<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-diminta-tak-revisi-aturan-perpanjangan-masa-kerja-jaksa_c_216288.jpeg" alt="Peneliti ICW Emerson Yuntho" width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Emerson Yuntho</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Direktur Visi Integritas Emerson Yuntho menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah banyak memberikan kontribusi positif dalam memperbaiki iklim usaha dan investasi. Sehingga menurutnya, tudingan KPK melemahkan masuknya investasi dinilai tidak berdasar.  Hal ini dikatakan, mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini, menepis pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang menyebut, KPK menghambat investasi.  "Faktanya, keberadaan KPK selama beberapa tahun terakhir ini justru menunjukkan hal yang positif bagi dunia usaha dan investasi," kata Emerson dalam diskusi bertajuk 'Benarkah KPK Menghambat Investasi?' di Jakarta, Senin (1/10).  Emerson menyebut, jika merujuk pada Indeks Kemudahan Berbisnis (IKB), investasi di Indonesia menunjukkan hal positif bagi dunia usaha.  "Sebagaimana itu disampaikan dari Indeks Kemudahan Berbisnis (IKB) yang dikeluarkan Bank Dunia dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis Transparency International," ucap Emerson.  Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyatakan, nilai investasi di bawah Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum direvisi dalam 6 tahun terakhir mengalami peningkatan.   "Investasi asing secara domestik secara nominal naik. Dalam 6 tahun terakhir investasi di bawah UU KPK lama," ujar Yustinus.  Berdasarkan data yang dihimpun CITA, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), angkanya terus naik. Sejak kuartal I 2013, PMDN senilai Rp27,5 triliun terus meningkat selama 6 tahun menjadi Rp89,1 triliun di kuartal III 2018. Sedangkan untuk PMA, kuartal I 2013 sebesar Rp65,5 triliun terus meningkat dalam waktyu 6 tahun menjadi Rp84,7 triliun di kuartal III 2018.  Data tersebut sekaligus membantah pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menyebut, bahwa keberadaan KPK bisa mengganggu investasi. Bahkan, Yustinus mengaku bingung dan tidak menemukan pasal dalam Undang-undang KPK yang telah direvisi yang disebut untuk memperkuat KPK.  "Kalau dibaca saya bingung bagian mana yang memperkuat. Banyak orang sinis yang demo, bisa dibayangkan kalau enggak ada akan begitu banyak UU yang begitu buruk akhir-akhir ini," tukasnya.  Untuk diketahui, elemen mahasiswa hingga masyarakat melakukan aksi unjuk rasa yang menuntut dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti perundang-undangan (Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi yang telah disahkan DPR RI bersama Pemerintah. Massa menilai revisi UU KPK sangat melemahkan kinerja KPK ke depan.

Bukan Melemahkan, Justru KPK Dinilai Meningkatkan Investasi Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Demo-mahasiswa-RKUHP-foto-utama-koran-Ali-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Elemen mahasiswa hingga masyarakat kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR dan Istana Negara pada Senin (30/9). Dalam tuntutannya, mereka ingin Pemerintah dan DPR menolak UU KPK, RUU KHUP, RUU Pemasyarakatan dan sejumlah RUU kontroversial lainnya.  Anggota Komisi I DPR RI, Syaiful Bahri Anshori mengatakan, aksi demontrasi yang dilakukan oleh mahasiswa di berbagai daerah rawan untuk ditumpangi oleh penumpang gelap yang ingin membuat situasi semakin panas. Politikus PKB ini meminta mahasiswa untuk waspada agar tidak dimanfaatkan oleh penumpang gelap.  "Saya sangat apresiasi dengan apa yang dilakukan (Aksi) mahasiswa saat ini yang mengkritisi beberapa RUU yang telah di bahas oleh DPR. Tapi mereka harus tetap waspada agar tidak ada penumpang gelap yang ingin memanfaatkan situasi saat ini," kata Syaiful di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).  Menurut Syaiful, di dalam negara demokrasi penyampaian pendapat di muka umum dijamin oleh undang-undang. Namun dia tidak menginginkan aksi unjuk rasa berujung anarkis.  "Tidak masalah, demo itu hal yang lumrah di dalam negara demokrasi, akan tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah demo yang anarkis yang mengarah pada tindakan-tindakan melawan hukum," ucap Syaiful.  Syaiful juga meminta kepada seluruh elit politik untuk tidak memperkeruh suasana dalam situasi seperti ini. Hal ini tidak lain agar tidak memperkeruh situasi.  "Agar demo pada hari ini berjalan dengan kondusif, saya meminta kepada semua pihak untuk tidak melakukan provokasi-provokasi yang menimbulkan keributan sehingga membuat situasi keamanan nasional terganggu" jelasnya.  Bahkan, politikus PKB ini juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas jika ada tindakan yang berlawanan dengan hukum saat melakukan aksi.  "Saya minta kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas, jika ada aksi demonstrasi yang mengarah pada tindakan bertentangan dengan hukum" tandasnya.

Mahasiswa Kembali Turun Aksi, DPR: Waspada Penumpang Gelap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Demo-Mahasiswa-Surabaya-Khusaini-11.jpg" alt="Polisi bersiap menembakan gas air mata ke arah Ribuan mahasiswa dan buruh yang melakukan demo di Kantor DPRD Jawa Timur mulai ricuh kemarin (26/9). Aksi #SurabayaMenggugat untuk menolak RUU KUHP hingga UU KPK sempat berlangsung ricuh saat pendemo memint" width="100%">
<figcaption>Polisi bersiap menembakan gas air mata ke arah Ribuan mahasiswa dan buruh yang melakukan demo di Kantor DPRD Jawa Timur mulai ricuh kemarin (26/9). Aksi #SurabayaMenggugat untuk menolak RUU KUHP hingga UU KPK sempat berlangsung ricuh saat pendemo memint</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Analis Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai sebuah unjuk rasa tidak bisa hanya dilakukan satu atau dua kali, jika permintaannya mau dipenuhi pemerintah maupun DPR. Pengalaman dia menjadi aktivis, juga membuktikan bahwa tak semua aspirasi mahasiswa dikabulkan dalam sebuah kebijakan.  "Dalam logika gerakan massa ini harus dilakukan secara continue. Hari ini ditolak besok datang lagi, ditolak datang lagi. dan seterusnya sehingga semua proses tuntutan harus selesai," ujar Adi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9).  "Pengalaman kita jadi aktivis 10 tahun, diantara 100 tuntutan yang kita inginkan mungkin 10 yang terpenuhi. Inilah logika demokrasi kita yang memang dalam banyak hal, menyebalkan," imbuhnya.  Meski begitu, Adi menilai mahasiswa tidak bisa hanya mengandalkan gerakan di jalan. Melainkan harus menempuh jalur ke dalam DPR maupun pemerintah. Dengan demikian, aspirasi mereka akan semakin didengar oleh pembuat kebijakan.  "Mahasiswa protesnya jangan hanya dilakukan ke jalan, kedua datangin semua pimpinan partai politik sebagai proses lobi, yakinkan pada mereka bahwa UU KPK, RKHUP dan yang lainnya itu cukup meresahkan, dan merugikan rakyat Indonesia," jelasnya.  Namun, dalam proses lobi itu tetap harus mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat luas. Unjuk rasa yang belum lama dilakukan, harusnya sudah bisa menjadi pintu masuk dalam upaya lobi tersebut.  "Tentu dengan draft proposal dengan UU yang dianggap meresahkan, jangan berhenti hanya tanggal 23-24, harus continue, sampai tuntas bahwa UU KPK ini harus dibatalkan, dan RKUHP harus dibatalkan," tukasnya.  Pernyataan tersebut disambut baik oleh, Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jakarta, Andi Prayoga. Menurut dia, tidak menutup kemungkinan mahasiswa akan kembali turun menyuarakan aspirasinya. Terlebih, pada 30 September mendatang, DPR RI akan menggelar paripurna terakhir sebelum masa jabatannya habis.  "Sekarang kita akan bangun konsolidasi kembali, harapan saya mahasiswa tetap komitmen, karena tanggal 30 itu paripurna terakhir saya berharap mahasiswa untuk turun tetap dengan tujuan yang sama," pungkas Andi.  Sebelumnya, Aksi demonstrasi kembali digelar ribuan mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (24/9). Mereka menolak RUU KPK dan RKUHP yang sudah disepakati DPR dan pemerintah.  Aksi semula berjalan damai, namun menjelang sore hari, sekitar pukul 16.00, massa mulai berbuat anarkis dengan mengerusak pagar DPR. Mereka memaksa masuk ke area gedung. Polisi kemudian menembakkan water canon untuk memukul mundur massa. Namun, tak dihiraukan. Gas air mata akhirnya ditembakkan ke aras demonstran.   Aksi massa semakin anarkis pada malam hari. Kerusuhan meluas ke beberapa lokasi seperti Simpang Susun Semanggi, hingga Slipi. Pos polisi di dekat kantor Kemenpora dan di underpass Slipi dibakar massa. Bus milik TNI dan sebuah Jeep Rubicon yang terparkir di depan lapangan Perbakin juga turut dibakar. Kerusuhan ini berakhir sekitar pukul 01.00.

Demo Tolak UU KPK dan RUU KUHP Dinilai Tak Cukup Digelar 1 Kali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/demo-IMM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gelombang unjuk rasa mahasiswa terkait penolakan UU KPK dan Rancangan Undang-Undang (RUU) kontroversial terus disuarakan. Ratusan kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menilai revisi UU KPK khususnya dapat melemahkan kinerja pemberantasan korupsi.  "UU KPK yang telah disahkan oleh DPR ini secara otomatis berubah menjadi UU baru bagi lembaga pemberantas korupsi tersebut. Dalam peraturan tersebut ada beberapa pasal yang menurut kami sangat melehmakan kedudukan KPK," kata Ketua Umum PC IMM Jakarta Selatan, Muhammad Fikri saat menyampaikan orasinya di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (26/9).  Dalam orasinya, Fikri menyebut salah satu yang melemahkan KPK di antaranya mengatur pegawai lembaga antirasuah menjadi Aparatur sipil Negara (ASN). Dia memandang, hal ini dapat melemahkan kinerja KPK.  "Dimana kewenangan pegawai harus mengikuti dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Padahal lembaga KPK seharusnya independen dan bebas dari intervensi pihak manapun," ucap Fikri.  Tak hanya itu, ortonom Muhammadiyah ini pun menyebut, UU KPK yang belum lama ini disahkan DPR dan Pemerintah terkait dibentuknya Dewan Pengawas. Hal ini pun dipandang dapat merugikan kinerja KPK dalam bidang penyidikan.  "KPK yang bertugas memberantas maling-maling negara justru dihilangkan powernya," sesal Fikri.  Oleh karena itu, Fikri mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Sehingga pelemahan terhadap kinerja KPK tidak terjadi.  "Mendesak Presiden untuk segera mengelurkan Perppu terkait dengan UU KPK," tegas Fikri.  Tak hanya itu, IMM Jakarta Selatan ini pun menyoroti RUU KUHP yang dinilai merugikan masyarakat. Terlebih adanya pasal kontroversial seperti pasal penghinaan presiden.  "RUU ini merupakan bagian dari tindakan oligarki kekuasaan. Baik pemerintah maupun DPR sama-sama memiliki watak feodalistik serta anti terhadap kritik," ucap Fikri.  Oleh karena itu, Fikri mengharapkan agar Presiden Jokowi dapat membatalkan wacana pengesahan RKUHP. "Menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)," tukasnya.

Geruduk Istana, IMM Desak Presiden Jokowi Segera Terbitkan Perppu KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Demo-mahasiswa-RKUHP-Miftah-3.jpg" alt="Aksi mahasiswa yang berujung ricuh di kawasan kompleks Parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (24/9).(Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Aksi mahasiswa yang berujung ricuh di kawasan kompleks Parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (24/9).(Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi unjuk rasa terkait penolakan RUU KUHP dan UU KPK dilakukan mahasiswa di depan gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta berakhir ricuh. Polisi menduga ada oknum-oknum provokator yang menyusup ke tengah-tengah massa kemudian memanfaatkan situasi.  Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan, pihaknya sudah menangkap beberapa orang yang diduga sebagai provokator dalam aksi tersebut. Kelompok perusuh ini memanfaatkan momen semalam untuk merusak sejumlah fasilitas negara seperti pembakaran pos Lalu lintas di bawah kolong tol Slipi, Jakarta Barat.  "Saat ini kami sudah mengamankan sebanyak 17 orang terkait kasus pengrusakan dan pembakaran pos lantas Slipi. Mirisnya, dari para pelaku yang berhasil diamankan rata-rata mereka masih dibawah umur," ujar hengki dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/09).  Hengki menjelaskan, selain pelaku yang diamankan, beberapa barang bukti berupa bom molotov, gir, batu, dan petasan berhasil disita. Menurut dia, pola perusuh ini hampir mirip dengan kerusuhan aksi 22 Mei lalu disejumlah titik di Jakarta.  "Kami mencurigai aksi anarkis tersebut ditunggangi oleh oknum yang ingin memanfaatkan situasi dan kondisi saat ini," jelasnya.  Saat ini Polres Metro Jakarta Barat bersama Polda Metro Jaya masih terus berusaha mendalami pola yang digunakan para pelaku. "Para pelaku yang diamankan juga berasal dari luar daerah atau luar Jakarta, ini yang patut kita curigai dan akan terus kita dalami," tandas Hengki.

Polisi: Perusuh Demo Mahasiswa Polanya Mirip Kerusuhan 22 Mei

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Giri-Suprapdiono-Fedrik.jpg" alt="Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK Giri Suprapdiono. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK Giri Suprapdiono. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>PRESIDEN Joko Widodo telah menyetujui pembahasan RUU KPK meski ada beberapa poin RUU yang digarisbawahi. Kini KPK benar-benar di ujung tanduk bila poin-poin RUU yang melemahkan KPK tersebut disepakati masuk menjadi undang-undang. Berikut obrolan wartawan Jawa Pos Agus Dwi Prasetyo dengan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK Giri Suprapdiono kemarin (13/9).  ---  Pemerintah telah menyetujui pembahasan RUU KPK usul DPR. Bagaimana Anda menyikapi keputusan itu?  Saya sangat kecewa. Presiden sebagai kepala negara tidak peduli suara rakyat. Menunda pun tidak. Padahal, presiden punya waktu 60 hari sebelum mengirimkan surat presiden (surpres). Bahkan, surat yang dikirimkan presiden ke DPR pada 11 September 2019 sama sekali tidak ditembuskan ke KPK. Membahas UU KPK, tetapi KPK tidak dilibatkan sama sekali. Tidak hanya melanggar fatsun dan etika, tapi juga menunjukkan niat buruk kepada KPK. Komitmen politik pemberantasan korupsi di titik nadir.  Modal utama pemberantasan korupsi adalah tone from the top (komitmen atasan). Komitmen teratas di negara ini adalah presiden. Saya mengkhawatirkan Presiden Jokowi tidak mendapat informasi yang benar tentang KPK. Saya berharap, di tengah jalan presiden membatalkan pembahasan revisi UU KPK.  Pelemahan KPK saat ini adalah bagian dari skenario pelemahan - pelemahan KPK pada masa lalu?  Pelemahan kepada KPK dilakukan secara berseri sejak berdiri. Walaupun waktunya berbeda, polanya relatif sama. Yaitu, revisi UU KPK, pemilihan pimpinan KPK, revisi KUHP, teror, dan sebagainya. Yang belum muncul kali ini dalam proses pelemahan adalah proses kriminalisasi kepada pimpinan atau pegawai. Walaupun, teror terhadap akun medsos dan nomor handphone aktivis penolak revisi terus terjadi.  Skenario saat ini sangat sistematis. Mulai framing negatif kepada KPK, RUU KUHP, pemilihan pimpinan, revisi UU KPK, hingga disintegrasi internal KPK. Bertemunya berbagai kepentingan memperlemah KPK dan ditunggangi kepentingan koruptor serta pihak-pihak yang terancam penegakan hukum.  Dampak dari situasi yang berulang ini, iklim bisnis akan menuju kepada ketidakpastian hukum. Dampak pada penilaian dunia kepada pemerintah bisa negatif, indeks persepsi korupsi (IPK) kita bisa menurun atau stagnan. KPK selama ini idola dan kiblat dunia bersama ICAC Hongkong dan FBI Amerika. Pelemahan kepada KPK dipantau dunia internasional.  Apa yang harus dilakukan publik untuk membantu KPK menghadapi pelemahan ini?  Publik memahami secara jernih. Bahwa agenda pemberantasan korupsi bisa jauh ke belakang apabila KPK tidak diselamatkan. KPK adalah simbol harapan. Masyarakat adalah korban korupsi. Mestinya mendapat KTP elektronik, dapatnya KTP plastik, antrenya lama lagi. Makan bakso mahal gara-gara korupsi impor daging sapi.  Ada cara pandang kepada KPK yang selama ini keliru, yakni persepsi bahwa KPK sekadar lembaga ’’penanganan perkara’’ yang hanya bisa OTT dan menangkap orang, dan tidak mengembalikan uang besar kepada negara. Padahal, ada strategi lain, yaitu pencegahan dan pendidikan antikorupsi, juga meningkatkan peran serta masyarakat.  Dari pengembalian aset dari strategi pencegahan saja melalui peningkatan penerimaan PNBP di kurun waktu 2015–2019, tak kurang Rp 141 triliun dari sektor tambang, minerba, migas, kehutanan, dan kelautan perikanan. Tak kurang Rp 137,19 miliar pengembalian gratifikasi. Bahkan, capaian kegiatan pencegahan pada semester I 2019 saja sudah menyelamatkan keuangan daerah Rp 28,7 triliun dari piutang pajak, optimalisasi pendapatan pajak, penyelamatan aset, dan penghapusan bea cukai rokok. Dari penindakan, KPK mengembalikan Rp 2 triliun kepada negara.  Kinerja lain?  Dari sisi pendidikan, KPK bersama kementerian terkait telah mewajibkan pendidikan antikorupsi ke seluruh jejang pendidikan formal, mulai tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Regulasi ini dilanjutkan dengan regulasi peraturan gubernur, wali kota, dan bupati yang saat ini sudah diimplementasikan di 3.456 SMA, 2.443 SMP, 9.105 SD, serta lebih dari 300 perguruan tinggi negeri dan swasta.

Giri Suprapdiono: Komitmen Pemberantasan Korupsi di Titik Nadir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Saut-Situmorang-Dan-Pegawai-KPK-Tolak-Revisi-UU-KPK-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa, Jumat (6/9/2019). Mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa, Jumat (6/9/2019). Mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebuah video pengibaran spanduk hitam berwarna hitam bertuliskan 'Tolak Revisi UU KPK dan Capim KPK Bermasalah' viral di media sosial. Aksi tersebut ternyata berlangsung di Gedung DPRD Sumatera Utara pada Senin (9/9) hari ini.  Gelombang aksi penolakan terhadap revisi Undang-Undang 30/2002 tentang KPK terus bermunculan. Sebab, hal tersebut dinilai dapat melemahkan kinerja pemberantasan korupsi.  Koalisi Rakyat Sumut Bersih (Korsub) yang merupakan kelompok pengibar spanduk hitam pada saat Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara itu pun membuat heboh para anggota legislator. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 12.00 WIB siang hari ini.  "Jadi itu kan peristiwanya tadi pada saat paripurna DPRD Sumut berlangsung terkait APBD dan RAPBD. Jadi memang di rapat paripurna tadi kita dari Korsub yang terdiri dari beberapa lembaga menyampaikan melalui sebuah spanduk yang berisi 'Tolak Revisi UU KPK dan Capim KPK Bermasalah'," kata Koordinator Korsub Maswan Tambak kepada JawaPos.com, Senin (9/9).  "Jadi kita sengaja kibarkan itu di ruang DPRD, setelah beberapa lama ada petugas Pamdal dikantor itu yang mengamankan kita," sambungnya.  Maswan menjelaskan, maksud tujuan pengibaran spanduk hitam tolak revisi UU KPK agar para legislator di Sumut dapat menyuarakan hal yang sama. Karena mereka merupakan perwakilan masyarakat di Sumut.  Sebab belakangan, 38 anggota DPRD Sumut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mereka diduga menerima suap dari Gatot Pujo senilai Rp 300-350 juta per orang.  Suap itu terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut tahun 2015.  Oleh karenanya, Korsub tak menginginkan ada lagi legislator Sumut yang menjadi tersangka korupsi. Sehingga revisi UU KPK dan adanya Capim KPK yang bermasalah dinilai dapat melemahkan kinerja pemberantasan korupsi.  "Jadi kalau pemerintah di Sumut pada tingkat eksekutif maupun legislatif serius untuk pemberantasan korupsi, maka mereka juga punya kewajiban menyuarakan aspirasi kita selaku masyarakat untuk menolak revisi UU KPK," tegasnya.  Anggota LBH Sumut ini mengatakan, sengaja mengambil momentum paripurna DPRD Sumut. Karena semua elemen pemerintah berkumpul di Gedung DPRD.  Untuk efektivitas aksi kita mulai di situ, karena mulai dari unsur eksekutif, legislatif dan beberapa unsur pimpinan daerah lain juga hadir disitu," jelasnya.  Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman mengaku membiarkan masyarakat yang menyuarakan penolakan aksi UU KPK dan Capim KPK bermasalah. Menurutnya, itu merupakan aspirasi publik.  "Sudah biarkan, itu penyampaian aspirasi," ucap Wagirin.  Kendati aksi tersebut dinilai tidak tepat yakni pada paripurna DPRD Sumut, kata Wagirin, dia akan menginformasikan kepada anggotanya untuk menolak revisi UU KPK.  "Walaupun mereka datang tidak dalam posisi yang tepat menurut kawan-kawan, tapi saya atas nama DPRD Sumut saya berterimakasih. Karena ada informasi penting yang disampaikan ke DPRD Sumut ini bahwa menolak, adanya rencana revisi UU KPK," tegasnya.

Bentangkan Spanduk Tolak Revisi UU KPK di DPRD Sumut, Begini Tujuannya

polemik RUU KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#polemik RUU KPK

Berita Terkini