<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/13/f-akbp-didik-1495821606-2380250574.jpg" alt="Kapolres Bima Kota Nonaktif AKBP Didik Putra Kuncoro. Ia Diperiksa Mabes Polri dalam kasus narkoba. (Istimewa/Lombok Post)" width="100%">
<figcaption>Kapolres Bima Kota Nonaktif AKBP Didik Putra Kuncoro. Ia Diperiksa Mabes Polri dalam kasus narkoba. (Istimewa/Lombok Post)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah kasus narkoba melibatkan polisi aktif belakangan ini membuat Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo geram. Orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut sudah memerintahkan agar jajarannya melaksanakan tes urine serentak. Lantas siapa saja personel Polri yang terjerat kasus narkoba pada 2026? Berikut daftarnya. Didik Putra Kuncoro Terlibat dalam kasus narkoba di wilayah hukum Polres Bima Kota, Nusa Tenggara Barat (NTB), Didik diduga menerima uang Rp 2,8 miliar dari bandar narkoba. Dia diproses hukum oleh Polda NTB dan Bareskrim Polri. Selain terkait dengan dugaan aliran dana dari bandar narkoba, Didik juga kedapatan memiliki sekoper narkoba berbagai jenis. Dia kini sudah dipecat dari Polri melalui sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH). Maulangi Mantan kasat narkoba Polres Bima Kota berpangkat AKP itu juga sudah dipecat oleh Polda NTB. Kasusnya masih terkait dengan Didik Putra Kuncoro. Maulangi adalah mantan anak buah Didik. Dia juga yang mengungkap dugaan keterlibatan Didik dalam kasus narkoba di wilayah hukum Polres Bima Kota. Kepada Polda NTB, Maulangi mengaku mendapat tekanan dari Didik. Sehingga dia mencari sejumlah uang dari bandar narkoba. Bripka IR Kasus Bripka IR juga masih berkelindan dengan kasus yang menjerat Maulangi dan Didik. Dia terlibat kasus narkoba karena diduga berhubungan dengan bandar di wilayah Bima Kota. Tidak sendirian, istri IR berinisial AN juga terlibat dalam kasus tersebut. Kini mereka sudah menjalani proses hukum dan kasusnya terus berjalan hingga menyeret Didik dan Maulangi. Aipda Dianita Agustina Polwan yang berdinas di wilayah hukum Polda Metro Jaya tersebut kini menjalani rehabilitasi di fasilitas milik Badan Narkotika Nasional (BNN). Keterlibatan Dianita dalam kasus narkoba bermula dari perintah Didik Putra Kuncoro. Dianita yang pernah menjadi anak buah Didik diminta mengamankan dan menyimpan koper berisi narkoba milik Didik. Dia sudah menjalani tes dan dinyatakan positif menggunakan narkoba. AKP Arifan Efendi Perwira menengah Polri itu diketahui terlibat dalam kasus narkoba melalui pengungkapan yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan. Dia merupakan kasat narkoba di Polres Toraja Utara. Dia diduga menjadi beking bandar narkoba dengan imbalan Rp 13 juta per minggu. Uang tersebut diduga diterima oleh AKP Arifan sejak tahun lalu. Kini yang bersangkutan sudah menjalani penempatan khusus (patsus) untuk proses etik dan pidana. Aiptu Nasrul Kasus yang menjerat Aiptu Nasrul berkaitan dengan AKP Arifan Efendi. Dia merupakan anak buah Arifan yang bertugas sebagai kanit narkoba di Polres Toraja Utara. Dia diduga menjadi beking di balik eksistensi bandar narkoba di wilayah hukum Polres Toraja Utara. Bersama Arifan, Nasrul menjalani proses hukum yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan. &nbsp;

Sejumlah kasus narkoba melibatkan polisi aktif belakangan ini membuat Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo geram.

Tak Hanya Mantan Kapolres Bima Kota, Ini Deretan Polisi Aktif Terjerat Kasus Narkoba Selama 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/26/Screenshot_20231126-152301_Gallery-30320221.jpg" alt="Ilustrasi Narkoba (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Narkoba (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polda Sulawesi Utara menahan dua dua perwira polisi di Polres Toraja Utara . Mereka masing-masing berinisial AKP AE yang menjabat Kepala Satuan (Kasat) Narkoba dan Aiptu N selaku Kepala Unit (Kanit) Narkoba. Keduanya ditahan karena diduga terlibat peredaran narkoba di wilayah setempat. "Kasat narkoba Torut (Toraja Utara) sudah kita patsus&nbsp;(penempatan khusus). Sementara ini, dua oknum yang terkait dengan itu (diduga terlibat)," kata Kabid Propam Polda Sulsel Kombes Pol Zulham Effendi. dikutip dari Antara, Senin (23/2). Ia menegaskan, kasus tersebut dalam proses penyelidikan oleh tim penyidik Propam dan kini masih dilaksanakan pemeriksaan intensif. Pendalaman terus dilakukan terhadap dua oknum perwira Polri itu. "Intinya, tidak ada tempat bagi oknum yang bermain-main, apalagi ini berkaitan persoalan narkoba. Masih diselidiki lebih lanjut sejauh mana keterlibatan masing-masing serta perannya," papar Zulham menegaskan. Secara terpisah, Kapolres Toraja Utara AKBP Stephanus Luckyto Andry Wicaksono menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Propam Polda Sulsel untuk memproses dugaan keterlibatan dua anak buahnya. "Untuk status Kasat Narkoba dan Kanit-nya belum berstatus sebagai tersangka, tetapi terperiksa atau terduga pelanggaran kode etik atas dugaan keterlibatan peredaran narkoba," tuturnya. Stephanus menekankan, pihaknya menindak tegas bagi personel yang terbukti melakukan pelanggaran. Selain itu, komitmen Kapolda Sulsel Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro memberantas peredaran narkoba termasuk di dalam Institusi Polri. "Sesuai dengan perintah Kapolda Sulsel, kami berkomitmen untuk tidak mentolerir setiap pelanggaran dilakukan anggota dan bila mana terbukti terlibat peredaran narkoba," katanya menekankan. Kasus ini terungkap setelah sebelumnya Tim Satnarkoba Polres Torut menggerebek rumah konten kreator terduga bandar narkotika di Rantepao. Sebanyak empat orang diamankan beserta barang buktinya masing-masing MJ, D, AD dan ET alias O. Pengungkapan itu setelah salah satu dari mereka tertangkap di Terminal Makale. Hasil interogasi, pelaku mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari bandar narkoba inisial ET yang berprofesi konten kreator. Barang bukti yang disita yakni dua sacet besar berisi kristal bening narkotika Sabu seberat 100 gram, enam buah timbangan elektronik, satu set alat hisap alias bong, tiga unit ponsel, lima bal sacet plastik klip kecil, empat potongan pipet dan sejumlah uang tunai. Belakangan, salah seorang dari tersangka tersebut inisial ET 'menyanyi' dengan menyebut dua nama perwira Polri ikut terlibat dalam pusaran peredaran narkoba tersebut saat diperiksa penyidik. Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka telah menyetorkan setiap minggu uang senilai Rp13 juta kepada perwira Polri ini sejak September 2025. Guna memastikan tuduhan tersebut, tim Propam Polda Sulsel langsung memeriksa bersangkutan untuk diproses lebih lanjut atas dugaan keterlibatannya.

Polda Sulut menahan dua dua perwira polisi di Polres Toraja Utara . Mereka masing-masing berinisial AKP AE(Kasat) dan Aiptu N (Kanit).

Terlibat Peredaran Narkotika, Kasat dan Kanit Narkoba Polres Toraja Utara Ditahan Polda Sulut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/19/a8fba331-3a12-4d33-9cae-a7b87ba90920-1-957954964.jpg" alt="Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan keterangan terakit dengan hasil sidang etika AKBP Didik Putra Kuncoro, Kamis (19/2/2026). (Polri)" width="100%">
<figcaption>Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan keterangan terakit dengan hasil sidang etika AKBP Didik Putra Kuncoro, Kamis (19/2/2026). (Polri)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajaran kepolisian melakukan tes urine secara serentak. Perintah itu dikeluarkan menyusul masih maraknya polisi yang terlibat kasus narkoba. Melalui tes urine tersebut, kapolri ingin memastikan seluruh anak buahnya bersih dari barang haram tersebut. Perintah melaksanakan tes urine secara serentak di seluruh Indonesia disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko pada Kamis (19/2). Dia menyampaikan bahwa kapolri ingin pemberantasan narkoba sebagai salah satu program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terlaksana dengan sebaik-baiknya. &rdquo;Maka berdasarkan perintah kapolri, Divpropam Polri, dan jajaran akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan urin. Sekali lagi, melaksanakan kegiatan pemeriksaan urin yang akan kami laksanakan di seluruh wilayah atau jajaran Polri secara serentak,&rdquo; tegasnya. Pemeriksaan urine tersebut, lanjut dia, juga akan melibatkan fungsi pengawas, baik itu internal maupun eksternal kepolisian. Mulai pada level Mabes Polri sampai polda dan jajaran. Dia menegaskan kembali, Polri tidak akan berhenti memerangi narkoba sebagai salah satu kejahatan luar biasa yang dapat merusak masa depan bangsa Indonesia. <h2>AKBP Didik Putra Kuncoro Dipecat</h2> Dalam kesempatan yang sama, Trunoyudo menyampaikan hasil Sidang Komisi Kode Etik Polri (KEPP) atas AKBP Didik Putra Kuncoro. Melalui sidang tersebut, Polri memutuskan untuk memberikan sanksi berat berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) terhadap mantan kapolres Bima Kota itu. Trunoyudo menyampaikan bahwa AKBP Didik telah terbukti melanggar beberapa aturan sekalgus. Bukan hanya aturan etik, melainkan juga aturan pidana. Sehingga KKEP memutuskan bahwa perwira menengah (pamen) Polri itu telah terbukti bersalah. Lebih lanjut, Trunoyudo menyatakan bahwa Didik telah melakukan perbuatan tercela sehingga KKEP memberikan dua sanksi administratif. Pertama adalah penempatan dalam tempat khusus atau patsus selama tujuh hari terhitung mulai 13 sampai dengan 19 Februari 2026 di Ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri. sanksi kedua adalah pemecatan dari dinas kepolisian. &rdquo;Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,&rdquo; tegasnya. Dengan putusan itu, Didik kini sudah resmi dipecat dari dinas kepolisian. Sebab, yang bersangkutan menyatakan menerima putusan tersebut. Dia tidak menyampaikan keberatan maupun mengajukan banding. Selanjutnya, dia akan menjalani proses hukum atas pelanggaran pidana yang sudah dilakukan. &rdquo;Dan perlu kami sampaikan kepada seluruh teman-teman media, bahwasanya atas instruksi kapolri kepada Kadiv Propam Polri, kami perlu menyampaikan, ini merupakan suatu komitmen, suatu konsisten terhadap setiap tindakan yang tercela,&rdquo; kata dia. &nbsp;

Kapolri Listyo Sigit perintahkan tes urine serentak untuk seluruh personel Polri agar jaga integritas dan perangi narkoba secara tegas.

Marak Polisi Terlibat Kasus Narkoba, Kapolri Listyo Sigit Perintahkan Tes Urine Seluruh Personel Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/NARKOBA.jpg" alt="Ilustrasi - Penyalahguna narkoba ditangkap polisi. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi - Penyalahguna narkoba ditangkap polisi. (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya menegaskan akan mengusut tuntas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika oleh perwira menengah Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) berinisial YBK.  "Perintah dari Kapolda juga kasus ini akan dituntaskan," kata Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Mukti Juharsa saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.  Mukti juga memastikan penangkapan Kombes YBK tidak ada kaitannya dengan perkara dugaan penyalahgunaan narkotika yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa (TM).  "Enggak ada hubungannya sama TM ya. Ini berdiri sendiri," ujarnya.  ​​Penangkapan terhadap Kombes YBK dilakukan pada Jumat (6/1) sore di salah satu hotel di Jakarta Utara. Dalam penangkapan tersebut, petugas turut mengamankan barang bukti berupa dua klip sabu-sabu.  "Barang bukti 0,5 gram sama O,6 gram (sabu). Jadi ada dua barbuk," kata Mukti.  Saat ditangkap YBK, berada di kamar hotel dengan seorang seorang wanita. Keduanya kemudian diamankan ke Mako Polda Metro Jaya untuk diperiksa.  Mukti mengatakan, penyidik mempunyai waktu 72 jam untuk menentukan status Kombes YBK. "Sudah di Polda. Kita lakukan upaya penangkapan dan tentukan 3x24 jam," katanya.

Polda Metro Jaya Usut Tuntas Kasus Polisi Terlibat Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Barang-Bukti-Narkoba-Reza-Artamevia-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Barang bukti dihadirkan saat rilis yang digelar di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada Minggu (6/92020). Pihak Kepoisian menangkap Penyanyi Reza Artamevia atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Dari penangkapan tersebut polisi mengamankan" width="100%">
<figcaption>Barang bukti dihadirkan saat rilis yang digelar di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada Minggu (6/92020). Pihak Kepoisian menangkap Penyanyi Reza Artamevia atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Dari penangkapan tersebut polisi mengamankan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta jajaran Div Propam Polri memberikan sanksi tegas kepada anggota polisi yang terlibat kasus narkoba. Propam diminta tidak segan menjatuhkan hukuman berat seperti pemecatan.  "Terhadap yang melakukan pidana, utamanya narkoba kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, kalau sudah tidak bisa dibina, ya sudah binasakan saja, yang begitu-begitu segera selesaikan," kata Sigit dalam Rakernis Div Propam Polri di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (13/4).  Listyo menilai, anggota Polri sebagai penegak hukum harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Bukannya terlibat dalam sebuah tindak pidana, terutama narkotika yang sudah menjadi musuh bangsa.  Kendati demikian, mantan Kabareskrim Polri meminta agar Propam cermat dalam menangani kasus narkoba yang menjerat anggota polisi. Sehingga dapat dipilah anggota yang masih bisa dibina, dan yang tidak bisa. "Karena masih banyak anggota yang harus kita lindungi," imbuhnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/08/01/2021/polisi-endus-napi-di-32-lapas-terlibat-narkoba/">Polisi Endus Napi di 32 Lapas Terlibat Narkoba</a>  Pengenaan sanksi berat kepada anggota yang terlilit pidana merupakan upaya menjaga nama baik institusi. Sebab, banyak anggota yang bekerja dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  Apabila ditemukan anggota yang melanggar pidana, maka berpotensi merusak citra baik para anggota polisi lainnya. "Terkait dengan masalah pelanggaran betul-betul di-mapping mana yang harus segera diperbaiki, ditingkatkan, bila perlu diberikan sekolah khusus," pungkas Sigit.

Anggota Polisi Terlibat Narkoba, Kapolri: Binasakan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kapolri-saya-perintahkan-polisi-yang-terlibat-narkoba-ditembak-mati_m_206025.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kanan) dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kiri) saat diwawancarai sejumlah wartawan di kantor Gubernur Riau pada Kamis (20/4)." width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kanan) dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kiri) saat diwawancarai sejumlah wartawan di kantor Gubernur Riau pada Kamis (20/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - &lrm;Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan jajarannya agar tidak main-main dalam menangani kasus narkotika. Ia berjanji akan menindak tegas bagi para pelaku peredaran narkotika. Terlebih, pelaku yang terlibat adalah anggota Polri. "&lrm;Kita mengimbau supaya jangan main-main dengan narkoba. Kekompakan TNI, Polri, dan BNN, serta masyarakat diperlukan supaya jaringan ini bisa kita patahkan. Kalau ada bandarnya kita selesaikan secara adat," tegas Tito di halaman kantor Gubernur Riau saat berkunjung ke Pekanbaru, Provinsi Riau pada Jumat (20/4). &lrm;Tito juga memerintahkan kepada setiap Kapolda di bawah pimpinannya agar menembak mati saja anggota yang terbukti terlibat peredaran barang haram tersebut. "&lrm;Yang terlibat narkoba apalagi bandar, maka saya perintahkan ke teman-teman Polda agar polisi yang terlibat narkoba ditembak mati saja," ucapnya. Sementara itu, menanggapi soal Provinsi Riau yang menjadi salah satu pintu masuk dari narkoba jenis apa pun, Tito akan meningkatkan fungsi Direktorat Polda Air Provinsi Riau. "Dari Polair tentu akan kita intensifkan patrolinya. Tapi saya juga akan minta bantuan dari Panglima TNI untuk jajaran TNI AL agar makin mengintensifkan. Yang paling penting kita petakan dulu jaringannya, setelah itu baru kita petakan," katanya. &lrm;Langkah tegas tersebut diambil Kapolri mengingat tingkat kepercayaan masyarakat atau publik kepada instansi kepolisian pernah jatuh di angka 50 persen. "&lrm;Saya menganalisis ini karena penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan ini memiliki dua sisi, kalau digunakan dengan baik bisa memperkuat kepercayaan publik, tapi kalau tidak digunakan dengan baik menjadi bumerang yang membuat publik tidak percaya," tuturnya. Menurutnya, untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat kepada Polri, ia mengingatkan kepada seluruh personel agar tidak terlibat dalam politik praktis. "&lrm;Karena sekali berpolitik praktis akan terjadi perebutan kekuasaan, dan di situlah awal kejatuhan institusi," pungkasnya. Tito datang Ke Pekanbaru, Riau bersama dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Mulyono. Kedatangan tiga jenderal itu untuk memberikan arahan kepada 2.900 personel TNI Polri guna menjaga netralitas saat Piilkada, Pileg, maupun Pemilu esok.

Kapolri: Saya Perintahkan Polisi yang Terlibat Narkoba Ditembak Mati!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polisi-kok-ciduk-polisi-ternyata-ini-kasus_m_184417.jpeg" alt="Ilustrasi polisi menciduk polisi karena diduga terlibat kasus narkoba" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi menciduk polisi karena diduga terlibat kasus narkoba</figcaption>
</figure>JawaPos.com -Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) dikabarkan menciduk seorang oknum anggota Polres Bangkep, karena diduga membawa narkoba jenis sabu-sabu, Jumat (26/1). Informasi yang dihimpun menyebutkan, oknum anggota berinisial LK itu, tak berkutik saat personil BNN Bangkep menyergap pelaku, dan menemukan paket sabu. Pelaku dan barang bukti pun langsung digelandang ke kantor BNN Bangkep demi kepentingan penyelidikan lanjutan. Meski begitu, hingga kini pihak BNN Bangkep belum memberikan keterangan. Kapolres Bangkep AKBP Idham Mahdi, saat dikonfirmasi membenarkan adanya penangkapan tersebut. &ldquo;Ada oknum polisi yang tertangkap,&rdquo; ungkapnya seperti dikutip Luwuk Post (Jawa Pos Group), Minggu (28/1). Ia mengungkapkan, anggotanya itu ditangkap di pelabuhan Salakan pada Jumat dini hari (26/1) pukul 01.00 Wita. Oknum anggotanya baru saja bertugas di Polres Bangkep sekitar 1 bulan. &ldquo;Sebelumnya di Yanma Polda,&rdquo; paparnya. Ditanya jumlah barang bukti yang diamankan, Kapolres belum tahu. &ldquo;BNN yang tahu,&rdquo; kata Idham. Ia menegaskan, sangat serius memberantas peredaran narkoba, sekalipun pelakunya adalah anggota Polri. &ldquo;Siapapun tidak ada yang main-main dengan narkoba, jadi diproses lanjut,&rdquo; tegas Kapolres.

Polisi Kok Ciduk Polisi, Ternyata Ini Kasus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/berakhirnya-karier-sang-polisi-saat-terlibat-kasus-narkoba_m_143667.jpeg" alt="Aipda Mardiansyah, anggota Satres Narkoba Polresta Palembang saat menjalani persidangan kode etik" width="100%">
<figcaption>Aipda Mardiansyah, anggota Satres Narkoba Polresta Palembang saat menjalani persidangan kode etik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - &nbsp;Aipda Mardiansyah, anggota Satres Narkoba Polresta Palembang, yang kedapatan membawa sabu-sabu seberat 1 kg, menjalani sidang kode etik, kemarin (11/7). Persidangan berlangsung di aula lantai 2 Mapolresta Palembang. Dibawa ke ruang sidang, dia dikawal khusus anggota Provost. Yang bersangkutan terus menutupi wajahnya. &nbsp;Bahkan, selama persidangan, dia juga terus menundukkan kepala. Kapolresta Palembang, Kombes Pol Wahyu Binotono HB menegaskan, sidang kode etik itu hal biasa. "Sidang ini digelar untuk anggota Polri yang melakukan kesalahan," jelasnya sebagaimana dilansir Sumatera Ekspres (Jawa Pos Group), Rabu (12/7). Sama seperti warga sipil, penegak hukum yang bersalah pun harus mendapatkan sanksi. "Kami sudah menyidang yang bersangkutan dan dia dikenakan sanksi pemecatan tidak dengan hormat (PTDH)," tegas Kapolresta.&nbsp; Berakhir sudah kariernya dalam dunia kepolisian. Sanksi itu diberikan kepada anggota yang melakukan pelanggaran berat dan sudah terbukti pidananya. "Putusan ini jadi contoh bagi yang lain," imbuhnya. Penjatuhan sanksi ini akan dilaporkan ke Polda Sumsel.&nbsp; Tak hanya Aipda Mardiansyah, kemarin juga digelar sidang kode etik untuk dua anggota polisi lain yang melakukan pelanggaran. "Total hari ini (kemarin) ada tiga yang disidang," tandas Wahyu. April lalu, Aipda Mardiansyah telah pula menyelesaikan proses sidang di peradilan umum. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap eks kepala tim (katim) Satres Narkoba Polresta Palembang itu. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Dia juga dikenakan denda sebesar Rp1 miliar subsider enam bulan penjara. Terdakwa terbukti bersalah telah mengawal transaksi 1 kg sabu-sabu. Diketahui, Aipda Mardiansyah ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel dalam transaksi 1 kg sabu bersama tiga rekannya, berinisial ARD (24), ST (55) dan perempuan, ATK (29). Penangkapan di Jl Demang Lebar Daun Palembang, 15 Agustus 2016. Karena melarikan diri, Aipda Mardiansyah dilumpuhkan polisi, selanjutnya baru mengaku anggota polisi. Dari pemeriksaan, dia sudah lama terlibat jaringan narkoba di wilayah Palembang. (chy/ce3/nas/JPG)

Berakhirnya Karier Sang Polisi Saat Terlibat Kasus Narkoba  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/oknum-polisi-terlibat-narkoba-harus-dihukum-berat_m_122459.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekertaris Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Cirebon Herawan Effendi meminta agar onkum polisi yang terbukti terlibat dalam peredaraan narkotika dihukum berat. &ldquo;Granat merasa prihatin kalau memang benar ada onkum yang terlibat dalam perdagangan narkoba,&rdquo; ungkap Effendi kepada radarcirebon.com (Jawa Pos Group), Senin (10/4). Pria yang akrab disapa Kang Herawan itu mengungkapkan, jika memang terbukti oknum tersebut terlibat, dirinya meminta kasusnya segera dilimpahkan ke Peradilan Umum. Kemudian, lanjutnya, jika sampai dalam fakta persidangan, JPU dan Majelis Hakim diharapakan dapat menjatuhkan hukuman yang berat kepada oknum tersebut. Karena, perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan tugas kepolisian. Perbuatan itu jelas, sambungnya, tidak sejalan dengan program pemerintah, yang telah menjadikan bahaya peredaraan gelap dan penyalahgunaan narkoba sebagai musuh bersama. Karena, dianggap merusak sendi-sendi kehidupan bangsa, khususnya merusak generasi muda. &ldquo;Kalau memang terbukti, onkum tersebut mencoreng nama baik Polri. Untuk itu hukuman berat adalah yang paling tetap sebagai efek jera. Sehingga, tidak ada lagi aparat hukum yang seperti itu,&rdquo; tegas Herawan. (fazri/yuz/JPG)

Oknum Polisi Terlibat Narkoba Harus Dihukum Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/berkali-kali-dibina-akhirnya-anggota-polisi-ini-dipecat-tidak-hormat_m_103037.jpeg" alt="Kapolres Padangpariaman AKBP Roedy Yoelianto melepas pakaian dinas anggota Polri berinisial SNM di Mapolres Padangpariaman, setelah terlibat peredaran narkoba." width="100%">
<figcaption>Kapolres Padangpariaman AKBP Roedy Yoelianto melepas pakaian dinas anggota Polri berinisial SNM di Mapolres Padangpariaman, setelah terlibat peredaran narkoba.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus menjaga komitmennya untuk bertindak tegas terhadap personelnya yang melanggar aturan. Terutama bagi anggota polisi yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Baik sebagai pemakai ataupun pengedar. Buktiya di Polres Padangpariaman, seorang personel polisi berpangkat Briptu berinisial SNM diberhentikan secara tidak hormat (PTDH) akibat perbuatannya yang melakukan penyalahguaan narkoba. Pemecetan itu dilakukan setelah keluarnya putusan dari Pengadilan Negeri Pariaman yang menjatuhkan dia vonis 4 tahun penjara akibat terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kapolres Padangpariaman, AKBP Roedy Yoelianto menuturkan, pemberhentian itu selain menidaklanjuti vonis pengadilan juga keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri yang memutuskan SNM tak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri. Pemberhentian itu dilakukan setelah keluarnya surat keputusan dari Polda Sumbar 27 Desember 2016. &ldquo;Hukuman ini, sebenarnya tidak kita inginkan bersama. Namun saya selaku Kapolres, sudah melakukan pembinaan baik lisan, tindakan disiplin, hingga hukuman disiplin,&rdquo; ujar AKBP Roedy Yoelianto, seperti yang dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Rabu (18/1). Proses pemecatan itu berlangsung pada upacara pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) SNM di halaman Mapolres Padangpariaman, Selasa (17/1). Lebih jauh AKBP Roedy Yoelianto menuturkan, pembinaan yang diberikannya, ternyata tidak membuat SNM sadar. Untuk itu, dia memilih menyerahkan SNM diproses secara hukum di Pengadilan Negeri Pariaman. Hasilnya SNM divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 800 juta. &ldquo;Kalau denda tidak dibayar, yang bersangkutan akan dikenai tambahan hukuman 2 bulan penjara,&rdquo; ucapnya. Setelah vonis ditetapkan, imbuh Roedy, dia selaku atasan yang memiliki hak keputusan memastikan layak atau tidaknya SNM dipertahankan sebagai anggota Polri. Sehingga, dirinya melakukan mekanisme internal untuk memutuskan itu. Yakni melalui sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP). &ldquo;Sidang KEPP itu, dilakukan oleh Komisi Kode Etik Profesi yang dipimpin oleh Wakil Kapolres. Hasil sidang itu, diputuskan bahwa SNM memang tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota Polri,&rdquo; kata Roedy. Pascakeputusan sidang kode etik itu, kata Roedy, SNM sempat mengirim banding kepada Polda Sumbar. Namun komitmen Kapolda Sumbar dalam memberantas tidak penyalahgunaan narkoba, menolak banding yang diajukan SNM itu. &ldquo;Akhirnya Kapolda Sumbar mengeluarkan surat keputusan tertanggal 27 Desember 2016, berisikan bahwa saudara SNM terkena sanksi PTDH dari keanggotaannya. Jadi terhitung dari tanggal tersebut, SNM tidak lagi anggota Polri,&rdquo; tandasnya. (g/iil/JPG)

Berkali-kali Dibina, Akhirnya Anggota Polisi Ini Dipecat tidak Hormat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#polisi terlibat narkoba

Berita Terkini