<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/polisi-banting-mahasiswa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Brigadir NP telah divonis bersalah akibat membanting mahasiswa saat pengamanan unjuk rasa beberapa waktu lalu. Dia telah dihukum berupa penahanan selama 22 hari. Rupanya Brigadir NP mendapat keringanan hukuman dalam kasus itu.  Setidaknya ada 3 penyebab Brigadir NP mendapat keringanan. Pertama dia memiliki kinerja baik yang selama bertugas. Kedua langsung mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada korban dan orang tuanya secara langsung di depan publik. Ketiga, NP juga telah menyesali perbuatannya dan kooperatif dalam pemeriksaan.  Kabidhumas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga mengatakan, Brigadir NP telah menjadi anggota Polri aktif selama 12 tahun. Selama itu, dia telah menunjukkan loyalitas sebagai abdi negara.  ”Brigadir NP selama 12 tahun berdinas tidak pernah dihukum baik disiplin, kode etik profesi Polri, juga sanksi pidana,” kata Shinto kepada wartawan, Minggu (24/10).  Shinto menuturkan, Brigadir NP juga dalam pengungkapan kasus-kasus yang menjadi atensi publik. Seperti kejahatan jalanan, kasus pembunuhan bahkan pengungkapan kasus narkoba.  Brigadir NP juga tercatat mendapat 5 penghargaan, 3 di antaranya diberikan Kapolda Banten, dan 2 lainnya diberikan Kapolres Tangerang.  Selain itu, lanjut Shinto, bintara polisi itu juga memiliki istri dan anak yang harus dia nafkahi. Brigadir NP juga disebut-sebut masih berusia muda, sehingga kariernya di kepolisian masih panjang.  ”Brigadir NP memiliki istri dengan tiga orang anak dan menjadi tulang punggung keluarga. Brigadir NP masih relatif muda,” tutur Shinto Silitonga.  Sebelumnya, viral aksi dugaan kekerasaan dilakukan anggota polisi saat mengamankan unjuk rasa Hari Ulang Tahun (HUT) ke-388 Kabupaten Tangerang di depan Kantor Pemkab Tangerang. Seorang mahasiswa, peserta unjuk rasa diduga dibanting aparat.  Dalam video terlihat, oknum polisi tersebut menarik seorang demonstran dengan cara dipiting di bagian leher dengan tangan. Selanjutnya, korban didorong bagian pantat dengan lutut, lalu dibanting ke lantai.  Tak lama berselang, oknum petugas tersebut pergi. Lalu datang seorang polisi lalu lintas berusaha menolong korban. Saat itu kondisi korban terlihat seperti kejang-kejang.

3 Alasan Polisi yang Banting Mahasiswa Dapat Keringanan Hukuman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/polisi-Banting-Mahasiswa-1.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polisi berinisial Brigadir NP yang terlibat aksi banting mahasiswa saat unjuk rasa dalam HUT Kabupaten Tangerang telah selesai menjalani sidang etik disiplin. Hasilnya, anggota Polresta Tangerang itu menerima sanksi terberat, yang juga mengakibatkan tertunda kenaikan pangkat.  Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga menyampaikan, Brigadir NP menerima sanksi penahanan hingga penundaan kenaikan pangkat.  "Terhadap Brigadir NP telah dengan sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran aturan disiplin anggota Polri, Brigadir NP diberi sanksi terberat secara berlapis mulai dari penahanan di tempat khusus selama 21 hari," kata Shinto dalam keterangannya, Jumat (22/10).  "Serta mutasi yang bersifat demosi menjadi Bintara Polresta Tangerang tanpa jabatan dan memberikan teguran tertulis yang secara administrasi akan mengakibatkan, Brigadir NP tertunda dalam kenaikan pangkat dan terkendala untuk mengikuti pendidikan lanjutan," imbuhnya.  Sidang etik disiplin terhadap Brigadir NP dilakukan pada Kamis (21/10) kemarin, yang langsung disupervisi oleh Divisi Propam Mabes Polri. Sidang juga dihadiri oleh tiga mahasiswa dari awal sampai dengan putusan dibacakan.  Dalam persidangan, kata Shinto, juga disampaikan hal-hal yang memberatkan oleh penuntut bahwa perbuatan Brigadir NP eksesif, diluar prosedur, menimbulkan korban dan dapat menjatuhkan nama baik Polri.  Hal yang meringankan, Brigadir NP mengakui dan menyesali perbuatannya, bahkan meminta maaf secara langsung kepada korban. Serta Brigadir NP sudah 12 tahun pengabdian tanpa pernah dihukum disiplin, kode etik dan juga pidana.  Brigadir NP aktif dalam pengungkapan perkara yang menjadi atensi publik seperti kejahatan jalanan dan pembunuhan. Serta Brigadir NP memiliki istri dengan tiga orang anak, dan Brigadir NP masih relatif muda.  Oleh karena itu, putusan sidang terhadap Brigadir NP diharapkan menjadi representasi ketegasan Kapolda Banten dalam dalam menindaklanjuti pelanggaran anggota secara cepat, efektif, transparan dan berkeadilan. Terlebih, Brigadir NP yang terbukti membanting mahasiswa dipersangkaan pasal berlapis sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.  "Putusan yang diberikan adalah sanksi yang terberat dalam PP tersebut," pungkasnya.

Polisi yang Banting Mahasiwa di Tangerang Dijatuhi Sanksi Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/polisi-Banting-Mahasiswa-1.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usai membanting mahasiswa saat berdemo, Brigadir NP, langsung menjalani pemeriksaan di Divisi Propam Polri dan Bid Propam Polda Banten. Oknum polisi itu kini harus merasakan dinginnya jeruji besi di Bid Propam Polda Banten sejak Kamis (14/10).  “Guna kepentingan pemeriksaan dan pemberkasan, Brigadir NP saat ini ditempatkan di ruang tahanan Bid Propam Polda Banten,” kata Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitongan, Jumat (15/10).  Akan tetapi, Shinto tak membeberkan berapa lama Brigadir NP akan menjalani penahanan. Saat ini, kasusnya pun sudah diambil alih Polda Banten setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan secara maraton.  Tak hanya itu, kata AKBP Shinto, sesuai aturan internal Polri, Brigadir NP juga dikenakan pasal berlapis. Namun Shinto tak merinci pasal apa saja yang dikenakan kepada polisi smackdown mahasiswa itu.  “Brigadir NP dikenakan pasal berlapis, sehingga sanksi yang akan diberikan NP juga menjadi lebih berat,” tegasnya seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group).  Sementara, Kapolresta Tangerang, Kombes Wahyu Sri Bintoro menyatakan, Brigadir NP bukan saja terancam sanksi etik Polri, tapi juga terancam sanksi pidana.  Perwira Polri dengan tiga melati itu menjamin, pihaknya tidak akan main-main dalam menangani kasus ini. Untuk itu, Wahyu meminta masyarakat mempercayakan sepenuhnya penanganan kasus yang saat ini tengah ditangani Bidang Propam Polda Banten.  “(Penanganan) Akan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan Polri,” terang Wahyu, Jumat (15/10).  “Untuk sementara yang bersangkutan digunakan peraturan disiplin anggota Polri, yaitu PP Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 4 huruf a dan Pasal 4 huruf b,” bebernya.

Kena Pasal Berlapis, Brigadir NP yang Banting Mahasiswa Ditahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/polisi-banting-mahasiswa-istimewa-1.jpeg" alt="oknum anggota polisi membanting mahasiswa saat pengamanan unjuk rasa (HUT) Ke-388 Kabupaten Tangerang di depan Kantor Pemkab Tangerang. Istimewa" width="100%">
<figcaption>oknum anggota polisi membanting mahasiswa saat pengamanan unjuk rasa (HUT) Ke-388 Kabupaten Tangerang di depan Kantor Pemkab Tangerang. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Oknum polisi yang diduga melakukan tindak kekerasan terhadap mahasiswa pada saat aksi demonstrasi di depan Kantor Pemkab Tangerang telah meminta maaf atas perlakuannya. Namun, banyak pihak yang merasa itu belum cukup.  Salah satunya adalah Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji. Ia menyampaikan minta maaf itu memang suatu norma yang wajib dilakukan apabila melakukan kesalahan.  "Minta maaf itu etis, tapi hukum tetap harus diproses," tutur dia kepada JawaPos.com, Kamis (14/10).  Sebab, apabila masalah bisa selesai hanya dengan melalui permintaan maaf saja, potensi terjadinya pengulangan kejadian tersebut bisa kembali terjadi di kemudian hari. Untuk itu perlu ada sanksi disiplin yang diberikan kepada pelaku.  "Jika tidak diberikan sanksi, maka akan terulang lagi dan mereka tau (jika membuat masalah) cukup minta maaf. Ya harus diskors," ujar dia.  Kata dia, tindakan represif itu jelas bagian dari pembungkaman demokrasi. Bahkan juga melawan perundang-undangan, yakni UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.  "Kami mengecam perilaku tersebut apalagi ini korbannya adalah mahasiswa yang sedang menyampaikan pendapat, itu adalah haknya dilindungi undang-undang. Usut tuntas dan harus dikasih sanksi pelakunya," pungkasnya.  Sebagai informasi, permintaan maaf telah dilakukan oleh Brigadir NP di Mapolresta Tangerang, Rabu (13/10) malam. Permohinan maaf itu juga disaksikan oleh ayah korban serta Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro. "Saya meminta maaf kepada FA atas perbuatan saya," kata dia.

JPPI Sebut Oknum Polisi Minta Maaf Tak Cukup, Perlu Diskors

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/polisi-Banting-Mahasiswa-1.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) merespons aksi 'smackdown' mahasiswa oleh oknum polisi ketika aksi unjuk rasa di Tangerang. Dikatakan bahwa perlu ada pembinaan dalam tubuh Polri terkait penanganan aksi demonstrasi.  "Perlu ada pembinaan yang lebih masif dan sistematis dari kalangan internal Polri untuk bagaimana menghadapi dan melakukan mekanisme prosedur mempersiapkan gerakan mahasiswa yang demonstrasi, yang lebih humanis dan responsif dan simpatik," ungkap Dewan Pakar P2G Rakhmat Hidayat kepada JawaPos.com, Kamis (14/10).  Hal ini perlu menjadi perhatian Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo agar kejadian tersebut tidak terulang lagi di kemudian hari. Pasalnya, aksi kekerasan ini bukan sekali saja terjadi ketika mahasiswa melakukan unjuk rasa.  "Krena ini pasti akan melahirkan respon simpati yang meluas di kalangan mahasiswa, karena akan muncul gerakan solidaritas dari kalangan mahasiswa dan aktivis demokrasi, jadi ini perlu mendapatkan perhatian," tuturnya.  Berkaca pada Polri dibawah kepemimpinan Tito Karnavian, tindakan yang simpatik dan humanis sudah mulai dilakukan dan berjalan baik. Tentunya aksi ini pun dirasa menciderai wajah Polri.  "Ini saya kira kalau kemudian dilakukan di wilayah Polda Banten, ini merupakan kemunduran dari pihak kepolisian. Ini menjadi kemunduran bagaimana kebebasan berekspresi dan masyarakat sipil," pungkas dia.

Polri Diminta Lakukan Pembinaan Aparat Terkait Penanganan Aksi Demo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/polisi-banting-mahasiswa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi dugaan kekerasan yang dilakukan oknum polisi berinisial NP kepada mahasiswa saat unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Tangerang pada Rabu (13/10) kemarin menjadi buah bibir. Tindakan itu dinilai berlebihan untuk menyikapi aksi demonstrasi.  Atas hal tersebut, Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Rakhmat Hidayat mengatakan bahwa oknum polisi yang melakukan dugaan kekerasan ini seakan-akan mengibaratkan pengunjuk rasa seperti barang.  "Saya melihat bahwa tindakan kepolisian yang membanting atau men-smackdown mahasiswa ini tentu saja merupakan tindakan yang tidak sensitif kemanusian karena memperlakukan manusia seperti barang atau binatang," kata dia ketika dihubungi JawaPos.com, Kamis (14/10).  Hal ini tentu menjadi catatan buruk bagi lembaga kepolisian di bawah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Pasalnya, bukan kali ini saja aksi kekerasan terjadi ketika ada aksi demonstrasi mahasiswa.  "Ini juga menjadi catatan buruk bagi kepolisian, karena sebenarnya kita punya harapan dibawah kepemimpinan yang baru," ujarnya.  Padahal, Kapolri sendiri memiliki visi dan semangat untuk lebih membangun polisi yang humanis dan memiliki perhatian kepada kemanusiaan. Namun, hal itu masih belum tercapai jika bercermin dari kasus tersebut.  "Itu yang kita harapkan dan kita tunggu. Dengan kasus ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh kepolisian dengan membanting mahasiswa ini sebenarnya mencederai, ini antitesis (bertentangan) dari visi yang diusung Kapolri," tambah Rakhmat.  Pihaknya pun meminta agar isu ini ditindak secara tegas oleh Polri sehingga kejadian serupa tidak kembali terjadi.  "Ini menurut saya harus menjadi perhatian Kapolri agar tidak terulang lagi di kemudian hari, karena ini pasti akan melahirkan respons simpati yang meluas di kalangan mahasiswa," pungkas dia.

Polisi Smackdown Mahasiswa, P2G: Manusia Diperlakukan Seperti Barang!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/3B072444-6BF4-49D2-85D1-9E0266166834.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR RI Hinca I.P. Pandjaitan XIII. Genta Tenri Mawangi/Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR RI Hinca I.P. Pandjaitan XIII. Genta Tenri Mawangi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan menyesalkan ulah seorang anggota polisi yang membanting mahasiswa saat membubarkan aksi ujuk rasa di depan Kantor Bupati Kabupaten Tangerang, Rabu (13/10) kemarin.  Karena itu, Hinca mengharapkan Polri dapat melakukan introspeksi kejadian tersebut. Pasalnya kejadian itu sangat bertolak belakang dengan keinginan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit yang memerintahkan anggota Polri harus mengedepankan sikap humanis kepada masyarakat.  "Oleh karena itu apa yang terjadi kemarin viral disaksikan banyak masyarakat, saya kira ini menjadi introspeksi yang dalam pada Polri agar tetap kembali kepada semangat Presisi yang menjadi tagline Kapolri," ujar Hinca kepada wartawan, Kamis (14/10).  Legislator Partai Demokrat ini ini polisi dalam setiap tugasnya termasuk pengawalan terhadap aksi ujuk rasa harus mengedepankan sikap humanis. Jangan sampai aksi unjuk rasa yang dijamin konstitusi dicederai oleh oknum polisi yang bertindak represif.  "Tidak ada lagi banting membanting, tidak ada lagi represif, yang ada humanis, karena itu yang memang dijanjikan Pak Sigit. Oleh karena itu kami minta semua jajaran polri mulai dari pusat ke daerah menangani soal-soal demonstrasi, menyampaikan gagasan, pikiran dihadapi dengan humanis, jangan sampai ada yang terciderai apalagi sampai fisik," katanya.  Hinca berharap kejadian tersebut tidak lagi terulang di kemudian hari. Selanjutnya Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo bisa menegakan aturan kepada polisi-polisi yang tidak menaati instruksi Kapolri Sigit ini.  "Pak Sambo dirpropamnya punya tanggung jawab disitu, untuk menegakkan aturan internal mereka agar kejadian ini tidak terulang lagi, kan sudah ada divisi propamnya jadi tugas mereka, kita minta Pak Sambo juga melakukan tugasnya," ungkapnya.  Seperti diketahui, Faris dibanting oleh Brigadir NP saat ikut berunjukrasa di depan kantor Bupati Tangerang, saat rapat paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) ke-389 Kabupaten Tangerang, Rabu (13/10/2021).  Saat itu, mahasiswa berdemo menuntut pembatasan jam operasional angkutan tambang. Video saat ia dibanting viral di media sosial. Dalam video terlihat, Faris tidak bergerak usai dibanting oleh polisi tersebut.  Dua polisi yang memakai rompi satlantas kemudian mencoba membangunkan Faris, namun ia justru kejang-kejang. Terlihat polisi dan sejumlah warga panik saat mencoba membangunkannya.

Kasus Polisi Banting Mahasiswa, DPR Minta Polri Introspeksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/polisi-Banting-Mahasiswa-1.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Oknum polisi yang melakukan 'smackdown' kepada mahasiswa menyita banyak perhatian. Dugaan kekerasan ini terjadi ketika anggota polisi mengamankan unjuk rasa Hari Ulang Tahun (HUT) ke-388 Kabupaten Tangerang di depan Kantor Pemkab Tangerang pada Rabu (13/10) kemarin.  Menanggapi hal tersebut, Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Rakhmat Hidayat mengatakan bahwa pihaknya mengecam keras kejadian tersebut. Hal ini tidak sepatutnya dilakukan oleh polisi selaku pelayan masyarakat.  "Kita prihatin dan secara pribadi mengecam aparat-aparat yang represif (menindas) dengan kekerasan seperti ini," ujar dia ketika dihubungi JawaPos.com, Kamis (14/10).  Apalagi ini bukan pertama kalinya aparat kepolisian melakukan tindakan seperti itu. Kerap kali mereka melakukan tindakan yang diluar batas ketika ada kegiatan demonstrasi.  "Ini bukan pertama kalinya juga, karena sebelumnya dalam tindakan aparat untuk menghalau dan menghentikan mahasiswa juga dilakukan tindakan yang represif ya, itu sangat kita prihatin," ungkap dia.  Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada Polri untuk menjelaskan secara detil atas tindakan yang tentunya menciderai kebebasan berdemonstrasi. Perlu ada sanksi agar tindakan ini tidak lagi terjadi.  "Ini sepatutnya perlu dilakukan tindakan oleh pimpinan dari kepolisian, bukannya (cuma) minta maaf. Ini mencederai kebebasan berekspresi mahasiswa yang seharusnya harus dihargai," ujar Rakhmat.  "Mahasiswa itu kan anak-anak yang harus dibimbing dan tidak diarahkan dengan cara kekerasan seperti ini," tandas dia.

Aksi 'Smackdown' Polisi ke Mahasiswa Tak Bisa Selesai dengan Maaf Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/WhatsApp-Image-2021-03-17-at-19.02.38.jpeg" alt="Anggota DPD Abdul Rachman Thaha. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Anggota DPD Abdul Rachman Thaha. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota Komite I DPD Abdul Rachman Thaha menanggapi aksi oknum polisi yang membanting mahasiswa saat pengamanan unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Tangerang.  Menurut dia, kabar positif datang dari kasus smackdown di Tangerang Selatan, Polri berjanji memberikan tindakan tegas terhadap personelnya yang melakukan aksi membanting mahasiswa tersebut.  ”Mari kita tidak nihilkan kerja-kerja kebaikan polisi. Polri sejak dulu berupaya meyakinkan publik bahwa mereka telah melakukan kerja-kerja penegakan hukum atas berbagai peristiwa di tengah masyarakat,” ujar Abdul Rachman Thaha.  Namun, lanjut dia, bisa dibilang sangat sedikit orang yang tahu tentang bagaimana Polri menjatuhkan sanksi dan memberlakukan hukum kepada para personelnya yang mencederai masyarakat dan bertindak tidak profesional lainnya.  ”Kesanggupan untuk mengenakan sanksi, lalu menyampaikannya ke publik, saya nilai sebagai cara membangun budaya akuntabilitas di lingkungan Polri. Tiga nilai dalam budaya akuntabilitas yang terefleksikan dari penjatuhan sanksi itu adalah integritas, responsibilitas, dan transparansi,” papar Abdul Rachman Thaha.  Menurut dia, penyikapan yang bisa dilakukan tidak sebatas di lingkungan organisasi semata. Mekanisme hukum formil pun bisa diselenggarakan untuk memaksimalkan akuntabilitas kepolisian tersebut.  ”Pastinya, perlu disisir kasus demi kasus, agar tidak setiap misconduct oleh personel Polri ditangani secara pidana,” tutur Abdul Rachman Thaha.  Dia menilai, pengenaan sanksi bagi personel merupakan langkah yang sangat baik yang dilakukan Polri.  ”Saya menantikan adanya data lengkap dari Polri tentang bagaimana pendisiplinan dan pemidanaan itu telah dilakukan secara internal. Ketersediaan data tentang hal itu tidak semestinya dipublikasikan secara insidental sebagai respons atas kegemparan di publik,” ucap Abdul Rachman Thaha.  Dia menambahkan, Polri tidak usah khawatir bahwa data semacam itu akan mendelegitimasi institusi. Justru ketersediaan data, lanjut dia, sebagai refleksi kejujuran (transparansi) institusi Polri, akan meyakinkan masyarakat tentang kesanggupan korps Tribrata menjadi agen perubahan sosial.  ”Polisi tidak hanya menegakkan hukum di masyarakat, tapi juga menegakkan hukum di jajarannya sendiri,” kata Abdul Rachman Thaha.  Abdul Rachman Thaha mengaku mendengar kabar bahwa personel yang membanting mahasiswa melakukan itu secara refleks. Pengakuan tersebut, kata dia, justru memunculkan pertanyaan bagaimana sesungguhnya program diklat bagi personel Brimob.  ”Refleks mengindikasikan bahwa penggunaan kekerasan mengabaikan tata urutan (prosedur) penanganan yang semestinya. Alhamdulillah, mahasiswa itu masih hidup dan relatif sehat. Dibanting keras dengan risiko mencederai tulang punggung dan bagian kepala, di mata saya sangat mengerikan. Kelumpuhan, gegar otak, koma, itulah yang sempat saya bayangkan,” papar Abdul Rachman Thaha.  ”Refleks juga menggambarkan lemahnya kontrol emosi personel bersangkutan,” tambah dia.  Abdul Rachman Thaha mengingatkan Polri agar selalu meng-upgrade kurikulum diklat personelnya. Jangan sampai, sadar tak sadar, ketegasan ekstra yang Polri lakukan sebagai respons terhadap situasi pandemi juga meluber ke pola-pola pengamanan aksi penyampaian aspirasi.  ”Tak dapat disangkal, demi menghentikan pandemi jangan sampai mengekang demokrasi,” ucap Abdul Rachman Thaha.

Soal Polisi Banting Mahasiswa saat Unjuk Rasa, Ini Kata Anggota DPD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/polisi-banting-mahasiswa-istimewa-1.jpeg" alt="oknum anggota polisi membanting mahasiswa saat pengamanan unjuk rasa (HUT) Ke-388 Kabupaten Tangerang di depan Kantor Pemkab Tangerang. Istimewa" width="100%">
<figcaption>oknum anggota polisi membanting mahasiswa saat pengamanan unjuk rasa (HUT) Ke-388 Kabupaten Tangerang di depan Kantor Pemkab Tangerang. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Aksi oknum anggota polisi yang membanting mahasiswa saat pengamanan unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Tangerang menuai kecaman. Pelaku mengaku jika perbuatannya dilakukan tanpa kesengajaan.  ”Dia mengaku tindakan itu bersifat refleks dan tidak ada tujuan melukai korban,” kata Kapolres Tangerang Kabupaten Kombes Wahyu Sri Bintoro kepada wartawan, Kamis (14/10).  Kendati demikian, Kapolda Banten Irjen Rudy Heriyanto telah memerintahkan agar menberikan tindakan tegas kepada oknum anggota yang sudah bertindak di luar standar operasional prosedur (SOP) pengamanan.  ”Kemudian Bapak Kapolda Banten secara tegas akan menindak personel yang bertindak di luar SOP pengamanan dan beliau sudah berjanji lasung kepada korban dan keluarga korban,” jelas Wahyu.  Sebelumnya, viral aksi dugaan kekerasaan dilakukan anggota polisi saat mengamankan unjuk rasa Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-388 Kabupaten Tangerang di depan Kantor Pemkab Tangerang. Seorang mahasiswa, peserta unjuk rasa diduga dibanting oleh aparat.  Dalam video terlihat, oknum polisi tersebut menarik seorang demonstran dengan cara dipiting di bagian leher dengan tangan. Selanjutnya, korban didorong bagian pantatnya dengan lutut, lalu dibanting ke lantai.  Tak lama berselang, oknum petugas tersebut pergi. Lalu datang seorang polisi lalu lintas berusaha menolong korban. Saat itu kondisi korban terlihat seperti kejang-kejang.

Polisi Banting Mahasiswa saat Demo, Ngakunya Hanya Refleks

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#polisi banting mahasiswa

Berita Terkini