<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Plt-Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/1/2022). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/1/2022). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons surat yang dilayangkan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI. Surat tersebut terkait permintaan Ombudsman RI yang meminta agar Pimpinan KPK dan Kepala BKN disanksi, karena tidak menjalankan rekomendasi laporan hasil akhir pemeriksaan (LAHP) tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menyatakan, pada prinsipnya KPK menghormati penyampaian surat tersebut. Namun, Ali menegaskan TWK KPK dijalankan sesuai prosedur hukum dan konstitusional.  "Kami perlu sampaikan kembali, bahwa pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN yang telah dilantik per 1 Juni tahun lalu, sudah melalui tahapan yang sesuai landasan hukum, mekanisme, serta pelibatan instansi yang memiliki kewenanganan dan kompetensi dalam rangkaian proses pengalihan tersebut," kata Ali dikonfirmasi, Senin (4/4).  "Proses ini juga telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi, sebagai intitusi yang punya kewenangan dalam pengujian UU," sambungnya.  Dalam putusan MK, lanjut Ali, dengan tegas menyatakan bahwa Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK dalam proses pengalihan status menjadi ASN, konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.  Demikian halnya Mahkamah Agung (MA) yang menilai bahwa desain pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN telah mengikuti ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan peraturan pelaksanaannya.  Selain itu, Komisi Informasi Pusat (KIP) pun dinilai telah secara objektif memberikan putusannya dalam sidang sengketa informasi, terkait proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN ini.  "Putusan KIP menguatkan bahwa pengelolaan data dan informasi yang dilakukan KPK terkait proses pengalihan pegawainya menjadi ASN telah taat prosedur dan sesuai koridor pengelolaan Informasi publik," tegas Ali.  Oleh karena itu, KPK berharap seluruh pihak menghormati keputusan-keputusan tersebut, sekaligus menunggu proses pengujian yang sedang berlangsung di PTUN. Karena saat ini, sejumlah mantan pegawai KPK sedang melakukan gugatan ke PTUN.  Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meminta Presiden Joko Widodo memberi sanksi kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri Cs dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana. Hal ini diminta Ombudsman dalam surat yang dikirimkan ke Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani, menyusul tidak diindahkannya rekomendasi Ombudsman, perihal hasil Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK yang malaadministrasi. Surat yang dibuat pada pada 29 Maret 2022 itu ditandatangani Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih.  Dalam suratnya, Ombudsman menjelaskan, sebagai penyelenggara negara, sudah seharusnya, baik pimpinan KPK maupun Kepala BKN mematuhi hukum. Namun, karena keduanya mengabaikan rekomendasi lembaganya, mengacu pada Pasal 39 UU No.37 Tahun 2008, serta merujuk pada Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 54 ayat (5), dan ayat (7) beserta penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka keduanya harus diberi sanksi. Adapun, sanksi maksimal yang bisa dijatuhkan adalah pembebasan jabatan.  “Bersama surat ini kami menyampaikan bahwa berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat atas nama Sdr Yudi Purnomo dkk, setelah melalui proses pemeriksaan laporan dan upaya resolusi dan monitoring, Ombudsman RI sesuai kewenangan menerbitkan rekomendasi Ombudsman mengenai malaadministrasi yang terjadi pada proses pengalihan pegawai KPK menjadi Pegawai ASN,” sebagaimana bunyi surat Ombudsman RI, Minggu (3/4).  “Bahwa terlapor dan atasan terlapor wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman, akan tetapi rekomendasi Ombudsman RI dimaksud belum dilaksanakan sampai saat ini atau setidak-tidaknya sampai dengan surat ini disampaikan kepada DPR RI dan Presiden RI,” sambungnya.  Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih membenarkan surat tersebut. Dia mengakui, surat itu ditujukan kepada Presiden Jokowi dan DPR RI, lantaran KPK tidak mengindahkan rekomendasi Ombudsman RI dari hasil investigasi terkait polemik TWK.  “Memang benar ORI (Ombudsman RI) mengirimkan surat tersebut,” tegas Najih dikonfirmasi.

Jawab Surat Ombudsman, KPK: TWK Sudah Sesuai Prosedur Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Ketua-Komnas-HAM-Ahmad-Taufan-Damanik-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran bersama Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik turun dari tangga usai dimintai keterangan di Menteng, Jakarta, Senin (14/12/2020). Selain Kapolda Metro Jaya, Komnas HAM juga menggali keterangan Direktur Utama PT J" width="100%">
<figcaption>Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran bersama Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik turun dari tangga usai dimintai keterangan di Menteng, Jakarta, Senin (14/12/2020). Selain Kapolda Metro Jaya, Komnas HAM juga menggali keterangan Direktur Utama PT J</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengaku pihaknya sudah bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Kemanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno terkait polemik eks 57 tes pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).  Menurut Taufan, dalam pertemuan dengan dua menteri Joko Widodo (Jokowi) tersebut untuk membicarakan solusi dari penyelesaian kasus TWK yang menjadi polemik ini.  "Soal TWK KPK, dalam diskusi kami yang terakhir dengan Pak Menko Polhukam dan Pak Mensesneg tempo hari memang ada tawaran untuk dicarikan solusi lain," ujar Taufan di Gedung DPR, Senin (4/10).  Setelah adanya pembicaraan tersebut, muncul solusi dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang berniat menampung eks 57 pegawai tersebut menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Polri.  Karena itu, Taufan berharap solusi yang telah diberikan oleh Kapolri Sigit tersebut bisa diterima semua pihak. Sehingga bisa mengakhiri polemik yang terjadi di masyarakat ini.  "Kita lihat sekrang ada tawaran dari Pak Kapolri, ya mudah-mudahan semua pihak bisa menerima itu, ya alhamdulillah itu bisa menjadi solusi," katanya.  Namun demikian, Taufan meminta rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman terkait polemik TWK tersebut harus bisa diterima oleh pemerintah. Terkait adanya dugaan pelanggaran HAM dan maladministrasi tes TWK tersebut.  "Komnas HAM tetap meminta kepada Pak Menko dalam pembicaraan kami yang terakhir, ya solusi ini harus dengan satu catatan bahwa berarti rekomendasi Komnas dan Ombudsman itu diterima. Itu yang tempo hari kita sampaikan," ungkapnya.  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi pada 27 September 2021 lalu. Sigit memohon kepada Jokowi agar 56 pegawai tak lolos TWK bisa direkrut menjadi ASN Polri.  Sigit mengatakan surat itu telah mendapatkan balasan dari Presiden Jokowi. Pada prinsipnya kepala negara ini merestui usulan dirinya. Surat balasan itu disampaikan melalui Mensesneg Pratikno.  Oleh sebab itu, Sigit mengaku saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk proses perekrutan 56 pegawai nonaktif KPK untuk menjadi ASN Polri.  Adapun, 56 orang pegawai nonantif KPK telah resmi dipecat karena tidak lolos TWK sebagai syarat alih status menjadi ASN pada 30 September 2021 kemarin.  Para pegawai nonaktif KPK itu sudah memperjuangkan hak mereka ke Ombudsman dan Komnas HAM. Dua lembaga itu menyatakan ada permasalahan dalam proses peralihan kepegawaian KPK lewat TWK ini.

Komnas HAM Minta Rekomendasinya Bersama Ombudsman Diterima Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/JKT-1-AKSI-TOLAK-PELEMAHAN-KPK-FED-5-1229.jpg" alt="Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) IPB University berunjuk rasa di kawasan Gedung Mera Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Aksi tersebut sebagai penolakan terhadap segala bentuk pelemahan KPK. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA P" width="100%">
<figcaption>Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) IPB University berunjuk rasa di kawasan Gedung Mera Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Aksi tersebut sebagai penolakan terhadap segala bentuk pelemahan KPK. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA P</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) akan menggelar aksi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (27/8) besok. Demonstrasi digelar dalam rangka menolak pemecatan terhadap 57 pegawai KPK.  Koordinator Pusat BEM SI Nofrian Fadil Akbar membenarkan informasi terkait akan turunnya mahasiswa untuk menolak pemecatan pegawai KPK. "Iya benar," kata Nofrian kepada JawaPos.com, Minggu (26/9).  Demonstrasi mahasiswa menyikapi polemik pemecatan terhadap Novel Baswedan dan kawan-kawan ini akan digelar secara damai. Unjuk rasa ini juga dipastikan mematuhi protokol kesehatan.  Aliansi BEM SI dan Gerakan Selamatkan KPK (GASAK) sebelumnya telah menyampaikan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengangkat 57 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka memberikan waktu 3x24 jam bagi Jokowi untuk mengambil sikap, jika tidak, mengancam akan turun ke jalan.  "Kami Aliansi BEM Seluruh Indonesia dan GASAK memberikan ultimatum kepada Presiden Jokowi untuk berpihak dan mengangkat 56 pegawai KPK menjadi ASN dalam waktu 3x24 jam sejak hari ini. Jika Bapak masih saja diam, maka kami bersama elemen rakyat akan turun ke jalan menyampaikan aspirasi yang rasional untuk Bapak realisasikan," demikian isi surat tertanggal 23 September tersebut, Jumat (24/9).  Surat itu pun telah dibenarkan oleh Koordinator Wilayah BEM Jabodetabek Banten (BSJB), Alfian. Dalam surat itu, BEM SI dan GASAK menyinggung komitmen Jokowi yang berjanji akan menguatkan KPK dengan cara menambah anggaran, menambah penyidik, dan memperkuat KPK dengan tegas.  Mereka mengecam, sikap diam Jokowi atas pemecatan 57 pegawai karena tak lolos TWK dalam rangka alih status menjadi ASN. Padahal, pelaksanaan alih status tersebut telah terbukti malaadministrasi dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana temuan Ombudsman RI dan Komnas HAM.  "Alih-alih pegawai KPK ditambah ternyata ada 57 pegawai KPK diberhentikan dengan SK No.1327," tegsnya.  BEM SI memandang, ada sejumlah alasan yang bisa menjadi dasar bagi Jokowi untuk bertindak. Karena, KPK dilemahkan secara terstruktur, sistematis, dan masif melalui revisi Undang-undang; pimpinan KPK terpilih bermasalah karena telah terbukti melanggar etik; hingga proses alih status pegawai yang sarat pelanggaran.  Selain itu, mereka juga mencantumkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan proses alih status tidak boleh merugikan hak para pegawai KPK.  "Dasar tersebut menurut kami sudah cukup membuat rakyat muak sehingga layak rasanya untuk kita marah atas keadaan KPK saat ini. Maka, siapa yang bisa menyelamatkan KPK?" sebagaimana surat tersebut.  "Pak Jokowi, perihal 57 Pegawai KPK yang dikebiri dari haknya bukan hanya persoalan para pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Tapi, ini adalah persoalan martabat dan muruah bangsa Indonesia yang punya semangat antikorupsi dan keadilan," imbuhnya menandaskan.

Tolak Pemecatan Novel Baswedan Cs, BEM SI Akan Geruduk KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Komnas-HAM-RDW.jpg" alt="Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (5/8). (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (5/8). (Ridwan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menanggapi pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo yang mendukung Ketua KPK Firli Bahuri tidak memenuhi panggilannya. Komnaa HAM menegaskan, pemeriksaan terhadap Firli merupakan tugas Undang-Undang.  "Komnas HAM sejak 1993 didirikan salah satu mandat utamanya adalah memastikan bahwa penyelanggaraan negara sesuai dengan HAM atau tidak, yang kedua, sejak 1993, sampai sekarang salah satu tugas Komnas HAM adalah memberikan kejelasan akan satu peristiwa. Berikutnya, sejak 1993 sampai sekarang Komnas HAM itu menerima semua aduan masyarakat terkait pelanggaran yang mereka duga melanggar HAM," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/6).  Anam menyampaikan, pihaknya menindaklanjuti laporan dari 75 pegawai yang menduga adanya pelanggaran HAM dalam pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Sehingga, setiap laporan masyarakat merupakan hal wajar untuk ditindaklanjuti.  "Yang paling pertama adalah yang mengadukan, jadi apakah ini pelanggaran HAM atau tidak, yang menilai pertama adalah pihak pengadu, dan kasus di Komnas HAM yang diadukan itu buanyak macem-macem, mulai dari suporter sepakbola juga ada, mulai dari tembak menembak ada, gusur menggusur juga ada, mulai dari urusan sosmed ada," ungkap Anam.  "Jadi semua masalah itu masuk konteks hak asasi manusia menurut pengadu," imbuhnya.  Anam menegaskan, laporan masyarakat bisa diartikan adanya pelanggaran HAM setelah meminta keterangan dari sejumlah pihak, hingga penelaah tim ahli. Dia memastikan, pihaknya bekerja objektif menindaklanjuti laporan 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat TWK.  "Nanti setelah semua keterangan semua fakta, semua prosedur kita cek kita periksa kita uji dengan ahli baru kita simpulkan," pungkas Anam.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/03/06/2021/diduga-terima-gratifikasiicw-laporkan-firli-bahuri-ke-bareskrim-polri/">Komnas HAM Beri Kesempatan Ulang Firli Cs Klarifikasi Polemik TWK</a>  Sebelumnya, Menpan RB Tjahjo Kumolo justru mendukung langkah Ketua KPK Firli Bahuri yang tidak mememuhi panggilan Komnas HAM. Tjahjo menyebut, tidak ada kaitan antara penyelenggaraan TWK dengan pelanggaran hak asasi manusia.  "Kami juga mendukung KPK misalnya yang tidak mau hadir di Komnas HAM. Apa urusan (tes) kewarganegaraan itu (dengan) urusan pelanggaran HAM?," cetus Tjahjo dalam rapat dengan Komisi II DPR, Selasa (8/6).

Komnas HAM Tegaskan Pemanggilan Terhadap Firli Cs Sesuai Undang-undang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Komnas-HAM-RDW.jpg" alt="Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (5/8). (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (5/8). (Ridwan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan telah memeriksa 19 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK), syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini menindaklanjuti laporan 75 pegawai KPK yang gagal TWK tersebut. "Tim telah melakukan serangkaian penyelidikan dengan meminta keterangan 19 orang pegawai KPK, serta menerima sejumlah dokumen dari pengadu sebanyak tiga bundel," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam di kantornya, Selasa (8/6). Anam menjelaskan, pihaknya telah melakukan pemetaan keterangan dan informasi berdasarkan hasil pemeriksaan, antara lain terkait kronologi proses TWK, landasan hukum TWK, prosedur pelaksanaan alih status dan TWK, substansi pertanyaan, background pekerjaan, tugas dan fungsi pokok, serta konteks kasus itu sendiri. Selain itu, Komnas HAM juga telah melayangkan surat pemanggilan secara lengkap dan patut pada 2 Juni 2021 sebanyak 10 surat yang ditujukan kepada pihak-pihak yang diadukan. Hal ini guna dapat hadir dan memberikan keterangan terkait permasalahan tersebut. "Selanjutnya, pada minggu ini Komnas HAM sedang mendalami dan menyiapkan kembali surat pemanggilan secara lengkap dan patut terhadap 5 pihak-pihak lain yang termasuk dalam konstruksi peristiwa," ungkap Anam. Anam mengharapkan, pemanggilan tersebut mendapat respon yang positif. Sehingga publik mengetahui duduk permasalahan atas kasus tersebut dan membuat terang peristiwa. "Selain itu, juga menjernihkan permasalahan tersebut sebagai peristiwa pelanggaran HAM atau tidak," pungkas Anam. Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/06/2021/ogah-ke-komnas-ham-firli-cs-malah-tanya-hak-asasi-apa-yang-dilanggar/">Ogah ke Komnas HAM, Firli Cs Malah Tanya Hak Asasi Apa yang Dilanggar</a> Sebagaimana diketahui, menindaklanjuti laporan 75 pegawai KPK terkait Tes Wawasan Kebangsaan pada proses alih status Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), Komnas HAM RI telah membentuk Tim Pemantauan dan Penyelidikan guna memeriksa adanya dugaan pelanggaran HAM pada proses alih status tersebut.

Komnas HAM Terima 3 Bundel Dokumen Hingga Periksa 19 Pegawai KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/lawan-lgbt-dan-wajibkan-siswi-berjilbab-tidak-melanggar-ham_m_.jpg" alt="Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik" width="100%">
<figcaption>Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan keterangan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri atau empat pimpinan KPK lainnya dibutuhkan untuk mengklarifikasi terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM),  Dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini untuk mengkonfirmasi keterangan dari para pegawai KPK yang sudah diminta keterangannya.  "Tentu kita akan tanyakan, minta klarifikasi apa yang disampaikan oleh para pegawai yang sudah datang ke sini, ada puluhan orang. Keterangan-keterangan mereka kan banyak sekali, ada keterangan dokumen tertulis juga. Kita akan cross check itu, apakah informasi ini benar atau tidak," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di kantornya, Selasa (8/6).  Hal ini akan ditelisik Komnas HAM, jika Firli Bahuri Cs maupun pihak perwakilan dari pimpinan KPK memenuhi undangan Komnas HAM. Menurutnya, Komnas HAM akan menguji apakah pelaksanaan TWK sudah sesuai dengan prinsip HAM atau tidak.  "Tugas Komnas kan di situ, untuk memastikan bahwa setiap kebijakan lembaga negara, bahkan presiden sekalipun. Kan berkali-kali kami bikin rekomendasi kalau ada kebijakan presiden yang kami anggap tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Tapi juga ada yang kami dukung karena sesuai dengan hak asasi, kan biasa," ucap Taufan.  "Sebetulnya itu saja, ingin memastikan kebijakan ini sesuai dengan standard hak asasi atau tidak. Kalau katakanlah ada pelanggaran tentu kami akan kasih rekomendasi untuk pembenahan kepada presiden, kepada KPK sendiri, jadi hal yang sebetulnya ini normatif saja," sambungnya.  Dia menyebut sejatinya Firli Bahuri Cs akan dimintai keterangan apakah dalam pelaksanaan TWK ada tindakan diskriminasi atau tidak. Keterangan ini menjadi penting untuk penyeimbang keterangan dari para pegawai KPK.  "Pertanyaannya sederhana sebetulnya, apakah ada pelanggaran norma hak asasi? Sebagai contoh misalnya, apakah ada praktik diskriminasi di situ? Kalau ada berarti ada pelanggaran," ungkap Taufan.  Taufan menuturkan, jika Pimpinan KPK tidak menghadiri panggilan Komnas HAM akan merugikan internal KPK. Karena data yang didapat Komnas HAM sepihak, tidak ditambah dukungan dari Pimpinan KPK. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/07/06/2021/firli-bahuri-dan-bkn-diminta-kooperatif-penuhi-panggilan-komnas-ham/">Baca Juga: Firli Bahuri dan BKN Diminta Kooperatif Penuhi Panggilan Komnas HAM</a> "Jadi yang akan dirugikan justru pihak KPK sendiri, karena berarti keterangan penyeimbang dari mereka kan tidak kita dapatkan," tegas Taufan.  Sebelumnya, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri mengakui telah menerima surat panggilan dari Komnas HAM pada Rabu, 2 Juni 2021 lalu. Tetapi Pimpinan KPK tidak bisa memenuhi panggilan Komnas HAM.  "Tentu pimpinan KPK sangat menghargai dan menghormati apa yang menjadi tugas pokok fungsi Komnas HAM, sebagaimana tersebut didalam ketentuan yang berlaku saat ini," ujar Ali.  Ali menyampaikan, Pimpinan KPK telah melayangkan surat ke Komnas HAM pada Senin (7/6) kemarin. Hal ini untuk meminta penjelasan terlebih dahulu mengenai dugaan pelanggaran HAM dalam alih status pegawai KPK.  "Tindak lanjut surat dimaksud, Senin, 7 Juni 2021 Pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK," ucap Ali.  Firli Bahuri Cs, melalui juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri menegaskan, proses peralihan status pegawai KPK merupakan perintah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dia menyebut, KPK telah melaksanakan UU tersebut.  "Pelaksanaan TWK dilakukan oleh BKN bekerjasama dengan lembaga terkait lainnya melalui proses yang telah sesuai mekanisme sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkas Ali.

Ini yang Akan Didalami Komnas HAM ke Firli Bahuri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/makam-leluhur-dan-lahan-pesantren-digusur-warga-lapor-ke-komnas-ham_m_202221.jpeg" alt="Ilustrasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengharapkan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadiri pemanggilan untuk dimintai keterangan terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK), yang merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Keterangan Ketua KPK Firli Bahuri dan jajarannya dianggap penting untuk mengusut dugaan pelaanggaran HAM mengenai sengkarut TWK.  "Surat panggilan untuk pimpinan KPK hari ini," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam dikonfirmasi, Selasa (8/6).  Anam menyampaikan, pihaknya telah mengirimkan surat pemanggilan kepada Firli Bahuri Cs. Dia meminta agar Firli dan jajarannya dapat kooperatif untuk dimintai keterangan terkait polemik TWK.  "Kita berharap mereka bisa hadir," imbau Anam.  Hingga Senin (7/6) kemarin, pihak Komnas HAM belum menerima konfirmasi akan kehadiran Pimpinan KPK. Hal ini disampaikan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.  Dia menyebut, sejumlah pegawai KPK yang tidak lulus TWK maupun yang lulus sudah dimintai keterangan. Sehingga keterangan Pimpinan KPK merupakan bagian penting untuk menambah terang dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK.  "Karena ini semua dari jajaran pegawai yang tidak lolos bahkan yang lolos sudah memberikan keterangan. Supaya seimbang pimpinan KPK harus memberikan keterangan sebaliknya, versi mereka itu seperti apa," ujar Damanik.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/06/06/2021/komnas-ham-pastikan-sudah-layangkan-surat-panggilan-ke-firli-cs/">Komnas HAM Pastikan Sudah Layangkan Surat Panggilan ke Firli Cs</a>  Komnas HAM menegaskan, pihaknya juga akan memanggil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait polemik ini. Rencananya pimpinan BKN itu akan diperiksa pada Rabu (9/6).  "Kita juga mengundang kepala BKN untuk hari Rabu. Nanti menyusul yang lain-lain," tegas Damanik menandaskan.

Firli Bahuri Cs Diminta Kooperatif Penuhi Panggilan Komnas HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-3-2.jpg" alt="Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kooperatif memberikan informasi terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK). Terlebih Komnas HAM telah melayangkan surat panggilan terhadap pimpinan KPK, termasuk Ketua KPK Firli Bahuri.  Rencananya, Firli Bahuri Cs akan dimintai keterangan pada Selasa (8/6) besok. Hal ini menindaklanjuti laporan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).  "Sudah (kirimkan surat panggilan ke Pimpinan KPK), kita harapkan besok sih. Undangan kita kepada pimpinan KPK itu besok. Iya dijadwalkan," kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik di Jakarta, Senin (7/6).  Meski demikian, hingga kini pihak Komnas HAM belum mendapatkan konfirmasi apakah pimpinan KPK termasuk Firli bakal hadiri pemanggilan atau tidak. Tetapi mengharapkan Firli Bahuri Cs untuk kooperatif memenuhi panggilan Komnas HAM.  "Harapan kita sih datang lah. Kenapa, karena ini semua dari jajaran pegawai yang tidak lolos bahkan yang lolos sudah memberikan keterangan. Supaya seimbang pimpinan KPK harus memberikan keterangan sebaliknya, versi mereka itu seperti apa," ujar Damanik.  Komnas HAM menegaskan, pihaknya juga akan memanggil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait polemik ini. Rencananya pimpinan BKN itu akan diperiksa pada Rabu (9/6).  "Kita juga mengundang kepala BKN untuk hari Rabu. Nanti menyusul yang lain-lain," tegas Damanik.  Sebelumnya, perwakilan 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat TWK melaporkan pimpinannya ke Komnas HAM. Hal ini imbas dari nonaktif 75 pegawai KPK atas kesewenang-wenangan pimpinan KPK.  "Kami melaporkan terkait dengan tindakan oknum pimpinan KPK, saya katakan oknum, karena saya yakin tidak semuanya bahwa ada tindakan semena-mena yang dilakukan dengan sedemikian rupa," kata penyidik senior KPK, Novel Baswedan di kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat, Senin (24/5). <a href="https://www.jawapos.com/nasional/18/05/2021/ada-pelecehan-hotman-laporkan-tim-asesmen-twk-kpk-ke-komnas-perempuan/">Baca Juga: Ada Pelecehan, Hotman Laporkan Tim Asesmen TWK KPK ke Komnas Perempuan</a>  Novel juga menyampaikan, TWK yang merupakan syarat alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai berpotensi melanggar HAM. Karena menyerang setiap pribadi pegawai KPK.  "Berhubungan dengan hal-hal yang menyerang kepada privasi, hal-hal yang bersifat seksual dan masaah beragama dan itu sangat tidak pantas dilakukan, berbahaya," ucap Novel.  Novel menuturkan TWK merupakam alat untuk menyingkirkan pegawai KPK yang dipandang berintegritas. Dia menyebut, penyingkiran terhadap para pegawai KPK yang berintegritaa bukan hanya pertama dilakukan, tetapi sudah kerap kali terjadi.  "Hal ini buka pertama dan sudah berkali-kali dilakukan dan ini rasanya paling banyak. Oleh karena itu, ini menjadi hal penting," pungkas Novel.

Firli Bahuri dan BKN Diminta Kooperatif Penuhi Panggilan Komnas HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Komnas-HAM-RDW.jpg" alt="Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (5/8). (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (5/8). (Ridwan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan telah melayangkan surat kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini untuk dimintai keterangan terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang belakangan membebastugaskan 75 pegawai KPK.  "Yang pasti surat pemanggilan sudah kami layangkan dengan waktu yang patut dan kami berharap baik pimpinan KPK, maupun pihak-pihak lain yang sudah mendapatkan panggilan dari Komnas HAM," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam dalam diskusi daring, Minggu (6/6).  "Diminta memberikan berbagai informasi nya agar publik mengetahui apa sejatinya kasus ini," sambungnya.  Anam menuturkan, permintaan keterangan dibutuhkan untuk menambah terangnya dugaan TWK yang menuai polemik. Komnas HAM akan melihat apakah ada dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK.  "Jadi kalau ditanya kan dipanggil pekan depan sudah kami layangkan, kami panggil dengan waktu yang patut," ujar Anam.  Selain ke Pimpinan KPK, sambung Anam, pihaknya juga melayangkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Terlebih BKN merupakan penyelenggara TWK dalam alih status pegawai KPK menjadi ASN.  "Surat sudah saya tandatangani kemarin, kami cek juga udah udah dikirimkan secara langsung ke berbagai institusi, oleh karenanya kami menduga surat tersebut sudah diterima. Karena memang ada surat tanda terima dan kami benar-benar berharap bahwa semua pihak yang kami panggil itu bersedia datang dan bekerjasama dengan baik," tegas Anam.  Sebelumnya, perwakilan 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat TWK melaporkan pimpinannya ke Komnas HAM. Hal ini imbas dari nonaktif 75 pegawai KPK atas kesewenang-wenangan pimpinan KPK.  "Kami melaporkan terkait dengan tindakan oknum pimpinan KPK, saya katakan oknum, karena saya yakin tidak semuanya bahwa ada tindakan semena-mena yang dilakukan dengan sedemikian rupa," kata penyidik senior KPK, Novel Baswedan di kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat, Senin (24/5).  Novel menyampaikan, TWK yang merupakan syarat alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai berpotensi melanggar HAM. Karena menyerang setiap pribadi pegawai KPK.  "Berhubungan dengan hal-hal yang menyerang kepada privasi, hal-hal yang bersifat seksual dan masaah beragama dan itu sangat tidak pantas dilakukan, berbahaya," ucap Novel.  Novel menuturkan TWK merupakam alat untuk menyingkirkan pegawai KPK yang dipandang berintegritas. Dia menyebut, penyingkiran terhadap para pegawai KPK yang berintegritaa bukan hanya pertama dilakukan, tetapi sudah kerap kali terjadi.  "Hal ini buka pertama dan sudah berkali-kali dilakukan dan ini rasanya paling banyak. Oleh karena itu, ini menjadi hal penting," pungkas Novel.

Komnas HAM Pastikan Sudah Layangkan Surat Panggilan ke Firli Cs

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Firli-Giri.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono, mempertanyakan sikap Ketua KPK Firli Bahuri yang tidak berani hadir dalam debat terbuka, terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Dia menyebut, Firli tidak punya keberanian untuk melakukan debat terbuka dengannnya, terkait polemik TWK yang mengakibatkan 75 pegawai KPK tidak dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).  "Padahal berani itu bagian dari nilai antikorupsi itu sendiri. Jadi hari ini saya tidak menantang, jadi saya diundang," kata Giri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (4/6).  Giri menyampaikan, debat terbuka dilakukan agar transparansi terkait polemik TWK bisa diungkap ke publik. Terlebih sampai saat ini, metodologi TWK itu pun dinilai tidak transparan.  "Bahkan orang yang mewawancarai kita pun juga tidak mengetahui kita juga," ucap Giri.  Menurut Giri, keterbukaan dan transparansi yang menjadi ciri khas tata kelola pemerintahan umum yang baik dilanggar dalam proses pelaksanaan TWK. Dia pun menyesalkan, Firli Bahuri Cs yang tidak memperjuangkan 75 pegwai yang gagal TWK tak dilantik menjadi ASN.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/04/06/2021/firli-keok-tak-berani-hadiri-debat-terbuka-dengan-giri-suprapdiono/">Firli Keok Tak Berani Hadiri Debat Terbuka dengan Giri Suprapdiono</a>  Saya sebenarnya menyesalkan, karena pimpinan KPK mestinya melindungi pegawainya, memperjuangkan agar KPK ini kuat. Tapi kemudian sepertinya 75 ini seakan-akan diserahkan kepada lembaga lain untuk dijustifikasi bahkan dilabeling tidak bisa dibina," pungkas Giri.

Giri Sebut Firli Tak Punya Nyali untuk Debat Terkait Polemik TWK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Polemik TWK KPK

Berita Terkini