<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Komisioner-Penyelidikan-atau-Pemantauan-Komnas-HAM-Mohammad-Choirul-Anam-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meyakini bahwa kasus dugaan pemerasan terhadap penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) asal Malaysia bukan pelanggaran etik semata. Ada unsur pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh para terduga pelaku. Karena itu, setelah proses sidang etik selesai, pihaknya berharap Polri melakukan pengusutan pelanggaran pidana dalam kasus tersebut.&nbsp; &rdquo;Apakah ada potensi terhadap (pelanggaran) pidana, saya meyakini ini ada unsur pidana. Kita akan tunggu itu,&rdquo; ungkap Komisioner Kompolnas Choirul Anam kepada awak media di Jakarta pada Kamis (2/1).&nbsp; Namun demikian, sebelum melangkah ke sana, Kompolnas mendukung langkah-langkah Polri untuk menuntaskan sidang etik terhadap para polisi yang diduga terlibat dalam kasus dugaan pemerasan tersebut. Dengan begitu, peristiwa pelanggaran etik akan terungkap secara terang benderang. Setelah itu, Kompolnas juga akan mendukung penuh bila Polri mengambil langkah penegakan hukum.&nbsp; &rdquo;Artinya kita akan selesaikan ini dulu struktur peristiwanya jadi terang benderang, siapa yang bertanggung jawab, dari sidang yang sudah putus kemarin itu sudah lumayan terang benderang, tinggal tunggu yang lain. Yang penting kita meyakini ada tindak pidana dan harus diusut,&rdquo; ucap Anam.&nbsp; Selain sidang etik dan proses hukum pidana, lanjut Anam, yang tidak kalah penting adalah kasus serupa tidak terulang lagi. Untuk itu, Kompolnas telah memberikan rekomendasi kepada Polri. Khususnya kepada Direktorat Narkoba di seluruh Indonesia. Tujuannya supaya tata kelola penanganan narkoba tidak disalahgunakan untuk berbuat jahat.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015477707/kombes-donald-jadi-salah-satu-polisi-yang-jalani-sidang-etik-kasus-dugaan-pemerasan-penonton-dwp">Kombes Donald jadi Salah Satu Polisi yang Jalani Sidang Etik Kasus Dugaan Pemerasan Penonton DWP </a> &rdquo;Kita semua pasti yakin tidak setuju narkoba banyak di Indonesia. Tapi, kita juga butuh polisi yang profesional, yang menjalankan kewenangannya dengan baik, dengan transparan, dan tanggung jawab. Kasus ini menjadi pembelajaran kita semua,&rdquo; bebernya.

Kompolnas meyakini bahwa kasus dugaan pemerasan terhadap penonton Djakarta Warehouse Project asal Malaysia bukan pelanggaran etik semata

Tak Hanya Pelanggaran Etik, Kompolnas Yakin Ada Unsur Pidana dalam Kasus Dugaan Pemerasaan Penonton DWP Asal Malaysia

<div> &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/1670515443669_copy_1024x575.jpg" alt="Ilustrasi polisi. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi. Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam menyampaikan bahwa secara keseluruhan ada tiga orang polisi yang menjalani sidang etik hari ini (31/12). Salah satunya adalah Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Metro Jaya Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak.&nbsp; Sebagai lembaga pengawas, Anam menyampaikan bahwa Kompolnas turut serta dilibatkan dalam sidang etik tersebut. Menurut dia, sidang etik akan berjalan secara bertahap dan berkesinambungan. Sebab, jumlah polisi yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) asal Malaysia tidak sedikit.&nbsp; &rdquo;(Hari ini yang menjalani sidang) Direktur, kasubdit, satu anggota lainnya,&rdquo; ungkap Anam saat dikonfirmasi oleh JawaPos.com.&nbsp; Kompolnas memastikan bahwa mereka turut memantau jalannya sidang etik dalam kasus dugaan pemerasan Djakarta Warehouse Project (DWP) asal Malaysia. Sejak awal Divisi Propam Polri telah melibatkan Kompolnas untuk memastikan sidang etik berlangsung terbuka dan apa adanya.&nbsp; Untuk itu, Kompolnas turut hadir dalam sidang etik yang mulai dilaksanakan pada Selasa (31/12). &rdquo;Kami mendapatkan undangan dan kami hadir, dan ini akan kami kawal prosesnya. Tentu saja koridor yang kemarin kami klarifikasi dengan paminal itu menjadi suatu pegangan kami,&rdquo; terang Anam. Meski jumlah personel Polri yang diduga terlibat dalam kasus tersebut lebih dari satu orang, sidang etik dilaksanakan secara bergantian. Tidak semua polisi yang diduga terlibat dalam kasus itu menjalani sidang etik hari ini. &rdquo;Hari ini hanya beberapa, mungkin besok, besoknya lagi, kan nggak mungkin juga (sidang etik) seharian,&rdquo; kata Anam. Sebelumnya, Mabes Polri memastikan bahwa sidang etik terhadap para polisi yang diduga terlibat dalam kasus dugaan pemerasan penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) asal Malaysia mulai berjalan hari ini (31/12). Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas (Divhumas) Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan, hal itu merupakan wujud komitmen Polri.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015474864/profil-dan-perjalanan-karir-kombes-donald-parlaungan-simanjuntak-dirresnarkoba-polda-metro-jaya-yang-dicopot-gegara-dugaan-pemerasan-penonton-dwp">Profil dan Perjalanan Karir Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak, Dirresnarkoba Polda Metro Jaya yang Dicopot Gegara Dugaan Pemerasan Penonton DWP</a> Trunoyudo menyatakan, sejak awal pimpinan Polri sudah berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh personel Korps Bhayangkara. Baik pelanggaran hukum maupun pelanggaran etik. &rdquo;Sesuai pada komitmen pimpinan Polri melalui Divisi Propam Polri yang sudah disampaikan telah menindak tegas dan hari ini mulai di sidang etik,&rdquo; terang dia.&nbsp; Jenderal bintang satu Polri tersebut menyatakan bahwa proses sidang etik berjalan simultan dan berkesinambungan. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai pihak eksternal turut serta memantau jalannya sidang etik tersebut. &rdquo;Secara simultan&nbsp; serta berkesinambungan berproses sidang etik serta dipantau oleh Kompolnas,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; </div> <div>&nbsp;</div>

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Choirul Anam menyampaikan bahwa secara keseluruhan ada tiga orang polisi yang menjalani sidang etik

Kombes Donald jadi Salah Satu Polisi yang Jalani Sidang Etik Kasus Dugaan Pemerasan Penonton DWP 

<div>&nbsp;</div> <div> &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/1670515443669_copy_1024x575.jpg" alt="Ilustrasi polisi. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi. Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menyusul kasus dugaan pemerasan terhadap penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) asal Malaysia, Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Metro Jaya Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak dipindah tugaskan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. Perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu kini bertugas sebagai analis kebijakan madya bidang binmas Baharkam Polri.&nbsp; Sebagai perwira menengah (pamen) Polri lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1997, Donald telah melalui penugasan yang cukup panjang. Selama 27 tahun pengabdiannya di Polri dilalui dengan menempati beberapa jabatan strategis. Donald mengawali karir sebagai perwira pertama di Polres Jembrana Bali pada 1998. Dia kemudian mendapat kepercayaan sebagai Kapolsektif Melaya Jembrana pada 1999.&nbsp; Karirnya perlahan naik saat mendapat penugasan sebagai Kanit POA Diresintel Polda Bali pada 1999, kemudian menjadi Panit Den A Ropaminal Divpropam Polri pada 2005 dan perwira pertama Polda Sumatera Utara pada 2006. Setahun kemudian, Donal mendapat penugasan sebagai Kapolesekta Medan Baru dan Kapolsek Medan Helvetia pada 2007. Dia juga sempat menjadi Kasat Intelkam Poltabes pada 2008.&nbsp; Kepercayaan Polri kepada Donald juga tampak saat pamen lulusan PTIK 2004 itu menjadi Wakapolres Pematang Siantar pada 2010. Perjalanan karirnya di Sumatera Utara terus naik. Dari posisi itu, pada 2011 Donald menjadi Kanit 4 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara, Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara pada 2013, dan Kasubbagpamgiat Bagbinpam Ropaminal Divpropam Polri pada 2025. Tidak lama setelahnya, Donald akhirnya menjadi kapolres di Polres Samosir pada 2016, Kapolres Binjai pada 2017, Wadirreskrimun Polda Sumatera Utara pada 2019, dan Kabid Propam Polda Sumatera Utara pada 2020. Dari, Sumatera Utara, Donal melanjutkan tugas di Jakarta sebagai analis kebijakan madya bidang paminal Divisi Propam Polri pada 2021, Kabagstandar Rowabprof Divisi Propam Polri&nbsp; dan Kabaglitpers Ropaminal Divisi Propam pada 2023.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015473825/mabes-polri-pastikan-sidang-etik-kasus-dugaan-pemerasan-penonton-dwp-asal-malaysia-berlangsung-pekan-ini">Mabes Polri Pastikan Sidang Etik Kasus Dugaan Pemerasan Penonton DWP Asal Malaysia Berlangsung Pekan Ini</a> Donald pertama kali ditugaskan menjadi Dirresnarkoba Polda Metro Jaya pada 2024. Kini lulusan Sespimmen 2014 dan Sesko TNI 2022 harus menerima akibat dari kasus dugaan pemerasan WNA Malaysia yang datang ke Indonesia untuk menyaksikan DWP. Mabes Polri sudah memastikan bahwa sidang etik terhadap para polisi yang diduga terlibat dalam kasus tersebut bakal dilaksanakan pada pekan ini.&nbsp; </div> <div>&nbsp;</div>

Sebagai perwira menengah (pamen) Polri lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1997, Donald telah melalui penugasan yang cukup panjang.

Profil dan Perjalanan Karir Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak, Dirresnarkoba Polda Metro Jaya yang Dicopot Gegara Dugaan Pemerasan Penonton DWP

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Komisioner-Penyelidikan-atau-Pemantauan-Komnas-HAM-Mohammad-Choirul-Anam-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Muhammad Choirul Anam memastikan bahwa pihaknya akan memeriksa surat telegram bernomor ST/429/XII/KEP.2024. Dalam surat telegram yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda Metro Jaya Kombes Muh. Dwita Kumu Wardana pada Rabu (25/12), terdapat 34 personel Polri yang dimutasi.&nbsp; Saat diwawancarai oleh JawaPos.com pada Sabtu (28/12), Anam menyampaikan bahwa pihaknya perlu melihat lebih dalam surat telegram dan daftar nama pada surat telegram tersebut. &rdquo;Kami akan cek ya. Tapi, kalau membaca berita terus ada daftar nama terus ada dalam kurung terperiksa, ya memang bisa jadi itu terkait kasus DWP. Tapi, sekali lagi ini akan kami cek,&rdquo; terang dia.&nbsp; Puluhan nama personel Polri yang tercantum dalam surat telegram itu terdiri atas personel Polri dengan pangkat perwira menengah, perwira pertama, dan bintara. Mereka tersebar di beberapa satuan kerja (satker) yang berada di bawah Polda metro Jaya. Saat ini, kasus dugaan pemerasaan terhadap penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) asal Malaysia tengah diproses oleh Polri.&nbsp; Mabes Polri melalui Divisi Propam sudah turun tangan mengambil alih penanganan kasus tersebut. &rdquo;Jika itu memang benar terkait DWP karena ada tulisan dalam pemeriksaan, itu satu langkah yang menurut kami baik. Untuk memastikan proses pemeriksaan semakin maksimal,&rdquo; terang pria yang pernah menjadi komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) itu.&nbsp; Sejak awal, Anam menyampaikan bahwa Kompolnas mendukung dan mendorong Polri untuk mengungkap kasus pemerasan tersebut. Terlebih ada dugaan kasus tersebut melibatkan banyak personel Polri. &rdquo;Karena memang tujuan pemeriksaan ini adalah membuat terang peristiwa. Dengan pemindahan tugas seperti itu, satu tidak akan mengganggu fungsi dan tugas kepolisian, yang kedua bagi nama-nama yang dalam tanda kurung itu terperiksa akan memaksimalkan proses pemeriksaan,&rdquo; bebernya.

Anam menyampaikan bahwa pihaknya perlu melihat lebih dalam surat telegram dan daftar nama pada surat telegram tersebut.

Kompolnas Bakal Telisik Surat Telegram Berisi Mutasi Puluhan Personel Polda Metro Jaya 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/24/WhatsApp-Image-2024-12-24-at-74522-PM-3963967828.jpeg" alt="Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim mengungkap jumlah korban dan kerugian atas kasus dugaan pemerasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) asal Malaysia dalam ajang Djakarta Warehouse Project (DWP) beberapa waktu lalu. Dia menyatakan bahwa jumlah korban sebanyak 45 WNA dengan total kerugian mencapai Rp 2,5 miliar.&nbsp; &rdquo;Dari hasil penyelidikan yang sudah kami lakukan, perlu kami luruskan bahwa korban Warga Negara Malaysia dari penyelidikan dan identifikasi kami secara scientific, kami temukan sebanyak 45 orang. Jadi, jangan sampai ada yang jumlahnya cukup spektakuler,&rdquo; ungkap Abdul Karim.&nbsp; Perwira tinggi Polri dengan dua kembang di pundak itu memastikan bahwa jumlah tersebut diperoleh dari hasil penyelidikan, pendalaman, dan penanganan kasus secara scientific. Proses hukum tersebut, lanjut Abdul Karim, juga berhasil mengungkap angka kerugian para korban. Jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Yakni Rp 2,5 miliar.&nbsp; &rdquo;Bahwa barang bukti yang telah kami amankan jumlahnya Rp 2,5 miliar. Jadi, jangan sampai nanti seperti pemberitaan sebelumnya yang angkanya cukup besar. Itu tidak sesuai dengan fakta dari hasil yang kami dapatkan. Kami melakukan investigasi ini selalu berkoordinasi dengan Kompolnas (selaku) pihak eksternal. Jadi, kami terbuka,&rdquo; beber dia.&nbsp; Sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh pimpinan Polri, kata Abdul Karim, pihaknya sangat serius menangani setiap kasus dugaan tindak pidana dan pelanggaran yang diduga melibatkan personel Polri. &rdquo;Kami dari pimpinan Polri serius dalam penanganan apapun bentuknya terhadap terduga pelanggar yang dilakukan oleh anggota Polri. Kami akan melakukan penindakan secara tegas siapapun itu korbannya,&rdquo; kata dia.&nbsp; Sebelumnya dikabarkan bahwa korban pemerasan sekitar 400 orang. Adapun total kerugian yang dialami korban oleh ulah oknum&nbsp;jajaran Polda Metro Jaya&nbsp;ini mencapai Rp 32 miliar.

Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim menyatakan bahwa jumlah korban sebanyak 45 WNA dengan total kerugian mencapai Rp 2,5 miliar.

Bukan Rp 32 Miliar, Polri Klaim Penonton DWP yang Diperas Anggota Polda Metro Jaya 45 Orang, Kerugian Hanya Rp 2,5 Miliar

<div id="m#msg-f:1819229256459882975" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/16/DWP-4273981601.jpg" alt="ILUSTRASI. Megah panggung festival musik EDM DWP 2024. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Megah panggung festival musik EDM DWP 2024. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1819229256459882975-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="ltr"> <div> JawaPos.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut menyoroti kasus dugaan pemerasan oleh 18 orang personel Polda Metro Jaya terhadap warga negara asing (WNA) asal Malaysia. Pemerasan itu terjadi saat mereka menonton Djakarta Warehouse Project (DWP) yang berlangsung di Jakarta pada 13-15 Desember 2024 lalu.&nbsp; Komisioner Kompolnas Muhammad Choirul Anam memastikan, instansinya memberi atensi terhadap dugaan pemerasan WNA yang melibatkan belasan polisi tersebut. &rdquo;Kami memberikan atensi terhadap kasus ini. Kalau ditanya ada pelanggaran atau tidak, pastinya ada pelanggaran. Bahkan sudah diproses oleh Propam Mabes Polri maupun Propam Polda Metro Jaya,&rdquo; terang dia. Menurut Anam, Kompolnas mengapresiasi langkah Polri. Namun demikian, pihaknya berharap ada sanksi tegas dari Polri terhadap polisi yang terlibat dalam kasus tersebut. &rdquo;Kami mengapresiasi langkah yang diambil oleh propam dan berharap ada tindakan tegas dan sanksi yang juga tegas terhadap para pelaku tersebut,&rdquo; kata mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) itu.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015452963/18-polisi-diduga-peras-penonton-dwp-asal-malaysia-pengamat-minta-kasat-hingga-direktur-narkoba-polda-metro-jaya-diperiksa">18 Polisi Diduga Peras Penonton DWP Asal Malaysia, Pengamat Minta Kasat hingga Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Diperiksa</a> Tidak hanya itu, Kompolnas meminta agar Polri menjelaskan duduk perkara kasus tersebut. Tujuannya agar informasi yang beredar dan sampai kepada publik tidak simpang siur. &rdquo;Di samping sanksi yang tegas, juga penjelasan yang sebenarnya terjadi (disampaikan) secara transparan,&rdquo; pinta Anam. Dia menilai, kasus tersebut sudah merugikan banyak pihak.&nbsp; Termasuk diantaranya hubungan antara Indonesia dengan Malaysia. Anam menilai, kasus itu sedikit banyak akan berpengaruh terhadap beberapa hal. &rdquo;Tentu saja sedikit banyak pasti juga ada kerugiannya. Oleh karenanya, sanksi yang tegas, tindakan yang tegas, dan proses yang transparan, harus diambil langkah-langkah itu,&rdquo; kata dia.&nbsp; Saat ini, Kompolnas masih menunggu proses yang dilakukan oleh Propam Polri dan Propam Polda Metro. Secara tegas, Anam menyatakan bahwa 18 polisi yang diduga terlibat dalam kasus itu perlu diproses melalui sidang etik maupun penegakan hukum.&nbsp;&nbsp; </div> </div> </div> </div> </div>

Kompolnas meminta agar Polri menjelaskan duduk perkara kasus tersebut. Anam menilai, kasus itu bisa berpengaruh terhadap beberapa hal.

Tindakan 18 Polisi Diduga Peras Penonton DWP dianggap Coreng Hubungan Baik Indonesia-Malaysia

<div id="m#msg-f:1819230659218969283" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/16/DWP-4273981601.jpg" alt="ILUSTRASI. Megah panggung festival musik EDM DWP 2024. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Megah panggung festival musik EDM DWP 2024. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1819230659218969283-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="ltr"> JawaPos.com - Sebanyak 18 polisi yang diduga memeras penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) sudah diproses oleh Propam. Namun, pemerhati isu-isu kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menyampaikan bahwa pemeriksaan perlu dilakukan kepada atasan setiap personel Polri tersebut.&nbsp; Bambang menilai, atasan harus mampu memimpin dan membina seluruh bawahan. &rdquo;Atasan dari oknum tersebut harus diperiksa. Baik yang ada di lapangan maupun secara struktur,&rdquo; ungkap dia kepada awak media di Jakarta pada Senin (23/12). Apalagi, polisi yang diduga terlibat dalam kasus tersebut berasal dari berbagai satuan, melibatkan personel dari beberapa polres yang berbeda.&nbsp; Untuk itu, Bambang menilai perlu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. &rdquo;Karena (pemerasan) itu melibatkan banyak polres, kasat narkoba masing-masing polres metro dan dirnarkoba polda juga harus diperiksa,&rdquo; imbuh Bambang. <h2 dir="ltr">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015445465/propam-polri-amankan-18-anggota-polda-metro-jaya-terkait-dugaan-pemerasan-rp-32-m-kepada-wn-malaysia-di-dwp-2024">Propam Polri Amankan 18 Anggota Polda Metro Jaya Terkait Dugaan Pemerasan Rp 32 M kepada WN Malaysia di DWP 2024</a></h2> Menurut dia, langkah itu penting untuk menepis anggapan dan persepsi yang sudah muncul di benak publik saat kasus itu terungkap.&nbsp; Menurut Bambang, tidak menutup kemungkinan muncul anggapan bahwa pemerasan yang diduga dilakukan 18 personel Polda Metro Jaya melibatkan pihak-pihak lainnya. &rdquo;Asumsi yang muncul di masyarakat akan seperti itu, karena fungsi atasan sebagai pengawas yang seharusnya mengetahui kinerja bawahan melakukan pembiaran,&rdquo; terang dia.&nbsp; Apalagi, lanjut Bambang, bila benar terjadi pembiaran. &rdquo;Pembiaran Atasan pada pelanggaran tidak masuk akal bila tanpa ada kepentingan atau keuntungan yang diperoleh,&rdquo; ujarnya. &rdquo;Dan bagi penegak hukum yang memahami aturan, perilaku pungli adalah kesengajaan bukan keteledoran,&rdquo; tambahnya.&nbsp;&nbsp; </div> </div> </div> </div>

Bambang menilai, atasan harus mampu memimpin dan membina seluruh bawahan. ”Atasan dari oknum tersebut harus diperiksa".

18 Polisi Diduga Peras Penonton DWP Asal Malaysia, Pengamat Minta Kasat hingga Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Diperiksa