<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/20/IMG_20250220_191722-1-2085882974.jpg" alt="Syifa Al Lufti alias Alectroguy dan Novi Citra alias Twister Angel dari Sukatani Band minta maaf atas viralnya lagu Bayar Bayar Bayar. (Instagram @sukatani.band)" width="100%">
<figcaption>Syifa Al Lufti alias Alectroguy dan Novi Citra alias Twister Angel dari Sukatani Band minta maaf atas viralnya lagu Bayar Bayar Bayar. (Instagram @sukatani.band)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Polda Jawa Tengah mengakui sempat melakukan klarifikasi terhadap grup musik Sukatani Band terkait lagu berjudul 'Bayar&nbsp;Bayar&nbsp;Bayar' yang viral di media sosial. Lagu itu banyak digunakan sebagai lagu latar untuk konten. Tujuan klarifikasi tersebut adalah ingin mengetahui latar belakang dan tujuan di balik pembuatan lagu 'Bayar&nbsp;Bayar&nbsp;Bayar'. Dan ternyata, Sukatani Band ingin menyampaikan kritikannya lewat lagu untuk tujuan perbaikan pada institusi Polri. Polda Jateng pun membantah langkah Sukatani Band yang muncul ke publik meminta maaf kepada Kapolri dan institusi kepolisian karena adanya intimidasi. Polda Jateng menegaskan tidak melakukan intimidasi, apalagi memaksa Sukatani Band untuk menghapus lagu itu dari platform musik digital. Polda Jawa Tengah secara tegas mengatakan bahwa pihaknya sangat menghargai kebebasan berekspresi dan upaya menyampaikan kritikan melalui karya seni.&nbsp; "Ya monggo saja (lagu&nbsp;Bayar&nbsp;Bayar&nbsp;Bayar&nbsp;dibawakan), kita menghargai kebebasan berekspresi," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto kepada wartawan, Jumat (21/2). Polda Jateng sama sekali tidak mempermasalahkan lagu&nbsp;Bayar&nbsp;Bayar&nbsp;Bayar&nbsp;yang sebenarnya menjadi masukan positif untuk melecut untuk institusi Polri supaya membenahi diri, untuk dibawakan Sukatani Band ketika manggung di masa yang akan datang. Dia pun mempertegas sikap Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang sangat menghargai kritikan. Menurutnya, kritikan yang membangun untuk institusi Polri justru akan dianggap teman Kapolri. "Kritikan itu merupakan bukti bahwa mereka cinta terhadap Polri," ungkapnya.

Polda Jawa Tengah mengakui sempat mengklarifikasi grup musik Sukatani Band terkait lagu 'Bayar Bayar Bayar' yang viral di media sosial.

Polda Jateng Pastikan Sukatani Band Boleh Bawakan Lagu 'Bayar Bayar Bayar' yang Sentil Polisi Nakal, Akui Sempat Klarifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/teddy-minahasa-antara.jpg" alt="Irjen Pol Teddy Minahasa kenakan baju tahanan setelah yang bersangkutan ditahan di Rumah Tahanan Narkoba Polda Metro Jaya. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat" width="100%">
<figcaption>Irjen Pol Teddy Minahasa kenakan baju tahanan setelah yang bersangkutan ditahan di Rumah Tahanan Narkoba Polda Metro Jaya. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat</figcaption>
</figure>JawaPos.com – AKBP Dody Prawiranegara dkk dipertemukan pertama kali secara langsung dengan Irjen Teddy Minahasa, Rabu (23/11). Kedua pihak berdebat 12 jam lebih soal sabu. Irjen Teddy Minahasa dan AKBP Dody Prawiranegara dkk dipertemukan secara langsung di Polda Metro Jaya, Rabu (23/11). Pertemuan itu guna mengkonfrontir soal dugaan penggelapan dan pengedaran 5 kg sabu barang bukti. Pengacara AKBP Dody dan Linda, Adriel Purba, mengatakan konfrontasi dilakukan sejak pukul 09.00 WIB dan hingga pukul 20.36 WIB masih berlangsung. “Tadi mulai jam 9 pagi sampai saat ini belum selesai,” ujar Adriel seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Kamis (24/11). Menurut Adriel, dalam konfrontasi ini, kliennya tetap konsisten dengan keterangan sebelumnya. “Hasil konfrontasi ini klien kami tetap konsisten dengan keterangan di BAP,” katanya. “Jadi tetap konsisten karena tidak ada yang perlu diubah sesuai fakta kebenaran. Tidak goyang sama sekali meski banyak intervensi,” paparnya. Dia juga mengungkapkan konfrontasi melibatkan Arif, seorang warga sipil yang juga jadi tersangka dalam kasus tersebut. “Jadi agenda konfrontasi hari ini TM, Linda dan Dody didudukkan satu meja untuk tersangka Arif. Ini lagi running untuk tersangka Dody, Ibu Linda dan Pak TM,” ujarnya. Sementara itu Hotman Paris, pengacara Irjen Teddy Minahasa, mengungkapkan ada rasa canggung antara kliennya dan AKBP Doddy saat dikonfrontasi tersebut. Konfrontasi keduanya digelar di gedung Ditresnarkoba Polda Metro Jaya sejak pukul 09.00 WIB. Irjen Teddy dan AKBP Doddy berada dalam satu ruangan yang sama. “Mereka satu ruangan, tapi saling nggak lihat. Bedanya hanya satu meter,” kata pengacara Irjen Teddy Minahasa, Hotman Paris, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (23/11). Hotman mengatakan perasaan canggung antara Irjen Teddy Minahasa dan AKBP Doddy Prawiranegara terjadi sejak awal penyidik bertanya substansi perkara. Keduanya seolah enggan bertatapan ketika menjawab pertanyaan penyidik. “Yang sana pada saat membantah melihatnya ke mana. Gimana pun ada canggung antara bos dan anak buah. Satu ruangan kan dikonfrontir,” tutur Hotman. Mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa dan mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara dkk dipertemukan langsung atau dikonfrontasi terkait kasus sabu seberat 5 kg.

Irjen Teddy Minahasa Berdebat dengan AKBP Dody soal Sabu Selama 12 Jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/teddy-minahasa-antara.jpg" alt="Irjen Pol Teddy Minahasa kenakan baju tahanan setelah yang bersangkutan ditahan di Rumah Tahanan Narkoba Polda Metro Jaya. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat" width="100%">
<figcaption>Irjen Pol Teddy Minahasa kenakan baju tahanan setelah yang bersangkutan ditahan di Rumah Tahanan Narkoba Polda Metro Jaya. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proses penyidikan kasus penjualan narkoba dengan tersangka Irjen Pol Teddy Minahasa dan beberapa orang lainnya terus berjalan. Penyidik hari ini, Senin (21/11) telah menjadwalkan Teddy untuk dikonfrontir dengan tersangka lain.  "Ya betul akan dikonfrontir," kata Pengacara Teddy, Hotman Paris Hutapea.  Hotman menyebut kliennya bakal dikonfrontir dengan tersangka lain termasuk mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody dan Anita alias Linda. "Dikonfrontir Senin jam 09.00," jelas Hotman.  Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menaikan status hukum para pelaku penjualan narkoba yang melibatkan Irjen Pol Teddy Minahasa. Seluruhnya kini berstatus tersangka, baik itu warga sipil maupun anggota polisi.  "Total ada 11 tersangka," kata Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mukti Juharsa kepada wartawan, Sabtu (15/10).  Kesebelas tersangka itu adalah HE, AR, AD, KS, J, L, A, AW, DG, D, dan TM. Dari 11 tersangka ini, lima di antaranya adalah polisi. Mereka adalah Irjen Teddy Minahasa, AKBP Dody Prawiranegara, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, dan Aipda AD.  Atas perbuatannya, Teddy dikenakan Pasal 114 Ayat (3) sub Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 55 UU Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal hukuman mati dan minimal 20 tahun penjara.

Hari Ini Irjen Teddy Minahasa Dikonfrontir Kasus Penjualan Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/BORGOL.jpg" alt="Ilustrasi komplotan bandit yang kerap beraksi melakukan pencurian motor diciduk polisi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi komplotan bandit yang kerap beraksi melakukan pencurian motor diciduk polisi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tiga oknum Polrestabes Medan, Sumatera Utara (Sumut), terlibat perampokan. Tiga personel tersebut, yaitu H, B, dan A, pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka berusaha merampas sepeda motor milik warga sipil.  ’’Para pelaku telah diperiksa penyidik dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Juga (diperiksa) untuk pelanggaran kode etik profesi. Sebab, mereka adalah anggota Polri,’’ kata Kapolrestabes Medan Kombespol Valentino Alfa Tatareda saat konferensi pers di mapolrestabes, Senin (10/10).  Dia menyatakan, pihaknya terus mendalami pemeriksaan terkait dengan kemungkinan adanya kasus perampokan lain yang melibatkan tiga oknum tersebut.  Bidpropam Polda Sumut pun turun tangan menangani kasus tiga oknum tersebut. Baik dalam proses pidana maupun etiknya. Kabidhumas Polda Sumut Kombespol Hadi Wahyudi menyatakan, ketiga oknum sejak Minggu (9/10) ditahan di Polrestabes Medan di sel yang berbeda. Dia berjanji menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap ketiganya dengan transparan.  ’’Nanti kami publish setelah hasil pemeriksaan klir,’’ ujarnya saat dimintai konfirmasi oleh Sumut Pos (Jawa Pos Group) kemarin.  Selain tiga polisi, Polrestabes Medan menetap seorang warga sipil, N, sebagai tersangka. Polisi juga tengah memburu seorang pelaku lagi, O.  Perampokan tersebut bermula ketika Benny, warga sipil, hendak menjual sepeda motornya lewat media sosial Facebook. Kemudian, ada orang yang menawar sepeda motor itu. Benny dan calon pembeli tersebut membuat janji bertemu di Pancurbatu, Deliserdang, Rabu (5/9) pukul 19.00. Benny datang ke tempat itu bersama anak dan istrinya dengan mengendarai sepeda motor.  Setiba di lokasi, Benny didatangi dua pria dengan mengendarai sepeda motor. Mereka mengaku sebagai pembeli, N dan O. Tak lama berselang, datang mobil Innova hitam bernopol BK 1165 QZ. Dari dalam mobil itu, turun tiga pria yang mengaku bertugas di Polda Sumut.  ’’Mereka bilang motor yang saya jual itu terlibat masalah. Mereka meminta saya tidak bergerak,’’ ungkap Benny, Sabtu (8/10).  Benny meminta ketiganya menunjukkan identitas. Namun, mereka justru memaksa membawa Benny ke kantor polisi. Tiba-tiba, salah seorang pelaku berusaha membawa kabur sepeda motor itu lengkap dengan STNK-nya. Benny langsung mematikan kontak sepeda motornya. Ketiganya mengancam Benny.  Benny pun mengatakan kepada mereka bahwa dirinya hendak menelepon temannya di Polda Sumut sembari mengambil ponselnya. Padahal, sebenarnya saat itu Benny hanya ingin memotret wajah pelaku dengan kamera ponselnya. ’’Mereka marah, terus kabur,’’ katanya.  Istri Benny yang saat itu menggendong anaknya berusaha menahan mobil pelaku. Namun, dia malah terseret dan terluka. Pelaku lantas melemparkan STNK sepeda motor itu dari dalam mobil.  Kasus itu pun viral di media sosial. Menko Polhukam Mahfud MD sampai memberikan komentar. ’’Ya, stop impunity. Selain dipecat, tiga polisi tersebut harus dihukum pidana secara maksimal plus pemberatan sebagai anggota penegak hukum,’’ tulis Mahfud dalam akun Twitter kemarin.

Berusaha Rampas Motor Warga, Tiga Oknum Polrestabes Medan Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/polisi-nakal.jpg" alt="EMOSI: Aksi Bripka AG saat menembakkan pistolnya yang terekam CCTV warga pada Senin (16/5). (Allex Qomarulla/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>EMOSI: Aksi Bripka AG saat menembakkan pistolnya yang terekam CCTV warga pada Senin (16/5). (Allex Qomarulla/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Bripka AG tidak terima ketika ditegur warga setelah mobil yang dikendarainya ngebut di permukiman. Emosinya meluap. Anggota <a href="https://www.jawapos.com/tag/polsek-rungkut/">Polsek Rungkut</a> itu kemudian mengeluarkan pistol dan menembakkannya ke udara dua kali. Dia disanksi disiplin.  Kejadian itu terekam <a href="https://www.jawapos.com/tag/cctv/">CCTV</a> di sekitar lokasi. Videonya lantas viral di media sosial. Propam Polrestabes Surabaya langsung turun tangan.  Wakapolrestabes Surabaya AKBP Hartoyo menyatakan, oknum anggota itu sudah diperiksa oleh tim propam (profesi dan pengamanan). Bripka AG dikenai sanksi disiplin. ”Senjata yang dipakai disita. Untuk sementara, yang bersangkutan juga ditarik ke mako (<a href="https://www.jawapos.com/tag/polrestabes-surabaya/">Polrestabes Surabaya</a>, Red),” ujarnya, Rabu (18/5).  Hartoyo menerangkan, aksi koboi jalanan itu terjadi Senin (16/5) malam. Lokasinya berada di Dusun Tambak Bulak, Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, <a href="https://www.jawapos.com/tag/sidoarjo/">Sidoarjo</a>. ”Insiden tersebut terjadi karena miskomunikasi saja,” katanya.  Bripka AG, lanjut dia, tinggal tidak jauh dari lokasi cekcok. Malam itu dia sedang mengantar istrinya yang akan melakukan persalinan. ”Buru-buru ke rumah sakit karena sudah terjadi pendarahan,” jelasnya.  Mobil yang mereka tumpangi melaju kencang. Termasuk saat melintasi area perumahan. Beberapa orang yang sedang cangkruk kemudian meneriakinya karena dianggap membahayakan.  Bripka AG tidak terima. Dia menghentikan mobil dan mendatangi warga yang menegur. ”Terjadilah adu mulut selama beberapa saat,” tuturnya.  Hartoyo menambahkan, setelah cekcok itu, oknum anggota kembali ke mobil. Namun, kendaraannya tidak bisa melaju karena terhalang mobil warga yang akan dimasukkan ke dalam garasi. Bripka AG kemudian kalap. Dia kembali turun.  Bripka AG spontan meraih pistol yang tersimpan di balik jaket dengan tangan kanan. Senjata api tersebut langsung diarahkan ke atas dan ditembakkan. ”Dua kali letusan. Dengan harapan segera diberi jalan,” terang Hartoyo.  Menurut dia, tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan. Meskipun, yang dilakukan punya alasan. ”Nggak boleh seperti itu. Ada aturan penggunaan senjata api,” ungkapnya.  Hartoyo pun mengungkapkan permintaan maaf kepada masyarakat. Khususnya yang malam itu berada di lokasi. Bripka AG dipastikan mendapat sanksi yang pantas atas aksi koboinya.

Bripka AG, Polisi Pengancam Warga Pakai Pistol Disanksi Disiplin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/POLICE-LINE.jpg" alt="Ilustrasi police line. (Adnan Reza Maulana/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi police line. (Adnan Reza Maulana/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Brigadir AS dilaporkan ke Polrestabes Surabaya karena dituduh menggelapkan tiga mobil rental. Yakni, Honda CR-V, Toyota Wish, dan Suzuki Ertiga. Laporan itu tengah didalami satreskrim.  Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Mirzal Maulana saat dikonfirmasi membenarkan Kamis (12/5). Hanya, dia belum bisa memberikan banyak keterangan. Menurut dia, penyelidikan masih berjalan. ’’Yang jelas, kami proses sesuai prosedur,’’ ujarnya.  Mirzal menyatakan, proses hukum tidak melihat latar belakang seseorang, tetapi alat bukti tindak pidana. ’’Kalau memang terbukti, akan ditindak. Hukum tidak pandang bulu kepada siapa pun,’’ ungkapnya.  RA, pelapor kasus itu, menjelaskan, penggelapan tersebut terjadi sekitar empat tahun lalu. Brigadir AS awalnya menjadi pelanggan rutin di tempat rental mobilnya. Dia sering menyewa pada akhir pekan.  ’’Alasannya, mau dibuat jalan-jalan. Sabtu sama Minggu pinjam. Senin dikembalikan,’’ tuturnya.  Warga Gayungan itu menambahkan, suatu saat terlapor meminjam tiga mobil sekaligus. Dalihnya untuk dipakai acara bersama teman satu angkatan. RA yang tidak curiga melayani permintaan tersebut. Terlebih, AS juga seorang polisi.  ’’Dia sempat menunjukkan kartu anggota. Waktu itu tugas di polda di Direktorat Sabhara,’’ paparnya.  Masalah kemudian muncul saat jatuh tempo pengembalian. AS tidak menampakkan batang hidungnya. ’’Waktu dihubungi, ngakunya masih di luar kota. Alasan telat sehari,’’ kata RA. Namun, janji tersebut ternyata juga tidak terealisasi.  AS selalu berkelit saat dihubungi. Alasannya macam-macam. Mulai sibuk bertugas sampai kendaraan dipakai teman. ’’Hingga kemudian nomor teleponnya tidak bisa dihubungi,” tuturnya.  RA lantas mencoba mencari titik terang dengan mendatangi alamat yang didaftarkan saat peminjaman. Lokasinya di Sidoarjo. Namun, rumah itu ternyata dihuni orang lain. Bukan AS yang menyewa mobil. ’’Pada 2019, saya mengadu ke polda,’’ ungkapnya.  AS sempat menjalani sidang kode etik. Namun, RA tetap kecewa. Sebab, sanksi yang diberikan bukan pidana, melainkan hanya mutasi tugas ke Madura. ’’Mobil sampai sekarang belum kembali,’’ katanya.  Dia berharap laporan yang dibuat di mapolrestabes bisa memunculkan titik terang. RA tidak hanya ingin terlapor mendapat sanksi pidana. Namun, tiga kendaraannya juga kembali.

Brigadir AS, Oknum Polisi yang Dilaporkan Gelapkan Tiga Mobil Rental

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/JKT-1-SINERGISITAS-KOMNAS-HAM-POLRI-FED-1.jpg" alt="Kepala Divisi Propam, Irjen Pol Ferdy Sambo didapingi Komisioner Komnas HAM bidang pemantauan dan penyelidikan M Choirul saat memberi keterangan kepada awak media usai mengadakan pertemuan di kantor Komnas Ham, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat," width="100%">
<figcaption>Kepala Divisi Propam, Irjen Pol Ferdy Sambo didapingi Komisioner Komnas HAM bidang pemantauan dan penyelidikan M Choirul saat memberi keterangan kepada awak media usai mengadakan pertemuan di kantor Komnas Ham, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Divisi Propam Polri menggelar rapat kerja teknis (rakernis) tahun 2022 yang mengangkat tema ‘Propam Polri Siap Mendukung Pelaksanaan Kedisiplinan dan Pemulihan Ekonomi Nasional’. Rapat itu digelar dari Selasa (22/3) Maret hingga Rabu (23/3) di Auditorium PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.  Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo menjelaskan Polri akan mengawal program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN) pasca pandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikan Sambo saat diskusi panel bersama KADIN Indonesia dan Kementerian Perekonomian mengenai pemulihan ekonomi nasional.  “Perlu kami tegaskan dalam Rakernis Propam Polri tahun 2022, Propam siap mengawal kebijakan Kapolri dalam menjamin kepastian investasi dan dunia usaha,” kata Sambo, Selasa (22/3).  Sambo mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di 2022 yaitu PDB 5,5 persen. Tentu, harapannya kepada Polri untuk mampu menjaga momentum. “Tadi disinggung oleh Ketum KADIN agar supaya tak terjadi revolusi sosial. Artinya, Polri harus menjamin keamanan,” jelas dia.  Sambo meminta kepada masyarakat dan para pengusaha melaporkan apabila ada polisi nakal ke Propam lewat aplikasi Propam Presisi.  “Dalam hal ini mengganggu pengusaha menengah dan kecil bahkan pengusaha kelas atas, jangan ragu untuk melaporkan di aplikasi. Pasti saya tindak dengan tegas dan keras,” jelas dia.  Sementara Ketua Umum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan Polri memiliki peran dalam mengawal pemulihan ekonomi nasional demi menciptakan kedisiplinan bangsa, menjaga keamanan dan kestabilan situasi sosial untuk menjaga kondusifitas ekonomi serta iklim investasi.  “Mengawasi pelaksanaan kebijakan program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan. Memberikan pelayanan publik yang tanggap dan responsif,” kata Arsjad Rasjid.  Namun, Arsjad mengeluhkan masih banyak oknum anggota Polri yang justru menghambat terwujudnya kedisiplinan dan pemulihan ekonomi nasional. Sehingga, perlu adanya penguatan di internal Korps Bhayangkara tersebut.  “Pungli atau pemerasan dalam proses perizinan usaha. Penyelewengan otoritas terhadap pelaku usaha dengan alasan penyelidikan tindak pidana. Oknum yang menjadi beking usaha-usaha illegal. Tidak responsif pada laporan gangguan kamtibmas yang menghambat pemulihan ekonomi nasional,” ungkapnya.

Irjen Sambo Minta Pengusaha Laporkan ke Propam Jika Ada Polisi Nakal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/1629361092484.jpg" alt="Ilustrasi polisi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya membuka hotline pengaduan terhadap maraknya polisi nakal yang bisa merugikan masyarakat. Hotline dengan nomor 081298911911, diharapkan bisa mempermudah masyarakat dalam mengadukan ulah polisi nakat tersebut.  “Hari ini kami membuka hotline dengan nomor hotline 081298911911, silakan laporkan ke nomor ini,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo di PMJ, Jakarta, Rabu (3/11).  Sambodo menuturkan, pihaknya akan profesional dalam menindak aduan masyarakat perihal aduan polisi nakal tersebut. “Silahkan dilaporkan. Kami akan berusaha untuk lebih baik,” ujarnya seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group).  Tak hanya itu, kata dia, ia berharap peran aktif masyarakat untuk membantu pihaknya dalam melaporkan polisi nakal, baik dalam pelayanan SIM, STNK dan BPKB maupun dalam hal penindkan di jalan.  “Baik di pelayanan SIM, STNK dan BPKB maupun dalam hal penindkan di jalan. Pungutan liar, dan pemerasa. Segera laporkan,” tegasnya.  Sebelumnya, video viral di media sosial yang memperlihatkan anggota polisi lalu lintas (polantas) yang memeras sopir truk yang ditilangnya. Aksi polantas itu diketahui terjadi di di kawasan Tangerang.  Dalam video yang diunggah oleh akun Twitter @Pasifisstate, tampak anggota polantas tersebut memeras sang sopir. Yang diminta oknum polisi tersebut kepada sang sopir truk, bukanlah uang melainkan sekarung bawang yang kebetulan isi truk tersebut adalah bawang.  Dalam video yang berdurasi 31 detik tersebut, sang sopir menyebutkan, awalnya ia ingin memberi uang 100 ribu. Namun polantas tersebut malah meminta satu karung bawang. Saat ini polantas berinisial Aipda PDH itu sudah dipindah tugaskan Bintara Yanma Polda Metro Jaya.  “Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda dan langsung dicabut (dicopot), dipindah tugaskan ke PMJ. Di Bintara Yanma sementara ini, sambil menjalani pemeriksaan,” kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (2/11).  Selain dipindah tugaskan, kata Yusri, yang bersangkutan juga dilakukan penahanan. Penahanan sendiri dalam rangka proses pemeriksaan sidang kode etik. “Iya (ditahan) ini masih tunggu hasil pemeriksaan,” ujarnya

Bertemu Polisi Nakal, Lapor Saja Ke Nomor Hotline Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/kapolda-jatim-nico.jpg" alt="JAGA MARWAH: Irjen Pol Nico Afinta mengumumkan layanan pengaduan untuk masyarakat terkait dengan anggotanya yang melakukan penyelewengan di Mapolda Jatim. (Edi Sudrajat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>JAGA MARWAH: Irjen Pol Nico Afinta mengumumkan layanan pengaduan untuk masyarakat terkait dengan anggotanya yang melakukan penyelewengan di Mapolda Jatim. (Edi Sudrajat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta meminta masyarakat melaporkan anggota kepolisian yang melakukan penyelewengan. Polisi nomor satu di Jawa Timur (Jatim) itu membuka layanan pengaduan untuk mewadahi laporan. Dia berjanji merahasiakan identitas pelapor dan memprosesnya hingga tuntas.  Jenderal bintang dua itu menyatakan, pihaknya tidak segan mengambil tindakan tegas terhadap anggota yang melakukan pelanggaran. Hukumannya pun tidak akan ringan. ”Bisa dipecat kalau kategori pelanggarannya berat,” ujarnya kemarin (2/11). Misalnya, anggota terlibat dalam bisnis peredaran narkoba, pembunuhan, atau perampokan.  Polda Jatim, jelasnya, berkomitmen tinggi untuk menjaga nama baik institusi. Jangan sampai tindakan menyimpang segelintir oknum mencoreng jerih payah tugas anggota yang lain. ”Layanan ini termasuk bukti komitmen kami,” ungkapnya.  Nico menuturkan, kepolisian terus berusaha membangun citra baik di masyarakat. Namun, pada praktiknya, tidak jarang ada oknum yang menyimpang. Mereka bertindak semaunya. ”Harapan kami, yang seperti itu tidak ada lagi,” tuturnya.  Dia menjelaskan, layanan pengaduan terkait dengan polisi nakal itu bakal digawangi tiga satuan kerja sekaligus. Yakni, bidpropam, irwasda, dan bidhumas. ”Bentuk pengaduan apa pun terkait dengan penyimpangan anggota akan kami terima,” katanya.Nico mengimbau masyarakat agar tidak sungkan membuat laporan. Terlebih jika memiliki bukti yang kuat. Dia pun memastikan identitas pengadu bakal dirahasiakan.  Alumnus Akpol 1992 tersebut memaparkan, keberadaan oknum polisi yang melakukan penyimpangan sudah menjadi rahasia umum. Beberapa waktu lalu, misalnya, bidpropam menangkap seorang oknum polisi yang berpesta sabu-sabu bersama koleganya di Mojokerto. ”Hingga saat ini, penyidikan terus berlangsung. Hukumannya bukan hanya kode etik, tetapi juga dipecat secara tidak hormat,” terangnya.  Dia menegaskan, saat ini adalah era keterbukaan. Masyarakat setiap detik mengawasi kinerja polisi. Nico menambahkan, pihaknya tidak hanya akan menghukum anggota yang melakukan pelanggaran. Dia menjanjikan reward kepada jajaran yang berprestasi.  ”Agar berimbang,” jelasnya. Bentuk penghargaan itu beragam. Bisa uang pembinaan atau rekomendasi mengikuti pendidikan lanjutan.  Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Gatot Repli Handoko menyatakan, bentuk pengaduan yang pernah diterima selama ini cukup beragam. Mulai oknum anggota yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan prosedur sampai melakukan penganiayaan.  Menurut dia, semua pengaduan itu punya latar belakang yang hampir sama. Oknum pelakunya bersikap arogan. Mereka merasa jemawa sebagai aparat. ”Padahal, penegak hukum juga bisa disanksi,” ungkapnya.

Kapolda Jatim Nico Afinta Minta Masyarakat Laporkan Polisi Nakal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/image-5.jpg" alt="Ilustrasi pelajar. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelajar. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polda Jawa Timur minta warga untuk tidak ragu melaporkan bila ada polisi nakal yang menyalahi undang-undang. Utamanya bagi anggota kepolisian yang melanggar disiplin kode etik.  Permintaan itu disampaikan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Alfinta, Rabu (3/11). Dia berharap warga Jatim langsung melaporkan ke Irwasda Polda Jatim, Bid Propam Polda Jatim, dan Humas Polda Jatim.  ”Polda Jatim juga telah membuka posko aduan yang dikoordinir Irwasda, sehingga masyarakat bisa sewaktu-waktu melapor jika menemukan polisi yang melanggar kode etik maupun undang-undang,” ujar Nico.  Permintaan itu disampaikan usai Kapolri Jenderal Listyo Sigit mencopot tujuh pejabat kepolisian. Upaya itu sebagai bukti bahwa Polri juga membenahi internal.  Salah satu di antaranya adalah pejabat di wilayah hukum Polda Jatim yakni Kapolres Nganjuk AKBP Jimmy Tana. Dia dipindahkan ke Pamen Yanma Polri dalam rangka evaluasi jabatan.  ”Kalau ada anggota yang melakukan pelanggaran, anggota di jajaran Polda Jatim akan diproses. Sanksinya baik secara disiplin, kode etik, dan pidana,” tegas Nico.  Nico mengakui, ada 3 anggotanya yang menjalani sidang atas kasus narkoba. Kepada warga, dia berjanji akan memanau jalannya sidang. Sehingga tidak ada yang bisa lolos dari hukuman.  ”Kami komitmen bagi anggota yang memakai narkoba apalagi menjadi bandar akan dipecat,” ucap Nico.  Nico memastikan bahwa anggota kepolisian di Jawa Timur akan terus melaksanakan perintah Kapolri. Yaitu melayani warga. ”Melaksanakan tugas dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga kamtibamas, melindungi, dan mengayomi masyarakat, serta penegakan hukum,” papar Nico.  Sebaliknya, Nico berjanji memberikan penghargaan kepada anggota yang melaksanakan tugas dengan baik.

Buka Posko Aduan, Kapolda Jatim Minta Warga Laporkan Polisi Nakal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#polisi nakal

Berita Terkini

Polda Jateng Pastikan Sukatani Band Boleh Bawakan Lagu 'Bayar Bayar Bayar' yang Sentil Polisi Nakal, Akui Sempat Klarifikasi