<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/21/photo-op-3-151266495.jpg" alt="Chubb Life Indonesia siapkan berbagai layanan lewat Customer Service Walk-In. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Chubb Life Indonesia siapkan berbagai layanan lewat Customer Service Walk-In. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia) meningkatkan pengalaman dan kenyamanan nasabah dalam berasuransi. Mudah mengajukan klaim, mengetahui informasi polis, hingga mengakses berbagai layanan lainnya lewat Customer Service Walk-In. &rdquo;Pembukaan Chubb Life Care ini menandai langkah penting dalam misi kami untuk meningkatkan kenyamanan nasabah. Fasilitas baru ini lebih dari sekadar lokasi layanan nasabah, ini adalah bukti komitmen kami untuk memberikan pengalaman berasuransi yang berbeda dan lebih baik,&rdquo; ujar President Director Chubb Life Indonesia Kumaran Chinan, Selasa (21/10). Menurut dia, konsep layanan terbaru ini tidak hanya berfokus pada fungsionalitas. Tapi juga mengedepankan nilai kepedulian yang lebih mendalam terhadap kebutuhan nasabah. &rdquo;Di lokasi baru ini, kami mendefinisikan ulang arti sebenarnya dari kepedulian terhadap nasabah. Kami memberikan layanan sesuai kebutuhan dengan suasana yang lebih modern dan nyaman,&rdquo; imbuh Kumaran. Tak hanya sebagai pusat layanan nasabah, lokasi ini juga menjadi ruang kerja bagi tim Telemarketing Chubb Life Indonesia. Didesain secara ergonomis dan dilengkapi area kolaboratif, ruang ini bertujuan mendorong inovasi dan sinergi antar tim, sekaligus menjaga kesejahteraan dan produktivitas para karyawan serta tenaga pemasar. Langkah ini juga sejalan dengan fokus Chubb Life Indonesia untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung semangat kolaborasi dalam menghadirkan solusi terbaik bagi nasabah. Selain menghadirkan layanan tatap muka (walk-in), Chubb Life Indonesia juga terus memperkuat kanal digital demi menjawab kebutuhan nasabah di era serba cepat. Dengan integrasi antara layanan fisik dan digital, Chubb Life Indonesia menunjukkan komitmen menyeluruh dalam memberikan pengalaman berasuransi yang lebih mudah, cepat, dan efisien bagi seluruh nasabahnya.

PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia) meningkatkan pengalaman dan kenyamanan nasabah dalam berasuransi

Konsep Layanan Terbaru Kedepankan Nilai Kepedulian untuk Nasabah Asuransi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/09/BRINS-GRIYA-OTO-_010-4190743581.jpg" alt="ILUSTRASI Mengurus klaim asuransi kendaraan bermotor." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Mengurus klaim asuransi kendaraan bermotor.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hal yang perlu diperhatikan bagi pemilik kendaraan yang akan menggunakan asuransi agar saat melakukan klaim tidak ada penolakan. Karena hal ini tidak banyak disadari kalau kepemilikan kendaraan juga disertai berbagai risiko, misalnya kecelakaan, pencurian dan lain sebagainya. <div align="left"> Namun, masih ada saja pemilik kendaraan yang menggunakan nama pihak lain atau biasa disebut dalam praktiknya adalah "pinjam nama" saat melakukan pendaftaran asuransi. Hal ini menjadikan nama yang tertera di polis adalah nama pihak lain. "Biasanya orang namanya sudah jelek di bank kalau yang beli kredit atau menghindari progresif pakai nama orang lain kepemilikan Hal tersebut terjadi umumnya karena alasan administratif seperti kredit kendaraan agar kredit disetujui atau karena nama pemilik kendaraan belum terdaftar secara resmi," ujar Laurentius Iwan Pranoto, Head of PR, Marcomm, &amp; Event Asuransi Astra. Dirinya menambahkan bahwa hal yang sering dianggap remeh tersebut menjadi kesalahan fatal yang bisa menghambat proses klaim asuransi saat dibutuhkan. Menurutnya sebelum menentukan pilihan atau menentukan asuransi kendaraan sebaiknya meminta informasi sejelas-jelasnya kepada petugas. </div> <div align="left"> Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar asuransi, yaitu adanya insurable interest antara tertanggung dengan objek pertanggungan yang dapat diasuransikan, yang meliputi: <ul> <li dir="ltr">Hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang objek yang diasuransikan atau dipertanggung jawabkan dan diakui secara hukum.</li> <li dir="ltr">Adanya hubungan dengan objek pertanggungan di mana tertanggung memperoleh manfaat atas keutuhan objek, dan menanggung risiko kerugian jika terjadi kerusakan atau kehilangan terdapat objek tersebut.</li> <li dir="ltr">Hubungan antara tertanggung dan objek pertanggungan harus diakui dan sah secara hukum, sehingga perlindungan asuransi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan perlindungan.</li> </ul> </div> <div align="left"> Dengan memahami dan mematuhi prinsip-prinsip tersebut, diharapkan praktik&nbsp;&ldquo;pinjam nama"&nbsp; dapat diminimalkan&nbsp;untuk menjaga keabsahan perlindungan asuransi dan mengindari risiko klaim ditolak. </div> <div align="left"> Pastikan&nbsp;hal&nbsp;berikut&nbsp;agar&nbsp;kerusakan&nbsp;mobil dapat&nbsp;ditanggung&nbsp;asuransi:​ </div> <div align="left">&nbsp;</div> <div align="left"> <ul> <li dir="ltr">Pastikan polis asuransi mobil dan SIM pengemudi aktif.</li> <li dir="ltr">Memiliki STNK yang masih berlaku dan surat keterangan kepolisian setempat.</li> <li dir="ltr">Tidak melanggar aturan/rambu lalu lintas (seperti melewati bahu jalan, melebihi batas kecepatan, kelebihan muatan, dan menerobos palang penutup jalan).</li> <li dir="ltr">Penggunaan kendaraan sesuai polis. Apabila polis penggunaan pribadi namun digunakan menjadi rental/sewa, maka tidak dapat dijamin oleh polis.</li> <li dir="ltr">Tidak berada di bawah pengaruh alkohol atau obat terlarang.</li> <li dir="ltr">Pahami ketentuan risiko yang dijamin, perluasan jaminan yang dimiliki, serta pengecualian pada polis kamu.</li> </ul> </div>

Hal yang perlu diperhatikan bagi pemilik kendaraan yang akan menggunakan asuransi agar saat melakukan klaim tidak ada penolakan

Asuransi Mobil: Praktik Pinjam Nama Potensi Klaim Akan Ditolak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/01/WhatsApp-Image-2025-03-01-at-124425-3662877349.jpg" alt="Laporan kinerja industri asuransi jiwa 2024 di Rumah Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Jumat (28/2). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Laporan kinerja industri asuransi jiwa 2024 di Rumah Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Jumat (28/2). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinamika perekonomian dunia maupun dalam negeri berdampak terhadap kinerja industri asuransi jiwa sepanjang 2024. Sejumlah indikator masih menunjukkan performa positif. Hanya saja, tidak dimungkiri tekanan terhadap daya beli masyarakat membuat jumlah polis asuransi jiwa berkurang. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatatkan total pendapatan senilai Rp 218,73 triliun sepanjang 2024. Menurun dibandingkan perolehan tahun lalu senilai Rp 220,38 triliun. Meski begitu, pendapatan premi masih tumbuh 4,3 persen secara tahunan senilai Rp 185,39 triliun. Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon menyampaikan, industri asuransi jiwa tetap tumbuh di tengah dinamika ekonomi global. Sepanjang 2024, pertumbuhan pendapatan premi didorong premi bisnis baru Rp 108,32 triliun dan premi lanjutan Rp 77,07 triliun. &rdquo;Yang masing-masing naik 4,3 persen (year-on-year),&rdquo; kata Budi dalam laporan kinerja industri asuransi jiwa di Rumah AAJI, Jumat (28/2). Dari sisi jenis produk, asuransi tradisional menjadi produk terlaris. Menggeser dominasi unit link. Tercermin dari premi asuransi tradisional tumbuh double digit 18,7 persen YoY menjadi Rp 110,36 triliun. Dengan kontribusi 59,5 persen dari total premi. Sementara 40,5 persen berasal dari unit link. Dari sisi cakupan perlindungan, jumlah tertanggung industri asuransi jiwa melonjak 30,1 persen menjadi 154,64 juta orang. Didorong pertumbuhan segmen tertanggung kumpulan sebanyak 107,7 persen menjadi 133,05 juta orang. Meski demikian, total polis asuransi jiwa turun 1,3 persen YoY menjadi 21.382.908 orang. &rdquo;Kebutuhan asuransi jiwa belum menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Pelemahan daya beli, membuat masyarakat mengurangi kebutuhan di luar pokok,&rdquo; terang Budi. Meski, semakin besar cakupan masyarakat yang berhasil memiliki proteksi asuransi dengan bantuan fasilitas dari perusahaan atau organisasi. Ini mencerminkan peran industri dalam memberikan solusi perlindungan finansial yang lebih luas bagi masyarakat. Ketua Bidang Produk, Manajemen Risiko, dan GCG AAJI Fauzi Arfan menyatakan, industri asuransi jiwa telah membayarkan Rp 160,07 triliun kepada 9,08 juta penerima manfaat. Lebih rinci, klaim meninggal dunia mencapai Rp 11,29 triliun, klaim akhir kontrak meningkat 13,9 persen YoY menjadi Rp 18,30 triliun, klaim surrender turun 13,3 persen YoY sebesar Rp 77,15 triliun, dan partial withdrawal naik 17 persen senilai Rp 19,87 triliun. Sementara klaim kesehatan naik 16,4 persen YoY menjadi Rp 24,18 triliun.&nbsp; &rdquo;Kami optimistis bahwa dengan aturan baru OJK yang akan diterbitkan pada tahun ini, termasuk pengaturan lebih lanjut mengenai Coordination of Benefit (CoB), pengelolaan klaim kesehatan dapat lebih efisien. Hal ini akan memberikan kepastian bagi industri asuransi kesehatan swasta sekaligus memastikan manfaat perlindungan tetap optimal bagi masyarakat,&rdquo; beber Fauzi. Dalam kesempatan itu, Kepala Departemen Agency AAJI Wianto Chen menyoroti peningkatan total aset dan investasi dalam menjaga stabilitas keuangan jangka panjang. Total aset industri asuransi jiwa naik tipis 0,7 persen secara tahunan menjadi Rp 616,75 triliun. Salah satu pertumbuhan investasi terbesar berasal dari surat berharga begara (SBN). Tumbuh 11,9 persen dengan total Rp 205,03 triliun. Berkontribusi sebesar 37,9 persen dari total investasi. Sementara itu, investasi di saham dan reksa dana masing-masing berkontribusi sebesar 24,7 persen dan 12,9 persen dari total portofolio investasi. &rdquo;Industri asuransi jiwa terus memainkan peran penting dalam perekonomian nasional, salah satunya melalui peningkatan investasi di SBN, yang tidak hanya mendukung stabilitas industri tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan nasional,&rdquo; jelas Wianto.

Sejumlah indikator masih menunjukkan performa positif, tekanan terhadap daya beli masyarakat membuat jumlah polis asuransi jiwa berkurang

Daya Beli Masyarakat Turun, Asuransi Jiwa Mampu Tumbuh Positif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/05/IMG_4873-45509794.jpg" alt="Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu. (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu. (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Industri asuransi jiwa sedang dalam periode transisi. Menyesuaikan dengan berbagai aturan yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Memastikan perusahaan-perusahaan asuransi memiliki fondasi yang kuat dalam pengelolaan risiko dan kapasitas finansial. Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu menyatakan, roadmap yang diterapkan asosiasi tidak jauh berbeda dengan OJK. Terutama terkait ekuitas minimum yang harus dipenuhi perusahaan asuransi. Terbaru, regulator memperkuat regulasi dengan menerbitkan lima Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) baru untuk mendorong transformasi sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP). Salah satunya, POJK 38/2024 yang mengatur aspek kelembagaan, efektivitas pelaksanaan pembubaran, likuidasi, dan kepailitan perusahaan perasuransian. Sejalan dengan praktik pelaksanaan likuidasi saat ini yang dinilai berjalan kurang efektif untuk menyelesaikan masalah. Bagi perusahaan yang belum mencapai target ekuitas, OJK menyediakan alternatif solusi, termasuk pembentukan Kelompok Usaha Perusahaan Asuransi (KUPA). Menurut Togar, kebijakan tersebut dianggap baik. Memberikan alternatif bagi perusahaan asuransi yang tidak dapat memenuhi kriteria permodalan tanpa harus menutup perusahaan. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang polis yang akan dirugikan jika perusahaan asuransi langsung ditutup. &rdquo;Kebijakan OJK terkait ini sebetulnya juga baik. Karena tidak mungkin perusahaan asuransi itu langsung ditutup. Bagaimana nanti pemegang polisnya? Ributlah (kalau ditutup),&rdquo; ungkap Togar Pasaribu saat ditemui Jawa Pos usai PPDP Regulatory Dissemination Day 2025 di Grand Ballroom Kempinski, Senin (3/2). Memasuki 2025, tercatat 103 korporasi dari 146 perusahaan asuransi telah sesuai POJK 23/2023. Pada tahap pertama, setiap perusahaan perasuransian masing-masing wajib memiliki ekuitas minimum sebesar Rp 250 miliar, Rp 100 miliar, Rp 500 miliar, dan Rp 200 miliar. Tahap kedua, perusahaan asuransi dan reasuransi konvensional maupun syariah akan dibagi dalam dua kelompok perusahaan perasuransian berdasarkan ekuitas (KPPE) 1 dan 2. Dia menjelaskan, saat ini industri asuransi jiwa sedang dalam periode transisi. Termasuk penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 117 yang mengatur pencatatan dan pelaporan kontrak asuransi. Khususnya, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) alias unit link. Melakukan sosialisasi aturan baru itu tidak mudah. Butuh waktu. Setahun saja kayaknya tidak cukup. &rdquo;Sehingga kalau sekarang pertumbuhan asuransi jiwa hanya 2 sampai 4 persen bisa dibilang hal yang biasa. Karena ini proses transisi,&rdquo; ucap Togar. Perubahan aturan akan mempengaruhi agen dan pemasaran. Dia juga melihat perusahaan anggota AAJI sudah mulai banyak menjual unit link. &rdquo;Kami berharap, meskipun masa transisi ini, di 2025 dengan penerapan PSAK 117, dari sisi revenue menurut saya sih akan ada peningkatan,&rdquo; imbuh Togar Pasaribu. Dalam urusan bisnis, lanjut dia, AAJI tidak ikut campur dalam setiap perusahaan anggotanya. Dengan memberikan kepastian dan perlindungan bagi pemegang polis, industri asuransi jiwa diharapkan bisa kembali pulih. &rdquo;Biarkan setiap perusahaan berkreasi,&rdquo; celetuknya ucap Togar Pasaribu. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menegaskan, Indonesia memiliki standar yang kuat dalam industri perasuransian yang sesuai dengan standar internasional. Mencakup berbagai aspek penting, seperti tata kelola, kompetensi, manajemen risiko, dan permodalan. Sehingga dapat memastika perusahaan-perusahaan asuransi memiliki pondasi yang kokoh dalam pengelolaan risiko dan penguatan kapasitas finansial. &rdquo;Jadi kita harus menyeimbangkan antara keperluan strategi jangka panjang dengan jangka pendek.&nbsp;Tentunya kita harus melakukan upaya-upaya perbaikan di jangka pendeknya, termasuk juga terkait dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM),&rdquo; terang Ogi Prastomiyono. Dalam POJK terbaru perusahaan perasuransian diwajibkan untuk mengalokasikan 3,5 persen dari biaya operasional tahun sebelumnya untuk pengembangan kompetensi SDM. Ketentuan tersebut merupakan hal yang wajar dan sudah disosialisasikan kepada industri. &rdquo;Ketentuan ini tidak baru. Sebelumnya, bahkan ada ketentuan sebesar 5 persen saat masa Covid-19, tapi pada saat itu kurang ada penegakan yang jelas mengenai kompetensi apa yang perlu dikuasai. Dengan POJK ini lebih jelas mana sertifikasi yang dibutuhkan untuk industri perasuransian,&nbsp;mana kompetensi yang akan mendorong perenguatan industri perasuransian,&rdquo; jelas Ogi. Dia juga menyoroti pentingnya peningkatan ekuitas bagi perusahaan perasuransian. Kapasitas coverage maupun buffer risiko pertanggungan dengan modal yang terbatas dapat membahayakan kesehatan industri secara keseluruhan. Oleh karena itu, OJK telah menetapkan regulasi untuk meningkatkan ekuitas perusahaan asuransi secara bertahap. Dengan target ekuitas yang harus dipenuhi pada 2026 dan 2028. Bagi perusahaan yang belum mencapai target ekuitas, OJK telah menyediakan alternatif solusi. Salah satunya pembentukan KUPA dengan skema berafiliasi dengan perusahaan asuransi dengan modal yang sudah memenuhi syarat. &rdquo;Jadi tidak serta-merta itu harus ditutup atau sebagainya, tapi diberi kesempatan untuk alternatif-alternatif yang kami sediakan,&rdquo; tandas Ogi.

Industri asuransi jiwa sedang dalam periode transisi. Menyesuaikan dengan berbagai aturan yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Aturan Baru OJK, Perusahaan Asuransi dengan Ekuitas Kecil Bisa Masuk KUPA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/14/images-2024-06-14T123750541-243416128.jpeg" alt="Ilustrasi: Asuransi jiwa di luar sana menjadi hal yang lumrah dimiliki masyarakat. (Insurance Business America)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Asuransi jiwa di luar sana menjadi hal yang lumrah dimiliki masyarakat. (Insurance Business America).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Industri asuransi Indonesia tengah menghadapi persoalan terkait aturan perjanjian kontrak. Seiring dengan penetapan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa norma pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) inkonstitusional bersyarat. Asosiasi dan pelaku industri asuransi masih melakukan kajian ulang ketentuan dalam polis asuransi yang berlaku. Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menyatakan, pada proses uji materiil, AAUI berstatus sebagai Ad Informandum. &rdquo;Kami telah memberikan keterangan tertulis pada 16 Desember 2024 untuk dapat dipertimbangkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,&rdquo; ucap Budi di kantornya, Selasa (7/1). AAUI bersama pihak-pihak terkait, lanjut dia, sedang melakukan pengkajian mendalam atas isi dan implikasi putusan MK tersebut. Mengkaji ulang ketentuan dalam polis asuransi yang berlaku dan memastikan sejalan dengan hukum dan semangat keadilan. Sosialisasi juga segera diberikan kepada seluruh anggota untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implikasi hukum dan operasional dari keputusan tersebut. Budi berharap keputusan MK akan membawa dampak positif bagi industri asuransi di Indonesia. Implementasi yang tepat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian. &rdquo;Perlu untuk terus mendukung anggota dalam beradaptasi dengan perubahan hukum ini dan memastikan bahwa industri asuransi tetap berkembang secara sehat, berintegritas, dan bermanfaat bagi semua pihak,&rdquo; ungkap Budi Herawan. AAUI menghormati proses hukum yang telah berlangsung. Yang kemudian akan mematuhi putusan tersebut sebagai bagian dari hukum yang berlaku di Indonesia. Budi Herawan memahami implikasi penting bagi industri asuransi dan pemegang polis khususnya untuk asuransi umum. Meski demikian, Budi mengakui adanya potensi lebih banyak sengketa antara perusahaan asuransi dan nasabah sejalan dengan putusan MK ini. Bisa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dan harus ada kesepakatan kedua belah pihak. &rdquo;Kalau kita berdua nggak setuju, baru lah ke pengadilan,&rdquo; ungkap Budi. Sebelumnya, pimpinan MK Suhartoyo menyampaikan, norma pasal 251 KUHD (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. &rdquo;Sepanjang tidak dimaknai, termasuk berkaitan dengan pembatalan pertanggungan harus didasarkan atas kesepakatan penanggung dan tertanggung berdasarkan putusan pengadilan,&rdquo; ucap Suhartoyo dalam sidang Pengucapan Putusan Nomor 83/PUU-XXII/2024&nbsp;pada 3 Januari 2025. Pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Ridwan Mansyur menyatakan, yang menyebabkan norma pasal 251 KUHD inkonsitusional bersyarat karena berpotensi menimbulkan adanya tafsir yang beragam. Terutama jika dikaitkan dengan syarat batalnya perjanjian asuransi yang terdapat adanya persoalan yang berkenaan dengan adanya unsur yang disembunyikan tertanggung sekalipun dengan iktikad baik. Hal itu karena pasal 251 KUHD tidak secara tegas mengatur mekanisme syarat batal atau cara pembatalan dilakukan jika terdapat hal-hal yang disembunyikan dalam membuat perjanjian. Kecuali, sekadar ada pilihan akibat yang timbul. Yaitu perjanjian tersebut batal, tidak akan diadakan, atau akan diadakan dengan syarat yang berbeda jika hal-hal yang keliru atau disembunyikan diketahui sebelumnya. &rdquo;Oleh karena itu, nampak dengan nyata tidak terdapatnya penegasan berkenaan dengan tata cara pembatalan akibat adanya hal-hal yang keliru atau disembunyikan dalam pemberitahuan oleh pihak tertanggung berkaitan dengan perjanjian yang dibuat oleh penanggung,&rdquo; ungkap Ridwan membaca pertimbangan hukum. Padahal, sifat suatu perjanjian seharusnya memberikan posisi yang seimbang atas dasar prinsip-prinsip perjanjian. Nah, ketentuan norma Pasal 251 KUHD bisa dimanfaatkan perusahaan asuransi untuk menghindari pertanggungjawaban atas kesalahan atau kelalaian yang dibuat tim internal perusahaan asuransi sendiri. Kelalaian tersebut antara lain underwriting ulang atau seleksi risiko yang merupakan proses penaksiran dan penggolongan tingkat risiko yang ada pada seorang calon tertanggung. Chief Costumer and Marketing Officer PT Prudential Life Insurance (Prudential Indonesia) Karin Zulkarnaen mengatakan, sedang mempelajari hasil keputusan MK pasal 251 KUHD. &rdquo;Perusahaan akan terus berkoordinasi dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan berdiskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk implementasi keputusan MK tersebut,&rdquo; ujar Karin Zulkarnaen kepada Jawa Pos. Prudential Indonesia senantiasa berkomitmen untuk tunduk dan mematuhi seluruh peraturan hukum di Indonesia yang ditetapkan pemerintah maupun regulator. Hal ini sejalan dengan implementasi good governance dan manajemen kepatuhan perusahaan.

Industri asuransi menghadapi persoalan terkait aturan perjanjian kontrak. Asosiasi dan pelaku industri asuransi masih melakukan kajian ulang

AAUI Sebut Penetapan MK Pasal 251, Sengketa Klaim Asuransi Bakal Lebih Banyak

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jiwasraya-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Ilustrasi kantor Asuransi Jiwasraya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Asuransi Jiwasraya.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mencatat jumlah peserta yang mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya sampai dengan 31 Juli 2024 mencapai 313.490 polis, atau setara dengan sekitar 2,4 juta peserta. Sementara yang masih belum mengikuti Program Restrukturisasi, hanya sekitar 298 peserta dari pemegang polis korporasi dan bancassurance. Dengan demikian, secara prosentase program penyelamatan manfaat polis yang diiniasi oleh pemerintah ini telah diikuti oleh 99,7 persen dari total seluruh pemegang polis Jiwasraya. "Kami optimistis jumlah peserta akan terus bertambah seiring dengan upaya yang kami lakukan melalui upaya jemput bola dari tim pelayanan," ujar Direktur Utama Jiwasraya Mahelan Prabantarikso, dikutip Jumat (30/8). Mahelan menjelaskan, untuk dapat mengajak pemegang polis yang belum mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya, pihaknya telah menyiapkan tim khusus yakni Tim Operasional dan Pelayanan Pasca Restrukturisasi (OPPR). Selain itu, manajemen juga telah menyediakan beberapa kanal komunikasi yang dapat digunakan para pemegang polis yang belum ikut, untuk dapat mengetahui secara rinci mengenai manfaat hingga tata cara mengikuti program restrukturisasi Jiwasraya. Hal ini dimaksudkan agar para pemegang polis yang belum ikut dapat terhindar dari potensi kerugian yang besar menyusul kondisi likuiditas perusahaan yang semakin tertekan, dan pembatasan kegiatan usaha perusahaan dalam waktu dekat. "Kami sudah menyediakan kanal komunikasi yang bisa digunakan mulai dari call center (021) 5098 7151, WhatsApp +62 811-1465031, hingga surel di customer_service@jiwasraya.co.id," imbuh Mahelan. Menghormati Proses Hukum Seiring dengan adanya pemegang polis yang melakukan upaya hukum, kata Mahelan, pihaknya manyatakan akan menghormati proses serta upaya hukum yang sedang berjalan. Manajemen berkomitmen untuk mematuhi proses hukum, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Namun kami tetap berharap agar pemegang polis tersebut bersedia mengikuti Program Restrukturisasi, sebagaimana dengan mereka yang telah ikut," kata Mahelan.&nbsp; Mahelan pun menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu serta mendukung pelaksanaan Program Restrukturisasi Jiwasraya. "Sekali lagi, mewakili manajemen Jiwasraya, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemegang saham, regulator, hingga pemangku kebijakan dan tentu saja pemegang polis yang telah mendukung berjalannya Program Restrukturisasi Jiwasraya," tutup Mahelan.

Mahelan menjelaskan, untuk mengajak pemegang polis yang belum mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya, pihaknya menyiapkan tim khusus.

2,4 Juta Orang Ikut Program Restrukturisasi, Jiwasraya Siapkan Tim Khusus untuk Rayu yang Masih 'Angel'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jiwasraya-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Kantor Jiwasraya di Jalan IR H. Juanda di Jakarta, Kamis (2/1/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kantor Jiwasraya di Jalan IR H. Juanda di Jakarta, Kamis (2/1/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Program penyelamatan pemegang polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang diinisiasi pemerintah telah selesai dilaksanakan. Hal itu merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap perlindungan nasabah Jiwasraya. Program penyelamatan pemegang polis tersebut ditandai dengan pengalihan polis program restrukturisasi, serta proses administrasi pengalihan polis yang akan dilanjutkan dan diselesaikan sampai dengan diterimanya Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2024. Berakhirnya program restrukturisasi polis Jiwasraya itu dilakukan dalam acara bertajuk Program Penyelamatan Polis Jiwasraya melalui Restrukturisasi, Bail In dan Transfer - Seremoni Pengalihan Polis dan Pengumuman Berakhirnya Restrukturisasi Polis Jiwasraya di Financial Hall, Jakarta, pada Jumat (29/12). Hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban, Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari, Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian BUMN, Robertus Billitea, Direktur Utama IFG sekaligus Ketua Tim Percepatan Restrukturisasi Hexana Tri Sasongko, Plt Direktur Utama IFG Life Eli Wijanti, dan Plt Direktur Utama Jiwasraya R. Mahelan Prabantarikso. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan, penyelesaian program penyelamatan pemegang polis Jiwasraya merupakan komitmen pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Pemerintah telah berhasil melaksanakan penyelamatan pemegang polis Jiwasraya, dengan memastikan pemberian keberlanjutan manfaat secara tepat waktu. &rdquo;Perlindungan nasabah Jiwasraya merupakan prioritas utama pemerintah agar pemegang polis dapat merasakan keberlanjutan manfaat dari polis tersebut,&rdquo; ujar Kartika. Ketua Tim Percepatan Restrukturisasi Hexana Tri Sasongko menjelaskan, penyelamatan pemegang polis Jiwasraya mulai bergulir sejak akhir 2020. Pemerintah menugaskan Indonesia Financial Group (IFG) sebagai Holding BUMN Asuransi, Penjaminan, dan Investasi, menyelesaikan permasalahan Jiwasraya. Terutama menerima pengalihan polis Jiwasraya yang telah diselamatkan. Hingga Desember, IFG Life telah mendapatkan total suntikan dana sebesar Rp 31,16 triliun yang berasal dari PMN tahun anggaran 2021 sebesar Rp 20 triliun. Selainitu, PMN tahun anggaran 2023 Rp 3 triliun serta tambahan penguatan permodalan dari IFG sebesar Rp 6,7 triliun pada 2022 dan Rp 1,46 triliun pada 2023. &rdquo;Dengan total suntikan modal tersebut, IFG Life bersama-sama dengan Jiwasraya telah berhasil menyelesaikan program penyelamatan pemegang polis Jiwasraya, sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen khususnya nasabah Jiwasraya,&rdquo; ujar Hexana Tri Sasongko. Adapun komitmen pendanaan pada 2024 sebesar Rp 3,56 triliun yang berasal dari PMN tahun anggaran 2024, lanjut dia, diharapkan dapat menyelesaikan pengalihan polis tersisa di Jiwasraya. Dari sisi permodalan, IFG Life telah mendapatkan suntikan dana untuk memperkuat struktur permodalan sehingga dapat menerima pengalihan polis Jiwasraya. &rdquo;IFG sebagai Holding BUMN Asuransi, Penjaminan, dan Investasi, akan terus mengawasi dan mendampingi IFG Life agar bertumbuh menjadi perusahaan yang sehat dan sesuai tata kelola perusahaan yang baik,&rdquo; kata Hexana. Plt Direktur Utama Jiwasraya R. Mahelan Prabantarikso menambahkan, Jiwasraya telah berhasil merestrukturisasi sebesar 99,7 persen polis Jiwasraya hingga akhir tahun ini. &rdquo;Pada tahap akhir restrukturisasi ini, kami tetap menghormati pilihan nasabah yang tidak mengikuti program restrukturisasi,&rdquo; terang Mahelan Prabantarikso. Plt Direktur Utama IFG Life Eli Wijanti menjelaskan, kesiapan IFG Life untuk melanjutkan manfaat yang diterima pemegang polis sesuai dengan persetujuan dan ketentuan dalam polis. &rdquo;Kami siap untuk memastikan semua nasabah yang bermigrasi ke IFG Life mendapatkan keberlanjutan manfaat,&rdquo; papar Eli. Eli menambahkan, ke depannya, IFG Life akan melakukan pengembangan bisnis yang fokus kepada proteksi sehingga menjadi perusahaan asuransi jiwa yang sehat, kuat, dan berkelanjutan.

Program penyelamatan pemegang polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang diinisiasi pemerintah telah selesai dilaksanakan

Program Penyelamatan Pemegang Polis Jiwasraya Berakhir, IFG Life Menerima Pengalihan Polis Hasil Restrukturisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Kembang-Api-Ancol-Dery-Ridwansah-100.jpg" alt="Kembang Api Ancol - Dery Ridwansah 100" width="100%">
<figcaption>Kembang Api Ancol - Dery Ridwansah 100</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya melarang adanya kegiatan menyalakan petasan dan kembang api saat malam pergantian tahun 2022. Kegiatan tersebut dianggap melanggar aturan dan menimbulkan kerumunan.  "Petasan kembang api tidak dibenarkan. Jadi diharapkan kita semua punya empati dalam situasi pandemi Covid-19. Tentunya kita tidak dibenarkan adakan kegiatan bersifat kerumun berkumpul dalam jumlah yang banyak," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan di Polda Metro Jaya, Kamis (23/12).  Zulpan menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta bersama Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya telah mengadakan rapat bersama membahas persiapan libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022. Telah disepakati bersama perayaan dalam bentuk apapun ditiadakan.  "Malam tahun baru 2022 tak ada perayaan malam tahun baru yang diselenggarakan oleh pemerintah dan juga yang diselenggarakan masyarakat secara mandiri dilarang," imbuhnya.  Zulpan mengatakan, merujuk pada aturan yang ada, tempat hiburan, hotel, tempat wisata pada malam tahun baru hanya boleh beroperasi hingga pukul 22.00 WIB.  "Malam pergantian tahun diharapkan semua tidak ada aktifitas di tempat tersebut. Sehingga pukul 22.00 WIB tempat-tempat keramaian sudah tidak ada lagi kerumunan masyarakat," pungkasnya.

Polisi Larang Warga Nyalakan Petasan dan Kembang Api Saat Tahun Baru

Polis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Polis

Berita Terkini