<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/02/26/Screenshot-2026-02-26-203726-1-2316534672.jpg" alt="Ini Tampang Ko Erwin, Bandar Narkoba yang Menjadi Buron Bareskrim Polri dalam Kasus Didik Putra Kuncoro. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ini Tampang Ko Erwin, Bandar Narkoba yang Menjadi Buron Bareskrim Polri dalam Kasus Didik Putra Kuncoro. (Istimewa)</figcaption>
</figure> </div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]">&nbsp;</div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]">&nbsp;</div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]">JawaPos.com&nbsp;- Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri akan mengkonfrontir beberapa tersangka dalam kasus narkoba yang menyeret Didik Putra Kuncoro. Mantan kapolres Bima Kota itu akan dikonfrontir dengan tersangka lain, termasuk bandar bernama Erwin Iskandar alias Ko Erwin.</div> </div> <div class="mt-5"> Menurut Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipid Narkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso, langkah tersebut dilakukan untuk menyelaraskan keterangan yang berbeda di antara para tersangka. Salah satunya berkaitan dengan dugaan penerimaan setoran uang dari bandar kepada Didik. &rdquo;Itu kan simpang siur (jumlah uangnya). Erwin baru kami periksa, simpang siur. Semuanya ngomong versi masing-masing. Nanti saya konfrontir. Kamu ngomong begini, itu ngomong begini. Akhirnya (ketahuan) yang benar yang mana,&rdquo; terang dia dikutip pada Sabtu (28/2). Selain dengan Erwin, Didik bakal dikonfortir dengan mantan kasat narkoba Polres Bima Kota, Malaungi. Saat ini, tersangka yang sudah dipecat dari dinas kepolisian itu sudah berada di Jakarta bersama tersangka lain. Mereka sengaja diterbangkan dari NTB untuk diperiksa lebih lanjut. &rdquo;Sekarang kami bawa semua ke sini. Sekarang sedang pemeriksaan di Bareskrim untuk dikonfrontir masing-masing kesaksiannya,&rdquo; kata jenderal bintang satu Polri tersebut. Selain Malaungi, ada lima tersangka lain yang dibawa ke Jakarta. Terdiri atas Irfan alias Karel, Herman, Yusril, Anita, dan Ais Setiawati. Para tersangka itu berasal dari kasus narkoba klaster satu dan klaster dua terkait yang ditangani oleh Polda NTB. Mereka turut diperiksa untuk kasus klaster tiga yang ditangani oleh Bareskrim Polri. &rdquo;Jadi, pengungkapan (kasus) mantan Kapolres Bima Kota itu diawali dari pengejaran tersangka narkoba yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda NTB. Polda NTB tangkap dua orang di wilayah Bima, kemudian dikembangkan ke atas,&rdquo; terang dia. Dari pengungkapan kasus tersebut diketahui keterlibatan beberapa orang polisi. Termasuk Didik yang merupakan pucuk pimpinan di Polres Bima Kota. Mereka berjejaring dengan bandar di NTB. Salah satunya adalah Erwin Iskandar. Erwin adalah bandar sabu yang diduga menyetorkan uang miliaran rupiah kepada Didik. Erwin berhasil diringkus oleh Bareskrim Polri pada Kamis siang (26/2). Berdasar informasi dari Subdit IV Dittipid Narkoba Bareskrim Polri, Erwin ditangkap saat hendak kabur ke negara tetangga, Malaysia. Tidak sendirian, dia ditangkap bersama dua orang lain yang berniat membantu pelarian Ko Erwin. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/017248676/hendak-kabur-ke-malaysia-bareskrim-polri-ringkus-buron-kasus-narkoba-ko-erwin">Hendak Kabur ke Malaysia, Bareskrim Polri Ringkus Buron Kasus Narkoba Ko Erwin</a> Bandar itu terdata sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) kelahiran Makassar pada 30 Mei 1969. Dia beralamat di empat tempat berbeda yang tersebar di NTB dan Sulawesi Selatan (Sulsel). Dia juga tercatat sebagai seorang residivis kasus narkoba di Makassar. &rdquo;Residivis karena Erwin itu pernah divonis (bersalah dalam kasus narkoba) di tahun 2018 di Makassar,&rdquo; ucap Eko. Berdasar salinan putusan bernomor 1995 K/Pid.Sus/2016, Erwin dihukum penjara selama delapan tahun enam bulan dan denda Rp 2 miliar. Barang bukti dalam kasus itu adalah sepuluh paket sabu dan sembilan butir pil ekstasi. Putusan itu dibacakan oleh majelis hakim pada 2026 silam. &nbsp; </div>

Penyidik Dittipid Narkoba Bareskrim Polri akan mengkonfrontir beberapa tersangka dalam kasus narkoba yang menyeret Didik Putra Kuncoro

Bareskrim Polri Bakal Konfrontir Mantan Kapolres Bima Kota dengan Tersangka Lain, Termasuk Bandar Narkoba Ko Erwin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/23/2A47B163-AA96-4713-B12F-6BA993B4C6AD-1003472640.jpeg" alt="Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat menghadiri Resepsi Milad 108 Tahun PUI dan Doa Bersama Untuk Bangsa di Pondok Mufidah Santi Asromo, Majalengka, Jawa Barat. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat menghadiri Resepsi Milad 108 Tahun PUI dan Doa Bersama Untuk Bangsa di Pondok Mufidah Santi Asromo, Majalengka, Jawa Barat. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan angkat bicara soal berbagai perkara pidanan yang melibatkan banyak anggota kepolisian. Hinca mendesak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk bertindak cepat mengatasi kasus-kasus yang dilakukan oleh anggotanya. Hal ini penting dilakukan karena masyarakat sudah gelisah. Hinca mengatakan, anggota-anggota polisi yang melakukan pelanggaran di berbagai daerah, harus segera ditempatkan khusus (Patsus) dan segera diadili sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Menurut dia, sudah tak boleh ada ampun lagi terhadap pelanggaran yang dilakukan anggota polisi. "Saya kira tidak ada ampun lagi, masyarakat sudah sangat gelisah&nbsp;dan ini adalah kultural yang harus segera diubah," kata Hinca di kompleks parlemen, dilansir dari Antara, Senin (23/2). Dia menyatakan dalam satu atau dua pekan ini, publik disuguhkan dengan fakta yang mengejutkan soal kasus-kasus pelanggaran oleh sejumlah anggota polisi di beberapa tempat, terutama yang menyangkut urusan narkoba. Untuk itu, menurut dia, Kapolri harus segera menjelaskan secara terang benderang soal yang sebenarnya terjadi dan meminta untuk tak ditutup-tutupi. Hinca&nbsp;menekankan siapapun yang menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya, apalagi urusan narkoba, tidak boleh ada ampun. Dia pun mengatakan masyarakat menunggu&nbsp;dan Komisi III DPR RI pun memberikan waktu satu bulan untuk Polri berbenah memperbaiki budaya dan kinerja. "Saya kira dari kami di Komisi III mengingatkan institusi Polri sangat keras hari ini karena ini sudah terjadi sedemikian rupa, beruntun," katanya. Sebelumnya, sejumlah kasus penyalahgunaan kewenangan oleh anggota Polri terjadi di beberapa daerah, mulai dari kasus narkoba yang menyeret Kapolres Bima (NTB), Kasat Narkoba Polres Toraja (Sulsel), hingga kasus penganiayaan anak hingga tewas yang dilakukan anggota Brimob di Tual (Maluku). &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan angkat bicara soal berbagai perkara pidanan yangmelibatkan banyak anggota kepolisian.

Kapolri Didesak Bertindak Cepat Selesaikan Berbagai Perkara Anggotanya yang Terlibat Pidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/1640182466178_copy_800x600.jpg" alt="Ilustrasi sabu-sabu. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sabu-sabu. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos com - Kasat Resnarkoba Polres Karawang AKP ENM ditangkap Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri. ENM diamankan karena terkait kasus peredaran narkoba.  "Betul (ada penangkapan)," kata Brigjen Pol. Krisno H Siregar, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membenarkan adanya penangkapan perwira Polri tersebut, Selasa (16/8) dikutip dari Antara.  Ia menjelaskan, AKP ENM ditangkap pada Kamis (11/8) pukul 07.00 WIB, di basemen Taman Sari Mahogani Apartemen Jl Arteri Karawang Barat, Margakarya, Karawang, Jawa Barat.  "Tersangka adalah AKP ENM, jabatan Kasat Resnarkoba Polres Karawang Polda Jabar," kata Krisno.  Dalam penangkapan tersebut, penyidik Bareskrim menyita sejumlah barang bukti berupa dua unit ponsel, plastik klip berisi shabu berat bruto 94 gram, plastik klip bening berisi shabu berat bruto 6,2 gram, plastik klip berisi shabu seberat bruto 0,8 gram, plastik klip berisi dua butir pil ekstasi berat bruto 1,2 gram, satu timbangan digital, seperangkat alat hisap shabu dan cangklong, serta uang tunai Rp 27 juta.  "Total berat shabu yang disita 101 gram berat bruto," kata Krisno.  Penangkapan AKP ENM hasil pengembangan dari Operasi Anti Gedek yang dilaksanakan oleh Dittipidnarkoba Bareskrim Polri di sejumlah tempat hiburan malam rentang waktu 30 sampai dengan 31 Juli 2022.  Selama periode tersebut, anggota Dittipidnarkoba Bareskrim Polri telah melakukan serangkaian penangkapan beberapa tersangka sindikat peredaran gelap Narkoba Juki dkk yang biasa beroperasi di tempat hiburan malam (THM) di Bandung, yakni F3X Club Bandung dan FOX KTV Bandung.  Kemudian anggota tim melakukan pengembangan dan mendapatkan alat bukti bahwa tersangka JS dan RH pernah mengantar 2.000 butir pil ekstasi kepada tersangka Juki pemilik THM FOX Club dan F3X KTV Bandung bersama dengan saudara AKP ENM.  "Pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, ENM ditangkap di tempat kejadian perkara basemen Taman Sari Apartemen Mahogani Karawang dengan BB tersebut di atas," kata Krisno.

Bareskrim Polri Tangkap Kasat Resnarkoba Karawang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/royke-hingga-boy-rafli-ini-daftar-rotasi-para-jenderal-di-polri_c_235443.jpg" alt="Ilustrasi, Polri melakukan mutasi para Jenderal dalam rangka melakukan penyegaran" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, Polri melakukan mutasi para Jenderal dalam rangka melakukan penyegaran</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kapolsek Metro Kebayoran Baru, AKBP Benny Alamsyah menggugat Kapolda Metro Jaya dan Kapolri. Gugatan ini karena Benny tak terima usai dipecat karena kedapatan mengonsumsi narkoba.  Gugatan dilayangkan Benny ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, pada Senin (20/12). Gugatan tersebut, terdaftar dengan nomor 286/G/2021/PTUN.JKT.  Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, pihaknya siap menghadapi gugatan Benny. Saat ini Polda masih mempelajari terlebih dahulu gugatan yang dilayangkan Benny.  "Tentunya akan kami lihat putusan dari gugatan yang dilayangkan di PTUN. Jadi Polda Metro Jaya akan lihat perkembangannya," ujar Zulpan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (21/12).  Di sisi lain, Zulpan memastikan, keputusan memberhentikan Benny dengan tidak hormat sudah tepat. Karena Benny terbukti mengkonsumsi narkoba.  "Dia divonis di tingkat pengadilan ancaman hukuman 1,6 tahun, kemudian dilakukan pemberhentian dari keanggotaan Polri," jelasnya.  Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya saat itu Irjen Pol Gatot Eddy Pramono membenarkan pencopotan Benny. Menurut dia, peristiwa ini sudah terjadi cukup lama. Mantan Kasatgas Nusantara itu menyebut, pencopotan Benny karena pelanggaran kode etik, yakni penggunaan narkoba jenis sabu. "Itu sudah lama, beberapa bulan lalu (pencopotan Kapolsek Kebayoran Baru)," kata Gatot di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (21/11).  Dia menyampaikan, saat ini Benny masih diperiksa oleh Propam Polda Metro Jaya guna mengetahui berapa lama Benny telah mengonsumsi narkoba. "Makanya saya perintahkan dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan kemudian jabatannya dicopot," tambahnya.  Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya saat itu Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, hasil pemeriksaan urine Benny dinyatakan positif penggunaan narkoba jenis sabu. "Pada saat itu positif (sabu)," sambungnya.  Barang bukti lain yang memperkuat pencotan Benny yakni ditemukan sabu dalam penggeledahan yang dilakukan di Mapolsek Kebayoran Baru. Sabu tersebut ditemukan di ruang kerja Benny.

Tak Terima Dipecat Karena Narkoba, Eks Kapolsek Gugat Kapolda-Kapolri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Barang-Bukti-Narkoba-Reza-Artamevia-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Barang bukti dihadirkan saat rilis yang digelar di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada Minggu (6/92020). Pihak Kepoisian menangkap Penyanyi Reza Artamevia atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Dari penangkapan tersebut polisi mengamankan" width="100%">
<figcaption>Barang bukti dihadirkan saat rilis yang digelar di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada Minggu (6/92020). Pihak Kepoisian menangkap Penyanyi Reza Artamevia atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Dari penangkapan tersebut polisi mengamankan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua anggota Polri kembali terlibat kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Kali ini menimpa 2 anggota Polda Jawa Tengah. Dari tangan mereka, Polri mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu.  Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Iskandar Fitriana mengatakan, kedua anggota tersebut ditangkap di dua lokasi berbeda. Yakni di wilayah Salatiga, dan Wonogiri.  "Iya betul dua oknum polisi diamankan terkait narkotika," kata Iskandar saat dihubungi, Selasa (23/2).  Anggota yang ditangkap di Wonogiri berinisial AKP K. Berdasarkan informasi darinya, petugas kemudian mengamankan Bripka AA di Salatiga. Keduanya pun saat ini sudah dikenakan penahanan. "Tanggal 18 Februari menangkap AA, yang bersangkutan sudah ditahan di Polda Jateng," imbuhnya.  Iskandar menyampaikan, dari tangan para anggotanya ini, disita sabu sebanyak 10 paket. Saat ini pengembangan kasus masih dilakukan. "Kapolda jelas mengatakan anggota yang terlibat narkoba tidak ada kata lain, pecat," tukasnya.  Kasus serupa sebelumnya menimpa mantan Kapolsek Astana Anyar Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi dan 11 anggotanya. Mereka diamamkam Propam Polri pada Selasa (16/2).  Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Erdi A. Chaniago mengatakan, jumlah anggota yang ditangkap sebanyak 12 orang. "Benar adanya saya sampaikan, Propam amankan personel Polsek Astana Anyar, terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Ada 12 yang diamankan termasuk Kapolsek," kata dia kepada wartawan, Rabu (17/2).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/18/02/2021/kapolsek-astana-anyar-dicopot-usai-ditangkap-terkait-kasus-narkoba/">Kapolsek Astana Anyar Dicopot Usai Ditangkap Terkait Kasus Narkoba</a>  Kasus ini terungkap berdasarkan laporan masyarakat kepada Mabes Polri. Div Propam Polri kemudian mendalami laporan tersebut dan ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan narkotika.  "Kemudian dilakukan cek urine dan sebagainya. Sampai sekarang masih dilakukan pendalaman dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam Polda Jabar," imbuhnya.  Mulanya Propam menangkap 1 anggota Polsek Astana Anyar dengan barang bukti sabu seberat 7 gram. Setelah dikembangkan, kasus ini turut menyeret belasan personel lainnya termasuk Kapolsek.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=eCybmPrxDAw

Usai Kompol Yuni Dicopot, 2 Polisi di Jateng Ditangkap Kasus Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Kapolri-Jenderal-Pol-Idham-Aziz-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz berpidato usai upacara kenaikan pangkat atau Korps Rapor Perwira Tinggi di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (26/12/2019). Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz menaikkan pangkat 24 pejabat tinggi dan menengah Polri. Dari se" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz berpidato usai upacara kenaikan pangkat atau Korps Rapor Perwira Tinggi di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (26/12/2019). Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz menaikkan pangkat 24 pejabat tinggi dan menengah Polri. Dari se</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menaruh perhatian penuh pada penanganan narkoba di Indonesia. Sebab, ancaman obat-obatan terlarang ini bisa datang dari luar atau bahkan dari dalam institusi Polri sendiri selaku penegak hukum.  Idham mengatakan, masih ditemukan oknum-oknum polisi yang terlibat dalam kasus narkoba. Oleh karena itu, dia kerap kali menekankan kepada jajaran di Direktorat Narkoba baik itu ditingkat Mabes hingga Polsek untuk betul-betul memastikan barang bukti narkoba hasil operasi diamankan dengan benar.  Sebab, ketika ada oknum yang tergiur memiliki atau menjual kembali barang sitaan tersebut, walaupun hanya berskala kecil, tetap menjadi ancaman. Kondisi itu pun bertentangan dengan intruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan Polri mereformasi diri secara total.  Atas dasar itu, Idham meminta setiap komandan di masing-masing satuan agar mengawasi ketat para bawahannya. Bagi anggota yang terlibat kasus narkoba harus diproses hukum secara tegas.  "Cek itu anggota sesekali tes urine bener nggak (bersih dari narkoba), karena banyak kejadian begitu. Nah kalau polisinya sendiri yang kena narkoba, hukumannya harus hukuman mati sekalian," kata Idham di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (2/7).  Mantan Kabareskrim itu menjelaskan, tindakan tegas kepada anggota polisi yang terlibat didasari atas pertimbangan status mereka. Sebagai penegak hukum mereka paham betul terhadap Undang-undang yang berlaku.  Sebagai aparat penegak hukum, setiap anggota polisi harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. "Bagaimana kita yang memberantas narkoba kalau kita sendiri bagian dari itu. Silahkan, para komandan punya tanggung jawab moral untuk membina, membimbing anggotanya, itu clear," pungkas Idham.

Polisi Terjerat Kasus Narkoba, Kapolri: Harus Dihukum Mati!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lbh-masyarakat-penjara-bukan-solusi-buat-akbp-agus_m_.jpg" alt="Kapolres Empat Lawang, AKBP Agus Setiawan dicopot dari jabatannya karena terbukti konsumsi narkoba" width="100%">
<figcaption>Kapolres Empat Lawang, AKBP Agus Setiawan dicopot dari jabatannya karena terbukti konsumsi narkoba</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat memuji sikap internal Kepolisian yang tidak memecat Kapolres Empat Lawang, AKBP Agus Setiawan. Adapun Agus sebelumnya ketahuan positif mengkonsumsi sabu dan ekstasi setelah menjalani tes urine secara mendadak. Analis Kebijakan Narkotika LBH Masyarakat, Yohan Misero menilai polisi bertindak cukup bijak dengan hanya mencopot jabatan Agus sebagai Kapolres Empat Lawang, bukan memecatnya. Sanksi seperti ini dianggap lebih tepat jika dibandingkan dengan sanksi yang diberikan kepada beberapa kasus yang melibatkan anggota Polri. Seperti kasus pornografi atau perzinahan yang langsung dipecat. "Polri semestinya, seperti pada kasus AKBP Agus Setiawan, mengedepankan pembinaan daripada pemecatan," ujar Yohan kepada JawaPos.com, Kamis (17/9). Namun, kasus yang melibatkan Agus semestinya menjadi cermin yang tidak bisa dihindari petinggi Polri bahwa pengguna narkotika bisa menjerat siapa saja, termasuk anggota di Korps Bhayangkara itu.&nbsp; Karenanya, ia berpendapat lebih baik Polri mengedepankan sanksi-sanksi alternatif bukannya pemenjaraan. Ketentuan pada Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sayangnya masih memenjarakan pengguna narkotika. Namun bercermin pada kasus ini, kata Yohan, Polri semestinya memiliki ketentuan internal terhadap pengguna narkotika agar tidak perlu berhadapan dengan pemenjaraan. "Polri dapat menerbitkan sebuah peraturan internal ketika seorang ditemukan menguasai narkotika dalam jumlah tertentu ia tidak perlu ditangkap," sebut dia. Hal semacam ini menurutnya sudah diterapkan di Belanda dan beberapa kota di Inggris. "Sepertinya patut dicoba oleh Indonesia. Karena jelas, bagi AKBP Agus Setiawan dan jutaan pemakai narkotika lainnya, penjara bukan solusi," pungkas Yohan.&nbsp;

LBH Masyarakat: Penjara Bukan Solusi Buat AKBP Agus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kapolrestabes-surabaya-pecat-saja-sontoloyo-itu_m_.jpg" alt="Kapolrestabes Surabaya Kombespol Rudi Setiawan." width="100%">
<figcaption>Kapolrestabes Surabaya Kombespol Rudi Setiawan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Langkah tegas diambil Polrestabes Surabaya terkait tindakan oknum anggotanya yang melanggar hukum. Yakni, Brigadir Angga yang diduga menjadi pengedar sabu-sabu. Ditemui wartawan di depan kantornya, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Rudi Setiawan hanya memberikan keterangan singkat tapi lugas. "Kalau konfirmasi ke saya, ya pecat saja. Sontoloyo itu, ngapain ngurus dia (Angga, Red)," tegas Rudi, Kamis (9/8) sore. Sebagai pimpinan, Rudi tidak hanya mengurus satu orang anggota saja. "Urus yang lain saja. Masih ada 3.000 anggota lain," tambah Rudi. Sementara salah sumber JawaPos.com di kepolisian mengatakan, Angga sudah ditetapkan sebagai tersangka. "Statusnya sudah tersangka. Kalau soal sanksi pemecatan atau gimananya, ya nunggu inkrah pengadilan. Nanti Propam yang mutuskan," ujar polisi yang tidak mau disebut namanya tersebut. Selama ini, keluarga Angga juga sering mengingatkan attitudenya. "Keluarganya sudah tahu perilakunya. Ayahnya itu juga polisi, sudah meninggal. Terakhir dinas di Polsek Rungkut," lanjutnya. Seperti diberitakan, Brigadir Angga ditangkap Unit Idik I Satreskoba Polrestabes Surabaya pada 18 Juli lalu. Angga diduga menjual sabu kepada dua orang berinisial D dan H. Keduanya ikut ditangkap. Polisi mengamankan sabu-sabu dengan berat 0,4 gram.

Kapolrestabes Surabaya: Pecat Saja Sontoloyo Itu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/brigadir-angga-dari-pemakai-menjadi-pengedar-sabu_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Polri" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Polri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perbuatan yang dilakoni anggota Polsek Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Brigadir Angga benar-benar mencoreng citra korpsnya. Polisi yang diduga mengedarkan sabu-sabu itu kini bersiap menghadapi sanksi dari institusinya. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Rudi Setiawan menegaskan, pihaknya tidak akan menutup-nutupi kasus tersebut. "Sanksi tegas jelas akan diberikan," tegas Rudi dikonfirmasi, Rabu (8/8). Selama ini, sudah banyak yang tahu sepak terjang Angga dalam lembah hitam narkoba. Salah seorang teman seprofesi yang tidak ingin disebut namanya menceritakan track record Angga kepada JawaPos.com. "Teman-teman sudah sering mengingatkan. Bolak-balik sebenarnya ketahuan nyabu, tapi nggak bisa dibilangi. Sekarang malah sudah jualan (mengedarkan sabu-sabu,Red)," ceritanya. Tes urine internal yang biasa dilakukan polisi juga kerap menunjukkan Angga mengkonsumsi sabu-sabu. Urinenya pernah dites dan hasilnya positif. Dia juga sudah pernah mendapat teguran dari atasan maupun sanksi dinas. Selain narkoba, Angga juga sering bolos dinas. "Ditegur nggak mempan. Ya sebagai teman, kami sudah coba mengingatkan. Dianya saja yang ndableg (bandel) luar biasa," lanjutnya. Bahkan ada beberapa informasi yang menyebut Angga tidak hanya nyabu di Surabaya. Dia pernah terlihat mengunjungi seorang bandar sabu-sabu di Madura. "Dulu ya, saya lupa tahunnya. Jadi di sana itu kan ada bilik-bilik, dia nyabu di sana. Ya ngomong kalau polisi, habis nyabu nggak bayar," imbuhnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Brigadir Angga ditangkap Unit Idik I Satreskoba Polrestabes Surabaya sekitar dua minggu lalu. Informasi penangkapan tersebut baru terdengar ke awak media, Rabu (8/8). Angga diduga memasok sabu ke dua orang berinisial D dan H. Keduanya ikut ditangkap. Polisi mengamankan sabu-sabu dengan berat bruto 0,4 gram. Saat ini, Propam Polrestabes Surabaya masih memeriksa peran Angga lebih mendalam.

Brigadir Angga, Dari Pemakai Menjadi Pengedar Sabu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anggota-polsek-tenggilis-diduga-edarkan-sabu_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Polri" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Polri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Citra Korps Bhayangkara kembali tercoreng gara-gara sabu. Setelah AKBP Hartono ditangkap di Bandara Soekarno Hatta karena kedapatan membawa serbuk haram, kini seorang oknum polisi di Surabaya juga diringkus. Polisi tersebut diketahui bernama Brigadir Angga. Sehari-hari dia berdinas di Polsek Tenggilis Mejoyo, Surabaya. Dia ditangkap sekitar dua minggu lalu. Namun informasinya baru sampai ke telinga awak media. Informasi yang dihimpun dari sumber internal JawaPos.com di kepolisian, Angga berstatus sebagai pengedar. Selain Angga, polisi juga meringkus dua orang lainnya. Masing-masing berinisial H dan D. Ketiganya ditangkap Unit Idik I Satreskoba Polrestabes Surabaya. "H dan D statusnya pengguna. Mereka pesan barang ke Angga," sebut sumber tersebut, Rabu (8/8). Awalnya, polisi menangkap D dengan barang bukti sisa sabu-sabu dengan berat 0,4 gram. Kemudian polisi menelusuri asal muasal sabu-sabu di handphone D. Dari sana, ditemukan fakta bahwa D membelinya dari Angga. Sumber menjelaskan, di handphone terdapat percakapan bahwa H dan D memesan sabu-sabu ke Angga. "Intinya kedua orang (H dan D) ini tanya ada barang atau enggak. Angga bilang ada," jelasnya. Setelah itu, Angga membawa sabu-sabu kepada H dan D. Ketiganya lalu nyabu bareng. "Angga memang sudah terkenal memakai dari dulu. Sekarang malah jadi pengedar," tambah sumber. Dikonfirmasi secara terpisah, Kapolrestabes Surabaya membenarkan kasus yang menjerat anak buahnya tersebut. Bahkan, Rudi menjelaskan bahwa dirinya sudah bertemu dengan keluarga pelaku. "Itu (penangkapan, Red) sudah lama, sudah dua minggu. Mungkin baru nyampai ke kalian (wartawan) hari ini. Orang tuanya sempat ketemu saya, minta agar anaknya bisa terbebas dari narkoba," tegas Rudi. Namun Rudi membantah bila Angga adalah pengedar. Saat ini, Angga masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) 1993 itu menegaskan, penanganan kasus ini akan transparan. Tidak akan ada yang ditutup-tutupi. Akan ada sanksi tegas yang akan dijatuhkan. Saat ditanya apakah sanksi itu berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat), Rudi mengaku masih menunggu proses pemeriksaan Propam. "Sanksi tegas jelas akan diberikan. Nanti saya cek dulu proses penanganan kasusnya sudah jalan seperti apa," ujar Rudi.

Anggota Polsek Tenggilis Mejoyo Diduga Edarkan Sabu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#polisi terjerat narkoba

Berita Terkini