<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/05/JKT_Sidang-Perdana-Sengketa-Pilkada_Salman-Toyibi-09JPG-4288492374-2386019304.jpg" alt="Gedung Mahkamah Konstitusi. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gedung Mahkamah Konstitusi. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi III DPR menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan pada Kamis (8/1). Dalam rapat tersebut, pakar hukum tata negara Muhammad Rullyandi menyampaikan bahwa tidak pernah ada amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang penugasan polisi aktif di luar struktur Polri. Dalam RDPU yang disiarkan secara langsung lewat kanal YouTube DPR tersebut, Rully menyampaikan bahwa putusan MK kerap disalahpahami. Dia menekankan bahwa sejak awal personel Polri adalah bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu jelas diatur dalam Undang-Undang (UU) ASN yang sebelumnya adalah UU Kepegawaian Negara. &rdquo;Institusi Polri adalah institusi yang sejak awal merupakan bagian dari aparatur negara, atau di dalam Undang-Undang Kepegawaian itu disebut pegawai negeri adalah aparatur negara. Itu Undang-Undang Tahun 99 tentang Kepegawaian Negara,&rdquo; kata dia. Merujuk aturan tersebut, kata Rully, pemimpin tertinggi ASN adalah presiden. Karena itu, penempatan pejabat eselon satu atau setara jenderal bintang tiga ditandai dengan penandatanganan surat keputusan oleh presiden. Menurut dia, apabila hal itu diabaikan sama saja dengan mencederai konstitusi pada Pasal 4 Ayat (1). &rdquo;Yaitu presiden memegang kekuasaan pemerintahan, head of government. Itu tanda tangan administrasi negara atas nama presiden untuk menerbitkan surat keputusan eselon satu. Mau jadi sekjen, jadi dirjen, jadi irjen, itu boleh,&rdquo; ujarnya. Rully menyatakan bahwa dalam UU Polri, hanya ada larangan penempatan polisi aktif pada jabatan politik praktis. Untuk menempati jabatan-jabatan itu, personel Polri wajib mundur atau mengajukan pensiun dini. Karena itu, ada Pasal 28 Ayat (3) UU Polri. Aturan tersebut bertujuan mencegah keterlibatan polisi aktif dalam politik praktis. Menurut dia, hal itu sudah klir dan jelas. &rdquo;Apa jabatan-jabatan politik praktis? menteri, kepala daerah DPR, DPRD provinsi, kabupaten-kota. Sebetulnya itu, dalam arti luas,&rdquo; kata dia. Dalam amar putusan MK yang belakangan ramai menjadi sorotan publik, lanjut Rully, tidak terdapat satu pun ketentuan yang secara eksplisit melarang polisi aktif melaksanakan tugas di luar struktur kepolisian sepanjang masih berkaitan dengan tugas pokok Polri. &rdquo;Putusan MK Nomor 114 Tahun 2025, tidak ada amar putusannya yang melarang anggota Polri (tugas di luar struktur),&rdquo; imbuhnya. Rully pun menegaskan, MK tidak melarang penugasan personel Polri aktif, selama tugas yang dilaksanakan ada sangkut pautnya dengan tugas-tugas pokok Polri. Karena itu, dia menyatakan bahwa putusan MK harus dipahami secara menyeluruh, tidak setengah-setengah. Melalui RDPU tersebut, Rully juga menyinggung penempatan Polri di bawah presiden sebagai desain final atas reformasi kelembagaan kepolisian pasca reformasi. Desain itu, sudah ditegaskan dalam Tap MPR Nomor VII Tahun 2000 serta diatur lebih lanjut dalam UU Polri. &rdquo;Itu sudah desain final yang tidak lagi bisa diperdebatkan. Kalau kita mengatakan (Polri) harus di bawah kementerian, saya berpendapat itu adalah kemunduran dalam reformasi,&rdquo; ujarnya. &nbsp;

Lewat RDPU Komisi III DPR, pakar hukum tata negara Muhammad Rullyandi jelaskan putusan MK tak melarang polisi aktif bertugas di luar struktu

Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Sebut Putusan MK Tak Melarang Polisi Aktif Bertugas di Luar Struktur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/01/336a96ed-5450-4d69-a0ef-c1d81f7f0c3f-2630972146.jpeg" alt="Kapolri Listyo Sigit Prabowo memimpin rakor bencana dengan forkopimda Sumut. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Listyo Sigit Prabowo memimpin rakor bencana dengan forkopimda Sumut. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Usai muncuknya putusan Mahkamah Konstitus (MK) yang melarang polisi aktif berdinas di luar organisasi kepolisian tanpa pensiun dini atau mengundurkan diri, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meneken Peraturan Kapolri (Pekap) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur Organisasi Kepolisian.&nbsp; Aturan tersebut sudah ditandatangani sejak 9 Desember lalu dan diundangkan oleh Kementerian Hukum (Kemenkum) mulai 10 Desember. Secara keseluruhan ada 17 kementerian dan lembaga di luar Polri yang dapat diisi oleh polisi aktif berdasar pada aturan tersebut. Diantaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam). Berikut rinciannya: Kemenko Polkam Kementerian ESDM Kementerian Hukum Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perhubungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; Kementerian ATR/BPN Lemhannas Otoritas Jasa Keuangan PPATK BNN BNPT BIN BSSN KPK Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa perpol tersebut hanya mengatur mekanisme pengalihan jabatan anggota Polri dari organisasi dan tata kerja Polri ke jabatan organisasi dan tata kerja kementerian dan lembaga lain. Dia menegaskan bahwa pengisian jabatan tersebut hanya bisa dilakukan pada instansi pusat dan berdasar pada permintaan.&nbsp; &rdquo;Apabila Kapolri menyetujui anggota Polri yang diminta oleh PPK (menteri atau kepala badan) selanjutnya kapolri membalas surat persetujuan kepada PPK, berdasarkan pertimbangan anggota Polri &nbsp;yang disetujui karena memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh kementerian dan lembaga berdasarkan persyaratan jabatan yang akan diisi, tidak memiliki catatan personel berdasarkan rekam jejak,&rdquo; jelasnya. Demi memastikan tidak ada rangkap jabatan, kapolri memutasikan anggota Polri yang mengisi jabatan di instansi pusat tertentu dari jabatan sebelumnya menjadi perwira tinggi atau perwira menengah Polri dalam rangka penugasan pada kementerian dan lembaga lain. Menurut dia, perpol itu sudah berkesuaian dengan beberapa aturan lain.&nbsp; Salah satunya Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang masih memiliki kekuatan hukum mengingat setelah amar putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/20025. Kemudian UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2027 tentang Manajemen PNS yang turut mengatur hal tersebut. &nbsp;

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meneken Peraturan Kapolri terbaru yang mengatur penugasan anggota Polri di luar organisasi.

Kapolri Teken Perpol 10 Tahun 2025, Polisi Aktif Bisa Isi Jabatan di 17 Kementerian dan Lembaga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/POLISI_NUR-CHAMIM-11-2279084212-3898708170.jpg" alt="Ilustrasi anggota Polri. Putusan MK soal anggota Polri di Jabatan Sipil tak perlu aturan turunan. (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi anggota Polri. Putusan MK soal anggota Polri di Jabatan Sipil tak perlu aturan turunan. (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa Anggota Kepolisian yang akan menduduki jabatan sipil harus mundur atau pensiun disambut positif oleh pakar hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar.&nbsp; Menurut dia, putusan tersebut pada dasarnya meneguhkan kembali prinsip dasar pemisahan peran kepolisian dan sipil dalam penyelenggaraan negara. Ia menilai, langkah MK ini konsisten dengan semangat reformasi yang ingin menempatkan institusi pertahanan dan keamanan sesuai fungsi konstitusionalnya. Fickar menjelaskan, keputusan MK tersebut sekaligus menguatkan kembali ketentuan yang sudah lama berlaku dalam peraturan perundang-undangan.&nbsp; &ldquo;Putusannya menegaskan kembali ketentuan dalam UU Kepolisian yang mengharuskan berhenti atau pensiun jika akan menjabat di jabatan sipil lainnya,&rdquo; kata Fickar kepada JawaPos.com, Jumat (14/11). Ia menekankan, prinsip serupa berlaku pula bagi TNI, sehingga tidak diperlukan aturan tambahan untuk melaksanakan putusan tersebut. Menurut Fickar, ketegasan MK dalam putusan ini menjadi momentum untuk memperkuat agenda reformasi di sektor pertahanan dan keamanan.&nbsp; &ldquo;Artinya kepolisian itu memang harus direformasi, terutama yang menyangkut budaya kerja yang lebih menempatkan diri sebagai penguasa,&rdquo; ujar Fickar.&nbsp; Dalam konteks ini, Fickar menilai putusan MK membantu mengembalikan institusi-institusi keamanan pada fungsi dasarnya.&nbsp; &ldquo;Karena itu putusan ini mengembalikan secara murni pada tugas-tugas kepolisian, baik sebagai penegak hukum, penjaga kamtibmas dan pelayan masyarakat,&rdquo; tuturnya.&nbsp; Karena itu, Fickar menekankan putusan MK tidak memerlukan aturan turunan untuk dilaksanakan. Sebab, sifat putusan MK tidak hanya mengikat pembuat kebijakan, tetapi juga seluruh institusi negara sehingga harus segera diimplementasikan. &ldquo;Langsung bisa dijalankan, karena putusan MK itu final dan mengikat,&rdquo; tegasnya. Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menyatakan bahwa anggota Polri yang ingin menduduki jabatan di luar kepolisian (jabatan sipil) wajib mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.&nbsp; Putusan ini menghapus celah hukum yang selama ini memungkinkan polisi aktif mengisi posisi di lembaga sipil tanpa melepaskan status keanggotaannya.

Pakar hukum menyambut positif putusan MK yang mewajibkan anggota Polri mundur untuk menduduki jabatan sipil, mendukung reformasi keamanan.

Putusan MK soal Polisi Aktif di Jabatan Sipil Harus Mundur dari Polri Bisa Langsung Diterapkan, Tak Perlu Aturan Turunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/Komisioner-Penyelidikan-atau-Pemantauan-Komnas-HAM-Mohammad-Choirul-Anam-Dery-Ridwansah-3-1-1-273851517.jpg" alt="Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 114/PUU-XXIII/2025. Dalam putusan tersebut, MK memerintahkan personel polisi aktif keluar dari dinas kepolisian bila menempati jabatan sipil. Menurut Komisioner Kompolnas Choirul Anam, putusan MK bersifat final dan mengikat. Sehingga putusan itu harus dihormati. &rdquo;Putusan Mahkamah Konstitusi itu kan putusan yang bersifat final dan mengikat. Oleh karenanya memang harus dihormati,&rdquo; ungkap dia saat dikonfirmasi pada Jumat (14/11).&nbsp; Meski demikian, Anam menyampaikan bahwa perlu ada kerangka yang jelas dan tepat untuk melaksanakan putusan MK tersebut. Terlebih, Anam menyatakan bahwa putusan MK tidak bersifat retroaktif atau tidak berlaku surut. Karena itu, dia menilai perlu transisi yang jelas dan tepat. Sehingga komitmen untuk menjadikan Polri semakin profesional juga terlaksana dengan baik. &rdquo;Dalam kerangka Undang-Undang (UU) Kepolisian, termasuk juga ada Undang-Undang ASN, ada PP-nya, itu juga mengatur soal penempatan TNI-Polri (di luar organisasi dan struktur). Penting untuk di-list sebenarnya, mana yang memang lembaga, departemen, atau apapun yang erat kaitannya dengan kerja kepolisian,&rdquo; ungkap Anam. Mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) itu mencontohkan beberapa lembaga negara yang masih terkait dengan urusan penegakan hukum yang menjadi tugas Polri. Di antaranya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).&nbsp; &rdquo;Itu penting untuk menjadi listing. Sehingga, tidak ada saling tumpang tindih antara UU satu dengan yang lain. Salah satu yang paling penting adalah melihat ulang. Mana definisi yang secara undang-undang diperbolehkan, itu yang masih berhubungan atau tidak berhubungan. Habis itu kan harus ada listing, itu yang paling mungkin untuk dilihat, dipersiapkan,&rdquo; terang Anam. Lebih lanjut, Anam Menyatakan bahwa, jika melihat tata kelola di internal kepolisian saat ini, perlu juga dilihat lebih jauh struktur-struktur dalam organisasi Polri yang bisa diisi oleh orang-orang yang sekarang berada di luar institusi kepolisian. Dengan begitu, nantinya Polri bisa mengambil langkah untuk memperkuat diri. Contohnya dalam bidang pengawasan. &nbsp; &nbsp;

Kompolnas tanggapi putusan MK yang wajibkan polisi aktif mundur dari jabatan sipil, menekankan pentingnya transisi dan kerangka kerja jelas.

Putusan MK soal Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur dari Polri Final dan Mengikat, Kompolnas: Harus Dihormati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/29/Xf48UWZq02K2ozdnJWAHdQorcBGlZy7IZWXVQNVe-3841117040.jpg" alt="Menko Kumham-Imipas Yusril Ihza Mahendra. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menko Kumham-Imipas Yusril Ihza Mahendra. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan di institusi sipil akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian. &ldquo;Tentu semua anggota Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian akan mengetahui dan menyadari adanya keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Karena keputusan MK diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, maka hal tersebut menjadi bahan masukan bagi Komite dalam rangka reformasi kepolisian,&rdquo; kata Yusril di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Kamis (13/11). Menurut Yusril, ke depan akan disusun aturan tertulis yang menyesuaikan dengan putusan MK tersebut. Ia menjelaskan, Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 memang belum secara spesifik mengatur larangan bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil. &ldquo;Selama ini yang tegas diatur hanya pemisahan TNI dan Polri. Untuk TNI, sudah ada ketentuan bahwa jika ingin menduduki jabatan di luar institusi militer harus mengundurkan diri, kecuali jabatan tertentu seperti di Sekretariat Militer atau Kementerian Pertahanan,&rdquo; ujarnya. Ia tak memungkiri, banyak anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil tanpa mengundurkan diri apalagi pensiun dini. Hal itu karena tidak ada aturan yang mengikat. &ldquo;Namun bagi kepolisian, praktiknya memang banyak yang masuk ke jabatan birokrasi sipil tanpa mengundurkan diri, karena aturannya memang belum ada,&rdquo; tegasnya. Yusril berharap, setelah adanya putusan MK yang bersifat final dan mengikat, pemerintah segera menyesuaikan peraturan perundang-undangan terkait. Menurutnya, salah satu yang perlu dibahas adalah mekanisme transisi bagi anggota Polri aktif yang saat ini sudah terlanjur menduduki jabatan di kementerian atau lembaga. &ldquo;Transisinya seperti apa bagi mereka yang sudah terlanjur memegang jabatan sipil, nanti akan kita bahas bersama,&rdquo; imbuhnya. Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menyatakan bahwa anggota Polri yang ingin menduduki jabatan di luar kepolisian (jabatan sipil) wajib mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.&nbsp; Putusan ini menghapus celah hukum yang selama ini memungkinkan polisi aktif mengisi posisi di lembaga sipil tanpa melepaskan status keanggotaannya.

Menko Bidang Hukum Yusril Ihza Mahendra menegaskan putusan MK tentang larangan polisi aktif menduduki jabatan sipil sebagai evaluasi.

Menko Yusril: Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil jadi Bahan Evaluasi Komisi Reformasi Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/15/Wakapolri-Komjen-Pol-Agus-Andrianto-Dery-Ridwansah-1JPG-270399312.jpg" alt="Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto tiba di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto tiba di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk seorang anggota polisi aktif masuk dalam Kabinet Merah Putih. Dia adalah Komjen Agus Andrianto yang kini menjabat wakil kepala Polri (wakapolri). Pagi ini Agus masuk dalam jajan menteri Kabinet Merah Putih yang dijadwalkan mengikuti pelantikan menteri dengan jabatan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dengan penunjukan itu, maka Agus harus pensiun lebih cepat dari Korps Bhayangkara. Sejatinya Agus memang tak lama lagi menjadi anggota Polri. Secara normal, Agus memasuki masa pensiun pada Februari 2026, atau sekitar 4 bulan ke depan. Sebelumnya, Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan susunan jajaran menteri yang akan membantu masa pemerintahannya, pada 5 tahun mendatang. Kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu bernama, Kabinet Merah Putih. Pengumuman kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (20/10) malam. Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. "Setelah saya dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024, malam harinya saya akan umumkan kabinet pemerintah Republik Indonesia periode 2024-2029," kata Prabowo saat mengumumkan susunan kabinet. Total ada 48 menteri dalam kabinet ini. Selain itu, terdapat 56 wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih.

Anggota polisi aktif masuk dalam Kabinet Merah Putih. Dia adalah Komjen Agus Andrianto yang kini menjabat wakil kepala Polri (wakapolri).

Komjen Agus Andrianto Jabat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Satu-satunya Anggota Polisi Aktif yang Masuk Kabinet Merah Putih

polisi aktif

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#polisi aktif