkan Tokoh Agama Agar Jauhi Politik Praktis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Screenshot_2023-01-18-10-53-08-376-edit_com.android.chrome.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengingatkan para tokoh agama, seperti kiai dan para istri kiai di lingkungan pesantren agar tidak terlibat politik praktis, misalnya menjadi juru kampanye. "Kiai atau istri para kiai tugasnya mendidik secara mendalam tentang pengetahuan keislaman. Tidak tepat jika tugas kiai malah dimanfaatkan untuk tujuan pendek apalagi sekadar menjadi juru kampanye," kata Ketua PBNU Ishfah Abidal Aziz melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Abidal Aziz mengatakan kiai atau istri kiai memiliki tugas luhur dalam mencetak generasi bangsa yang berpendidikan sekaligus berakhlak mulia, seperti di lingkungan pesantren, peran kiai adalah mengasuh dan mengajar santri serta mendidik agar mereka bisa menjadi pribadi yang mandiri. Menurut Ishfah, memanfaatkan kiai dalam percaturan politik praktis justru mengerdilkan peran strategis para tokoh dan pemuka agama. Di sisi lain, ada tugas lebih besar yang diembannya baik dalam pendidikan ataupun dakwah. "Seperti di tengah masyarakat peran kiai benar-benar menjadi teladan, mendamaikan ketika terjadi perselisihan, memberikan pencerahan, dan menjadi solusi terhadap problematika umat," ujar dia. Oleh karena itu, ia meminta partai politik maupun politisi dan berbagai pihak untuk mengedepankan cara-cara berpolitik yang bersih serta menjunjung tinggi etika. PBNU mendorong tokoh agama seperti kiai sama sekali tidak terlibat politik praktis. Ia berharap pihak-pihak yang berniat memanfaatkan para kiai atau istri kiai dan tokoh agama berpikir jernih dan tidak hanya untuk tujuan kepentingan politik pendek. Selain mendegradasi tugas utama tokoh agama, hal itu rawan memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Sebaliknya, kata dia, PBNU berharap para kiai menjadi garda terdepan menebarkan nilai-nilai kedamaian. "Sangat rawan sekali jika kiai atau ibu nyai terjun ke politik sulit untuk lepas dari potensi pemanfaatan politik identitas keagamaan, termasuk membawa-bawa bendera ormas," ucap dia. Ia menyinggung keputusan Nahdlatul Ulama (NU) yang kembali ke Khitah 1926 di mana organisasi itu dengan tegas mengembalikan perjuangan, seperti saat awal didirikan yakni dakwah keagamaan dan sosial kemasyarakatan. "Tegas sekali tujuan NU bukan untuk melanggengkan politik praktis apalagi menggunakan organisasi untuk tujuan politik tersebut," tegasnya. (*)

PBNU Ingatkan Tokoh Agama Tak Terlibat Politik Praktis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_4406.jpeg" alt="TEGAS. KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman memimpin Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan TNI AD di Monas, Jakarta Pusat, pada Rabu (26/10). (Sahrul Yunizar/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>TEGAS. KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman memimpin Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan TNI AD di Monas, Jakarta Pusat, pada Rabu (26/10). (Sahrul Yunizar/Jawapos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mengapresiasi TNI yang akan menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024. Terlebih, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman pun menginstruksikan prajurit TNI AD tidak terlibat politik praktis pada Pemilu 2024 mendatang.  “Setuju dan mendukung soal (instruksi KSAD Dudung) ini,” kaya Bobby kepada wartawan, Rabu (21/12).  Menurut Bobby, instruksi tersebut sesuai dengan Undang-Undang. Sebab, TNI tidak diperbolehkan bermain politik praktis. “Ini sesuai dengan pasal 5 UU 34/2004 TNI dimana TNI adalah alat negara di bidang pertahanan,” tegasnya.  Bobby menambahkan, TNI juga tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada salah satu partai politik peserta pemilu. Sebab, TNI adalah milik semua golongan dan kolompok.  “Tidak bisa memberikan dukungan pada peserta pemilu dalam bentuk ikut serta berkampanye, menggunakan fasilitas yang terkait jabatan, atau membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan kandidat peserta pemilu,” ucap Bobby  Dengan netralitas TNI tersebut, politisi dari Fraksi Partai Golkar ini berharap citra TNI semakin positif di mata masyarakat. Menurutnya, tugas TNI memberikan pengamanan, menjaga persatuan dan kesatuan setiap ajang pesta demokrasi “TNI bisa menjaga sendiri netralitas institusinya,” pungkas Bobby.  Jenderal Dudung sebelumnya menegaskan bahwa brajurit harus memegang teguh netralitas pada Pemilu 2024. Menurutnya, TNI hanya diperbolehkan mengamankan dan membantu kontestasi Pemilu agar berjalan lancar.  “Tugas dan tanggung jawab kita sesuai peraturan perundang-undangan adalah membantu pemerintah agar semua rangkaian Pemilu berjaln aman dan lancar,” ucap Dudung beberapa waktu lalu.

DPR Apresiasi TNI yang Tidak Akan Terlibat Politik Praktis di Pemilu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#politik praktis

Berita Terkini