<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/17/JKT_Simulasi-Pemungutan-Suara-Pilkada-Serentak_Salman-Toyibi-12JPG-3849281559.jpg" alt="Warga mengikuti simulasi pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024 di SMPN 250 Jakarta, Sabtu (16/11/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Warga mengikuti simulasi pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024 di SMPN 250 Jakarta, Sabtu (16/11/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Potensi kecurangan dalam bentuk politik gentong babi di Pilkada serentak 2024 dinilai lebih besar dibanding saat Pilpres 2024. Hal itu diungkap Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, dalam acara Diskusi Publik Potensi Kecurangan Pilkada Serentak melalui Intervensi Politik.</p> <div dir="auto">Politik gentong babi sendiri adalah sebuah kiasan untuk pengeluaran yang diusahakan oleh politisi atau anggota parlemen sebagai imbalan atas dukungan politik, baik dalam bentuk kampanye atau suara pada pemilihan umum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tingkat keparahannya lebih parah 545 (daerah). Dulu (Pilpres 2024) mata tertuju hanya ke tiga pasangan calon," ujar Feri kepada wartawan, Selasa (26/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dulu semua fokus untuk isu nasional. Sekarang ada 545 (daerah), ya tidak bisa diawasi semua. Jadi parahnya pasti sekarang," sambungnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan adanya ratusan pilkada di daerah itu, apalagi berdekatan dengan Pilpres 2024, Feri mengatakan bahwa masyarakat kelelahan untuk mengawasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada 545 yang harus kita pantau dan kita tidak punya kekuatan untuk mantau semua. Penyelenggarannya juga parah. Para pemainnya juga terbuka melakukannya. Hukumannya tidak pernah kita lihat," paparnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Feri menilai perlu ada evaluasi besar-besaran terhadap pelaksanaan Pilkada serentak agar tak berdekatan dengan Pilpres.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi bukan problematika ini, ketepatannya ya. Serentak itu kan harusnya dipisah nasional dan daerah," ucapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ini tidak dilakukan. Kita dibuat lelah. Masa ada orang demokrasi, pesta demokrasi berturut-turut gitu ya?" pungkas Feri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Tingkat keparahannya lebih parah 545 (daerah). Dulu (Pilpres 2024) mata tertuju hanya ke tiga pasangan calon," ujar Feri.

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Potensi Kecurangan di Pilkada Lebih Parah Dibanding Pilpres 2024

<p></p> <p dir="ltr"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/26/20241126_132645-3413891223.jpg" alt="Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsar di acara Diskusi Publik Potensi Kecurangan Pilkada Serentak melalui Intervensi Politik di ICW (Tazkia Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsar di acara Diskusi Publik Potensi Kecurangan Pilkada Serentak melalui Intervensi Politik di ICW (Tazkia Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com -</strong> Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka diduga ikut cawe-cawe melakukan politik gentong babi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak di beberapa daerah di Indonesia.&nbsp;</p> <p>Dugaan itu dikuatkan dengan aksi pemberian bantuan olehnya menggunakan fasilitas negara di beberapa daerah.</p> <p>Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari setidaknya mencatat politik gentong babi itu dilakukan Gibran di 7 daerah di Indonesia. Hal itu diungkapkannya dalam acara Diskusi Publik Potensi Kecurangan Pilkada Serentak 2024 melalui Intervensi Politik.&nbsp;</p> <p dir="ltr">"Mas Gibran juga termasuk yang rajin keliling-keliling untuk memberikan support dukungan kepada calon kepala daerah tertentu ada di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah cukup signifikan ada tiga perjalanan setahu kita," ujarnya di Rumah Belajar ICW, Jakarta Selatan, Selasa (26/11).</p> <p dir="ltr">"Ada di Jawa Timur ada, di Kalimantan Tengah ada di Sulawesi Selatan, ada di Nusa Tenggara Timur, ini belum termasuk yang datang sowan kepada para pemimpin," sambungnya.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Dalam perjalanan ke beberapa daerah itu, Feri mengatakan bahwa Gibran menyalurkan bantuan kepada warga yang dinilai sebagai politik gentong babi.&nbsp;</p> <p dir="ltr">"Ini misalnya mas Gibran menyalurkan bantuan pupuk di Jawa Tengah sangat penting karena Jawa Tengah sudah diketahui itu calonnya yang didukung oleh Presiden Prabowo dimana pak Presiden Joko Widodo ikut kampanye turun ke jalan," tegasnya.</p> <p dir="ltr">Diketahui bahwa Jokowi dan Prabowo sendiri sudah terang-terangan mendukung Calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi-Taj Yasin.</p> <p dir="ltr">Sedangkan di Jakarta juga mereka kompak mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Hal sama yang juga dilakukan Gibran terhadap keduanya.</p>

Gibran Rakabuming Raka diduga ikut cawe-cawe melakukan politik gentong babi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak di beberapa daerah.

Feri Amsari: Gibran Lakukan Politik Gentong Babi di Pilkada Serentak, Mulai dari Jakarta hingga Kalteng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/05/Screenshot_20240405_083507_YouTube-2869973116.jpeg" alt="Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4). (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4). (Ridwan)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Koordinator Bidang&nbsp;Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kompak membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024. Keduanya kompak membela setelah hakim konstitusi menanyakan mengapa Jokowi sering melakukan kunjungan kerja (kunker) selama Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muhadjir mengatakan, Jokowi memang rutin melakukan kunker, tak hanya saat menjelang gelaran pilpres 2024. "Sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja, ya itu memang salah satu pola kepemiminan beliau," kata Muhadjir di ruang sidang MK, Jakarta, Jumat (5/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muhadjir pun mengakui, dirinya beberapa kali pernah mendampingi Jokowi ketika membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ke daerah. Kepala negara secara langsung mengecek kebijakan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tujuannya apa, untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang terdeliver di lapangan," ucap Muhadjir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Muhadjir, Jokowi selalu menekankan pentingnya segera belanja anggaran pendapatan belanja negara (APBN) pada awal tahun. Karenanya, daftar pelaksanaan anggaran (DIPA) diberikan pada bulan November atau September.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga pada Januari sudah<em> kick off</em> semua program termasuk bansos dan di situlah Presiden turun tangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah ter-<em>deliver</em>," tegas Muhadjir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Airlangga mengamini pendapat Muhadjir. Khususnya selama masa pandemi Covid-19, Jokowi dinilai turun langsung membagi-bagi bantuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Airlangga juga mengaku beberapa kali ikut mendampingi Jokowi ketika menyalurkan bantuan. "Karena beberapa program yang di bawah koordinasi perekonomian seperti KUR, kartu prakerja, kemudian pada saat penanganan Covid itu bantuan kepada kaki lima, nelayan, itu bapak presiden turun langsung di lapangan," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 hari ini, MK menghadirkan empat menteri Kabinet Indonesia Maju. Mereka yakni, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.</div> </div>

"Sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja, ya itu memang salah satu pola kepemiminan beliau," kata Muhadjir.

Soal Turun Gunung Bagi-bagi Bansos, Muhadjir dan Airlangga Kompak Bela Jokowi di Sidang MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/17/Gambar-Mahfud-MD-selaku-Cawapres-dari-nomor-urut-tiga-antaranewscom-2975213091.jpg" alt="Mahfud MD. (antaranews.com)" width="100%">
<figcaption>Mahfud MD. (antaranews.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com &ndash;</strong> Calon wakil presiden (Cawapres) Mahfud MD menegaskan, perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 merupakan yang terburuk dan paling curang. Ia secara tegas mengungkapkan, telah terjadi kecurangan pada Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud mengaku sudah 12 kali mengikuti pemilu, namun Pemilu 2024 adalah yang terburuk. Mahfud menjelaskan, ada beberapa faktor yang membuat Pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk, di antaranya adalah praktik politik gentong babi dan politik kerah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, politik gentong babi terkait&nbsp; bantuan sosial (bansos) yang digulirkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang pemungutan suara, pada 14 Februari 2024. Ia membandingkan jumlah bansos yang dialokasikan pada pemilu di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan era Jokowi. Pada era Jokowi, untuk tahun 2024 anggaran bansos senilai Rp 496 triliun. Jumlah ini bertambah Rp 20 triliun dibanding tahun 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/014417700/aws-penelitian-terbaru-sebut-kecakapan-ai-dapat-tingkatkan-gaji-pekerja-indonesia-hingga-lebih-dari-36-persen">AWS: Penelitian Terbaru Sebut Kecakapan AI Dapat Tingkatkan Gaji Pekerja Indonesia hingga Lebih dari 36 Persen</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud mengungkapkan, nilai bansos mengalami penambahan di tengah jalan. Sementara itu, pada Pemilu 2019 saat SBY sebagai petahana, dana bansos yang digelontorkan Rp 17 triliun. Dana bansos itu sudah dianggarkan atau tidak ada penambahan menjelang Pilpres.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya ikut pemilu era SBY. Anggaran bansos Rp 17 triliun dan sudah ada sebelumnya, tidak ditambah jelang pemilu sekarang Rp 496 triliun dan ditambah di tengah jalan,&rdquo; kata Mahfud dikutip dari kanal Youtube Bachtiar Nasir, Jumat (8/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia tak memungkiri, politik gentong babi ramai dibicarakan sejak pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyampaikan hal itu dalam film dokumenter Dirty Vote yang mengungkap kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) pada penyelenggaraan Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014417734/cuaca-buruk-sebabkan-dua-dusun-di-kabupaten-tulungagung-alami-krisis-air-bersih">Cuaca Buruk Sebabkan Dua Dusun di Kabupaten Tulungagung Alami Krisis Air Bersih</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, politik kerah yang dimaksud Mahfud merupakan para pejabat pemerintah hingga aparat desa, termasuk tokoh masyarakat&nbsp; dipegang untuk mendukung salah satu paslon. Jika tidak, maka mereka terancam dipecat atau bahkan masuk penjara atas kasus hukum yang membelitnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud juga menyinggung MK yang tidak independen atau bisa diintervensi&nbsp; kekuasaan. Hal ini tercermin pada Putusan MK Nomor Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan itu menjadi pintu masuk bagi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai Cawapres dari Prabowo Subianto, meski usianya belum memenuhi syarat untuk menjadi Capres/Cawapres, yakni 40 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/014417720/lee-se-young-dan-sakaguchi-kentaro-uji-chemistry-saat-pembacaan-naskah-what-comes-after-love">Lee Se Young dan Sakaguchi Kentaro Uji Chemistry Saat Pembacaan Naskah &lsquo;What Comes After Love&rsquo;</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;MK sudah terbukti sah dan meyakinkan meloloskan Gibran dengan melanggar etik dan tak masuk akal,&rdquo; ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menuturkan, pengalamannya saat menjadi Ketua MK pada era SBY.&nbsp; Menurut dia, kala dirinya menjabat sebagai Ketua MK, SBY tidak pernah intervensi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga&nbsp; tidak pernah bertemu empat mata dengan SBY. Jika bertemu, pasti&nbsp; akan bersama&nbsp; hakim konstitusi yang lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait&nbsp; hasil Pilpres 2024, Mahfud secara tegas mengatakan, tidak puas dengan perolehan suara dirinya dan capres Ganjar Pranowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014417706/damri-sediakan-trayek-menuju-stasiun-mrt-pulang-pergi-lho-cek-info-selengkapnya">DAMRI Sediakan Trayek Menuju Stasiun MRT Pulang Pergi Lho! Cek Info Selengkapnya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tidak puas, tidak terprediksi sama sekali karena fakta di lapangan kami turun sambutan masyarakat besar. Hasil survei internal besar, tapi memang tidak mungkin satu putaran, dua putaran, dan kami masuk,&rdquo; ujar Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menduga terjadi berbagai kecurangan. Bahkan, kecurangan itu terjadi di daerah asalnya di Madura, Jawa Timur. Kecurangan itu, antara lain surat suara sudah dicoblos sebelum pemungutan suara, pemilih mencoblos di TPS tempatnya tidak terdaftar, dan ada pemilih yang mencoblos surat suara lebih dari sekali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau ini terbukti, hasil pemilu bisa dibatalkan,&rdquo; pungkas Mahfud.</div>

Mahfud MD menegaskan, perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 merupakan yang terburuk dan paling curang.

Tak Puas dengan Hasil Pilpres 2024, Mahfud MD Sebut Pemerintah Gunakan Politik Gentong Babi dan Kerah