<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/02/20170424ilustrasi_pemerasan-3177500005.jpg" alt="Ilustrasi pemerasan. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemerasan. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polda Sumatera Utara (Sumut) telah mengambil langkah tegas atas kasus dugaan pemerasaan yang diduga melibatkan pejabat kepolisian. Kabid Propam Kombes Julihan Muntaha dan Kasubbid Paminal Bidang Propam Kompol Agustinus Chandra Pietama sudah dinonaktifkan. Tidak hanya itu, untuk menjaga objektivitas dan independensi pemeriksaan terhadap keduanya dilakukan terpisah.&nbsp; Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan menegaskan hal itu saat dikonfirmasi oleh awak media. Menurut dia, keputusan menonaktifkan 2 pejabat di Propam Polda Sumut itu dilakukan sebagai salah satu wujud komitmen instansinya untuk menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang diduga bersalah akan diproses.&nbsp; &rdquo;Kabid propam dan Kasubbid Paminal dinonaktifkan sementara dalam rangka pemeriksaan terhadap pemberitaan yang viral di sosial media,&rdquo; ungkap Kombes Ferry.&nbsp; Selain itu, keputusan menonaktifkan Kombes Julihan dan Kompol Agustinus dilakukan berdasarkan proses klasifikasi yang sedang berjalan. Polda Sumut ingin klarifikasi dan pemeriksaan terhadap kedua pejabat itu berlangsung objektif, transparan, dan tanpa intervensi. Dengan begitu diharapkan penegakan disiplin dan pengawasan internal berjalan independen.&nbsp; Melalui proses tersebut, Polda Sumut ingin memastikan benar atau tidaknya dugaan pelanggaran yang melibatkan kedua perwira polisi tersebut. Jika terbukti bersalah, sanksi tegas sudah menanti. Namun bila tidak terbukti bersalah, Polda Sumut akan mengaktifkan kembali kedua polisi itu pada jabatan dan kedudukan masing-masing. Semuanya berdasar pada aturan dan ketentuan yang berlaku.&nbsp; &rdquo;Jika dia tidak terbukti maka dia akan melaksanakan tugas kembali, menjabat kembali, tapi kalau dia terbukti bisa jadi dia akan dimutasi, diproses sesuai aturan yang berlaku,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Dugaan pelanggaran itu ramai di media sosial. Muncul dugaan bahwa kedua pejabat Propam Polda Sumut itu melakukan pemerasan kepada sesama polisi. Untuk itu, Polda Sumut mengambil langkah tegas dengan langsung merespons informasi yang beredar luas di masyarakat. Kemudian menonaktifkan pihak yang diduga terlibat dan melakukan pemeriksaan secara terpisah.&nbsp; &nbsp;

Polda Sumut menonaktifkan dua pejabatnya terkait kasus dugaan pemerasaan yang viral di media sosial.

Jaga Objektivitas dan Independensi, Polda Sumut Periksa Kabid Propam dan Kasubbid Paminal Secara Terpisah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/Wakil-Ketua-Komisi-III-DPR-Ahmad-Sahroni-Dery-Ridwansah-1-4185951693.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mengungkap kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum Anggota Polda Sumatera Utara. Dua tersangka&nbsp;Brigadir B dan Kompol RS diduga memeras 12 orang kepala sekolah mencapai Rp 4,7 miliar.&nbsp; Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri melacak aliran uang hasil pemerasan tersebut. Dia menyakini ada pihak lain yang terlibat dalam pemerasan tersebut. &ldquo;Oknum pemeras ini sudah terlalu sering kita dengar aksi-aksinya dan merekalah yang bikin citra kepolisian buruk. Karenanya saya minta selain dipecat, pelaku juga dijatuhi hukuman pidana," kata Sahroni dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/3). Politikus Partai NasDem ini juga meminta kasus ini diusut tuntas. Termasuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. "Lacak juga itu uangnya mengalir ke mana, karena tidak mungkin mereka hanya beraksi berdua. Tentu ada setoran ke atasnya lagi,&rdquo; imbuhnya. Sebab Sahroni menduga, uang senilai miliaran rupiah tersebut tidak hanya dinikmati oleh kedua oknum tersebut saja. Sekalian, ini turut menjadi ajang bersih-bersih Polri. &ldquo;Jadi tolong Kortastipidkor usut lebih jauh kasus ini. Kalau ada potensi tersangka baru, sikat sekalian saja dan pecat semua. Orang-orang bermental pungli ini tidak punya tempat di kepolisian. Ini adalah momentumnya untuk bersih-bersih,&rdquo; tutup Sahroni. Sebelumnya, Kortastipidkor Polri menetapkan Brigadir B dan Kompol RS sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan 12 kepala sekolah di Sumatera Utara. Kedua tersangka menggunakan modus meminta jatah proyek DAK kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.&nbsp; Kedua tersangka yang berdinas di Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara mengancam para kepala sekolah dengan aduan masyarakat (dumas) fiktif bila tak memberikan bagian proyek DAK. Brigadir B dan Kompol RS kini telah dijatuhin sanksi PTDH dan ditetapkan sebagai tersangka.

Kortastipidkor Polri mengungkap kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum Anggota Polda Sumatera Utara.

2 Polisi Peras Kepala Sekolah di Sumut Senilai Rp 4,7 Miliar, Wakil Ketua Komisi III Sahroni: Lacak Uangnya Mengalir ke mana Saja!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/09/WhatsApp-Image-2024-07-09-at-124602-2475619598.jpeg" alt="EKSEKUTOR LAPANGAN: Salah seorang tersangka pembakar rumah jurnalis Tribrata TV di Mapolres Tanah Karo kemarin (8/7). (SOLIDEO SEMBIRING/SUMUT POS)" width="100%">
<figcaption>EKSEKUTOR LAPANGAN: Salah seorang tersangka pembakar rumah jurnalis Tribrata TV di Mapolres Tanah Karo kemarin (8/7). (SOLIDEO SEMBIRING/SUMUT POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polda Sumatera Utara dan Polres Tanah Karo memastikan bahwa rumah Rico Sempurna Pasaribu, wartawan Tribrata TV, sengaja dibakar dengan menyiramkan bahan bakar pertalite dicampur solar. Dua pelaku sebagai eksekutor lapangan sudah ditangkap, yakni RAS dan YST. Namun, motif pembakaran rumah yang menewaskan Rico bersama istri, anak, dan cucunya itu belum diungkap. Termasuk siapa aktor intelektualnya. Kapolda Sumut Komjen Agung Setya Imam Effendi menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan pengembangan penyelidikan. Agung mengatakan, RAS dan YST merupakan eksekutor. Salah satunya dilumpuhkan dengan timah panas saat penangkapan. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. &rdquo;Dua eksekutor hari ini (kemarin, Red) ditetapkan sebagai tersangka. Kita masih terus melakukan pengembangan,&rdquo; ujarnya di Mapolres Tanah Karo kemarin (8/7) sebagaimana dilansir Sumut Pos. Sebagaimana diberitakan, rumah sekaligus tempat usaha kelontong milik Rico Sempurna Pasaribu dilalap si jago merah Kamis (27/6) dini hari. Lokasinya di Jalan Nabung Surbakti Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Dari Jakarta, pimpinan Dewan Pers menyambut positif penangkapan pelaku pembakaran rumah wartawan di Karo, Sumatera Utara. &rdquo;Semoga motif dan pelaku di balik pembakaran bisa diungkap,&rdquo; kata anggota Dewan Pers Yadi Hendriana kemarin. Soal keberadaan tim investigasi, Yadi mengatakan bahwa sampai saat ini terus berjalan. &rdquo;Kami dari Dewan Pers dan Komite Keselamatan Jurnalis hanya memberikan data-data. Selanjutnya silakan ditindaklanjuti (oleh kepolisian).&rdquo; (deo/wan/c19/fal)

Polda Sumatera Utara dan Polres Tanah Karo memastikan bahwa rumah Rico Sempurna Pasaribu, wartawan Tribrata TV, sengaja dibakar.

Motif dan Dalang Pembakaran Rumah Jurnalis Tribrata TV Belum Terungkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/WhatsApp-Image-2023-10-15-at-212027_25375dee-4293067068.jpg" alt="Personel Polda Sumut melakukan razia tempat hiburan malam di Kota Medan, disinyalir sebagai lokasi peredaran gelap narkoba." width="100%">
<figcaption>Personel Polda Sumut melakukan razia tempat hiburan malam di Kota Medan, disinyalir sebagai lokasi peredaran gelap narkoba.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara merazia tempat hiburan malam di Kota Medan yang disinyalir menjadi lokasi peredaran narkoba, Minggu (15/10). &rdquo;Razia ini salah satu langkah untuk menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman serta bersih dari peredaran narkoba,&rdquo; kata Kabidhumas Polda Sumut Kombespol Hadi Wahyudi seperti dilansir dari Antara. Hadi menyebut, lebih dari 70 personel yang dilibatkan bersama TNI dan BNN Provinsi Sumut. Tim menyusuri ruang-ruang publik guna mewujudkan rasa aman, nyaman, dan bersih dari narkoba. Razia tempat hiburan malam itu dipimpin Direktur Narkoba Polda Sumut Kombespol Yemi Mandagi. &rdquo;Usai melaksanakan apel, tim menuju Pub Shoot di Jalan Pattimura Medan dan melakukan&nbsp;tes&nbsp;urine terhadap 70 pengunjung dan hasilnya dua orang positif narkoba,&rdquo; ucap Hadi Wahyudi. Tim kemudian bergerak menuju Bistro dan Karaoke X-Tend di Kompleks Mega Park, Jalan Kapten Muslim, Kecamatan Medan Helvetia. Di tempat itu personel mendapati sebanyak 60 pengunjung dan melakukan tes urine terhadap mereka. Hasilnya, 12 orang positif mengonsumsi narkoba, termasuk seorang bartender dan cleaning&nbsp;service. Hadi menambahkan, razia tempat hiburan malam yang digelar Polda Sumut sebagai langkah tegas dalam memberantas peredaran gelap narkoba. &rdquo;Terhadap ke-14 orang yang positif narkoba kini masih dalam pemeriksaan penyidik,&rdquo;&nbsp;ujar Hadi Wahyudi. Sementara itu, Polres Tanjungbalai menggelar patroli skala besar dan razia tempat hiburan malam di wilayah Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara. Kegiatan patroli skala besar dipimpin Wakapolres Tanjungbalai Kompol Rudy Candra, pada Minggu (15/10) malam. Wakapolres Tanjungbalai Kompol Rudy Chandra mengatakan, tujuan pelaksanaan patroli skala besar dan razia tempat hiburan malam, dalam rangka mengantisipasi gangguan kamtibmas dengan sasaran 3 (curat, curas, curanmor). Kemudian, perjudian, miras, narkoba, premanisme, geng motor dan balap liar, sehingga warga dapat beraktivitas dan istirahat menikmati malam akhir pekan dengan nyaman. &rdquo;Kami menggunakan sarana dua unit mobil patroli Sat Samapta, dua unit mobil patroli Sat Lantas dan satu unit moil patroli Satpol PP Pemkot Tanjungbalai dengan menyambangi lokasi keramaian yang rawan menimbulkan gangguan kamtibmas dan melakukan penjagaan di lokasi rawan balap liar dan kriminalitas,&rdquo; ucap Rudy Chandra. Rudy menjelaskan adapun lokasi hiburan malam yang dilakukan razia yaitu di Hotel Tresya, Hotel Suranta, Perbatasan Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan dan seputaran jalan lingkar Kota Tanjungbalai. &rdquo;Selama berlangsungnya patroli skala besar dan razia tempat hiburan malam berjalan aman dan kondusif masyarakat merasa aman,&rdquo; papar Rudy Chandra.

Tim Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara merazia tempat hiburan malam di Kota Medan yang disinyalir menjadi lokasi peredaran narkoba

Polda Sumut Razia Tempat Hiburan Malam 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/25/keluarga-korban-penganiayaan-4001084536.jpg" alt="Ayah korban penganyiaan, Ken Admiral, Zulfli (kanan) dan ibu Ken, Elvi." width="100%">
<figcaption>Ayah korban penganyiaan, Ken Admiral, Zulfli (kanan) dan ibu Ken, Elvi.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Polda Sumatera Utara merespons dugaan mandegnya kasus penganiayaan anak AKBP Achiruddin Hasibuan, yang sudah dilaporkan sejak Desember 2022. Setelah kasus penganiayaan itu viral, Polda Sumut menetapkan anak AKBP Achiruddin, Aditya Hasibuan sebagai tersangka. Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi menjelaskan, pihaknya sudah memproses kasus tersebut dengan melakukan serangkaian pemeriksaan, setelah menerima laporan. Sedikitnya 10 orang saksi telah diperiksa usai menerima laporan dari korban penganiayaan Ken Admiral. "Terkait dengan proses bahwa di awal laporan tanggal 22 Desember itu penyidik Polrestabes Medan sudah melakukan langkah-langkah dengan melakukan pemeriksaan, ada lebih dari 10 saksi yang sudah dimintai keterangan," kata Hadi kepada wartawan, Rabu (26/4). "Setelah ada laporan dari Ken Admiral tanggal 22 Desember 2022, berikutnya di tanggal 23 Desember ada juga laporan, ini kasus saling lapor. Tanggal 23 Desember Aditya Hasibuan yang membuat laporan ke Polrestabes Medan," sambungnya. Hadi mengutarakan, pihaknya tentu berhati-hati dalam memproses masuknya kedua laporan itu. Ia mengakui, pihaknya mendapat protes dari orang tua Ken Admiral, karena dianggap belum bekerja maksimal. "Penyidik tentu berhati-hati untuk melakukan proses dan langkah-langkah itu. Tapi bukan berarti mereka tidak bekerja, buktinya mereka sudah menaikan status ke tahap penyidikan dari proses penyelidikan. Hanya memang orang tua dari Ken Admiral merasa kurang puas terkait proses penanganan yang dilakukan oleh Polrestabes karena dianggap belum maksimal," papar Hadi. Oleh karena itu, Hadi memastikan pihaknya akan mengevaluasi terkait penanganan kasus tersebut. Namun, Polri saat ini telah menaikan kasus penganiayaan itu ke tahap penyidikan. "Padahal seyogya penyidik sudah melakukan upaya dan langkah terkait dengan upaya pemanggilan kepada saksi korban Ken Admiral tetapi yang bersangkutan tidak bisa hadir. Karena sedang ada di Inggris. Kemudian tanggal 27 Februari laporan Propam bulan Maret tanggal 28 Maret sudah ditarik seluruhnya proses ke Polda dan ditangani oleh Polda. Terkait disampaikan tentu juga nanti barang kali ada evaluasi atau menjadi kendala dari Warsidik Krimum itu yang dilakukan," ungkap dia. (*) &nbsp;

Polda Sumatera Utara merespons dugaan mandegnya kasus penganiayaan anak AKBP Achiruddin Hasibuan, yang sudah dilaporkan sejak Desember 2022

Polda Sumut Sampaikan Alasan Mandegnya Pengusutan Kasus Penganiayaan yang Dilakukananak AKBP Akhiruddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/25/keluarga-korban-penganiayaan-4001084536.jpg" alt="Ayah korban penganyiaan, Ken Admiral, Zulfli (kanan) dan ibu Ken, Elvi." width="100%">
<figcaption>Ayah korban penganyiaan, Ken Admiral, Zulfli (kanan) dan ibu Ken, Elvi.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Keluarga Ken Admiral, korban penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan menyatakan enggan berdamai dengan Aditya maupun ayahnya, AKBP Achiruddin. Hal itu karena, upaya penyelesaian secara kekeluarga susah pernah diupayakan, namun tidak ada hasil yang baik. "Minta maaf kalau perdamaian saya rasa sudah pernah dicoba, tetapi memang tidak ada titik temunya. Anak saya dipijak-pijak melebihi binatang saya minta proses hukum berjalan lancar," kata ibu Ken, Elvi di Polda Sumatera Utara, Selasa (25/4). Elvi mendorong agar Polda Sumatera Utara melanjutkan penyelidikan. Dia ingin anaknya yang telah dianiaya mendapat keadilan. "Saya nggak nyangka yah, karena saya kan bukan siapa-siapa, tapi Polda (Sumut) luar biasa saya nggak bisa bilang lagi,&nbsp; betul-betul nggak bener juga kalau bilang orang Polda nggak bekerja, tapi alhamdulillah kerja," jelasnya. Ungkapan bahagia juga disampaikan oleh ayah Ken, Zulkifli. "Saya terus terang terima kasih banyak dengan tim Polda yang luar biasa, saya terima kasih sekali," tandasnya. Sebelumnya, Polda Sumatera Utara menetapkan Aditya Hasibuan, 19, sebagai tersangka penganiayaan kepada temannya KA. Keputusan ini diambil penyidik usai gelar perkara.&nbsp;&nbsp; "Pada malam ini berdasarkan hasil gelar perkara 25 April 2023, sudah cukup menaikan status AH usia 19 tahun menjadi tersangka. Dan akan dilakukan upaya penangkapan untuk ditahan," kata Dirreskrimum Polda Sumatera Utara Kombes Pol Sumaryono. Sejauh ini anak AKBP Achiruddin Hasibuan ini masih menjadi tersangka tunggal. Namun, proses penyidikan masih terus berjalan. Atas perbuatannya, Aditya dikenakan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan. Dia terancam hukuman 5 tahun penjara. (*) &nbsp;

Keluarga Ken Admiral, korban penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan menyatakan enggan berdamai dengan Aditya maupun ayahnya

Keluarga Ken Admiral Ogah Berdamai Dengan AKBP Achiruddin dan Anaknya

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-1.png" alt="ilustrasi penganiayaan anak. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>ilustrasi penganiayaan anak. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polda Sumatera Utara menetapkan Aditya Hasibuan, 19, sebagai tersangka penganiayaan kepada temannya KA.Keputusan tersebut diambil usai penyidik gelar perkara.&nbsp; "Pada malam ini berdasarkan hasil gelar perkara 25 April 2023, sudah cukup menaikan status AH usia 19 tahun menjadi tersangka. Dan akan dilakukan upaya penangkapan untuk ditahan," kata Dirreskrimum Polda Sumatera Utara Kombes Pol Sumaryono. Sejauh ini, adityayang merupakan anak AKBP Achiruddin Hasibuan itu masih menjadi tersangka tunggal. Namun, proses penyidikan masih terus berjalan. Atas perbuatannya, Aditya dikenakan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan. Dia terancam hukuman 5 tahun penjara. Usai kasus penganiayaan Mario Dandy Saputro terhadap David viral dan berujung pidana, kini kasus serupa kembali terjadi. Terungkapnya kasus tersebut, usai video penganiayaan yang diunggah oleh akun @mazzini_gsp pada Selasa ( 25/4), viral di Twitter. Diketahui, dalam video tersebut, terdapat keterangan jika pemukulan dilakukan Aditya Hasibuan, putra Kompol Abdul Rahman beredar luas. Berdasarkan keterangan yan diinformasikan oleh akun yang sama, diketahui putra Kompol Abdul Rahman Aditya Hasibuan menyerang mahasiswa bernama Ken Laksamana. "Sudah mengalami kerugian saat korban menagih ganti rugi ke rumahnya, Kompol Abdul Rahman malah menyuruh seseorang untuk mengambil senjata laras panjang," tulis akun &nbsp;@mazzini_gsp. (*) &nbsp;

Polda Sumatera Utara menetapkan Aditya Hasibuan, 19, sebagai tersangka penganiayaan kepada temannya KA

Aniaya Temannya sampai Babak Belur, Anak Perwira Polisi Ditetapkan Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-15-at-18.41.50-1.jpg" alt="​​​​​​​Dir Tipid Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Krisno H Siregar (ketiga dari kiri) menjelaskan kasus narkoba yang melibatkan oknum TNI dan warga sipil. Polda Sumut/Antara" width="100%">
<figcaption>​​​​​​​Dir Tipid Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Krisno H Siregar (ketiga dari kiri) menjelaskan kasus narkoba yang melibatkan oknum TNI dan warga sipil. Polda Sumut/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Polda Sumatera Utara dan Pomdam I/BB merilis kasus peredaran narkoba yang melibatkan oknum TNI dan warga sipil.  Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Krisno H. Siregar menjelaskan, pada akhir Oktober Tim Bareskrim menerima informasi adanya peredaran narkoba dalam jumlah besar. Narkoba itu dari Malaysia yang masuk melalui Pelabuhan Tanjungbalai Asahan, Sumatera Utara.  ”Dari informasi tersebut, personel melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap dua orang yang berstatus anggota TNI yakni Sertu YT, 42, dan Pratu RH, 25,” ujar Krisno seperti dilansir dari Antara.  Dari kedua anggota TNI itu, lanjut dia, didapat barang bukti sabu-sabu 75 kg dan pil ekstasi 40 ribu butir yang disimpan di dalam mobil.  ”Selanjutnya dilakukan pengembangan dan kembali ditangkap dua warga sipil yakni YSD dan S di Jalan Pemuda Medan. Keduanya sedianya akan menerima barang bukti tersebut,” ucap Krisno.  Krisno menambahkan, terhadap dua anggota TNI yang terlibat narkoba itu telah diserahkan ke Pomdam I/BB. Sedangkan dua warga sipil ditahan di Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan.  ”Terhadap barang bukti itu telah dilakukan pemusnahan sebagai bentuk ketegasan dalam upaya pemberantasan narkoba di masyarakat,” kata Krisno.  Pada kesempatan terpisah, Wadan Pomdam I/BB Letkol CPM Intan menegaskan, kedua anggota TNI itu telah ditahan di Pomdam I/BB untuk menjalani pemeriksaan atas kasus kepemilikan narkoba tersebut. Saat ini keduanya masih menjalani pemeriksaan.  ”Mereka terancam sanksi dipecat dan akan diserahkan ke Otmil untuk disidangkan,” tutur Intan.

Bareskrim dan Pomdam I/BB Ungkap Kasus Narkoba Libatkan Oknum TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-18-at-19.09.25.jpg" alt="Bos judi online terbesar di Sumut Apin BK (ABK) alias J ditangkap jajaran Polri di Malaysia dan dibawa ke Indonesia untuk menjalani proses hukum. Antara" width="100%">
<figcaption>Bos judi online terbesar di Sumut Apin BK (ABK) alias J ditangkap jajaran Polri di Malaysia dan dibawa ke Indonesia untuk menjalani proses hukum. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Sumatera Utara menyatakan berkas perkara bos judi Cemara Asri, Apin BK lengkap. Selanjutnya penyidik akan melakukan pelimpahan tahap II atau penyerahan barang bukti dan tersangka ke Kejati Sumut untuk disidangkan.  "Penyidik Dit Reskrimsus Polda Sumut secepatnya akan melakukan pengiriman 16 tersangka serta barang bukti (P22) ke pihak kejaksaan," kata Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak kepada wartawan, Kamis (1/12).  Panca menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Sumut karena telah menyatakan berkas perkara lengkap. Sehingga Apin BK bisa segera disidang.  "Tersangka Apin BK telah diamankan di Malaysia setelah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dan menjadi buronan internasional," jelasnya.  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan tim gabungan Polri menangkap tiga orang tersangka judi dalam jaringan atau online di Kamboja. Mereka dipulangkan ke Tanah Air pada Sabtu (15/10) pagi.  “Ada tiga DPO (daftar pencarian orang) Polri yang kami bawa dari Kamboja,” kata Jenderal Sigit kepada wartawan di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta di Tangerang, Jumat malam (14/10).  Ketiga orang tersangka judi online berinisial TS, EA, dan IT itu diberangkatkan dari Kamboja pada Jumat malam dan dijadwalkan tiba di Bandara Soetta pada Sabtu (15/10) pagi.  Tim gabungan dari Badan Reserse Kriminal, Hubungan Internasional Polri dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara juga telah memulangkan bos judi online Apin BK yang menjadi buron setelah melarikan diri ke Singapura.  Apin BK akhirnya berhasil ditangkap di Malaysia berkat kerja sama Polri dengan Kepolisian Diraja Malaysia melalui skema police to police. Menurut Sigit, pengungkapan kasus judi online menjadi komitmen Polri memberantas kejahatan penyakit masyarakat, khususnya perjudian. “Tentunya ini jadi komitmen Polri untuk betul-betul melakukan tindakan terhadap masalah judi online, sebagaimana perintah dan instruksi dari Bapak Presiden,” kata Kapolri.  Dalam pengusutan kasus judi online ini, Polri telah menetapkan 10 orang tersangka. Dari jumlah itu, empat orang di antaranya telah dilakukan pencekalan dan enam orang lainnya melarikan diri ke luar negeri.  Apin BK termasuk satu dari enam tersangka bos besar judi daring yang diburu penyidik Polri.​​​​​​​ Adapun empat orang tersangka yang telah dicekal ke luar negeri berinisial TN, R, FN, dan K. Sedangkan enam orang tersangka yang teridentifikasi berada di luar negeri berinisial IT, TS, EA, B, KA, dan J.

Berkas Perkara Lengkap, Bos Judi Apin BK Segera Disidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG-20220511-WA0040_copy_800x534-1.jpg" alt="Penyidik Polda Sumatera Utara menyerahkan tersangka dokter G (tiga dari kanan) kepada jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Medan. Antara" width="100%">
<figcaption>Penyidik Polda Sumatera Utara menyerahkan tersangka dokter G (tiga dari kanan) kepada jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Medan. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Sumatera Utara serahkan tersangka dokter G yang memberikan suntik vaksin Covid-19 kosong kepada jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Medan.  ”Berkas tersangka sudah tahap II dan dinyatakan lengkap sehingga penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut menyerahkan dokter G ke JPU,” kata Kabidhumas Polda Sumut Kombespol Hadi Wahyudi seperti dilansir dari Antara di Medan, Rabu (11/5).  Hadi menyebutkan, penyerahan tersangka oleh penyidik Polda Sumut diterima JPU dari Kejati Sumut Febrina Sebayang dan Rahmi Syafrina di Ruang Tahap II Bidang Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Medan.  Kepala Kejaksaan Negeri Medan Teuku Rahmatsyah melalui Kasi Intelijen Simon mengatakan, penyerahan tahap II dari Polda Sumut sudah selesai dilakukan.  ”Selanjutnya JPU sedang menyiapkan dakwaan agar dapat segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan. Namun, tersangka tidak dilakukan penahanan,” ucap Simon.  Sebelumnya, pemberian suntik vaksin kosong diduga dilakukan oknum dokter G saat menjadi vaksinator anak 6–11 tahun di SD Wahidin, Senin (17/1). Saat pelaksanaan vaksinasi berlangsung, orang tua murid tersebut memvideokan anaknya yang sedang menjalani vaksinasi.  Setelah dilihat videonya, diduga vaksin yang diberikan kepada anaknya kosong. Kemudian orang tua anak memberi tahu kepada anggota keluarga lain dan video itu viral di media sosial.  Atas perbuatan tersebut, tersangka dikenakan melanggar pasal 14 ayat 1 dan atau pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Polda Sumut Serahkan Tersangka Dokter Suntik Vaksin Kosong ke JPU

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#polda sumatera utara

Berita Terkini