<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/16/IMG-20230712-WA0169-1412678753.jpg" alt="Ilustrasi penembakan. (doc.Pixabay/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penembakan. (doc.Pixabay/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Anggota Polisi pada Polrestabes Kota Semarang, Aipda Robig Zaenudin (Aipda RZ) telah ditetapkan menjadi tersangka atas meninggalnya siswa SMKN 4 Semarang, berinisial GRO di Sragen, Jawa Tengah karena tembakan senjata api yang dimiliki oleh pelaku. Aipda Robig Zaenudin ditetapkan bersalah karena menembakan senjata api kepada korban tidak sesuai prosedur, tanpa tembakan peringatan. Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mengatakan kasus penembakan siswa GRO oleh Aipda Robig Zaenudin ini menambah deret panjang peristiwa penyalahgunaan senjata api oleh polisi. Evaluasi dan pembatasan penggunaan senjata api harus dilakukan, agar tidak terjadi peristiwa serupa, mulai dari yang korbannya masyarakat sipil hingga anggota polisi sendiri. &ldquo;Penggunaan senjata api oleh polisi mesti dievaluasi dan dibatasi. Di beberapa negara, anggota polisi yang menjaga ketertiban hanya dibekali tongkat panjang dan bubuk merica ketika berpatroli menjaga ketertiban. Dan ini mungkin dapat diterapkan juga di sini&rdquo; ujar Abdullah sapaan akrabnya, Senin (2/12). Kapoksi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menjelaskan beberapa contoh negara yang polisinya berpatroli menggunakan tongkat dan bubuk merica itu diantaranya di Inggris, Norwegia, Islandia, Bostwana, Selandia Baru dan Irlandia. Polisi di beberapa negara tersebut hanya menggunakan tongkat dan bubuk merica dalam menjaga ketertiban, dengan pemahaman yang mumpuni terkait profesionalitas saat bertugas. &ldquo;Senjata apapun yang diberikan kepada polisi, dapat saja digunakan hingga menghilangkan nyawa orang lain, jika pemahaman filosofis dan peraturan hukumnya banyak tidak dipahami oleh anggota polisi. Menjadi tugas Kapolri untuk menekankan bahwa polisi harus profesional dalam bertugas, memegang teguh etika profesinya dan tidak melanggar hukum yang ada,&rdquo; ketusnya. Legislator asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah (Jateng) VI ini menjelaskan, dalam menjalankan tugasnya, polisi baik yang memegang senjata atau tanpa senjata, tidak boleh melanggar HAM. &ldquo;Konsep HAM ini juga mesti dipahami secara menyeluruh oleh anggota polisi. Jika tidak, ya seperti yang kita lihat sekarang, oknum anggota polisi banyak melanggar HAM dan justru menjadi pelaku kejahatan dengan menghilangkan nyawa masyarakat,&rdquo; kata Abdullah. Pelanggaran penggunaan senjata api oleh Aipda Robig Zaenudin ini pun dinilai tidak ditangani secara serius oleh para pemimpinnya. Seperti Kapolres Semarang, Kombes Irwan Anwar yang sempat mengelak dan menyatakan bahwa anggotanya sudah menembak ROG sesuai dengan prosedur dan menyatakan bahwa ROG adalah anggota gangster serta pelaku tauran.

Evaluasi dan pembatasan penggunaan senjata api harus dilakukan, agar tidak terjadi peristiwa serupa, mulai dari yang korbannya masyarakat.

Buntut Aksi Polisi Tembak Siswa di Semarang, Penggunaan Senjata Api Oleh Polisi Perlu Dievaluasi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/1670515443669_copy_1024x575.jpg" alt="Ilustrasi polisi. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi. Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polda Jawa Tengah telah mengamankan Aipda R, anggota polisi yang diduga menembak siswa SMK berinisial G hingga tewas. Kondisi terkini R sudah dipatsuskan oleh penyidik. "Ya kalau dipatsuskan sudah," kata Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim, Kamis (28/11). Meski begitu, Aipda R belum berstatus sebagai tersangka. Penyidik masih mendalami kejadian penembakan tersebut.&nbsp; "Lagi mengumpulkan bahan. Yang penting semua kita transparan, libatkan eksternal. Tidak ada yang kita tutupi," jelasnya. Keluarga GRO, siswa SMKN 4 Semarang, yang tewas ditembak oknum polisi resmi melapor ke Polda Jawa Tengah atas kematian siswa kelas XI tersebut. Sebelumnya, Kabidhumas Polda Jawa Tengah Kombespol Artanto membenarkan pelaporan oleh keluarga GRO tersebut. &rdquo;Sudah dilaporkan dan sudah diterima,&rdquo; kata dia seperti dilansir dari Antara. Menurur dia, perkara tersebut akan ditangani Direskrikum dengan transparan. Artanto memastikan, proses hukum akan berjalan dengan benar dan sesuai dengan fakta. Dia menjelaskan, oknum polisi berinisial R yang menembak korban dipolisikan atas pelanggaran pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

Meski diduga melakukan penembakan, naanun Aipda R belum berstatus sebagai tersangka. Penyidik masih mendalami kejadian penembakan tersebut.

Polisi yang Diduga Tembak Pelajar SMK di Semarang, Pelaku Dipatsus Tapi Belum jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/27/36_janggal-3070055853.jpg" alt="EMPAT: Aliansi Warga Semarang berdoa dan mengirim karangan bunga di SMKN 4 Semarang, Selasa (26/11). (JAWA POS RADAR SEMARANG)" width="100%">
<figcaption>EMPAT: Aliansi Warga Semarang berdoa dan mengirim karangan bunga di SMKN 4 Semarang, Selasa (26/11). (JAWA POS RADAR SEMARANG)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Lazimnya siswa yang tergabung dalam Paskibraka, tingkah laku Gamma Ryzkynata Oktavandy dikenal terjaga. Koordinator Bimbingan Konseling (BK) SMK Negeri 4 Semarang Rizky Agung Hutomo memastikan bahwa Gamma dan dua rekannya yang lain yang diduga jadi korban penembakan personel Polrestabes Semarang tak punya catatan buruk. &rdquo;Berdasar catatan di sekolah, mereka baik. Tidak ada pelanggaran. Juga memiliki prestasi di bidang Paskibra,&rdquo; ucap Rizky sebagaimana dilansir Jawa Pos Radar Semarang kemarin (26/11). Andini, teman ekstrakurikuler Paskibra Gamma di sekolah, juga mengenang rekannya tersebut tidak pernah neko-neko. &rdquo;Orangnya baik. Kami Sabtu (23/11) sore terakhir ketemu seusai latihan. Setelah itu bilang kalau mau main gitu, tapi tidak tahu ke mana,&rdquo; jelasnya. Sempat dirawat beberapa jam di RSUP dr Kariadi, Kota Semarang, Gamma meninggal setelah peluru menembus pinggulnya. Satria, rekannya, tertembak di lengan. Adam, rekan satunya lagi, juga ditembak, tapi meleset. Ketiganya pelajar kelas XI SMKN 4 Semarang, hanya beda jurusan. Gamma teknik mesin, Satria dan Adam teknik perlistrikan. Ketiganya juga aktif dalam kegiatan Paskibra sekolah. Terduga pelakunya, R, anggota Polrestabes Semarang. &rdquo;Ya, (R) sedang diperiksa pihak Paminal (Pengamanan Internal Polri),&rdquo; ungkap Kabidhumas Polda Jateng Kombespol Artanto di sela prarekonstruksi di lokasi kejadian, Jalan Untung Suropati, Kota Semarang, kemarin (26/11). Versi Kapolrestabes Semarang Kombespol Irwan Anwar, korban terlibat aksi tawuran di Semarang Barat yang melibatkan dua kelompok yang berbeda, Geng Seroja dan Geng Tanggul Pojok, pada Minggu (24/11) dini hari. Korban diklaim dari Geng Tanggul Pojok. Menurut Irwan, ketika terjadi tawuran tersebut, R sedang perjalanan pulang menggunakan motor. Ketika melihat keributan, anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang itu hendak melerai. Namun, tambah Irwan, dia justru mendapat serangan dan mengeluarkan tembakan peringatan hingga akhirnya menembak korban. &rdquo;Anggota polisi informasinya mendapat penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas,&rdquo; jelasnya. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pengemban Titipan Rakyat (Petir) yang bermaksud memberikan pendampingan hukum kepada para korban menilai terdapat sejumlah kejanggalan dari keterangan Irwan. Karena itu, Koordinator LBH Petir Zaenal Abidin meminta agar dibentuk tim pencari fakta independen. Tim untuk menyelidiki kasus tersebut secara menyeluruh harus melibatkan Kompolnas, Komnas HAM, dan Komisi III DPR. &rdquo;Kami belum puas dengan pernyataan Kapolrestabes bahwa tiga anak yang ditembak karena melawan dan membawa senjata tajam sehingga ada salah satu yang meninggal. Kami meminta kepada Kapolri, tolong usut tuntas supaya bisa terang benderang,&rdquo; katanya seusai berkunjung ke rumah korban Adam kemarin (26/11). Salah satu kejanggalan itu, kata Zainal, klaim Irwan bahwa Gamma anggota gangster. Zainal menyatakan, pihaknya sudah menelusuri ke sekolah. Dalam catatan dari sekolah, korban anak baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran. Di mata teman-teman kelas maupun teman organisasi, lanjut dia, tiga anak tersebut juga berperilaku baik. &rdquo;Karena itu, adanya tudingan korban ikut gangster atau disebut kreak sangat membuat kaget sekolah,&rdquo; katanya. Nawaf Ahmad Maulana, rekan para korban, menyebut tiga siswa tersebut orang-orang baik. Bahkan, Satria kerap mengikuti pengajian. &rdquo;Anaknya baik, ceria banget, periang, banyak omong, nggak ada dia jadi kreak. Aku juga kaget dengernya. Walaupun kadang gak mood, dia pasti tetap mencoba bahagia buat mencairkan suasana,&rdquo; kata Nawaf. Jumlah Tembakan Terkait berapa kali R menembak, Artanto menyampaikan masih dalam penyelidikan. Termasuk mendalami apakah kondisi dia sedang mabuk atau tidak saat kejadian. &rdquo;Setiap penggunaan alat dan sebagainya, dia harus dapat bertanggung jawab,&rdquo; bebernya. (mha/ton/ifa/c19/ttg)

Tingkah laku Gamma Ryzkynata Oktavandy, siswa SMK Negeri 4 Semarang dikenal terjaga. Karena dia anggota Paskibra.

Kasus Penembakan terhadap Gamma Ryzkynata Dinilai Janggal, LBH Petir Desak Bentuk Pencari Fakta Independen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/26/ditembak-polisi-1463727862.jpg" alt="Ucapan duka cita dari rekan-rekan Gamma Rizkynata Oktafandy. (Jawa Pos Radar Semarang)" width="100%">
<figcaption>Ucapan duka cita dari rekan-rekan Gamma Rizkynata Oktafandy. (Jawa Pos Radar Semarang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memberi catatan pada kasus dugaan penembakan seorang pelajar SMKN 4 Semarang oleh oknum polisi. Secara keseluruhan ada empat catatan yang disampaikan oleh Direktur YLBHI M. Isnur. Empat catatan itu disampaikan oleh Isnur kepada awak media di Jakarta. Dia menyampaikan bahwa penembakan berujung kematian merupakan masalah serius. &rdquo;Perlu digaris bawahi bahwa penggunaan senjata api tidak seharusnya juga digunakan oleh setiap anggota kepolisian dan sektor satuan kerja,&rdquo; kata dia. Secara teknis, lanjut Isnur, kepolisian memang memiliki regulasi tentang penggunaan senjata dan anggota yang memegang senjata diseleksi secara ketat. Kita bisa melihat dalam Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api. &rdquo;Namun regulasi ini tetap tidak menjawab bahwa peluang polisi menyalahgunakan penggunaan senjata tidak sesuai fungsi dan tugasnya sangat besar. Pembatasan membawa senjata api aparat kepolisian tidak diregulasi secara ketat,&rdquo; terang dia. Karena itu, YLBHI mendesak presiden dan DPR segera melakukan reformasi di tubuh kepolisian terkait kewenangan kepolisian; minimnya pengawasan; dan secara spesifik skema penggunaan senjata, pemerintah dan DPR untuk segera meratifikasi Protokol Opsional untuk Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam; Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. &rdquo;Mendesak Komnas HAM untuk melakukan audit institusi Polri terhadap kewenangan polisi membawa senjata api. Kepala Polri mengusut tuntas kasus-kasus penembakan oleh polisi dan menyeret pelaku di hadapan pengadilan serta membuka proses hukumnya kepada publik,&rdquo; terang Isnur.

Direktur YLBHI M. Isnur memberi catatan pada kasus dugaan penembakan seorang pelajar SMKN 4 Semarang oleh oknum polisi.

4 Catatan dari Kasus Dugaan Penembakan Siswa SMK di Semarang oleh Oknum Polisi, YLBHI Desak Presiden dan DPR Turun Tangan