<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/caleg-gerindra-apresiasi-kinerja-polresta-pekanbaru_m_.jpg" alt="Ilustrasi: topi polisi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: topi polisi.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sepanjang tahun ini Polri menggelar 9.817 sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Dari ribuan sidang etik tersebut, tidak kurang dari 689 polisi kena sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), atau sanksi pemecatan dari dinas kepolisian.</p> <p>Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Wahyu Widada menyampaikan hal itu dalam Rilis Akhir Tahun yang berlangsung di Mabes Polri, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Selasa (30/12). Dia merinci sanksi yang diberikan kepada personel Polri melalui sidang etik.</p> <p>&rdquo;Pada tahun 2025 ini Polri telah menjatuhkan sebanyak 9.817 putusan sidang Kode Etik Profesi Polri. Terdiri atas 2.707 sanksi etik berupa pernyataan perbuatan tercela, 1.951 permintaan maaf secara lisan maupun tertulis, 1.709 sanksi patsus selama 30 hari, 1.196 sanksi demosi, 689 sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH),&rdquo; ungkap Komjen Wahyu.</p> <p>Selain itu, Wahyu menyatakan bahwa melalui sidang etik tersebut turut dijatuhkan sanksi penundaan kenaikan pangkat dan penundaan pendidikan untuk 637 polisi serta 44 sanksi lainnya. Di luar sidang etik, Polri turut menyelenggarakan sidang disiplin.</p> <p>&rdquo;Sepanjang tahun 2025, Polri telah menjatuhkan sebanyak 5.061 putusan sidang disiplin,&rdquo; kata dia.</p> <p>Sanksi yang dijatuhkan oleh Polri melalui sidang disiplin itu terdiri atas 1.711 sanksi penempatan dalam tempat khusus (patsus), 1.289 sanksi teguran tertulis, 804 sanksi tunda pendidikan, 510 sanksi tunda kenaikan pangkat, 364 sanksi mutasi bersifat demosi, dan 393 sanksi lainnya.</p> <p>Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menekankan bahwa instansinya akan terus berbenah diri. Langkah itu terus dilakukan meski penilaian masyarakat terhadap kinerja Polri tahun ini menunjukkan tren positif.</p> <p>&rdquo;Hasil penilaian dari lembaga survei internasional dan survei nasional tersebut tentunya membuat kami terus melakukan perbaikan, berbenah, dan tidak berpuas diri. Kami harus terus melakukan perbaikan, harus terus melakukan evaluasi, sehingga kami terus bisa meningkatkan kinerja institusi,&rdquo; kata dia di hadapan awak media.</p> <p>&nbsp;</p>

Dari ribuan sidang etik tersebut, tidak kurang dari 689 polisi kena sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), atau sanksi pemecatan

Sebanyak 689 Polisi Dipecat Sepanjang 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/13/fy3vZvqv5bQKp4yYlupNPBvgGdpe6WdMKNK3adzC-3593154431.jpg" alt="Polri menunjukkan 6 personel Satuan Yanma Mabes Polri yang menjadi tersangka kasus pengeroyokan 2 orang matel di kalibata. (Polri)" width="100%">
<figcaption>Polri menunjukkan 6 personel Satuan Yanma Mabes Polri yang menjadi tersangka kasus pengeroyokan 2 orang matel di kalibata. (Polri)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Melalui sidang etik yang berlangsung hari ini (17/12), Polri memberikan sanksi tegas kepada 6 orang personel Satuan Pelayanan Markas (Yanma) Mabes Polri. Termasuk diantaranya sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan kepada 2 di antara 6 polisi tersebut.&nbsp;</p> <p>Putusan tersebut dijatuhkan lantaran 6 polisi yang kini sudah berstatus tersangka dalam kasus pengeroyokan 2 orang mata elang (matel) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan (Jaksel) itu, lantara dampak perbuatan para tersangka sangat fatal. Matel yang menjadi korban pengeroyokan meninggal dunia. Tindakan pengeroyokan juga menyebabkan sekelompok massa mengamuk dan melakukan pengrusakan.&nbsp;</p> <p>Kabag Penum Biro Penmas Divhumas Polri Kombes Erdi A.Chaniago menyampaikan bahwa dalam sidang etik hari ini terungkap fakta bahwa Bripda AMZ adalah pemilik sepeda motor yang dihentikan oleh 2 orang matel berinisial M dan NAT di Kalibata. Dia juga yang menghubungi Brigadir IAM untuk menyusul ke lokasi pengeroyokan.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Brigadir IAM menerima informasi melalui WA Group dari Bripda AMZ bahwa dia dan motornya ditahan oleh pihak matel, sehingga Brigadir IAM spontan saat itu juga mengajak 4 orang lainnya ke lokasi yang dikirim oleh Bripda AMZ.&rdquo; ungkap Erdi kepada awak media pada Rabu malam.</p> <p>Atas perbuatan kedua personel Satuan Yanma Mabes Polri tersebut, majelis etik memutuskan bahwa mereka telah melakukan perbuatan tercela dan melanggar aturan. Mereka disanksi PTDH dari dinas kepolisian. Merespons putusan tersebut, AMZ dan IAM tidak terima. Sehingga kedua polisi itu memutuskan untuk melakukan banding.</p> <p>&rdquo;Sanksi administratif yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, kedua pelanggar menyatakan banding,&rdquo; terang Erdi.&nbsp;</p> <p>Sementara itu 4 tersangka lain masing-masing berinisial Bripda BN, Bripda JLA, Bripda RGW, dan Bripda IAB mendatangi lokasi pengeroyokan atas ajakan senior mereka. Para polisi itu mengakui turut melakukan pengeroyokan kepada kedua korban. Atas perbuatan tersebut, mereka dinyatakan melakukan pelanggaran dan perbuatan tercela.</p> <p>&rdquo;Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan terhadap sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Sanksi administrasi berupa mutasi bersifat demosi selama 5 tahun,&rdquo; ucap Erdi.</p> <p>Serupa dengan kedua polisi yang kena sanksi PTDH, 4 polisi itu juga mengajukan banding atas putusan etik tersebut. Lebih lanjut, Erdi menyampaikan bahwa proses hukum terhadap 6 polisi itu masih terus berjalan. Penanganannya dilaksanakan oleh penyidik Polda Metro Jaya dengan melibatkan personel Bareskrim Polri. Sesuai komitmen, Polri memastikan bahwa proses hukum itu dilaksanakan sampai tuntas.&nbsp;</p>

Melalui sidang etik yang berlangsung hari ini (17/12), Polri memberikan sanksi tegas kepada 6 orang personel Satuan Pelayanan Markas (Yanma)

Polri Pecat 2 dari 6 Personel Yanma yang Terlibat Pengeroyokan 2 Orang Matel di Kalibata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/26/Brigjen-Pol-Trunoyudo-Wisnu-Andiko-3-1889424969.jpeg" alt="Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko saat konferensi pers  kepada awak media, Selasa (26/11/2024). (Dok: Divhumas Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko saat konferensi pers  kepada awak media, Selasa (26/11/2024). (Dok: Divhumas Mabes Polri)</figcaption>
</figure> <div> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com -</strong> Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas (Divhumas) Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkap hasil sidang etik terhadap dua orang terduga pelanggar berinisial DF dan S.</p> <p dir="ltr">Dalam sidang etik yang berlangsung pada Kamis (2/1) tersebut, kedua polisi yang diduga terlibat dalam pemerasan penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) asal Malaysia tersebut dihukum dengan sanksi demosi delapan tahun.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Trunoyudo menyampaikan bahwa sidang etik terhadap DF dan S dilakukan secara bergantian. DF menjalani sidang etik lebih dulu. Kemudian dilanjutkan dengan sidang etik terhadap S.</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015486943/tidak-semua-buruk-6-pilihan-makanan-tinggi-sodium-ini-justru-bisa-membuat-lebih-sehat">Tidak Semua Buruk: 6 Pilihan Makanan Tinggi Sodium Ini Justru Bisa Membuat Lebih Sehat</a></strong></p> <p dir="ltr">Keduanya menyusul terduga pelanggar lainnya yang sudah kena sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH). Yakni Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak, perwira menengah berinisial Y, dan perwira menengah berinisial M.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Sidang (DF) dilaksanakan pada Kamis, 2 Januari 2025 pukul 09.00 WIB sampai 18.20 WIB di ruang Sidang Divpropam Polri Gedung TNCC Mabes Polri,&rdquo; terang Trunoyudo kepada awak media pada Jumat (3/1).&nbsp;</p> <p dir="ltr">Untuk pelanggar S, kata Trunoyudo, sidang etik dilaksanakan selama tiga jam. Mulai pukul 17.00 WIB sampai 20.25 WIB. Sidang itu dipimpin langsung oleh Karowabprof Divpropam Polri Brigjen Agus Wijayanto sebagai ketua sidang komisi. Dalam sidang tersebut, total ada lima orang saksi yang turut diperiksa oleh Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP).&nbsp;</p> <strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015486943/tidak-semua-buruk-6-pilihan-makanan-tinggi-sodium-ini-justru-bisa-membuat-lebih-sehat">Tidak Semua Buruk: 6 Pilihan Makanan Tinggi Sodium Ini Justru Bisa Membuat Lebih Sehat</a></strong> <p dir="ltr">Oleh Majelis KKEP, DF dan S terbukti melakukan pelanggaran saat bertugas mengamankan penonton konser DWP yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba. &rdquo;Pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasannya,&rdquo; jelasnya.</p> <p dir="ltr">Atas perbuatan kedua pelanggar itu, Trunoyudo menyampaikan bahwa Majelis KKEP menjatuhi sanksi berupa demosi selama delapan tahun. Selain itu, masing-masing pelanggar juga dijatuhi hukuman penempatan khusus selama 30 hari untuk DF dan 20 hari untuk S.</p> <p dir="ltr">&rdquo;Mutasi bersifat demosi selama delapan tahun di luar fungsi penegakan hukum,&rdquo; kata dia menegaskan.&nbsp;</p> <strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015486909/harga-cabai-di-jatim-sempat-menyentuh-rp-100-ribu-per-kilo-pedagang-keluhkan-stok-terbatas">Harga Cabai di Jatim Sempat Menyentuh Rp 100 Ribu per Kilo, Pedagang Keluhkan Stok Terbatas</a></strong> <p dir="ltr">Lebih lanjut, Trunoyudo menyebut Tim KKEP juga menjatuhkan sanksi berupa sanksi etika, yaitu perbuatan pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Pelanggar diwajibkan mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi selama satu bulan.</p> <p dir="ltr">&rdquo;Dari hasil pemeriksaan sudah diklasifikasikan peran dari masing-masing pelanggar. Tentunya sanksi diberikan secara proporsional sesuai peran dan wujud perbuatan masing-masing pelanggaran,&rdquo; jelasnya.&nbsp;</p> </div> <div>&nbsp;</div>

Trunoyudo menyebut Tim KKEP juga menjatuhkan sanksi berupa sanksi etika, yaitu perbuatan pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

Sudah 5 Polisi Kena Sanksi di Kasus Dugaan Pemerasan Penonton DWP, 3 PTDH dan 2 Lainnya Demosi Delapan Tahun

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/1670515443669_copy_1024x575.jpg" alt="Ilustrasi polisi. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi. Antara</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Catatan hitam aparat kepolisian kembali bertambah, kali ini seorang polisi dengan pangkat brigadir kena sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH). Personel Korps Bhayangkara yang bertugas di bawah Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) itu diduga terlibat dalam kasus pembunuhan di wilayah Katingan, Palangka Raya.&nbsp;</p> <p>Hal itu disampaikan oleh Kabid Propam Polda Kalteng Kombes Pol Nugroho Agus Setiawan pada Senin (16/12). Sebelum dijatuhi hukuman PTDH, polisi berinisial AK itu sempat menjalani penempatan khusus atau patsus selama empat hari. &rdquo;Terakhir yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH). Sekali lagi diberhentikan dengan tidak hormat,&rdquo; tegasnya.&nbsp;</p> <p>Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Erlan Munaji menyampaikan bahwa kasus tersebut bermula dari temuan jenazah pada 6 Desember 2024. &rdquo;Penyidik saat ini melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tentunya secara profesional transparan dan berkeadilan dengan metode scientific crime investigation,&rdquo; terang dia kepada awak media.</p> <p>Berkaitan dengan dugaan keterlibatan personel Polresta Palangka Raya dalam kasus tersebut, Erlan menyampaikan bahwa Brigadir AK telah diproses oleh Bid Propam Polda Kalteng. &rdquo;Diawasi langsung pengawas internal Kompolnas sebagai wujud transparansi, ini komitmen Polri dalam menegakkan hukum,&rdquo; kata perwira menengah dengan tiga kembang di pundak itu.&nbsp;</p> <p>Erlan menambahkan, dugaan pelanggaran tindak pidana oleh personel Polda Kalteng tersebut pasti diproses hukum sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. &rdquo;Polda Kalteng menjunjung tinggi integritas profesional dan proporsional dalam bekerja. Polda Kalteng terbuka atas kritik untuk kebaikan institusi Polri di masa depan,&rdquo; bebernya.</p>

Personel Korps Bhayangkara yang bertugas di bawah Polda Kalteng itu diduga terlibat dalam kasus pembunuhan di wilayah Katingan

Diduga Terlibat Pembunuhan di Katingan Kalteng, Polisi Berpangkat Brigadir Kena PTDH

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/1670515443669_copy_1024x575.jpg" alt="Ilustrasi polisi. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi. Antara</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Beredar foto 15 anggota Polrestabes Medan dinyatakan sebagai daftar pencarian orang (DPO). Namun, para orang-orang di dalam foto tersebut dipastikan sudah tidak lagi berstatus anggota Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">15 polisi yang ada di foto tersebut yakni, Bripda Hasanuddin Sitohang, Bripda Edi Kurniawan, Briptu Haris K Putra, Brigadir Rudianto Ginting, Brigadir Refandi, Brigadir Sapril, Brigadir Ade Nugraha, Brigadir Zefri Suzaldi, Brigadir Eliod Silitonga, Brigadir Muliadi, Brigadir Afriyanto Maha, Bripka Sutrisno, Bripka Ari Galih Gumirlang, Bripka Riswandi, dan Aiptu Sutarso.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, 15 anggota di dalam foto tersebut sudah dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Pasalnya mereka melakukan berbagai pelanggaran etik berat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mereka sudah di PTDH semua terkait berbagai pelanggaran kode etik profesi Polri," kata Hadi saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (19/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jenis pelanggaran 15 orang tersebut adalah indisipliner, desersi dan pengguna narkoba. Setelah melalui sidang kode etik Polri, mereka dijatuhi sanksi maksimal berupa PTDH.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, di antara 15 orang tersebut juga ada yang melakukan tindak pidana. Mereka sudah menjalani proses persidangan di pengadilan, adapula yang sudah dijatuhi vonis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pelanggaran-pelanggaran Indisipliner atau disersi yang mereka lakukan tercatat ada yang di tahun 2018, 2019, 2020, 2021, meninggalkan tugas ada yang 30 hari, 40 hari, 48 hari, 50 hari, 60 hari bahkan 86 hari dan kesemuanya telah diproses serta telah disidang KKEP, putusannya pecat/PTDH," imbuh Hadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Hadi menekankan, Polri berkomitmen transparan kepada publik. Seluruh anggota yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai aturan berlaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tujuan awalnya dari Propam Polrestabes memasang poto-poto mereka adalah untuk kepentingan internal mengingatkan kepada anggota lain tidak melakukan perbuatan yang merusak citra Polri, dan jika ada laporan masyarakat terkait 15 orang mengaku-aku Polisi agar dipertegas mereka bukan Polisi," pungkas Hadi.</div>

15 anggota di dalam foto tersebut sudah dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Karena melakukan pelanggaran etik berat.

Beredar Foto 15 Polisi Medan Jadi DPO, Ini Faktanya

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/03/Polisi-polres-jaksel-dipecat-110324561.jpg" alt="Polres Metro Jakarta Selatan memecat atau pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) kepada enam anggotanya yang terlibat kasus narkoba dan tidak masuk kerja (desersi) di Jakarta, Jumat (3/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Polres Metro Jakarta Selatan memecat atau pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) kepada enam anggotanya yang terlibat kasus narkoba dan tidak masuk kerja (desersi) di Jakarta, Jumat (3/5/2024).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sebanyak enam anggota polisi dari Polres Metro Jakata Selatan, diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) karena diduga terlibat kasus narkoba dan tidak masuk kerja (desersi).<br /><br />"Dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada rekan-rekan tidak ada tempat bagi pengguna narkoba," kata Kapolres Metro Jaksel Kombes Polisi&nbsp;Ade Rahmat Idnal saat dikonfirmasi di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (3/5).<br /><br />Menurut Ade,&nbsp;keenam anggota Polres Metro Jakarta Selatan (Jaksel) yang dipecat atau PTDH sudah layak mendapatkan hukuman tersebut.<br /><br />Hal ini karena Polri sangat tegas kepada para pelaku pengedar atau penyalahguna narkoba, mengingat mereka harus menjadi contoh kepada masyarakat.<br /><br />"(Mereka ada yang terlibat) Kasus pengedar dan pengguna narkoba dan juga desersi tidak masuk kerja," tuturnya.<br /><br />Upacara PTDH di gelar di halaman Mapolres Metro Jaksel. Keenam anggota yang dipecat yaitu Aipda GA, Bripka SN, Brigadir HK, Briptu MI, Aipda LF dan Bripda BA.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01574361/lima-polisi-dipecat-karena-terlibat-narkoba-dan-mangkir-dari-tugas">Lima Polisi Dipecat karena Terlibat Narkoba dan Mangkir dari Tugas</a></strong><br /><br />Setelah upacara PTDH dan kenaikan pangkat pengabdian selesai seluruh pejabat dan personel Polres Metro Jakarta Selatan, melaksanakan pengecekan urine oleh Sidokkes didampingi Sipropam Polres Metro Jakarta Selatan.<br /><br />Pengecekan tes urine tersebut merupakan bentuk antisipasi dari Polres Metro Jaksel agar tidak ada anggota yang kembali terlibat narkotika. "Kita sama-sama mengingatkan kepada rekan-rekan kita jangan sampai menyalahgunakan narkoba," katanya.<br />&nbsp;</p>

"Dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada rekan-rekan tidak ada tempat bagi pengguna narkoba," kata Kapolres Metro Jaksel

Terjerat Kasus Narkoba dan Desersi, 6 Anggota Polisi Polres Metro Jaksel Dipecat dari Kesatuan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/1670515443669_copy_1024x575.jpg" alt="Ilustrasi polisi. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi. Antara</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Div Propam Polri telah menyelesaikan sidang komisi kode etik Polri (KKEP) untuk Bripka IGP dan Bripda IM dalam kasus tewasnya Bripda IDF pada Jumat (4/8). Hasilnya kedua pelanggar diberi sanksi pemecatan sebagai anggota Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sidang dipimpin oleh Ketua Komisi Brigjen Pol Agus Wijayanto selaku Karowabprof Div Propam Polri, Wakil Ketua Komisi Kombes Pol Rudy Mulyanto, Anggota Komisi AKBP Heru Waluyo, AKBP Kholiq Iman Santoso, dan AKBP Endang Werdiningsih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bripka IGP dan Bripda IM melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Juncto Pasal 11 huruf c, Pasal 13 ayat (4) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 8 huruf c angka 1, Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 5, Pasal 10 ayat (1) huruf f, Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 5 Juncto Pasal 10 ayat (6) huruf a dan huruf b Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasil putusan sidang KKEP menyatakan perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Sanksi administratif dari pelanggaran ini yakni penempatan pada tempat khusus selama 7 hari terhitung sejak tanggal 28 Juli sampai dengan 4 Agustus 2023, di ruang Patsus Biroprovos Divpropam Polri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Pelanggar menyatakan banding," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Anggota&nbsp;Densus&nbsp;88 Antiteror Polri,&nbsp;Bripda&nbsp;IDF&nbsp;diduga tewas ditembak oleh seniornya sesama anggota Polri, Bripka IG dan&nbsp;Bripda&nbsp;IMS. Peristiwa ini terjadi di Rusun Polri Cikeas, Gunung Putri, Bogor pada Minggu (23/7) Pukul 01.40 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Telah terjadi peristiwa tindak pidana karena kelalaian mengakibatkan matinya orang yaitu atas nama&nbsp;Bripda&nbsp;IDF," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Rabu (26/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/011811147/anggota-densus-88-bripda-idf-tewas-tertembak-senjata-api-rakitan-ilegal">Anggota Densus 88 Bripda IDF Tewas Tertembak Senjata Api Rakitan Ilegal</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus ini kini ditagani oleh Tim Gabungan Propram dan Reskrim. Penyidik akan mendalami pelanggaran disiplin, kode etik ataupun pidana yang dilakukan oleh pelaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terhadap tersangka yaitu&nbsp;Bripda&nbsp;IMS dan Bripka IG telah diamankan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan terkait peristiwa tersebut," imbuhnya.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

"Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Pelanggar menyatakan banding," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri

Sebabkan Bripda IDF Tewas Tertembak, 2 Anggota Densus 88 Dipecat Sebagai Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/29/20230728_185116-245638447.jpg" alt="Kabidpropam Polda Metro Jaya Kombes Nursyah Putra." width="100%">
<figcaption>Kabidpropam Polda Metro Jaya Kombes Nursyah Putra.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Polda Metro Jaya berjanji menuntaskan kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan tewasnya tersangka kasus penyalahgunaan narkoba berinisial DK, 38. Dari pengusutan awal sudah tujuh anggota polisi ditetapkan sebagai tersangka.</p> <p>Kini, mereka sudah ditahan dan akan menjalani proses peradilan pidana dan pelanggaran kode etik profesi Polri (KKEP).</p> <p>"Ini akan kami tingkatkan di sidang kode etik. Kami berusaha sesegera mungkin untuk menyelesaikan permasalahan ini," kata Kabidpropam Polda Metro Jaya Kombes Nursyah Putra kepada wartawan, Sabtu (29/7).</p> <p>Untuk pelanggaran kode etik, para pelaku dikenakan pasal 5, pasal 10, pasal 11 dan 12 Perpol Nomor 7 tahun 2022 dan juga PP RI Nomor 1 Tahun 2003. Mereka terancam hukuman terberat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).</p> <p>Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya menetapkan 7 orang anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Perbuatan mereka menewaskan seseorang berinisial DK, 38, yang diduga melakukan tindak pidana narkoba.</p> <p>"Sudah ditetapkan tersangka dan ditahan," ucap Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (28/7).</p> <p>Tujuh orang itu adalah AB, AJ, RP, FE, JA, EP, dan YP. Selain mereka ada satu anggota polisi lainnya yang dikembalikan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Metro Jaya untuk didalami pelanggaran kode etik.</p> <p>Kemudian satu anggota polisi lainnya berinisial S masih buron. "Satu (polisi) dikembalikan lagi itu diperiksa secara etik di Propam. Satu orang masih DPO (Daftar Pencarian Orang)," jelas Hengki.</p> <p>Atas perbuatannya, tujuh tersangka dikenakan Pasal 355 KUHP tentang penganiayan berat yang berencana Juncto Pasal 170 subsider Pasal 351 Ayat (3) tentang Penganiayaan yang mengakibatkan eseorang meninggal dunia.</p>

Polda Metro Jaya berjanji menuntaskan kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan tewasnya pelaku kasus penyalahgunaan narkoba berinisial DK.

Aniaya Tersangka Kasus Narkoba Sampai Tewas, 7 Polisi Terancam Dipecat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/kabidhumas-polda-lampung-1.jpg" alt="Kabidhumas Polda Lampung Kombespol Zahwani Pandra Arsyad. Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Lampung Kombespol Zahwani Pandra Arsyad. Antara</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ramai kabar di media sosial yang menyebut seorang anggota polisi di jajaran Polda Lampung bernama Aiptu Rusmini dikenakan pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) secara semena-mena. Menurut kabar yang beredar tersebut, kasus ini bermula dari persoalan orang ketiga di rumah tangga Rusmini dan suaminya Iptu Edy Arhansyah pada 2013.</p> <div class=""> <div id=":ty" class="ii gt"> <div id=":tx" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">Rusmini kemudian melaporkan suaminya itu ke Propam Polda Lampung terkait tuduhan perselingkuhan. Namun, Edy memberikan perlawan balik dengan cara menyuruh pamannya Zainudin melaporkan Rusmini atas tuduhan utang piutang yang tidak dibayar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rusmini kemudian dijatuhi pidana 8 bulan penjara. Namun, setelah bebas masih bisa bertugas menjadi anggota polisi di Polsek Natar, Lampung Selatan selama 1,5 tahun. Pada 2015 Rusmini disidang kode etik profesi Polri (KKEP) dan dijatuhi PTDH.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01634694/panglima-tni-mutasi-18-jenderal-ini-daftarnya">Panglima TNI Mutasi 18 Jenderal, Ini Daftarnya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sidang kode etik ini disebut penuh kejanggalan. Selain itu Rusmini juga disebut sudah mempidanakan Zainudin atas tuduhan kesaksian palsu karena dianggap bersekongkol dengan Edy Arhansyah. Zainudin pun divonis penjara 2 tahun. Bersamaan dengan itu, Rusmini dianggap sudah terbukti tidak bersalah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Rusmini merasa pemecatan dirinya karena dasar sakit hati sebab dia melaporkan suaminya ke Propam dan Kompolnas. Pasalnya, sang suami disebut sempat mengancam akan menghancurkan karir Rusmini apabila tetap melapor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, pemecatan Rusmini sudah sesuai prosedur. Proses hukum juga berjalan secara berjenjang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Singkat cerita perkara itu tahun 2015 loh, jadi 2015 kemudian itu sudah diproses secara pidana, berjenjang, bertahap, sampai ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," kata Pandra saat dihubungi <em>JawaPos.com</em>, Sabtu (13/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/01634691/polda-jabar-siagakan-personel-amankan-uji-fungsi-kereta-cepat">Polda Jabar Siagakan Personel Amankan Uji Fungsi Kereta Cepat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di PTUN Rusmini sempat menggugat bahwa pemecatan dirinya menyalahi prosedur. Namun, gugatan Rusmini ditolak PTUN, dan putusannya menguatkan putusan sidanh KEPP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas dasar itu, Rusmini sekarang tetap dikenakan PTDH. Pertimbangannya yakni adanya kasus pidana yang sudah incrakht menyatakan Rusmini bersalah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pandra pun memastikan tidak ada pemecetan Rusmini karena alasan sakit hati. "Iya tidak ada (karena sakit hati). Namanya medsos orang kan bisa seleluasanya, kita menjawab, namanya hukum kan harus ada rasa kepastian, rasa keadilan dan rasa kebermanfaatan kan gitu," pungkasnya.</div> </div> </div> </div> </div>

Ramai kabar di media sosial yang menyebut seorang anggota polisi di jajaran Polda Lampung bernama Aiptu Rusmini dikenakan PTDH.

Viral Aiptu Rusmini Dipecat Semena-mena Karena Sakit Hati, Ini Kata Polda Lampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/1670515443669_copy_1024x575.jpg" alt="Ilustrasi polisi. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi. Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Mabes Polri menegaskan lima oknum anggota dari Polda Jawa Tengah (Jateng) yang di-PTDH terkait kasus calo rekrutmen penerimaan Bintara tahun 2022 sebagai wujud ketegasan Polri terhadap anggota yang nakal. Pemberhentian tidak dengan hormat itu dilakukan juga sebagai bentuk efek jera terhadap anggota yang melanggar aturan.<br /> <br /> “Terkait 5 calo penerimaan anggota Polri yang diproses PTDH, tentu ini dapat menimbulkan efek jera,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan di Mabes Pori, Jakarta Selatan, seperti dikutip <em>PojokSatu (Jawa Pos Group</em>), Senin (20/3).<br /> <br /> Jenderal bintang satu ini menuturkan, sanksi PTDH terhadap lima oknum juga sebagai arahan dan komitmen Kapolri terhadap anggota yang nakal. Tak hanya itu, kata dia, Polri juga tidak akan mentolerir anggota yang terbukti melanggar aturan. “Ini untuk membentuk Polri yang bersih dan transparan,” tandasnya.<br /> <br /> Sebelumnya, lima anggota polisi dari jajaran Polda Jateng ditengarai menjadi calo penerimaan Bintara 2022. Mereka diduga menarik tarif Rp 350 juta hingga Rp 2,5 miliar dari setiap pendaftar yang menggunakan jasanya.<br /> <br /> Praktik curang tersebut terbongkar lewat operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Divisi Propam Mabes Polri. Kelima berinisial Kompol AR, Kompol KN, AKP CS, Bripka Z, dan Brigadir EW mendapatkan hukuman pemecatan tidak hormat atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Putusan PTDH ini diumumkan setelah Polda Jateng menggelar sidang etik hari ini, Senin (20/3).

5 Polisi yang Jadi Calo Rekrutmen Bintara Dipecat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#polisi dipecat

Berita Terkini