<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/28/ChatGPT-Image-Jul-28-2025-03_34_33-PM-2245652738.jpg" alt="ILUSTRASI POLIANDRI. (AI/CHATGPT)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI POLIANDRI. (AI/CHATGPT)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Viral di media sosial pengakuan seorang istri dalam sebuah acara pengajian yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta mengatakan, dirinya disuruh untuk melakukan poliandri oleh suaminya sendiri. Publik Tanah Air pun dibuat heboh dan terkejut atas curhatan sekaligus pengakuan perempuan tersebut. Banyak netizen mengutuk hal itu, namun ada pula membela karena diduga itu hanya pembenaran si perempuan untuk bercerai. Terlepas kontroversi yang terjadi, bagaimana sejatinya hukum poliandri di dalam Islam? Apakah Islam memperbolehkan perempuan memiliki suami lebih dari satu sebagaimana laki-laki diperbolehkan punya istri banyak? Terkait hal tersebut, ustaz Abdul Somad secara tegas menyatakan haram hukumnya seorang perempuan memiliki suami lebih dari satu. Dia pun memastikan pernikahan yang kedua tidak sah dan akan mendatangkan dosa bagi kedua pelaku. "Seorang perempuan menikah di Indonesia, setelah itu merantau bekerja di Saudi Arabia. Sampai di sana, dia menikah lagi dengan laki lain, maka suaminya 2. Satu di Indonesia, satu lagi di tempat kerja. Maka, selama dia berhubungan dengan suami kedua itu hukumnya zina," tegas ustaz Abdul Somad dalam video beredar di media sosial. Dia menegaskan seorang istri punya dua suami sama sekali tidak benar dan tidak dibenarkan dalam Islam. Seandainya perempuan itu mau menikah lagi, dia harus menceraikan suami pertamanya terlebih dahulu. Setelah resmi bercerai, maka dia boleh untuk menikah lagi setelah selesai masa iddah atau kurang lebih setelah 3 bulan. Jika sampai terjadi istri melakukan poliandri, kata ustaz Abdul Somad, suami yang pertama juga ikut menanggung dosa atas perbuatan istrinya itu. Sebab, seorang suami merupakan pemimpin di dalam keluargan dan setiap kepemimpinan bakal dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah. "Yang kedua (ikut mendapat dosa), yang berani menikahkan. Dengan begitu banyaknya pengajian, mustahil dia tidak tahu bahwa perbuatan dia itu melanggar hukum dan melanggar agama," ungkapnya.

Jaga maya dihebohkan soal pengakuan perempuan disuruh poliandri. Ustad Abdul Somad menegaskan bahwa poliandri haram dalam Islam.

Pandangan Ustad Abdul Somad terhadap Status Hukum Istri Disuruh Poliandri oleh Suami yang Viral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/27/Screenshot_2025-07-27-17-44-25-292_comandroidchrome-edit-934929355.jpg" alt="Seorang perempuan mengaku diminta berpoliandri oleh suaminya. (Instagram Kajian Hati)" width="100%">
<figcaption>Seorang perempuan mengaku diminta berpoliandri oleh suaminya. (Instagram Kajian Hati)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Sebuah pengakuan mengejutkan dari seorang perempuan yang terekam dalam sebuah acara kajian viral di media sosial. Dalam video tersebut, ia mengaku bahwa suaminya yang kedua pernah menyuruhnya berpoliandri hingga melakukan hubungan badan dengan pria lain di depan matanya. Pernyataan itu sontak memicu kehebohan dan reaksi publik yang beragam. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016354003/rezeki-tumpah-tumpah-di-bulan-agustus-7-shio-ini-diramal-panen-keberuntungan-besar-siap-siap-kaya-mendadak">Rezeki Tumpah-Tumpah di Bulan Agustus: 7 Shio Ini Diramal Panen Keberuntungan Besar, Siap-Siap Kaya Mendadak</a>&nbsp; &ldquo;Dan yang paling parahnya dia sampai berkali-kali menyuruh saya poliandri, ustaz. Suami saya yang kedua menyuruh saya berpoliandri dan menyuruh saya berhubungan badan dengan pria lain di depan matanya, ustaz,&rdquo; ungkap perempuan tersebut dalam tayangan yang kini tersebar luas, tapi sudah dihapus dari akun resminya. Tak tinggal diam, sosok yang disebut sebagai suami kedua akhirnya buka suara. Melalui akun Instagram @dikaperkasa_, pria tersebut mengunggah video klarifikasi panjang. Ia menanggapi pernyataan viral tersebut dengan menekankan bahwa apa yang terjadi sebenarnya lebih dalam dari sekadar narasi yang tersebar. Menurutnya, permasalahan ini berakar dari luka batin mendalam sang istri yang belum pulih dari pernikahan sebelumnya. &ldquo;Saya sudah melihat semuanya, video dari awal sampai akhir. Saya menyimak dari sudut pandang yang berbeda, bahwa ini adalah tentang luka batin yang sangat dalam selama 11 tahun pernikahan,&rdquo; ujar @dikaperkasa_, dikutip Minggu (27/7). Ia mengeklaim bahwa dirinya telah berusaha menjadi suami yang baik dan memberikan apa pun yang dibutuhkan istrinya. Bahkan, katanya, ketika sang istri membutuhkan gawai atau peralatan elektronik baru, ia selalu berusaha memenuhinya. Namun, ia menyayangkan bahwa luka lama dari hubungan sebelumnya masih membayangi pernikahan mereka. &ldquo;Saya berikan. Apa pun itu saya turutin untuk istri saya, prioritas. Jadi terkadang kita menyembuhkan, kita sudah memberikan sesuatu yang terbaik sebagai seorang suami, tapi terjadi seperti ini. Itu memang hal pelajaran juga buat diri saya,&rdquo; lanjutnya. Dalam klarifikasinya, Dika juga mengimbau masyarakat untuk tidak menghujat siapa pun dalam kasus ini. Ia menyebut bahwa dirinya pun turut terluka, terutama karena pengorbanan besar yang telah ia lakukan dalam pernikahan mereka. &ldquo;Saya mohon kepada netizen, jangan ada yang menghujat sama sekali. Karena ini tentang sisi lain, yang dimana luka batin. Saya pun juga terluka dengan penghabisannya. Tapi saya tidak akan membahas di situ,&rdquo; ujarnya. Ia mengungkapkan bahwa saat ini pernikahan mereka berada di ujung tanduk dengan proses gugatan cerai yang sudah berjalan sejak awal Mei lalu. Selain itu, ia juga menyebut bahwa sejumlah aset keluarganya turut terdampak. &ldquo;Yang dimana tanggal 2 Mei saya digugat cerai. Dan rumah orang tua saya tergadai, lalu ada mobil saya yang tergadai. Yang ketiga, ada usaha saya yang beberapa diambil, seperti itu kan, dagangan dan lain sebagainya. Itulah bagian dari luka batinnya,&rdquo; ungkapnya. Ia berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi banyak pihak, terutama dalam membangun hubungan yang sehat dan menyembuhkan luka sebelum memulai kembali. Ia pun meminta publik untuk lebih bijak dalam berkomentar dan tidak memperkeruh suasana. &ldquo;Insyaallah Allah memberikan semuanya. Banyak mungkin suami yang juga seperti itu tapi menahan. Tapi kalau untuk saya sendiri, karena ini sudah tayang, mau tidak mau, ini untuk pelajaran buat semuanya. Dan untuk bersikap juga hati-hati juga, termasuk komentar-komentar. Terima kasih,&rdquo; tutupnya. (*)

Seorang istri mengaku suaminya menyuruhnya berpoliandri, suami kedua beri klarifikasi tentang luka batin dan pernikahan mereka.

Viral Perempuan Ini Curhat Diminta Poliandri dan Berhubungan Badan dengan Lelaki Lain, Suaminya Beri Klarifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Bintang-Puspayoga-Dok.-KemenPPA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengecam aksi pengusiran dan pembakaran pakaian seorang perempuan berinisial N, 28, di Cianjur, Jawa Barat. N dihakimi massa karena diduga memiliki 2 suami, alias mempraktikkan poliandri.  Bintang menilai, tindakan massa merupakan perbuatan main hakim sendiri. Meskipun N berbuat salah, namun tidak seharusnya diperlakukan demikian.  “Saya merasa prihatin dan menyayangkan terjadinya aksi tersebut. Semestinya sebagai warga negara yang baik dan memiliki aturan hukum, aksi main hakim sendiri tidak perlu dilakukan dengan alasan apapun," kata Bintang dalam keterangan tertulis, Kamis (19/5).  Bintang menuturkan, aksi pembakaran pakaian dan pengusiran korban yang disertai dengan caci maki oleh warga merupakan tindakan salah dan merupakan perbuatan sewenang-wenang yang tidak berdasarkan pada hukum.  "Jika melihat hukum yang berlaku, perbuatan warga desa setempat yang melakukan pengusiran dan pembakaran pakaian terhadap korban justru bisa saja dikenakan Pasal 406 KUHP tentang penghancuran atau perusakan barang," imbuhnya.  Selain Pasal 406 ayat (1) KUHP, dapat juga dikenakan Pasal 170 KUHP jika terbukti adanya kekerasan yang dilakukan bersama-sama (pengeroyokan). Sementara itu, terkait Poliandri sendiri, disebutkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa negara menyatakan asas perkawinan Indonesia adalah monogami, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1).  Bintang mengutarakan, semestinya masyarakat bisa lebih bijak untuk mendengarkan dan mengetahui terlebih dahulu alasan N melakukan poliandri secara diam–diam. "Entah itu karena N mengalami KDRT, faktor ekonomi, dan lain sebagainya," pungkasnya.

Perempuan Cianjur Diusir Karena Poliandri, Menteri Bintang Marah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Tjahjo-Kumolo-Raka-Denny.jpg" alt="Tjahjo Kumolo di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Tjahjo Kumolo di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, selain poligami, di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga terjadi poliandri atau perempuan memiliki suami lebih ‎satu suami.  Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus mengaku prihatin mendengarkan kabar tersebut. Menurutnya ini jelas melanggar norma kesusilaan bagi ASN tersebut. Karena hukum juga tidak mengizinkan wanita memiliki lebih dari satu orang suami.  "Masalah poliandri yang terjadi dikalangan ASN jelas melanggar norma kesusilaan dan peraturan pemerintah. Hal ini akan menyeret sejumlah instansi dan ini akan merugikan ASN secara keseluruhan. Itu pelanggaran berat,” ujar Guspardi kepada wartawan, Senin (31/8). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/02/2019/gerindra-sebut-pandangan-grace-melarang-poligami-menista-agama-islam/">Gerindra Sebut Pandangan Grace Melarang Poligami Menista Agama Islam</a></li> </ul> Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan ‎ada aturan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan ASN tidak boleh melakukan poligami apalagi poliandri. ‎ Selain itu, PP Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juga merujuk pada undang-undang tersebut.  "Fenomena poliandri dikalangan ASN ini jelas akan merendahkan harkat dan martabat ASN itu sendiri. Harus dihukum berat berupa diberhentikan sebagai ASN dan kalau ada unsur pidana diproses sesuai hukum yg berlaku," katanya.  Oleh karena itu Guspardi meminta kepada pemerintah untuk memberikan sanksi tegas bagi ASN yang terbukti melakukan praktek poliandri tersebut.  "Penjatuhan disiplin menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi atau pejabat yang mendapat kewenangan untuk memberikan hukuman disiplin," ungkapnya.  Sebelumnya, Menpan RB Tjahjo Kumolo menyebut jika fenomena poliandri di kalangan ASN adalah hal baru. Fenomena tersebut berupa ASN perempuan yang memiliki suami lebih dari satu atau poliandri.  Tjahjo mengaku mendapatkan informasi ada lima laporan kasus mengenai poliandri yang dilakukan oleh ASN tersebut.‎

Fenomena Poliandri Marak di Kalangan ASN, DPR: Itu Pelanggaran Berat

poliandri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#poliandri

Berita Terkini

Pandangan Ustad Abdul Somad terhadap Status Hukum Istri Disuruh Poliandri oleh Suami yang Viral

Viral Perempuan Ini Curhat Diminta Poliandri dan Berhubungan Badan dengan Lelaki Lain, Suaminya Beri Klarifikasi

Perempuan Cianjur Diusir Karena Poliandri, Menteri Bintang Marah

Fenomena Poliandri Marak di Kalangan ASN, DPR: Itu Pelanggaran Berat

Download Aplikasi JawaPos.com