<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/25/IMG-20251025-WA0008-1515173078.jpg" alt="Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar hadir dalam Forum Multaqo Santri Nasional pada Sabtu (25/10). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar hadir dalam Forum Multaqo Santri Nasional pada Sabtu (25/10). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai arah politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menjadi fondasi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun masyarakat yang berdaya secara berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan Cak Imin menyikapi kritik yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal atas politik luar negeri Indonesia. &ldquo;Politik luar negeri Indonesia saat ini tidak lagi berhenti pada urusan elite atau sekadar retorika diplomatik. Politik luar negeri telah menjadi instrumen nyata untuk memastikan rakyat lebih sejahtera, terlindungi, dan memiliki masa depan yang lebih baik,&rdquo; kata Cak Imin kepada wartawan, Kamis (25/12). Cak Imin menegaskan, fungsi utama politik luar negeri adalah mewujudkan kepentingan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, yakni melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam kerangka tersebut, lanjut Cak Imin, Presiden Prabowo berhasil menerjemahkan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif ke dalam strategi operasional yang nyata, bukan sekadar slogan &ldquo;zero enemy, thousand friends&rdquo;. &ldquo;Bebas dan aktif hari ini berwujud pada kebebasan Indonesia menentukan kepentingannya sendiri dan memperjuangkannya secara tegas di panggung internasional,&rdquo; jelasnya. Ia mencontohkan, strategi itu tercermin dari partisipasi Indonesia dalam forum BRICS sekaligus tetap menjaga hubungan strategis dengan kekuatan Barat tradisional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Pendekatan tersebut dikenal sebagai strategic hedging, yang memungkinkan Indonesia menjaga kedaulatan sambil memanfaatkan peluang global demi kepentingan rakyat. Ketua Umum PKB itu juga menilai penguatan diplomasi ekonomi menjadi wujud konkret dari arah politik luar negeri tersebut. Salah satunya ditandai dengan pembentukan Direktorat Jenderal Diplomasi Ekonomi di Kementerian Luar Negeri. &ldquo;Ini menegaskan bahwa diplomasi Indonesia tidak lagi bersifat simbolik, tetapi berorientasi pada hasil konkret bagi penguatan perekonomian nasional yang berdampak langsung pada pemberdayaan masyarakat,&rdquo; tuturnya. Ia menekankan, finalisasi kerja sama dagang Indonesia&ndash;Uni Eropa melalui Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang membuka akses pasar ekspor bagi UMKM, meningkatkan penciptaan lapangan kerja, serta memperkuat ekonomi domestik. Selain itu, Cak Imin menyoroti langkah aktif Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam mendorong Kesepakatan Perdagangan Bebas Indonesia&ndash;Uni Ekonomi Eurasia (I-EAEU FTA) yang telah dimulai sejak 2022 dan ditargetkan dapat ditandatangani pada akhir tahun ini. Kerja sama tersebut dinilai akan memperluas jangkauan pasar Indonesia hingga kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah. &ldquo;Diplomasi ekonomi menjembatani kepentingan global dengan kebutuhan rakyat. Inilah bentuk pemberdayaan yang berdampak nyata, termasuk dalam optimalisasi penanggulangan kemiskinan,&rdquo; tegasnya. Cak Imin juga menyinggung kebijakan penempatan duta besar. Ia menjelaskan, Presiden Prabowo terlebih dahulu menetapkan redefinisi arah politik luar negeri dan strategi operasional bebas aktif sebelum melakukan penempatan dubes agar seluruh misi diplomatik berjalan selaras dengan arahan presiden. &ldquo;Duta besar itu pelaksana teknis diplomasi yang menjalankan arah kebijakan yang telah ditetapkan presiden,&rdquo; ujarnya. Menurutnya, orientasi politik luar negeri yang berfokus pada rakyat juga tercermin dari penguatan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Hal itu terlihat dari upaya pemerintah memulangkan korban tindak pidana perdagangan orang dari Myanmar sebagai bukti diplomasi yang bekerja langsung melindungi masyarakat. Selain itu, komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia juga semakin diakui dunia internasional, salah satunya melalui presidensi Indonesia di Dewan HAM PBB yang menegaskan peran aktif dan kredibel Indonesia di panggung global. Dalam isu geopolitik, Cak Imin menilai peran Indonesia semakin nyata, termasuk dalam isu Palestina. Menurutnya, Indonesia tetap konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan pendekatan yang strategis, rasional, dan kredibel. Bahkan, pidato Presiden Prabowo dalam Sidang Umum PBB dinilainya memperkuat posisi Indonesia sebagai mediator yang tegas dan dipercaya dunia internasional.&nbsp; &ldquo;Keberpihakan pada Palestina dilakukan dengan menjaga martabat bangsa sekaligus meningkatkan pengaruh Indonesia di kancah global,&rdquo; tuturnya. Lebih lanjut, Cak Imin menegaskan seluruh langkah tersebut memperlihatkan politik luar negeri sebagai fondasi penting pemberdayaan masyarakat. Terpenting, diplomasi Indonesia mampu menjembatani kepentingan global dengan kebutuhan domestik, membuka peluang ekonomi, melindungi hak dasar warga negara, dan menciptakan masyarakat yang berdaya. &ldquo;Diplomasi kita tidak mengejar populisme jangka pendek, tetapi manfaat nyata jangka panjang bagi rakyat,&rdquo; pungkasnya.

Cak Imin menilai arah politik luar negeri Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto menjadi fondasi pemberdayaan masyarakat.

Cak Imin Sebut Politik Luar Negeri Indonesia Era Presiden Prabowo Perkuat Fondasi Pemberdayaan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/22/Screenshot-2088-2051937897.jpg" alt="Ketiga kubu capres berlomba-lomba meraup suara anak muda, yang semakin memiliki kesadaran isu krisis iklim." width="100%">
<figcaption>Ketiga kubu capres berlomba-lomba meraup suara anak muda, yang semakin memiliki kesadaran isu krisis iklim.</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Arfin Sudirman&nbsp;berharap dalam debat ketiga capres Pemilu 2024 para kandidat capres mampu menggali konsep kebijakan luar negeri yang akan diterapkan. ​​​​​​​ ​​​Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024. (*)

Arfin Sudirman berharap dalam debat ketiga capres Pemilu 2024 para kandidat capres mampu menggali konsep kebijakan luar negeri

Pengamat Harap Debat Capres Ketiga Gali Gagasan tentang Kebijakan Politik Luar Negeri 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/NAJAMUDDIN-KHAIRUR-RIJAL-3753949998.png" alt="NAJAMUDDIN KHAIRUR RIJAL" width="100%">
<figcaption>NAJAMUDDIN KHAIRUR RIJAL</figcaption>
</figure> &nbsp; DI&nbsp;tengah perubahan lanskap politik global dan transformasi hubungan internasional, menarik untuk mencermati visi-misi tiga pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) terkait agenda politik luar negeri (polugri) Indonesia ke depan. Tulisan ini selanjutnya berusaha membedah orientasi ketiga pasang kandidat terkait dengan peran dan posisi Indonesia di kancah internasional. Anies-Muhaimin Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengusung visi &rsquo;&rsquo;Indonesia Adil Makmur untuk Semua&rsquo;&rsquo;. Melalui dokumen setebal 148 halaman, visi itu hendak dicapai dengan delapan misi yang disebut Jalan Perubahan. Melalui diksi tersebut, pasangan itu dengan jelas mengusung agenda perubahan (change) terhadap berbagai kebijakan dan titik fokus pemerintahan sebelumnya. Apalagi, jamak disebut bahwa Anies adalah antitesis dari Jokowi. Jalan Perubahan itu mencakup delapan misi. Misi terkait dengan hubungan internasional Indonesia dinyatakan pada poin ketujuh, yakni &rsquo;&rsquo;Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah politik global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia&rsquo;&rsquo;. Berdasar rumusan misi di atas, dapat dipahami bahwa fokus Anies-Muhaimin adalah penguatan sistem pertahanan dan keamanan untuk menegaskan kedaulatan Indonesia. Setelahnya, baru kemudian mendorong peningkatan peran dan kepemimpinan Indonesia di level global. Tujuannya adalah pencapaian kepentingan nasional dan mewujudkan perdamaian dunia. Dengan demikian, perspektif polugri yang akan dilakoni adalah melihat ke dalam (inward-looking), lalu melihat ke luar (outward-looking). Jika digambarkan, pola orientasi polugrinya adalah membangun Indonesia dari dalam, lalu berperan di level global, untuk mencapai tujuan nasional dan berkontribusi global (from domestic, to global, and for national interest and global affairs). Ganjar-Mahfud Adapun pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengusung visi &rsquo;&rsquo;Menuju Indonesia Unggul: Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari&rsquo;&rsquo;. Visi itu ditunjang dengan delapan misi Gerak Cepat dalam dokumen sebanyak 63 halaman. Karena itu, semua misi diawali dengan kata &rsquo;&rsquo;mempercepat&rsquo;&rsquo;, sehingga agenda utama yang diusung adalah percepatan (acceleration). Percepatan yang ingin dilakukan mulai dari aspek pembangunan manusia, ilmu pengetahuan, ekonomi dan pembangunan, digitalisasi, lingkungan hidup berkelanjutan, demokrasi, hingga peningkatan peran Indonesia di dunia. Agenda polugri pasangan itu dinyatakan pada misi kedelapan, yakni &rsquo;&rsquo;Mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara.&rsquo;&rsquo; Rumusan misi di atas dapat dikatakan sebagai kebalikan dari misi polugri Anies-Muhaimin. Jika Anies-Muhaimin berawal dari penguatan pertahanan-keamanan, lalu peningkatan peran global Indonesia, maka fokus Ganjar-Mahfud berawal dari mempercepat peningkatan peran sentral Indonesia dalam tata dunia baru, yang diikuti penguatan kedaulatan melalui sistem pertahanan. Perspektifnya, outward-looking lalu inward-looking. Jika digambarkan, pola orientasi polugrinya adalah meningkatkan peran Indonesia di kancah global, lalu memperkuat pertahanan untuk menegaskan kedaulatan negara guna mencapai cita-cita sebagai negara maritim (from global, to domestic, and for national goals). Prabowo-Gibran Pasangan terakhir yang mendaftarkan diri adalah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang mengusung visi &rsquo;&rsquo;Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045&rsquo;&rsquo;. Delapan misi sebagai turunan visi itu disebut Asta Cita dan dipaparkan dalam dokumen setebal 88 halaman. Menariknya, dalam dokumen visi-misi, pasangan itu menyebut nama Presiden Joko Widodo sebanyak 17 kali. Sementara itu, Anies-Muhaimin hanya menyebut 1 kali dan Ganjar-Mahfud 2 kali. Dari sini dapat dipahami bahwa agenda yang ditawarkan pasangan itu adalah keberlanjutan (continuity), yakni melanjutkan berbagai program pemerintahan sebelumnya. Terkait dengan misi hubungan internasional, pasangan itu tidak secara eksplisit menyebut agenda polugri dalam kaitannya dengan posisi dan peran Indonesia. Namun, hal itu secara implisit ditemukan pada misi kedua, yakni &rsquo;&rsquo;Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru&rsquo;&rsquo;. Rumusan misi tersebut menegaskan bahwa Prabowo-Gibran mengutamakan untuk meneguhkan kedaulatan negara melalui ketangguhan sistem pertahanan-keamanan. Tujuannya untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari pada berbagai sektor dengan tidak bergantung pada negara lain. Karena itu, perspektif polugrinya dominan bersifat inward-looking. Jika digambarkan, pola orientasinya adalah memajukan Indonesia dengan mengembalikan wibawa politik luar negeri Indonesia sebagai negara berdaulat untuk mencapai cita-cita menjadi Indonesia Maju (form domestic, by global, for national ambition). Indonesia Maju yang dicita-citakan adalah negara yang berdiri tanpa bergantung pada negara lain melalui swasembada di berbagai sektor krusial. Isu Palestina Setelah membedah agenda polugri capres-cawapres secara umum, penting pula untuk melihat bagaimana gagasan mereka terkait kebijakan luar negeri berkaitan dengan masa depan Palestina. Anies-Muhaimin menekankan bahwa Indonesia harus menjadi aktor penting dalam kampanye perdamaian dunia dan terlibat aktif dalam penyelesaian masalah Palestina. Ganjar-Mahfud berkomitmen mendukung perjuangan Palestina melalui pelibatan global Indonesia di forum bilateral dan multilateral. Adapun Prabowo-Gibran ingin memperkuat dukungan diplomasi terhadap upaya kemerdekaan Palestina, salah satunya melalui pembukaan KBRI di Palestina. Pilihan Publik Pada akhirnya, sekalipun misi hubungan internasional para capres-cawapres menempuh peta jalan yang mungkin berbeda, namun muaranya sejatinya adalah sama. Ketiga pasang kandidat punya gagasan besar dan komitmen untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju yang berdaulat, disegani, serta memiliki posisi dan peran penting di level internasional. Semuanya kembali ke pilihan publik, siapakah yang diberi mandat selanjutnya?&nbsp;(*) <hr /> *) NAJAMUDDIN KHAIRUR RIJAL,&nbsp;Dosen Hubungan Internasional dan Wakil Dekan I FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

Di tengah perubahan lanskap politik global dan transformasi hubungan internasional, menarik untuk mencermati visi-misi tiga pasangan capres.

Membedah Agenda Politik Luar Negeri Capres-Cawapres