<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/4-polda-akan-naik-status-jadi-tipe-a_m_200178.jpeg" alt="Ilustrasi polisi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menumpuknya jumlah Komisaris Besar (Kombes) membuat Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengambil sejumlah langkah. Salah satunya dengan meningkatkan status sejumlah Kepolisian Daerah (Polda) dari tingkat B ke A. Diketahui, Polda tipe B dipimpin seorang Beigadir Jenderal (Brigjen). Sedangkan tipe A dikomandoi Inspektur Jenderal (Irjen). Adapun Polda yang akan dinaikkan tingkatnya yakni Polda Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Jambi. "Sementara Polda lainnya masih dikaji perlu atau tidaknya," ujar Asisten Sumber Daya Manusia (SDM) Polri Irjen Pol <a href="https://www.jawapos.com/tag/197553/414-kombes-polisi-nganggur" target="_blank">Arief Sulistyanto</a> di Kompleks Mabes Polri, Kamis (29/3). Dengan begitu kata dia, akan ada penambahan personel. Para Kombes yang saat ini menempati jabatan fungsional bisa masuk dalam struktural di Polda yang dinaikkan tingkatnya itu. "Tipe A itu otomatis kan jumlah personel nambah," imbuhnya. Wacana tersebut katanya sudah diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Hal ini juga perlu mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan. "Untuk peningkatan ini bukan keputusan dari Pak Kapolri sendiri. Persetujuan dari Menpan, persetujuan dari Menteri Keuangan," sebut Arief. Namun sayangnya, untuk personel lainnya saat ini belum mencukupi. Anggarannya pun terbatas dan rekrutmen personel hanya untuk menggantikan yang pensiun, dipecat, meninggal, dan mengundurkan diri. "Jadi tidak ada penambahan yang signifikan," jelasnya. Untuk itu, tahun depan kata Arief, pihaknya akan menambah penerimaan bintara sebanyak 15 ribu untuk mengisi Polda yang baru dinaikkan tipenya atau Polda baru seperti di Kalimantan Utara. "Kita memperbanyak bintara," pungkasnya.&nbsp;

4 Polda Akan Naik Status Jadi Tipe A

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/versi-dpr-banyak-kombes-nganggur-gara-gara-ogah-ke-daerah_m_199621.jpeg" alt="Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani. Arsul menilai banyaknya Polisi berpangkat Kombes yang nonjob gara-gara tak mau dipindah ke daerah." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani. Arsul menilai banyaknya Polisi berpangkat Kombes yang nonjob gara-gara tak mau dipindah ke daerah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Banyaknya perwira menengah (pamen) polisi berpangkat Komisaris Besar (Kombes Pol) menganggur mendapat reaksi dari DPR. Fenomena ini dinilai menjadi tugas penting bagi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk segera diselesaikan. Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani mengatakan, penyebab membengkaknya pamen nonjob dikarenakan kebanyakan dari mereka menolak untuk dipindah tugaskan ke daerah-daerah. Di sisi lain, Arsul tak setuju dengan anggapan bahwa sistem kaderisasi di kepolisian adalah penyebab hal itu terjadi. Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menilai sistem yang berlaku sekarang di polri terbilang baik. "Sebenarnya (sistem kaderisasi) sudah bagus, hanya persoalannya kalau itu terjadi karena banyak yang kemudian tidak mau pindah ke daerah," ungkap Arsul kepada JawaPos.com di Komplek <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/22/198246/dpr-ri-sebut-bawaslu-riau-terlalu-ketat" target="_blank">DPR RI</a>, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (28/3). Oleh karena itu, hal ini harus mendapat perhatian khusus oleh Kapolri. Arsul meminta agar Tito menata kembali terkait Rencana Strategis (Renstra) pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di internal kepolisian. "Saya kira itu yang mesti Pak Kapolri menata kembali, ini kam terkait dengan renstra SDM jadi renstra SDM nya ya perlu ditata kembali," lanjut Arsul. Lebih lanjut Arsul mengatakan, penataan renstra SDM dapat meliputi beberapa hal seperti jenjang kenaikan pangkat. Dari segi promosi kepangkatan, lanjut dia, harus sangat dipertimbangkan secara seksama untuk menghindari terjadi satu kelompok kepangkatan tidak memiliki jabatan, seperti yang banyak terjadi sekarang. "Apakah kemudian renstra SDM itu termasuk pengaturan tentang jenjang kenaikan kepangkatan atau segala macam. Jadi tidak, terjadi penumpukan satu kelompok kepangkatan tanpa posisi seperti halnya sekarang," pungkas Arsul. Sebagaimana diketahui, Sebanyak 414 pamen berpangkat Kombes Pol dinyatakan jobless atau tidak mendudiki jabatan di internal kepolisian.

Versi DPR, Banyak Kombes 'Nganggur' Gara-gara Ogah ke Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/414-kombes-nganggur-ipw-sarankan-polisi-tambah-rekruitmen-di-spn_m_199590.jpeg" alt="Ilustrasi Polisi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Polisi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Membengkaknya anggota kepolisian diduga adanya kelebihan penerimaan anggota baru di Akademi Kepolisian (Akpol). Sehingga mengakibatkan banyak perwira menengah berpangkat Komisaris Besar (Kombes Pol) tidak memiliki jabatan di internal kepolisian. Meski demikian, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane justru mendorong agar perekrutan anggota di Sekolah Polisi Negara (SPN) ditambah. Hal ini untuk menambah anggota polisi yang bertugas di lapangan. "Polri perlu menambah rekrutan di SPN untuk memenuhi personil lapangan," ungkap <a href="https://www.jawapos.com/tag/139/polisi" target="_blank">Neta</a> kepada JawaPos.com, Rabu (28/3). Neta menilai, selama ini Polri masih mengalami banyak kekurangan anggota yang bertugas di lapangan. Sedangkan terlalu membengkak di sektor staff. Hal itu pula yang mengakibatkan banyaknya pamen jobless. "Sebab selama ini polri kekurangan personil di lapangan tapi berlebih di jajaran staf, seperti AKBP dan Kombes," lanjut Neta. Masalah ini tentu harus segera diselesaikan oleh kepolisian, pasalnya akan menimbulkan ketidakseimbangan antara staf dan personil lapangan. Hal ini tentu akan berdampak kepada pengamanan di masyarakat kurang maksimal akibat kekurangan pasukan. "Artinya ada ketidakseimbangan dan ini harus segera dibenahi Polri. Jika tidak akan muncul masalah serius di internal polri dan polri tidak mampu maksimal menjalankan tugasnya di masyarakat," pungkas Neta. Sebagaimana diketahui, sebanyak 414 Kombes tidak memiliki jabatan di kepolisian. Kapolri Jenderal Pol <a href="https://www.jawapos.com/tag/139/polisi" target="_blank">Tito Karnavian</a> mengatakan, banyaknya perwira yang jobless karena efek domino sejak 1980-an. Sebab Polri selalu menambah kuota rekrutmen anggota. Di Angkatan Kepolisian (Akpol) misalnya, angkatan&nbsp; 1982, semula hanya menambah kuota rekrutmen anggota Polri sebanyak 46 orang. 1984, mulai bertambah 100 lebih personel. Di 1985 sudah hampir 200 anggota baru yang direkrut. "86-87 angkatan saya, juga sampai 197. Setelah itu berturut-turut, sekarang sudah 300 yang masuk Akpol," beber Tito saat berbicara di Ruang Rapat Utama, Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (27/3). Efeknya, lanjut dia, mulai terasa saat ini. Mereka yang lulus sekolah kesatuan dan mengemban pangkat Komisaris Besar (Kombes) jadi menumpuk. "Bottleneck menuju bintang (Perwira tinggi),&rdquo; jelas Tito.

414 Kombes Nganggur, IPW Sarankan Polisi Tambah Rekruitmen di SPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/414-kombes-nganggur-ipw-bisa-ada-konflik-akibat-main-belakang_m_199571.jpeg" alt="Ilustrasi Polisi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Polisi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Membengkaknya anggota kepolisian yang menyebabkan 414 perwira menengah (pamen) berpangkat Komisaris Besar (Kombes Pol) jobless tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dinilai dapat menimbulkan banyak masalah di internal lembaga penegak hukum itu. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) <a href="https://www.jawapos.com/tag/197483/polisi-nganggur" target="_blank">Neta S Pane</a> menilai, hal itu dapat memancing para pamen tersebut untuk berbuat licik. Mereka berkemungkinan akan membuat pergerakan nakal kepada atasannya agar diberikan jabatan. "Masalah serius itu antara lain akibat adanya manuver dari kombes-kombes nonjob untuk mencari matahari yang bisa diganduli untuk mendapatkan job," ungkap Neta kepada JawaPos.com, Rabu (28/3). Jika praktik 'main belakang' itu terjadi, maka akan berakibat buruk. Sebab bukan tidak mungkin hal gejolak konflik akan timbul di internal lembaga penegak hukum itu. Apabila konflik itu terjadi, maka akan turut berimbas kepada tingkat pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang maksimal, karena Polri lebih disibukkan dengan masalah di internalnya. "Akibat manuver ini bukan mustahil terjadi benturan dan konflik saling sikut," tegas Neta. Selain itu, Neta juga meminta agar sistem kaderisasi Polri tetap berpatokan kepada aturan yang telah dibuat. Terutama dalam sistem kenaikan pangkat, jangan sampai terjadi loncat jabatan untuk menghindari konflik akibat kecemburuan antar anggota. "Jangan seperti Wakapolda Jateng yang tahun lalu masih menjadi Kapolresta Solo dan sekarang sudah menjadi Wakapolda Jateng tanpa harus menjadi wakil direktur atau direktur. Sistem pengkaderan seperti ini jelas akan menimbulkan kecemburuan di internal polri," pungkas Neta.

414 Kombes Nganggur, IPW: Bisa Ada Konflik Akibat 'Main Belakang'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/414-kombes-nganggur-ipw-sarankan-polri-moratorium-rekrutmen-anggota_m_199563.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Tito Karnavian mempromosikan dua pamen berpangkat AKPB jadi kapolres." width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Tito Karnavian mempromosikan dua pamen berpangkat AKPB jadi kapolres.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Membengkaknya jumlah anggota kepolisian menjadi masalah serius bagi lembaga penegak hukum tersebut. Membludaknya jumlah anggota baru yang masuk Akademi Kepolisian (Akpol) ditengarai menjadi salah satu penyebab banyaknya perwira menengah (pamen) tidak memiliki jabatan alias jobless. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) <a href="https://www.jawapos.com/tag/139/polisi" target="_blank">Neta S Pane</a> juga turut membenarkan hal itu. Ia kemudian menyarankan agar polri segera membatasi penerimaan jumlah anggota baru yang masuk Akpol. "Setuju, tapi Polri sudah saatnya membatasi (penerimaan anggota baru), bahkan melakukan moratorium," ungkap Neta kepada JawaPos.com, Rabu (28/3). Tidak hanya itu, Neta bahkan menganjurkan agar penerimaan anggota baru di Akpol untuk beberapa tahun ke depan dihentikan terlebih dahulu. Hal ini untuk mengantisipasi terus menumpuknya pamen nganggur seperti sekarang. "Atau menghentikan sementara penerimaan Akpol selama 3 atau 4 tahun agar tidak terjadi penumpukan di jajaran pamen," lanjutnya. Lebih lanjut, Neta menegaskan, meski perekrutan dihentikan sementara waktu, dianggap tidak akan mengganggu kestabilan internal Polri. Pasalnya jika dilihat dari sistem rekrutmen dan pendidikan yang selama ini diterapkan, maka sudah sepatutnya Polri telah melahirkan anggota-anggota berkualitas. "Berbagai pembenahan yang dilakukan Polri dalam sistem rekrut dan pendidikan selama ini harusnya sudah menghasilkan kader-kader yang berkualitas," pungkas Neta. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol <a href="https://www.jawapos.com/tag/139/polisi" target="_blank">Tito Karnavian</a>&nbsp;mengatakan, banyaknya perwira yang jobless karena efek domino sejak 1980-an. Sebab Polri selalu menambah kuota rekrutmen anggota. Di Angkatan Kepolisian (Akpol) misalnya. Angkatan 1982, semula hanya menambah kuota rekrutmen anggota Polri sebanyak 46 orang. 1984, mulai bertambah 100 lebih personel.&nbsp;Pada 1985, sudah hampir 200 anggota baru yang direkrut. "86-87 angkatan saya, juga sampai 197. Setelah itu berturut-turut, sekarang sudah 300 yang masuk Akpol," beber Tito saat berbicara di Ruang Rapat Utama, Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (27/3). Efeknya, lanjut dia, mulai terasa saat ini. Mereka yang lulus sekolah kesatuan dan mengemban pangkat Komisaris Besar (Kombes) jadi menumpuk.&nbsp;"Bottleneck menuju bintang (perwira tinggi),&rdquo; tegas Tito.

414 Kombes Nganggur, IPW Sarankan Polri Moratorium Rekrutmen Anggota

polisi nganggur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#polisi nganggur

Berita Terkini

4 Polda Akan Naik Status Jadi Tipe A

Versi DPR, Banyak Kombes 'Nganggur' Gara-gara Ogah ke Daerah

414 Kombes Nganggur, IPW Sarankan Polisi Tambah Rekruitmen di SPN

414 Kombes Nganggur, IPW: Bisa Ada Konflik Akibat 'Main Belakang'

414 Kombes Nganggur, IPW Sarankan Polri Moratorium Rekrutmen Anggota

Download Aplikasi JawaPos.com