<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Kapolri-Jenderal-Listyo-Sigit-Prabowo-Konferensi-Pers-Terkait-Irjen-Teddy-Minahasa-Dery-Ridwansah-15.jpg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat konfrensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (14/10/2022). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan keterlibatan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Teddy Minaha" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat konfrensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (14/10/2022). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan keterlibatan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Teddy Minaha</figcaption>
</figure>Hari Ini Irjen Teddy Minahasa Diperiksa Etik dan Pidana  JawaPos.com – Penangkapan Irjen Pol Teddy Minahasa membuktikan bahwa isu barang bukti (barbuk) narkotika sering disalahgunakan benar-benar terjadi di kepolisian. Padahal, sudah ada surat edaran nomor SE/1/II/Bareskrim yang membatasi jumlah barang bukti hingga waktu pemusnahan narkotika.  Surat edaran (SE) tersebut dikeluarkan pada 15 Februari 2015 saat Bareskrim dipimpin Komjen Ari Dono Sukmanto.  Surat edaran itu mengatur batasan jumlah barbuk 16 jenis narkotika dan waktu pemusnahannya.  Untuk jenis sabu-sabu, hanya diperlukan 1 gram barang bukti.  Surat edaran tersebut juga mengatur batas waktu pemusnahan barbuk narkotika. Yakni, seminggu setelah kasus terungkap. Komjen Ari Dono Sukmanto saat itu memang sangat berfokus untuk mencegah barbuk narkotika disalahgunakan.  Sebenarnya SE tersebut bukan hal baru saat itu. Sebab, SE itu merujuk dan mempertegas kembali aturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada pasal 91 disebutkan, setelah menerima pemberitahuan penyitaan barang bukti narkotika, kepala kejaksaan negeri setempat wajib menetapkan status barang sitaan untuk pembuktian perkara dan dimusnahkan. Masih dalam pasal yang sama, penyidik wajib memusnahkan barang bukti narkotika dalam tujuh hari setelah ditetapkan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.  Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, barbuk narkotika itu memang seharusnya diambil sedikit saja untuk dibawa ke pengadilan. ”Selebihnya dimusnahkan di tingkat penyidikan,” tegasnya.  Dengan batas waktu seminggu, dapat diartikan agar barbuk narkotika itu tidak disalahgunakan, baik oleh penyidik maupun siapa saja yang memiliki akses. ”Kasus Teddy ini bukti nyata bahwa penegak hukum menyalahgunakan barbuk,” paparnya.  Secara administratif, lanjut dia, pengawasan itu seharusnya dilakukan atasan. Namun, secara yuridis, setiap orang bisa melaporkan oknum-oknum tersebut ke Divpropam atau Mabes Polri. ”Administratif dan yuridis,” ujarnya. Namun, cukup membingungkan apabila yang menyalahgunakan barbuk itu adalah seorang Kapolda.  Menurut dia, prosesnya mungkin dilakukan setelah pemeriksaan di tingkat bawah selesai. ”Walau sebenarnya pasal 91 itu sifatnya pencegahan,” paparnya.  Pada bagian lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri menuturkan, penangkapan Irjen Teddy Minahasa dapat diasumsikan adanya berbagai klik, subgrup, atau bahkan submabes. Yang akan bagus apabila berkompetisi secara konstruktif. ”Masyarakat yang menerima faedahnya,” paparnya.  Namun, kalau justru membangun rivalitas dengan cara destruktif atau toksik, tentu dampaknya sangat berbahaya. Seolah-olah mereka sedang melakukan kebaikan dengan penegakan hukum terhadap oknum. ”Tapi, yang sebenarnya terjadi adalah praktik predatory, memangsa sesamanya,” jelasnya. Jika hal itu dibiarkan, soliditas institusi akan rusak. ”Yang merasakan kerugiannya tentu masyarakat,” paparnya kemarin.  Dia menuturkan, secara psikologis, ada dua kemungkinan motivasi Teddy menjual barbuk narkotika. Pertama, mendapatkan harta. Alasan itu cukup tipikal karena merupakan subkultur penyimpangan di kepolisian. ”Corruption by greed,” ujarnya.  Motivasi kedua, bisa jadi merupakan strategic model. Aparat penegak hukum bekerja tidak murni untuk hukum. Tapi untuk kepentingan karier personel itu sendiri. ”Memahlawankan diri sendiri untuk membangun karier,” jelasnya. Kondisi itu sama dengan masturbasi untuk mendapatkan promosi. Sebab, aparat menciptakan kasus dan diungkap sendiri. ”Dikemas dengan bombastis, diliput media agar masuk radar pimpinan. Lalu, mendapat promosi karena dianggap berprestasi,” tuturnya. Apabila yang dijebak adalah seorang bandit, hal itu tidak akan masalah. ”Tapi, kalau sasaran rekayasa kasus itu orang baik-baik, ini namanya jahanam,” tegasnya.  Dari Senayan, anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy mengatakan, kasus Teddy menjadi pukulan telak kedua bagi Polri setelah kasus Irjen Ferdy Sambo. Sekjen PKS itu menyatakan, kasus tersebut kembali menjadi prahara untuk kepercayaan publik terhadap Polri. Publik, kata Habib Aboe, pasti akan semakin ragu terhadap institusi Polri.  Dia menegaskan, presiden harus mengambil langkah serius untuk membersihkan institusi Polri dari personel yang secara sengaja melanggar Tribrata dan Catur Prasetya. ”Sikap tegas presiden diperlukan untuk mewujudkan amanat Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum,” ungkapnya.  Secara strategis, kata Habib Aboe, presiden perlu memformulasikan ulang reformasi Polri. Perlu ada pengawalan secara langsung dalam upaya menumbuhkan kepercayaan publik dan dunia internasional atas due process of law di Indonesia.  Secara teknis, lanjut dia, tak ada salahnya presiden memerintahkan tes urine secara menyeluruh untuk semua personel kepolisian di Indonesia tanpa terkecuali. ”Ini adalah upaya untuk menunjukkan keseriusan presiden dalam memberantas narkoba di dalam tubuh Polri,” tandas bendahara Fraksi PKS DPR itu.  Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Lina Miftahul Jannah mengatakan, upaya sederhana yang bisa dilakukan kepolisian untuk meningkatkan indeks kepercayaan publik adalah membangun image.  ”Orang jadi percaya kembali jika image-nya baik,” katanya. Untuk membangun image yang baik itu, kepolisian harus memberikan hasil kinerja yang baik di mata masyarakat.  Lina menyatakan, semua lembaga memiliki peraturan atau SOP dalam bekerja. Selama peraturan dan SOP itu dijalankan dengan baik, dengan sendirinya kepercayaan masyarakat ikut terkatrol. Jangan sebaliknya, kepolisian justru melanggar aturan atau SOP-nya sendiri.  Lina juga menyoroti SDM kepolisian yang selama ini cukup terlena. Sampai Presiden Jokowi menyoroti kemewahan personel kepolisian. Mulai mobil, motor gede, baju, sampai sepatu mewah. Lina menjelaskan, sebagai aparatur negara, aparat kepolisian harus bisa menampilkan gaya hidup sederhana. ”Masyarakat sekarang sudah tahu gaji polisi itu berapa,” katanya. Jadi, ketika ada oknum polisi yang tampil dengan gaya hidup mewah, masyarakat bertanya-tanya, dapat dari mana uangnya untuk bisa hidup mewah.  Pemeriksaan Irjen Teddy  Sementara itu, Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan bahwa Irjen Teddy akan menjalani pemeriksaan hari ini. Jadwal tersebut molor dari sebelumnya. Semula, Teddy akan diperiksa pada Sabtu (15/10) lalu. Namun, dia menolak didampingi pengacara pilihan Polda Metro Jaya. Teddy meminta didampingi tim pengacara yang ditunjuk keluarganya. ’’Pemeriksaan kami lakukan Senin (hari ini, Red) sesuai permintaan beliau,’’ ucapnya kemarin (16/10).  Menurut Zulpan, terdapat dua pelanggaran dalam kasus narkoba tersebut. Pertama, terkait dengan disiplin kode etik dan profesi. Pelanggaran itu ditangani oleh Divisi Propam Mabes Polri. Kedua, pelanggaran pidana kasus narkotika yang ditangani Polda Metro Jaya. ’’Hingga saat ini, Irjen TM masih ditempatkan di patsus di Mabes Polri oleh Divisi Propam Mabes Polri,’’ ungkap Zulpan.  Diketahui, Teddy telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran narkoba berdasar hasil gelar perkara Jumat (14/10) lalu. Teddy diduga menjadi pengendali penjualan narkoba seberat 5 kilogram. Keterlibatan Teddy terendus setelah tim dari Polrestro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya menangkap sejumlah petugas polisi. Atas perbuatannya, Teddy terancam Pasal 114 Ayat 3 Sub Pasal 112 Ayat 2 Jo Pasal 132 Ayat 1 Jo Pasal 55 UU Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal hukuman mati dan minimal 20 tahun penjara.  Sebelumnya, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa dirinya sudah berkali-kali meminta seluruh jajaran Polri tidak bermain-main dengan narkoba. ’’Siapa pun yang terlibat, tidak peduli pangkat dan jabatannya apa, pasti kita tindak tegas. Itu bagian komitmen kami untuk melakukan bersih-bersih di institusi Polri,’’ tegasnya.

Sabu-Sabu Hanya Perlu 1 Gram untuk Bukti di Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Kapolri-Jenderal-Listyo-Sigit-Prabowo-Konferensi-Pers-Terkait-Irjen-Teddy-Minahasa-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat hendak melakukan konfrensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (14/10/2022). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan keterlibatan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa dalam kasus penyalahgunaan nark" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat hendak melakukan konfrensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (14/10/2022). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan keterlibatan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa dalam kasus penyalahgunaan nark</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelanggaran hukum pidana yang menjerat Irjen Teddy Minahasa Putra mendapat sorotan banyak pihak. Gelombang dukungan terhadap Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk mengungkap kasus tersebut terus mengalir. Termasuk dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).  Mereka meminta Polri tegas menindak Teddy. Kompolnas meminta yang bersangkutan dihukum berat bila terbukti menjadi otak di balik pengedaran narkotika seperti disangkakan Polda Metro Jaya.  Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menyampaikan bahwa proses pelanggaran etik dan proses hukum pidana harus berjalan. Sebab, mengambil barang bukti narkotika kemudian menjualnya sampai diedarkan di masyarakat merupakan pelanggaran berat.  ”Jika Irjen TM (Teddy, Red) benar terlibat, sanksi PTDH (pemecatan tidak dengan hormat) harus dijatuhkan kepada yang bersangkutan,” katanya saat diwawancarai Jawa Pos kemarin (15/10).  Lebih lanjut, Poengky meminta supaya praktik-praktik seperti beking, pengedar, hingga bandar harus dimusnahkan dari tubuh Polri. ”Harus diproses pidana dan dipecat,” tegasnya.  Terpisah, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyampaikan, perlu ada penelusuran terhadap harta kekayaan yang dimiliki Teddy. ”Dimulai dari yang ada di LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara),” katanya.  Berdasar laporan terakhir yang disampaikan Teddy kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta kekayaannya mencapai angka Rp 29,97 miliar. Tertinggi dibandingkan dengan pejabat Polri lainnya.  Dari LHKPN itu, lanjut Boyamin, Polri bisa melakukan pengembangan. ”Dikembangkan ke yang diduga terkait meski tidak terdaftar. Misalnya melebar ke famili atau pegawainya,” terang dia.  Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur menambahkan, keterlibatan perwira tinggi (pati) dalam sederet peristiwa kejahatan merupakan fenomena gunung es. Dalam konteks kejahatan peredaran narkoba, sebut dia, Polri harus mengecek kembali jejaring peredaran narkotika di tubuh kepolisian.  Bersamaan dengan penelusuran jejaring narkoba di kepolisian, Isnur juga meminta Polri menelusuri kekayaan para pihak yang ditengarai terlibat dalam jejaring tersebut. Jika penelusuran itu berhasil, Polri harus menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan merampas semua kekayaan yang diduga bersumber dari kejahatan.  ”Jadi, pidana pokoknya harus diiringi dengan pidana pencucian uang itu. Aset-aset yang mereka dapatkan dari kejahatan harus disita,” ungkapnya. Penerapan TPPU tersebut, lanjut Isnur, juga harus diterapkan pada anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam berbagai macam kejahatan. ”Harus ada pembuktian terbalik terhadap harta yang diduga tidak sah itu,” imbuhnya.

Kompolnas Desak Polri Musnahkan Praktik Beking, Pengedar, dan Bandar

Polisi Beking Bandar Narkoba

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Polisi Beking Bandar Narkoba

Berita Terkini

Sabu-Sabu Hanya Perlu 1 Gram untuk Bukti di Persidangan

Kompolnas Desak Polri Musnahkan Praktik Beking, Pengedar, dan Bandar

Download Aplikasi JawaPos.com