<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Senpi-Tembak-Pistol.jpg" alt="Senpi Tembak Pistol" width="100%">
<figcaption>Senpi Tembak Pistol</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kasus penembakan senjata api yang dilakukan anggota Kepolisian kepada warga tengah menjadi sorotan. Anggota Komisi III Martin Tumbelaka menilai ada banyak kejadian yang membuktikan polisi menggunakan kewenangannya untuk &lsquo;membunuh&rsquo; dengan dalih penegakan hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami meminta untuk mengevaluasi agar penggunaan senpi tidak disalahgunakan. Karena sudah banyak kejadian anggota Polri menggunakan pistol seenaknya," kata Martin kepada wartawan, Rabu (18/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal yang sama juga disampaikan Martin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR bersama Kapolda Kalteng Irjen Pol Djoko Poerwanto, terkait kasus pembunuhan yang dilakukan seorang oknum polisi Polda Kalteng kepada warga dengan senpi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasus tindak pidana pencurian dan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Kabupaten Katingan itu, pelaku diberikan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Martin mengapresiasi langkah Polda Kalteng.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Untuk Pak Kapolda Kalimantan Tengah tentu kami berterima kasih karena sudah memproses anggotanya yang sudah melakukan pelanggaran dan sudah dihukum,&rdquo; tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya melihat di sini ada satu masalah, dari hasil pelakunya itu terindikasi ternyata menggunakan psikotropika yaitu sabu-sabu,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Martin menyatakan, ini menjadi perhatian Komisi III DPR dan meminta jajaran Polri untuk melakukan pengawasan ketat dan pengecekan berkala kepada anggotanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Karena ini satu yang dituangkan dalam asta citanya Pak Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas narkoba. Jadi kami mendorong ini untuk pengecekan yang rutin untuk anggota kepolisian, baik dari Mabes Polri, Polda sampai ke bawah yaitu polsek,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Martin menyesalkan kasus penggunaan senpi kembali terjadi di lingkungan Polri. Beberapa waktu lalu, Komisi III DPR juga memanggil jajaran Polres Semarang dan Polda Jawa Tengah dalam kasus penembakan yang dilakukan oleh Aipda Robig terhadap Gamma Rizkinata (GR), seorang pelajar SMKN 4 Semarang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015428911/diduga-terlibat-pembunuhan-di-katingan-kalteng-polisi-berpangkat-brigadir-kena-ptdh">Diduga Terlibat Pembunuhan di Katingan Kalteng, Polisi Berpangkat Brigadir Kena PTDH</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus tersebut diwarnai oleh manipulasi, sebab awalnya pelaku disebut menembak korban karena melakukan tawuran. Padahal, saat kejadian tak ada peristiwa tawuran, dan belakangan diketahui pelaku menembak korban karena motornya terserempet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini kejadian juga menggunakan pistol sehingga menyebabkan kematian. Tentu kami mendorong pihak kepolisian supaya langkah-langkah pengawasan anggotanya lebih efektif dan maksimal,&rdquo; pungkas Martin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Martin Tumbelaka menilai ada banyak kejadian yang membuktikan polisi menggunakan kewenangannya untuk ‘membunuh’ dengan dalih penegakan hukum

Soroti Maraknya Kasus Penyalahgunaan Senpi Oknum Aparat, Komisi III DPR Dorong Reformasi Penegakan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/17/1000487947-1-2253594794.jpg" alt="Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) Irjen Pol Djoko Poerwanto saat RDP dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12).  (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) Irjen Pol Djoko Poerwanto saat RDP dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12).  (Muhammad Ridwan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) Irjen Pol Djoko Poerwanto memastikan pihaknya telah menjatuhkan sanksi terhadap anggota Kepolisian di Palangkaraya, Brigadir Anton Kurniawan Stiyanto berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sanksi itu dijatuhkan lantaran telah melakukan pembunuhan dan pencurian di Kabupaten Katingan, Kalteng.</p> <div dir="auto">"Buat etik KKEP yang dilakukan etik kemarin dan putusannya kepada saudara A dikenakan PTDH," kata Irjen Pol Djoko Poerwanto saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam kaitan etik itu juga, lanjut Djoko, Propam Polda Kalteng bersama Mabes Polri telah melakukan tes urin kepada AKS. Menurutnya, Brigadir AKS juga terbukti mengonsumsi narkotika jenis sabu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi bapak ibu sekalian bahwa dugaan saudara Anton dalam melakukan perbuatan pidana, dia menggunakan narkotika jenis sabu," ungkap Djoko.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Djoko memastikan, pihaknya sudah melakukan penyidikan terkait kasus tersebut dengan mengedepankan rasa keadilan bagi korban.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015428911/diduga-terlibat-pembunuhan-di-katingan-kalteng-polisi-berpangkat-brigadir-kena-ptdh">Diduga Terlibat Pembunuhan di Katingan Kalteng, Polisi Berpangkat Brigadir Kena PTDH</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari sisi penyidikan kita sudah lakukan dalam bentuk pro justicia atau demi keadilan dalam bentuk penyidikan," tegas Djoko.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Djoko juga menyampaikan duka cita bagi korban akibat peristiwa pidana tersebut. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada saat kesempatan ini juga, saya pergunakan untuk menyampaikan turut berduka cita atau bersimpati kepada keluarga korban akibat dari peristiwa pidana yang terjadi," ucap Djoko.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, seorang anggota polisi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng) diduga mencuri mobil dan membunuh warga. Peristiwa ini mencuat usai penemuan mayat berjenis kelamin laki-laki tanpa identitas di Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalteng, pada Jumat (6/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div>

Propam Polda Kalteng bersama Mabes Polri telah melakukan tes urin kepada AKS, hasilnya positif mengkonsumsi sabu.

Polisi Penembak Warga di Kalteng hingga Tewas Ternyata Terbukti Konsumsi Sabu, Sudah Disanksi Pemecatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/16/IMG-20230712-WA0169-1412678753.jpg" alt="Ilustrasi penembakan. (doc.Pixabay/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penembakan. (doc.Pixabay/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Tim Advokasi Solidaritas Untuk Masyarakat Adat Bangkal mengecam putusan majelis hakim dalam perkara nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk yang memvonis ringan terdakwa Iptu Anang Tri Widodo (ATW) anggota Yon A Pelopor Brimob Polda Kalteng.&nbsp;</p> <div dir="auto">Diketahui Iptu ATW merupakan terdakwa dalam kasus penembakan terhadap masyarakat adat hingga menyebabkan satu korban meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka berat. Terdakwa Iptu ATW divonis bersalah melanggar Pasal 359 KUHP dengan hukuman penjara selama 10 bulan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Tim Advokasi Solidaritas Untuk Masyarakat Adat Bangkal, peradilan itu sejak awal memang dirancang untuk gagal (intended to fail).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Putusan ini mencerminkan betapa buruknya penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran hukum dan HAM serius," tulis pernyataan resminya, Rabu (12/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, pada 7 Oktober 2023 masyarakat adat dari Desa Bangkal Seruyan, Kalimantan Tengah melakukan penyampaian pendapat dimuka umum guna menuntut hak kepada PT. Hamparan Masawit Bangun Persada (PT. HMBP).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aksi yang semula damai tersebut kemudian berubah menjadi malapetaka ketika pasukan kepolisian yang dipersenjatai dengan gas air mata serta peluru tajam menembak serta mengarahkannya ke massa aksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akibatnya, satu orang bernama Gijik meninggal dunia di tempat dan satu lainnya yakni Taufik mengalami luka berat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selama proses peradilan berjalan, Tim Advokasi Solidaritas Untuk Masyarakat Adat Bangkal melakukan pemantauan proses peradilan terhadap terdakwa Iptu ATW.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Proses pemantauan peradilan ini dilakukan secara langsung. Dalam pemantauan tersebut, mereka menemukan sejumlah fakta dan keganjilan atas proses hukum terhadap terdakwa yakni sebagai berikut:&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertama, pasal dalam Dakwaan Jaksa menihilkan pasal pembunuhan berencana. Tim JPU mendakwa Iptu Anang Tri Widodo dengan dakwaan menggunakan Pasal 351 (3), 351 (2), dan 360 KUHP. Penggunaan pasal-pasal tersebut kami yakini dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk menuntut ringan Terdakwa. Sebelumnya penerapan pasal-pasal janggal ini telah keluarga dan tim advokasi prediksi sebelum berkasnya dilimpahkan ke PN Palangka Raya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada 1 Desember 2023, keluarga korban dan tim advokasi mengirimkan surat ke Kejati Palangka Raya agar JPU memasukan Pasal 340 jo 338 KUHP dan disertai dengan bukti video yang merekam adanya perintah dari arah aparat keamanan berupa &ldquo;Bidik kepalanya, bidik kepalanya&rdquo;.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian pada 14 Maret 2024, surat dengan substansi serupa dikirimkan kembali ke Kejati Palangka Raya. Hingga agenda pembacaan surat dakwaan yang dilakukan pada 26 Maret 2024, pasal pembunuhan berencana urung dimasukan ke dalam dakwaan JPU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, konflik kepentingan kuasa hukum Terdakwa yang merupakan anggota Polri aktif berasal dari Bidkum Polda Kalteng. Kejanggalan lain yang kami temui selanjutnya adalah keterlibatan Bidang Hukum Polda Kalteng sebagai Tim Penasihat Hukum Terdakwa Iptu Anang Tri Widodo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perlu ditegaskan bahwa kejahatan yang dilakukan Iptu Anang Tri Widodo dengan menembak demonstran dalam aksi damai telah mencoreng institusi Polri sendiri, di mana yang dilakukan Terdakwa juga merupakan bentuk pelanggaran UU 2/2002 tentang Kepolisian.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlibatnya anggota Polri aktif sebagai kuasa hukum jelas telah menimbulkan konflik kepentingan dalam membongkar fakta peristiwa yang terjadi secara tuntas. Terlebih, proses hukum di tingkat penyidikan seperti penetapan status tersangka, pemeriksaan dan penahanan dilakukan oleh institusi kepolisian Polda Kalteng.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga, perbuatan penembakan yang dilakukan oleh Iptu Anang Tri Widodo telah direncanakan dan bersesuaian dengan alat bukti serta keterangan ahli di pengadilan. Fakta persidangan telah terungkap bahwa peluru tajam yang digunakan oleh Iptu Anang Tri Widodo telah dipersiapkan jauh sebelum tiba di lokasi penembakan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terdapat tiga jenis magazin bertanda khusus yang dibawa Iptu Anang Tri Widodo, yakni magazin dengan tanda merah berisi 20 peluru hampa; magasin hijau berisi 17 peluru karet dan 3 peluru hampa; dan magasin kuning berisi 16 peluru tajam. Iptu Anang Tri Widodo yang dibekali senapan serbu jenis AK-101 bernomor seri 161216553 kemudian menembak menggunakan magasin kuning dengan jarak tembak 96,8 meter ke arah Alm Gijik dan Taufik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keterangan Ahli balistik Sopan Utomo yang dihadirkan menyatakan bahwa jarak tembak efektif senjata AK-101 ini berjarak 500 meter, jika kemudian jarak tembaknya 96,8 meter maka dapat dipastikan akan menembus objek sasaran dan laju proyektilnya baru berhenti jika menabrak benda keras. Jika dikaitkan dengan fakta temuan investigasi, terdapat keterangan saksi bahwa ketika terdengar letusan senjata api terlihat Alm Gijik dan Taufik jatuh tersungkur secara bersamaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keempat, tim penyidik Polda Kalteng telah gegabah dan tidak profesional dalam menyimpan alat bukti. Selanjutnya fakta ketidakprofesionalan penyidik polisi terungkap dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan ahli Deoxyribonucleic Acid (DNA) Setia Betaria Aritonang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ahli menyatakan bahwa terdapat sampel darah yang terdapat dalam sebuah batu. Namun, ketika hendak diperiksa sampel darah tersebut mengalami kerusakan/pembusukan karena akibat tim penyidik menyimpannya tidak sesuai standar operasi prosedur.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini tentu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana melanggar Pasal 233 KUHP tentang pengrusakan barang bukti. Tak hanya itu, ketidakprofesionalan penyidik tersebut telah melanggar aturan internal kepolisian seperti Perkap 8/2014 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri dan Perkap 6/2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kelima, instruksi tembak dan bidik kepala terbukti berasal dari anggota kepolisian. Pada 28 Mei 2024, sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi yakni Ampi Mesias Von Bulow yang merupakan mantan Kapolres Seruyan. Dalam keterangannya, Ampi membenarkan bahwa terdapat instruksi &ldquo;bidik kepalanya&rdquo; yang keluar dari barisan aparat kepolisian.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini kemudian juga memicu tindakan penembakan yang dilakukan oleh Iptu Anang Tri Widodo didahului atas perintah. Oleh karena fakta tersebut, hemat kami unsur dengan rencana dalam ketentuan Pasal 340 KUHP semestinya terpenuhi. Terlebih jika ditautkan dengan hasil investigasi terdapat perintah persiapan yang juga terdengar dari mobil komando aparat kepolisian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keenam, terdapat pengerahan kekuatan secara berlebihan dengan menerjunkan pasukan Gegana dalam menghadapi demonstran. Dalam fakta persidangan terungkap bahwa peristiwa berdarah 7 Oktober 2023 turut melibatkan aparat keamanan dengan kualifikasi anti teror yakni Pasukan Gegana.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perlu ditegaskan bahwa Pasukan Gegana memiliki tugas khusus sebagai penindak gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan kimia, biologi, radioaktif, dan perlawanan teror.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Artinya, aksi demonstrasi damai yang dilakukan oleh warga masyarakat adat Bangkal ini secara tak langsung distigmatisasi berbuat tindakan teror oleh pasukan keamanan. Hal ini jelas merupakan bentuk pengerahan aparat secara berlebihan (excessive use of force) karena tidak sesuai dengan peruntukannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketujuh, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tidak Mempertimbangkan Permohonan Restitusi LPSK. Selain vonis ringan yang dibacakan majelis hakim, putusan tersebut juga syarat permasalahan karena tidak sama sekali mempertimbangkan surat resmi lembaga negara dengan nomor A.1663/R/KEP/SMP-LPSK/VI tahun 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam surat tersebut memuat permohonan fasilitasi restitusi berupa ganti rugi korban tindak pidana yang diajukan oleh Ibu Kandung alm Gijik senilai Rp. 2.273.043.500. Sebelumnya, surat tersebut juga telah disubmisi ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah pada 5 Juni 2024 dan PTSP Pengadilan Negeri Palangka Raya pada 7 Juni 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedelapan, tuntutan pidana 1 tahun penjara oleh tim JPU terhadap Iptu Anang Tri Widodo menunjukan kegagalan jaksa menegakkan hukum dan melindungi warga negara. Pada 6 Juni 2024, tim JPU membacakan surat tuntutannya dengan hanya meminta kepada majelis hakim menghukum Iptu ATW satu tahun penjara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain karena sejak awal pasal-pasal yang didakwakan hanya dapat diancam dengan pidana maksimal 5 tahun, tuntutan jaksa terhadap Iptu Anang Tri Widodo seolah-olah sedang membela Terdakwa agar divonis ringan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Semestinya, JPU hadir di persidangan sebagai representasi korban dan keluarga Alm Gijik dan Taufik untuk mendapatkan keadilan serta jaminan ketidak berulangan dengan cara menghukum berat terdakwa. Bukan justeru mengajukan hukuman &lsquo;ala kadarnya&rsquo; yang terkesan melindungi Iptu ATW dari jerak hukum maksimal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas fakta-fakta tersebut, tim menilai proses peradilan hingga putusan yang telah dibacakan ini menunjukan precedent buruk bagi penegakan hukum dan HAM, terlebih lagi vonis yang dijatuhkan hanya 10 bulan. Proses penegakan hukum yang telah berjalan memperkuat indikasi peradilan sesat (malicious trial process) terhadap terdakwa yang diadili.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, kami turut juga melihat bahwa tidak adanya keseriusan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam mengembangkan kasus dengan menjerat keterlibatan pelaku lain termasuk pelaku level atas (actor high level). Jika diteruskan peristiwa semacam ini dapat menciptakan suatu kondisi berupa normalisasi kekerasan di internal Polri dan akibatnya tindakan kekerasan dalam menjalankan tugas menjadi suatu hal yang biasa dan akan terjadi sikap yang permisif jika anggota Polri melakukan kekerasan baik kepada kepada warga sipil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas hal tersebut, Tim Advokasi Solidaritas Untuk Masyarakat Adat Bangkal mendesak:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertama, Tim Jaksa Penuntut Umum segera mengajukan upaya banding terhadap Putusan Tingkat Pertama dengan nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, Komisi Kejaksaan harus memeriksa dugaan pelanggaran etik yang dilakukan tim Jaksa Penuntut Umum yang menuntut rendah dan terkesan melindungi Terdakwa Iptu Anang Tri Widodo;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga, Komisi Yudisial harus mendalami dan memeriksa terkait pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang memeriksa perkara nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk dengan putusan rendah;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keempat, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kabareskrim untuk mengusut lebih jauh terhadap aktor intelektual yang diduga kuat terlibat dan belum tersentuh Proses Hukum. Kapolri juga harus segera memerintahkan Kadiv Propam dan Karowassidik Bareskrim memeriksa anggota penyidik kepolisian yang tidak profesional dalam melakukan penyidikan kasus ini. Selain itu, Kadiv Propam juga segera melakukan sidang etik dengan Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Iptu Anang Tri Widodo.</div>

Iptu ATW merupakan terdakwa dalam kasus penembakan terhadap masyarakat adat hingga menyebabkan satu korban meninggal dunia

Terdakwa Iptu ATW yang Menembak Masyarakat Adat Bangkal Divonis Rendah, Tim Advokasi Soroti Beberapa Hal Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/03/2023-07-01T234025Z_28163625_RC2NU1AYI5ZU_RTRMADP_3_FRANCE-SECURITY-SHOOTING-4265002928.jpg" alt="Petugas pemadam kebakaran memadamkan api yang membakar sebuah mobil saat hari kelima aksi protes menyusul penembakan Nahel di Tourcoing, Prancis, Minggu (2/7)." width="100%">
<figcaption>Petugas pemadam kebakaran memadamkan api yang membakar sebuah mobil saat hari kelima aksi protes menyusul penembakan Nahel di Tourcoing, Prancis, Minggu (2/7).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Presiden Emmanuel Macron mendesak pemerintah untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan guna memulihkan ketertiban di Prancis. Kerusuhan besar melanda selama lima hari berturut-turut, yang dipicu pembunuhan seorang remaja oleh polisi.</p> <p>Menurut laporan <em>BFMTV</em> seperti dilansir dari <em>Antara</em>, pada Minggu (2/7), Macron mengadakan pertemuan di Istana Elysee yang dihadiri Perdana Menteri Elisabeth Borne, Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin, dan beberapa menteri lain. Mereka membahas solusi mengatasi situasi yang sedang berlangsung di negara tersebut.</p> <p>Dalam pertemuan tersebut, dia meminta para menteri untuk terus melakukan segala daya untuk memulihkan ketertiban dan menjamin kembalinya ketenangan. Emmanuel Macron juga menekankan pentingnya meluncurkan penyelidikan secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang situasi yang sedang berlangsung.</p> <p>Macron akan bertemu dengan Presiden Majelis Nasional Prancis Yael Braun-Pivet dan Presiden Senat Gerard Larcher pada Senin (3/7), dilanjutkan dengan pertemuan dengan 220 wali kota yang terdampak protes di Istana Elysee pada Selasa (4/7).</p> <p>Sementara itu, otoritas penegak hukum mengerahkan kendaraan berlapis baja di pusat Kota Marseille untuk mengantisipasi kemungkinan protes baru. Unit polisi khusus juga bertugas di Lyon menyusul protes malam yang menegangkan di kota itu.</p> <p>Rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sekelompok aktivis sayap kanan berbaris melalui jalan-jalan Lyon dan meneriakkan slogan-slogan seperti <em>Prancis milik Prancis</em>.</p> <p>Protes nasional atas pembunuhan Nahel M, seorang remaja berusia 17 tahun keturunan Aljazair, terus mengguncang Prancis. Hingga malam kelima protes, sebanyak 577 kendaraan dan 74 bangunan dibakar dan 871 kebakaran tercatat di jalan-jalan dan ruang publik lainnya, berdasar data Kementerian Dalam Negeri Prancis.</p> <p>Nahel ditembak dari jarak dekat oleh seorang petugas polisi pekan lalu ketika pemeriksaan lalu lintas di Nanterre, pinggiran Paris, setelah dia mengabaikan perintah untuk berhenti.</p>

Presiden Prancis Emmanuel Macron desak pemerintah untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan guna memulihkan ketertiban di Prancis

Presiden Macron Minta Ketertiban Dipulihkan di Tengah Kerusuhan Besar Prancis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/2105-tembak.jpeg" alt="Polisi tetapkan oknum anggota DPRD  Bangkalan berinisial H sebagai tersangka kasus penembakan yang menewaskan seorang warga Sepulu, Bangkalan, pada Maret 2021" width="100%">
<figcaption>Polisi tetapkan oknum anggota DPRD  Bangkalan berinisial H sebagai tersangka kasus penembakan yang menewaskan seorang warga Sepulu, Bangkalan, pada Maret 2021</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif menegaskan, oknum anggota Brimob yang diduga terlibat kasus penembakan warga di lokasi penambangan emas ilegal Gunung Botak, Pulau Buru, terancam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH/dipecat), dikutip dari <em>ANTARA</em>.<br /> <br /> "Untuk oknum Brimob sudah kita tangkap dari hari pertama dan ditahan di Mako Brimob," kata Lotharia di Ambon, Kamis (3/2).<br /> <br /> Selanjutnya yang bersangkutan akan menjalani proses persidangan secara terbuka karena Polri tunduk pada peradilan umum untuk kasus menghilangkan nyawa orang lain.<br /> <br /> Kemudian untuk kasus dugaan pelanggaran kode etik bagaimana dia menyalahgunakan kewenangan dan senjata api, dimana ancaman hukuman terberatnya adalah PTDH dari institusi kepolisian.<br /> <br /> "Saya yakin dengan kejadian seperti ini menjadi resiko karena tidak mencerminkan anggota Birmob, dan masih jauh lebih banyak anggota lainnya yang masih lebih bagus," tegasnya.<br /> <br /> Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Maluku Amir Rumra juga menjelaskan adanya aksi tuntutan kesatuan mahasiswa adat Buru ke DPRD. "Tuntutan agar proses hukum Brigpol AB oleh Polda bisa berjalan secara terbuka," katanya.

Tembak Warga di Penambangan Emas Ilegal, Oknum Brimob Terancam Dipecat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/20210308_190502.jpg" alt="Kabidhumas Polda Sumbar Kombespol Satake Bayu. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Sumbar Kombespol Satake Bayu. Istimewa</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat langsung menindaklanjuti kasus oknum anggota Polres Padang Panjang Bripda AP yang menembak seorang perempuan menggunakan senjata api pada Sabtu (13/3). Akibat kejadian itu, korban terluka dan harus mendapat perawatan.<br /> <br /> Kabidhumas Polda Sumbar Kombespol Satake Bayu seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Padang mengatakan, telah menginstruksikan Propam Polres Padang Panjang datang langsung ke lokasi untuk menjalin koordinasi dengan pihak terkait. Saat ini, pelaku ditahan di Polresta Pekanbaru menjalani proses pidana di sana.<br /> <br /> Kabidhumas mengatakan, pelaku terlebih dahulu akan menjalani proses pidana hingga ada keputusan di pengadilan. Jika sudah selesai proses pidana akan dilanjutkan dengan proses etik.<br /> <br /> ”Untuk proses etika akan dilakukan di Polres Padang Panjang,” terang Satake Bayu.<br /> <br /> Menurut dia, Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto menegaskan setiap pelanggaran pidana yang dilakukan anggota di wilayahnya akan diproses secara pidana. ”Kapolda tidak mentolerir anggota yang melakukan tindak pidana dan langsung diproses pidana,” ujar Satake Bayu.<br /> <br /> Dia memastikan keberadaan Bripda AP di sana bukan untuk tugas dalam pengungkapan kasus namun di luar tugas.<br /> <br /> Sebelumnya, Kapolres Padang Panjang AKBP Apri Wibowo membenarkan insiden penembakan yang terjadi di Kota Pekanbaru dilakukan oleh anggotanya. Keberadaan anggotanya di sana untuk mengungkap kasus.<br /> <br /> ”Yang jelas anggota ke sana lagi ungkap kasus curas. Terkait dengan penembakan di sana lagi lidik ya. Propam yang ke sana, kami juga sedang koordinasi dengan Polda Riau,” kata Apri Wibowo.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://youtu.be/29Q7A3EmUCY

Polisi Tembak Perempuan di Pekanbaru, Ternyata Bukan Dalam Tugas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/ngeri-tembakan-oknum-polisi-terjang-2-warga-1-tewas_m_159956.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com &ndash;</strong> Oknum polisi yang bertugas di Mapolresta Surakarta Polda Jateng melakukan penempakan terhadap dua orang sekaligus di pelataran parkir sebuah hotel di Kota Tegal, Kamis (28/9) dini hari. Kini, RE yang berpangkat Brigadir dijebloskan ke sel tahanan Mapolres Tegal Kota. Akibat penembakan itu, seorang nelayan tewas.</p><br /> <p>Sementara satu orang lainnya mengalami kritis karena ada peluru yang bersarang di tubuhnya. Korban tewas mengenaskan itu bernama Ragiman alias Warin, 58, warga Jalan Blanak, Gang 10, RT: 22/08, Kelurahan Tegalsari, Tegal Barat, Kota Tegal. Sementara yang mengalami luka tembak, yakni Setyo Utomo, 30, warga Dukuhturi, Kabupaten Tegal.</p><br /> <p>Informasi yang diperoleh <em>Radar Tegal (Jawa Pos Group),</em> aksi penembakan yang terjadi di pelataran parkir sebuah hotel itu terjadi sekitar pukul 03.00 WIB. Mereka sebelumnya berada di sebuah tempat hiburan malam. Setelah acara selesai, mereka berusaha mengambil kendaraan masing-masing untuk pulang.</p><br /> <p>Namun, saat hendak pulang ke rumah terjadi cekcok antara sekelompok pengunjung. Di tengah keributan itu, Warin berusaha melerainya. Demikian dengan oknum polisi yang berusaha melerai karena rekannya terlibat keributan.</p><br /> <p>Namun, RE mengeluarkan senjata api dan menembakan senjatanya ke atas. Entah kenapa, anggota berpangkat Brigadir yang sebelumnya pernah bertugas di Polres Slawi itu tiba-tiba meletupkan timah panasnya ke Warin. Lantaran jarak tembak diduga sangat dekat, letupan senjata api itu tembus ke orang yang berada di belakangnya. Alhasil, dua orang sekaligus ikut tergeletak.</p><br /> <p>Warin meninggal dunia di TKP dan satu orang mengalami kritis lantaran tubuhnya masih bersarang timah panas. Hingga berita ini diturunkan, korban yang kritis masih menjalani perawatan di RS Mitra Keluarga. Sedangkan korban meninggal sudah dimakamkan.</p><br /> <p>Kapolres Tegal Kota AKBP Semmy Ronny Thaaba dalam keterangannya kepada sejumlah awak media membenarkan kejadian aksi penembakan yang dilakukan oleh oknum anggota Korps Bhayangkara tersebut. "Pelaku juga sudah kami amankan. Oknum polisi berpangkat Brigadir itu kami amankan di rumah ibunya di Sumur Panggang Margadana, Kota Tegal," tegasnya.</p><br /> <p>Perwira melati dua asal Papua itu menegaskan bahwa dalam kasus ini, RE akan diproses sesuai dengan hukum pidana. Namun secara internal, nantinya RE juga tetap akan dilakukan proses hukum yang lain. "Dari hasil pemeriksaan, sebelumnya rekan RE dan rekan korban terlibat cekcok, RE berusaha melerai. Bahkan, dia sempat menembakan peluru ke atas. Namun entah kenapa, RE kemudian menembak korban," jelasnya.</p><br /> <p>Dia menambahkan, RE adalah oknum anggota polisi yang kini bertugas di Polres Surakarta Solo. Namun sebelumnya, RE bertugas di Polres Tegal. Oknum di Tegal lantaran tengah menjenguk ibunya di Sumur Panggang Margadana, Kota Tegal, karena bapaknya sudah tidak ada.</p><br /> <p>"Ya, hingga kini kami juga terus melakukan upaya pengembangan. Termasuk melakukan pemeriksaan para saksi. Jadi, keributan terjadi bukan di tempat hiburan. Melainkan kejadian itu berada di pelataran parkir. Karena tempat hiburannya sudah tutup," tegas Semmy, didampingi Kasat Intel AKP Wartoyo dan Kasat Reskrim AKP Agustinus.</p><br /> <p>Dia menejalskan, hingga kini sudah ada enam saksi yang dimintai keterangan terkait kasus tersebut. "Kemungkinan ada tersangka baru, karena pelaku saat itu tidak sendirian," ungkap Ronny. Dia menambahkan, barang bukti yang sudah diamankan, di antaranya baju korban yang penuh dengan darah, serta senjata api milik pelaku.</p>

Ngeri! Tembakan Oknum Polisi Terjang 2 Warga, 1 Tewas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/karier-polisi-koboi-lubuk-linggau-terancam-tamat_m_125129.jpeg" alt="Kapolda Sumatera Selatan Irjen Agung Budi Maryoto" width="100%">
<figcaption>Kapolda Sumatera Selatan Irjen Agung Budi Maryoto</figcaption>
</figure><p></p><br /> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Selain terancam menjadi pesakitan, Brigadir K yang menjadi tersangka atas aksinya melepaskan tembakan membabi buta kepada warga di Lubuk Linggau terancam diberhentikan dari Korps Bhayangkara.&nbsp;</p><br /> <p>Pernyataan tersebut diungkapkan Irwasum Polri, Komjen Dwi Priyatno ketika dimintai tanggapannya ihwal kasus Brigadir K.&nbsp;</p><br /> <p>"Bisa saja (diberhentikan). Semua tergantung hasil pemeriksaan," ucapnya di Mabes Polri, Jumat (21/4).</p><br /> <p>Senada, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Agung Budi Maryoto menegaskan, Brigadir K bisa saja diberhentikan sebagai anggota kepolisian. Namun, pihaknya &nbsp;masih menunggu putusan dari hakim atas perkara pidana yang menjeratnya.&nbsp;</p><br /> <p>Bila vonis dijatuhkan empat tahun atau lebih, maka dipastikan karir Brigadir K di kepolisian akan tamat. "Itu tergantung putusan hakim, kalau vonis 4 tahun penjara bisa di-PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat)," tutup dia.</p><br /> <p>Saat ini, Brigadir K telah menjadi tersangka. Dia dijerat dengan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dunia, juncto Pasal 360 tentang kealpaan yang menyebabkan orang terluka. Ancamannya adalah hukuman kurungan penjara 5 tahun<strong>.(elf/JPG)</strong></p><br /> <p></p>

Karier Polisi Koboi Lubuk Linggau Terancam Tamat 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/10226_27826_tembak-polisi.jpg" alt="Agus Adi Saputra (kiri), 19, warga Dusun Sumarlan, Desa Sumberagung, Kecamatan Dander, Bojonegoro yang diduga menjadi korban salah tembak polisi." width="100%">
<figcaption>Agus Adi Saputra (kiri), 19, warga Dusun Sumarlan, Desa Sumberagung, Kecamatan Dander, Bojonegoro yang diduga menjadi korban salah tembak polisi.</figcaption>
</figure><p style="text-align: justify;"><strong>BOJONEGORO - </strong>Penyelidikan Propam Polda Jatim atas kasus dugaan salah tembak yang dilakukan anggota Tim Buru Sergap Satuan Reserse Kriminal (Buser Satreskrim) Polres Bojonegoro terhadap Agus Adi Saputra, 19, warga Dusun Sumarlan, Desa Sumberagung, Kecamatan Dander, masih belum tuntas.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Tetapi, klaim soal adanya penyerangan sejumlah warga terhadap anggota kepolisian dalam kasus tersebut diduga tidak benar.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Hal itu terungkap setelah Jawa Pos Radar Bojonegoro mewawancarai korban di rumahnya sekitar pukul 13.00, Kamis (11/11).</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Saat ditemui, Agus duduk di kursi kayu di teras rumahnya. Ditemani ibunya, Sumiati, lulusan SMKN Dander tersebut hanya memakai sarung dan kaus.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Agus diizinkan pulang dari Rumah Sakit Aisyiyah Sabtu lalu (7/11) setelah tiga hari menjalani rawat inap. Kondisinya mulai membaik. Namun, dia belum dapat berjalan secara normal.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Sebab, luka-luka bekas tembakan pada kedua kakinya belum sembuh. Saat berjalan, dia harus dipegangi orang tuanya.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&quot;Kaki kiri masih terasa sakit sekali. Pelurunya mengenai kaki kiri di atas tulang, sedangkan (peluru yang mengenai, Red) kaki kanan di bawah tulang,&quot; katanya.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Agus lantas menceritakan penembakan yang menimpa dirinya. Menurut Agus, kejadian bermula ketika dirinya baru pulang dari rumah pamannya, Ali Muhsin, di Dusun Plosorejo, Desa Sumberagung, dengan mengendarai sepeda motor. Ali Muhsin adalah kepala desa setempat.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Tiba-tiba Agus mendengar suara orang berteriak maling. Dia kemudian memarkir motornya dan menuju sumber suara yang berasal dari depan rumah ketua RT 14 RW 03.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&quot;Namanya orang kampung, kalau ada apa-apa, pasti ingin melihat. Saat itu saya tidak membawa senjata sama sekali,&quot; katanya.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Saat itu Agus bertemu dengan dua anggota Buser Satreskrim Polres Bojonegoro, yakni Brigadir Sumadi dan Bripka Sugiharto.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Melihat kedatangan korban, Sumadi dan Sugiharto yang membawa pistol lantas berbalik arah. Keduanya mengaku sebagai polisi.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Korban langsung mengangkat kedua tangan. Tetapi, tiba-tiba salah seorang polisi itu menembak kaki kiri Agus hingga menembus kaki kanannya dari jarak sekitar 1 meter.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Korban pun tumbang. &quot;Seingat saya tidak ada tembakan peringatan. Saat itu saya sudah mengangkat tangan, tetapi tetap saja ditembak,&quot; ungkap Agus.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Setelah penembakan tersebut, dia langsung tidak sadarkan diri atau pingsan ketika timah panas bersarang di kakinya. Tidak lama kemudian, Agus baru tersadar saat warga membawa dirinya ke rumah.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&quot;Saya kemudian dibawa ke rumah sakit,&quot; katanya.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Apakah saat itu ada sekitar 20 orang yang membawa senjata tajam dan hendak menyerang polisi? Agus tidak dapat memastikan. Sebab, saat itu suasana gelap.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Sebelumnya Polres Bojonegoro menerangkan, setelah menangkap Suprapto, pelaku kasus pencurian kayu, Sumadi dan Sugiharto melewati permukiman warga.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Secara mendadak, Suprapto hendak kabur dan berteriak maling. Tidak lama kemudian, sekitar 20 warga tiba-tiba menyerang dengan sajam.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Sumadi lalu melepaskan tembakan peringatan sekali ke udara sambil menyebut dirinya adalah polisi.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Namun, versi polisi, massa saat itu tetap menyerang. Sumadi melepaskan tembakan hingga mengenai paha kiri Agus dan menembus kaki kanannya.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Meski begitu, Sumiati, ibu Agus, pasrah atas peristiwa yang menimpa anaknya. Dia menyatakan, pihak keluarga tidak akan menuntut apa-apa.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Yang penting Agus selamat. Seluruh biaya perawatan medis anaknya ditanggung Polres Bojonegoro hingga Agus sembuh. Kapolres Bojonegoro AKBP Hendri Fiuser juga mendatangi rumah korban beberapa hari lalu.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&quot;Pak Kapolres juga sudah memberikan santunan,&quot; ujarnya. <strong>(haf/fiq/c9/dwi)</strong></p>

Insiden Polisi Tembak Warga, Angkat Tangan, Kaki Ditembak, lalu Pingsan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#polisi tembak warga

Berita Terkini