<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/31/WhatsApp-Image-2025-01-30-at-2332561-131249841.jpg" alt="Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kasus dugaan pencurian ore nikel sebanyak 80 ribu metrik ton di Konawe menyeret sejumlah pihak. Salah satunya mantan Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra) Irjen Pol Merdisyam. Dugaan keterlibatan mantan kapolda itu muncul dalam sidang kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan pencurian, yang melibatkan PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) di Pengadilan Negeri (PN) Kendari. Kasus ini bermula pada 2020. Budi Yuwono, selaku pelapor, mengklaim sebagai pemilik sah atas 100 ribu metrik ton ore nikel berdasar putusan PN Kendari. Dia menuding PT MBS telah mengambil 80 ribu metrik ton ore nikel miliknya tanpa izin. Budi Yuwono menyebutkan bahwa pengambilan ore nikel tersebut bahkan dikawal anggota Brimob bersenjata lengkap. Surat perintah pengawalan tersebut ditandatangani Kepala Polda Sultra saat itu, Irjen Pol Merdisyam. Sementara itu, Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha menyatakan, tudingan terhadap mantan Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Merdisyam terkait persoalan pencurian ore nikel, dinilai terlalu berlebihan. Menurut dia, dalam proses penegakan hukum harus mempunyai bukti yang cukup sehingga bukan berdasar asumsi semata. &rdquo;Yang terbangun kemudian dijadikan isu yang tidak berdasar. Ini sangat berlebihan. Dalam perkara tersebut saya melihat ada kelompok yang mau menggiring isu sehingga seakan-akan Irjen Pol Merdisyam terlibat,&rdquo; papar Abdul Rachman Thaha. Dia menjelaskan, tindakan kapolda tidak mungkin dengan sengaja melanggar hukum. Ketika ada konflik, termasuk terkait ore nikel, wajar pihak perusahaan mengajukan permohanan pengamanan. Hal ini menurut Abdul Rachman Thaha, setelah proses internal, kapolda mengeluarkan kebijakan sesuai koridor hukum. Polisi sesuai fungsi menjaga kamtibmas berupaya menghindari konflik di lapangan. &rdquo;Framing yang digiring seolah-olah Irjen Pol Merdisyam membekingi perusahaan tertentu ini tidak berdasar. Sama saja pembunuhan karakter jatuhnya fitnah,&rdquo; tandas Abdul Rachman Thaha. Dia menambahkan, saat ini banyak orang dimanfaatkan menjadi buzzer merusak karakter seseorang bahkan sampai keluarga. Padahal tidak semua informasi itu punya kebenaran mutlak. Sidang kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan pencurian itu digelatr di Pengadilan Negeri (PN) Kendari. Sidang berlangsung pada 6, 7, dan 8 Oktober. Sidang lanjutan dijadwalkan pada 10 Oktober di PN Kendari.

Kasus dugaan pencurian ore nikel sebanyak 80 ribu metrik ton di Konawe menyeret nama mantan Kapolda Sultra Irjen Pol Merdisyam

Kasus Dugaan Pencurian Ore Nikel di Konawe Seret Nama Mantan Kapolda Sultra, ART Menduga Ada Upaya Pembunuhan Karakter Terhadap Merdisyam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/05/WhatsApp-Image-2024-12-05-at-171051_5b61a2701-608977526.jpg" alt="Kabidhumas Polda Sultra Kombespol Iis Kristian (tengah) bersama Kabid Propam Kombespol Moch. Sholeh (kiri), Kamis (5/12). (La Ode Muh Deden Saputra/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Sultra Kombespol Iis Kristian (tengah) bersama Kabid Propam Kombespol Moch. Sholeh (kiri), Kamis (5/12). (La Ode Muh Deden Saputra/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) menjatuhkan sanksi eks (mantan) Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Ipda Muhammad Idris berupa demosi dan penempatan khusus (Patsus). Itu buntut kasus penerimaan uang sebesar Rp 2 juta dari guru honorer SDN 4 Baito Supriyani. Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sultra Kombespol Iis Kristian mengatakan, telah selesai melaksanakan sidang kode etik terhadap dua orang personel Polri yang pernah bertugas di Polsek Baito. Yakni Kapolsek Ipda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Aipda Amiruddin. &rdquo;Sidang kode etik (Ipda Muhammad Idris dan Aipda Amiruddin) karena permintaan bantuan sejumlah uang kepada pihak (guru honorer SDN 4 Baito Supriyani) yang terkait perkara yang sedang ditanganinya,&rdquo; kata Iis Kristian seperti dilansir dari Antara. Dia menyebutkan, untuk pelaksanaan sidang Ipda Muhammad Idris, dipimpin Kabid Propam Polda Sultra Kombespol Moch. Sholeh. Sedangkan sidang Aipda Amiruddin dipimpin Wakapolres Konawe Selatan Kompol Dedi Hartoyo. &rdquo;Dalam sidang dihadiri juga sejumlah saksi, kemudian dihadiri juga penasihat hukum pelapor,&rdquo; ujar Iis Kristian. Iis Kristian mengungkapkan bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam sidang kode etik tersebut, Ketua Komisi menyatakan bahwa Ipda Muhammad Idris terbukti melakukan pelanggaran berupa permintaan bantuan uang tunai kepada pihak Supriyani. &rdquo;Ketua komisi sidang kode etik menjatuhkan putusan hukuman berupa patsus selama tujuh hari dan demosi satu tahun, juga sanksi etikanya berupa permintaan maaf kepada institusi atas perbuatan yang telah dilakukannya,&rdquo; ungkap Iis Kristian. Begitu pula dengan Aipda Amiruddin, yang terbukti dalam persidangan melakukan pelanggaran berupa meminta uang kepada pihak Supriyani sebesar Rp 2 juta, dan dijatuhkan hukuman Patsus selama 21 hari dan demosi selama dua tahun, serta sanksi etika berupa permintaan maaf kepada institusi atas perbuatan yang telah dilakukan. &rdquo;Pelaksanaan sidang komisi kode etik ini merupakan bagian daripada penegakan hukum etika maupun disiplin terhadap personel Polri yang melanggar,&rdquo; jelas Iis Kristian.

Polda Sultra sanksi eks Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Ipda Muhammad Idris berupa demosi dan Patsus buntut kasus guru honorer Supriyani

Eks Kapolsek Baito Disanksi Demosi dan Patsus Buntut Kasus Guru Honorer Supriyani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/05/WhatsApp-Image-2024-12-05-at-114334_f05057b9-401053173.jpg" alt="Kabid Propam Kombespol Moch. Sholeh (kiri) bersama Kabidhumas Polda Sultra Kombespol Iis Kristian. (La Ode Muh Deden Saputra/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kabid Propam Kombespol Moch. Sholeh (kiri) bersama Kabidhumas Polda Sultra Kombespol Iis Kristian. (La Ode Muh Deden Saputra/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebutkan uang Rp 2 juta yang diminta dari guru honorer Supriyani, dipakai untuk membangun gedung Unit Reskrim Polsek Baito. Kepala Bidang (Kabid) Propam Polda Sultra Kombespol Moch. Sholeh mengatakan, hal itu&nbsp; terungkap dalam fakta persidangan kode etik mantan Kapolsek Ipda Muhammad Idris dan Kanitreskrim Polsek Baito Aipda Amiruddin. Sidang kode etik itu terkait dengan permintaan uang senilai Rp 2 juta kepada Supriyani. Menurut dia, dalam persidangan kode etik itu juga terungkap penggunaan uang yang diberikan Kepala Desa Wonua Raya Rokiman kepada Kapolsek Baito Ipda Muhammad Idris digunakan untuk membangun gedung Unit Reskrim Polsek Baito. &rdquo;Jadi, uang yang didapat bantuan dari Pak kades tadi kurang lebih Rp 2 juta, diterima untuk pembangunan ruangan Unit Reskrim Polsek Baito untuk pembelian tegel, semen, dan itu sudah diakui,&rdquo; ujar Moch. Sholeh seperti dilansir dari Antara. Moch. Sholeh menyebutkan, dalam sidang itu, pihaknya menghadirkan sebanyak tujuh orang saksi. Antara lain guru honorer Supriyani, Katiran (Suami Supriyani), Lilis Herlina Dewi (rekan Supriyani), Kepala Desa Wonua Raya Rokiman, serta orang tua terduga korban penganiayaan Aipda Wibowo Hasyim dan Nur Fitriana. Saat ini Bid Propam sedang melaksanakan sidang lanjutan kode etik Ipda Muhammad Idris dan Aipda Amiruddin, dengan rencana agenda putusan kedua oknum polisi tersebut. Sebelumnya, Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menggelar sidang kode etik terhadap mantan Kepala Kepolisian Sektor Baito Ipda Muhammad Idris terkait kasus permintaan uang sebesar Rp 2 juta kepada guru honorer di Konawe Selatan Supriyani. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sultra Komisaris Besar Polisi Moch. Sholeh mengatakan, sidang kode etik tersebut dilaksanakan bersamaan dengan sidang kode etik mantan Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Baito Aipda Amiruddin. &rdquo;Kalau pemeriksaan semua, saksi-saksi, tetapi kan yang menjadi fokus terduga pelanggar Ipda Muhammad Idris sekarang ini, semuanya kita periksa,&rdquo; tutur Sholeh.

Bid Propam Polda Sultra sebut uang Rp 2 juta yang diminta dari guru honorer Supriyani, dipakai untuk bangun gedung Unit Reskrim Polsek Baito

Polda Sultra Sebut Uang Rp 2 Juta dari Guru Honorer Supriyani Dipakai Bangun Polsek Baito

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/04/WhatsApp-Image-2024-12-04-at-124313_4dc433fb-1314629816.jpg" alt="Guru honorer Supriyani bersama suami dan Kepala Desa Wonua Raya saat memasuki ruangan sidang etik Bid Propam Polda Sultra. (La Ode Muh Deden Saputra/Antara)" width="100%">
<figcaption>Guru honorer Supriyani bersama suami dan Kepala Desa Wonua Raya saat memasuki ruangan sidang etik Bid Propam Polda Sultra. (La Ode Muh Deden Saputra/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Guru honorer Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Supriyani memenuhi panggilan sebagai saksi di Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra). Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andre Darmawan mengatakan, pihaknya menerima undangan tersebut pada Selasa (3/11), terkait dengan permintaan hadirnya Supriyani di Polda Sultra. Yakni untuk proses pemeriksaan sebagai saksi dalam sidang etik mantan Kapolsek Baito Ipda Muhammad Idris dan mantan Kanitreskrim Polsek Baito Amiruddin. &rdquo;Terkait dengan uang Rp 2 juta dan juga terkait dengan adanya permintaan uang Rp 50 juta (agenda pemeriksaan Supriyani),&rdquo; kata Andre Darmawan seperti dilansir dari Antara. Dia menyebutkan, selain Supriyani, Bid Propam Polda Sultra juga memanggil tiga orang lain yang dimintai keterangan sebagai saksi. Yakni suami Supriyani, Katiran; Lilis Herlina Dewi selaku rekan Supriyani; dan Kepala Desa Wonua Raya Rokiman. &rdquo;Kehadiran Supriyani sebagai saksi itu yang akan didalami, total ada empat orang saksi,&rdquo; ujar Andre Darmawan. Andre Darmawan menjelaskan, akan menuntaskan perkara Supriyani satu per satu, yang akan dimulai dengan menunggu hasil sidang etik eks Kapolsek dan eks Kanitreskrim Polsek Baito. &rdquo;Nanti kita lihat hasil etiknya seperti apa, kalau ada unsur pidananya kita akan dorong ke laporan pidana, termasuk permintaan uang-uang itu, kalau memang terbukti di sini, kita akan laporkan pemerasan,&rdquo; jelas Andre Darmawan. Berdasar pantauan, Supriyani mendatangi Polda Sultra bersama dengan tim kuasa hukum dan suami beserta rekannya dan Kepala Desa Wonua Raya. Supriyani dan tiga orang saksi lain masuk ruangan sidang pada pukul 10.00 wita. Ke empat saksi tersebut di dalam ruangan sidang, sedangkan tim kuasa hukum menunggu di depan ruangan. Terlihat juga beberapa personel kepolisian yang mondar mandir keluar-masuk dalam ruangan sidang etik tersebut.

Guru honorer SDN 4 Baito Konawe Selatan Supriyani penuhi panggilan sebagai saksi di Bid Propam Polda Sulawesi Tenggara (Sultra)

Guru Honorer Supriyani Hadiri Panggilan Sebagai Saksi di Polda Sultra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/17/ceria-polda-3463842373.png" alt="Deputy Direktur Utama Djen Rizal dan Dirpamobvit Polda Sultra Kombes Alan Gerrit Abast saat penandtanganan MoU." width="100%">
<figcaption>Deputy Direktur Utama Djen Rizal dan Dirpamobvit Polda Sultra Kombes Alan Gerrit Abast saat penandtanganan MoU.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Area tambang rentan mendapat gangguan dari berbagai aktivitas ilegal. Untuk meminimalisir gangguan itu,&nbsp;PT Ceria Nugraha Indotama&nbsp;memperpanjang kerja sama dengan Direktorat Pengamanan Objek Vital (DITPAMOBVIT) Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. Muaranya, aktivitas tambang di&nbsp;Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, bisa berjalan lancar. Penandatanganan dilakukan di kantor Ceria, Jakarta, Jumat (16/6) oleh Deputy Direktur Utama Ceria Djen Rizal dengan Direktur Pengamanan Obyek Vital Nasional (Dirpamobvit) Polda Sultra Kombes Alan Gerrit Abast. Dihadiri juga Deputy Direktur Utama Ceria Pieter Sampetoding, Direktur Operasional Yusram Rantesalu, Chief Human Capital Indra Tjahjadi, dan Corporate Legal &amp; Compliance Aulia Wiratama. Djen Rizal mengatakan, penandatanganan pedoman kerja teknis antara Ceria dengan Polda Sultra sangat penting&nbsp;untuk&nbsp;menciptakan iklim usaha yang kondusif. Khususnya di area operasi tambang. Menurutnya, penanganan keamanan dilakukan secara terpadu untuk mendeteksi, menangkal, mencegah, dan menindak berbagai bentuk gangguan.&nbsp;Mulai dari potensi hingga tindakan nyata di dalam wilayah operasi Ceria. "Peran DITPAMOBVIT amat vital, karena tanpa bantuan Kepolisian RI maka upaya pengamanan objek vital menjadi tidak maksimal," katanya dalam keterangan yang diterima JawaPos.com Djen Rizal menambahkan, gangguan keamanan yang terjadi dapat menyebabkan terhentinya kegiatan operasional tambang. Itu tidak hanya merugikan Ceria, tetapi juga menggerus pendapatan negara dari royalty tambang. &ldquo;Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 202/2021 tanggal 18 Oktober 2021, wilayah kerja CERIA di Wolo masuk sebagai wilayah strategis nasional, sehingga area tambang Ceria statusnya &nbsp;Objek Vital Nasional (ObVitNas)", ungkapnya. Dia berharap perpanjangan kerja sama pengamanan antara Ceria dan Dirpamobvit Polda Sultra ini dapat meminimalkan gangguan di area tambang. Sehingga proyek smelter RKEF yang telah dicanangkan dapat diselesaikan sesuai target. &nbsp;

Area tambang rentan mendapat gangguan dari berbagai aktivitas ilegal. Untuk meminimalisir gangguan itu, Ceria gandeng Polda Sultra.

Ceria Gandeng Polda Sultra untuk Amankan Area Tambang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Jenazah-Polisi.jpg" alt="Jenazah perwira Brimob Polda Sultra Ipda Imam Agus Husein yang gugur usai mengamankan aksi unjuk rasa di Kota Kendari, disemayamkan di Mako Brimob Polda Sultra. Harianto/Antara" width="100%">
<figcaption>Jenazah perwira Brimob Polda Sultra Ipda Imam Agus Husein yang gugur usai mengamankan aksi unjuk rasa di Kota Kendari, disemayamkan di Mako Brimob Polda Sultra. Harianto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Perwira <a href="https://www.jawapos.com/tag/brimob/">Brimob</a> Kepolisian Daerah (Polda) Sultra Ipda Imam Agus Husein yang gugur saat bertugas mengamankan aksi unjuk rasa di <a href="https://www.jawapos.com/tag/kota-kendari/">Kota Kendari</a>, Sulawesi Tenggara, akan dimakamkan di kampung halamannya di <a href="https://www.jawapos.com/tag/provinsi-sumatra-utara/">Provinsi Sumatra Utara</a> (Sumut).  Kepala Bidang Hubungan Masyarakat <a href="https://www.jawapos.com/tag/polda-sultra/">Polda Sultra</a> Kombespol Ferry Walintukan mengatakan, jenazah almarhum akan dibawa ke alamat orang tuanya di Jalan William Iskandar Nomor 14, Kelurahan Penyabungan 2, Kecamatan Penyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumut.  ”Rencana kami dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara melakukan upacara pelepasan terhadap rekan kami almarhum Ipda Imam Agus Husein yang akan diberangkatkan ke Sumatera Utara, Mandailing Natal,” kata Ferry Walintukan seperti dilansir dari Antara di Brimob Polda Sultra.  Ferry menyampaikan, jenazah almarhum disemayamkan di Mako Brimob Polda Sultra, bakal diberangkatkan ke kampung halamannya pada pukul 07.30 wita dari Bandar Udara Haluoleo Kendari. Upacara kehormatan pelepasan jenazah alumnus Akpol 2020 itu akan digelar pada Selasa (12/4) sekitar pukul 07.30 wita di Mako Brimob Polda Sultra, dengan inspektur upacara Kapolda Sultra Irjen Pol Teguh Priatiwanto.  ”Kita rencanakan (upacara pelepasan jenazah) sekitar jam 07.30 wita, pemberangkatan pesawat sekitar jam 09.00 wita,” terang Ferry Walintukan.  Terkait kronologis meninggalnya almarhum yang menjabat sebagai PS Kanit 2 Subden 2 Den Gegana Satbrimob Polda tersebut, Ferry belum bisa memberi keterangan lebih jauh. ”Kronologinya kami belum bisa menjelaskan karena menunggu dari Brimob untuk bisa menjelaskan kronologis kejadian, kemudian penyebab kematian kami menunggu Bidokkes untuk bisa menjelaskan apa penyebab kematian almarhum,” ucap Ferry Walintukan.  Almarhum Ipda Imam Agus Husein merupakan alumnus Akpol 2020. ”Almarhum dinas pertama di Polda Sultra dan masuk dalam Satuan Brimob Polda Sultra,” kata Ferry.

Perwira Polisi Gugur saat Amankan Demo di Sultra Dimakamkan di Sumut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Dirreskrimum-Polda-Sultra.jpg" alt="Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Sultra Kombespol La Ode Aries El Fatar. Harianto/Antara" width="100%">
<figcaption>Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Sultra Kombespol La Ode Aries El Fatar. Harianto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara memeriksa 10 saksi terkait dugaan kasus KTP palsu milik seorang warga negara asing (WNA) asal Tiongkok berinisial Mr W. Berdasar hasil interogasi dari istri Mr W, KTP palsu tersebut dibuat untuk memberikan perlindungan kepada calon anaknya nanti.  ”Kita sudah melakukan pemeriksaan 10 orang saksi baik perangkat desa di Konawe Utara, kemudian masyarakat, pelapor, dan dari Dukcapil Kota Kendari,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Sultra Kombespol La Ode Aries El Fatar seperti dilansir dari Antara di Kendari.  Namun dia tidak merinci 10 saksi yang diperiksa dan interogasi tersebut. ”KTP ini dimohonkan oleh istri W. Menurut pengakuan istri W bahwa W ini tidak tahu menahu dengan KTP palsu tersebut. Istrinya bermohon hanya untuk memberikan perlindungan kepada hubungan suami istri mereka terhadap anaknya nanti,” kata La Ode Aries El Fatar.  Dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Aries mengungkapkan, tiga orang yang diperiksa. Salah satunya Kepala Dinas Dukcapil. Pihaknya saat ini masih mencari tahu apakah dugaan KTP palsu dengan nama Wawan Saputra Razak tersebut pernah digunakan Mr W untuk membuat rekening bank atau akta perusahaan.  ”Kami sedang mencari apakah KTP ini pernah digunakan Mr W. Kami sudah bersurat ke BI, Kemenkumham untuk menemukan apakah nama Wawan ini pernah membuat account di salah satu bank baik bank pemerintah maupun bank swasta. Ataupun pernah membuat perusahaan nama W ini. Sampai sekarang belum ada balasan,” terang Aries.  Dia juga mengatakan, fisik dari KTP tersebut belum ditemukan. Sebab, dari pengakuan istri Mr W bahwa KTP tersebut telah dibakar. ”Menurut saksi istri Mr W ini bahwa setelah ramai di media sosial langsung dibakar. Karena itu, kita belum temukan penggunaannya. Kita belum bisa menyimpulkan siapa-siapa yang bertanggung jawab terhadap perbuatan ini. Karena, berbicara yang palsu-palsu ini dan yang pertama belum digunakan dan kalau kita mengarahkan kepada tindak pidana kependudukan juga ini tidak masuk dalam sistem kependudukan,” ungkap Aries.  Namun, dia menegaskan, potensi yang dapat dijadikan tersangka atas dugaan kasus KTP palsu tersebut, yakni istri Mr W dan oknum Dukcapil karena diduga terlibat dalam kasus suap-menyuap.  ”Mereka terindikasi bisa sebagai tersangka karena mereka punya pekerjaan yang tidak seharusnya dilakukan. Apalagi, mereka melakukan ini dengan adanya penyuapan. Dalam kasus penyuapan yang akan kita tonjolkan nanti,” kata Aries.  Kepolisian masih melakukan penanganan kasus tersebut. ”Untuk kasus Mr W kita belum bisa berani. Kita bisa menjerat Mr W ini jika pernah digunakan. Makanya kami mencari apakah pernah membuka account di salah satu bank ataupun pernah membuka perusahaan dengan nama itu,” ujar Aries.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=IewcVjX4QHQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=wYXAiUSNA7Q  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=frbULXFMFWo

Polda Sultra Periksa 10 Saksi Kasus Dugaan KTP Palsu WNA Asal Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Malam-Renungan-KPK-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengelar doa bersama di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (11/10/2019). Doa bersama ini digelar atas meninggalnya Lima demonstran yang gugur dalam aksi penolakan terhadap RUU kontroversia" width="100%">
<figcaption>Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengelar doa bersama di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (11/10/2019). Doa bersama ini digelar atas meninggalnya Lima demonstran yang gugur dalam aksi penolakan terhadap RUU kontroversia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri akhirnya mengakui bahwa anggotanya adalah penembak mati mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) Immawan Randi. Anggota kepolisian berinisial Brigadir AM ditetapkan sebagai tersangka. Dia diduga menembak Randi dan seorang ibu di sekitar tempat kerusuhan.  Namun, untuk korban meninggal Yusuf Kardawi, kematiannya tidak bisa disimpulkan akibat tembakan.  Kasubdit V Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri Kombespol Chuzaini Patoppoi menuturkan, penetapan Brigadir AM sebagai tersangka berdasar pada hasil pemeriksaan tiga proyektil dengan enam selongsong dan enam senjata api yang dibawa petugas kepolisian saat mengamankan aksi demo di Kendari. ”Ada keidentikan,” tuturnya.  Keidentikan itu ditemukan dalam dua proyektil serta dua selongsong dengan senjata api jenis HS yang dimiliki Brigadir AM. Sesuai hasil uji balistik tersebut, diduga Brigadir AM-lah yang menembak Randy. Selain itu, dia diduga sebagai penembak Maulida Putri yang terluka di bagian kaki. ”Karena itu, Brigadir AM yang ditetapkan sebagai tersangka akan ditahan,” terangnya.  Untuk korban meninggal Yusuf Kardawi, dia menuturkan, dokter tidak bisa menyimpulkan bahwa luka di kepala bagian belakang disebabkan tembakan. ”Masih didalami ya,” ujarnya kemarin di kantor Divhumas Polri.  Kapolda Sultra Brigjen Merdisyam menjelaskan, enam polisi yang disanksi disiplin tersebut tidak semua menjadi pelaku penembakan. Hanya Brigadir AM yang diduga melakukan penembakan. ”Dengan begitu, yang lainnya tetap menerima hukuman disiplin,” terangnya.  Sementara itu, anggota tim kuasa hukum keluarga Immawan Randy, Muamar Lasipa, menyambut baik penetapan satu tersangka kasus penembakan mahasiswa Kendari tersebut. Perkembangan menggembirakan itu, kata dia, merupakan hasil kerja banyak pihak yang mengawal kasus tersebut. ”Artinya, kerja kami akhirnya membuahkan hasil,” ungkapnya saat dihubungi Jawa Pos.  Amar –panggilan akrab Muamar Lasipa– belum bisa berkomentar lebih jauh soal langkah selanjutnya yang akan diambil tim kuasa hukum.  Menurut dia, tim akan membahasnya sebelum mengambil kesimpulan. ”Tapi, intinya, alhamdulillah (sudah ada satu tersangka, Red),” ujarnya.  Amar menambahkan, pihaknya bersama sejumlah advokat yang tergabung dalam Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari akan mendampingi keluarga Randy sampai kasus penembakan tersebut tuntas. Mereka juga mendampingi teman-teman Yusuf Kardawi sebagai saksi.

Randi Ditembak Brigadir AM, Yusuf Masih Didalami

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Demo-di-Sultra.jpg" alt="Sejumlah mahasiswa mencoba mendobrak pagar tembok gedung DRPD Sultra saat aksi demonstrasi yang berujung bentrok dengan aparat kepolisian di jalan Drs. H. Abdullah Silondae, Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (26/9). Salah satu mahasiswa Universitas Halu O" width="100%">
<figcaption>Sejumlah mahasiswa mencoba mendobrak pagar tembok gedung DRPD Sultra saat aksi demonstrasi yang berujung bentrok dengan aparat kepolisian di jalan Drs. H. Abdullah Silondae, Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (26/9). Salah satu mahasiswa Universitas Halu O</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bentrok antara mahasiswa dan aparat dalam unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara menimbulkan sejumlah kerugian materil. Gedung anggota dewan tersebut bahkan mengalami kerusakan cukup parah karena terkena lemparan batu dan benda-benda lainnya.  "Dampak dari aksi pelemparan mengakibatkan sebagian besar gedung DPRD Provinsi Sultra mengalami kerusakan terutama yang menghadap ke jalan raya," ujar Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara, AKBP Harry Golden Hart kepada JawaPos.com, Kamis (26/9).  Harry menceritakan, awalnya massa berorasi dengan tertib. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara juga sempat memberi tanggapan atas aksi massa. Namun, setelahnya mulai terjadi pelemparan batu ke arah petugas dan anggota dewan.  Mencegah kerusuhan meluas, aparat keamanan berusaha memukul mundur massa. Mereka didorong melewati pos lantas MTQ. Namun, mendadak pos tersebut dibakar pula oleh massa hingga ludes terbakar.  "Dan beberapa sepeda motor juga terbakar baik di kantor DPRD dan pos lantas," tegas Harry.  Sebelumnya, kerusuhan bermula sekitar pukul 11.00 WITA ketika elemen mahasiswa di Kendari yang berjumlah 2.000 orang menggelar unjuk rasa. Demonstrasi ini awalnya berjalan damai. Bahkan orasi mereka sempat ditanggapi oleh Ketua DPRD.  “Setelah ada tanggapan dari ketua DPRD, tiba-tiba terjadi pelemparan batu ke arah petugas dan anggota dewan,” ujar Harry.  Akibatnya, pasukan pengamanan langsung melakukan aksi pembubaran dan mendorong masa menjauh dari gedung DPRD guna mencegah kerusuhan meluas. Sekitar pukul 16.00, aparat mendapat informasi ada korban dari pihak pendemo sebanyak lima orang.  Rincian lima korban tersebut adalah Randi, mahasiswa fakultas teknik Universitas Halu Oleo yang tewas dengan luka tembak, 1 pria yang kritis dengan luka parah di kepala diduga karena hantaman benda tumpul, dan 3 orang yang mengalami luka ringan dan sesak nafas.

Rusuh di DPRD Sultra, Gedung Dewan Rusak dan Pos Lantas Dibakar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/tawuran-haritsah-almudatsir.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasca terjadinya bentrok antara dua desa yang terjadi di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra) dipastikan kini situasi sudah kondusif. Sebanyak 87 unit rumah yang dibakar di Desa Gunung Jaya, Kecamatan Siotapina akan segera dibangun kembali oleh pemerintah.  "Situasi sudah kondusif. Pemerintah dalam waktu yang sesegera mungkin akan kembali membangun rumah warga," kata Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Harry Goldenhart saat dihubungi, Minggu (9/6).  Harry menuturkan, warga yang terbakar rumahnya akan segera didata oleh pemerintah. Nantinya mereka akan mendapat bantuan rumah desa.  Aparat keamanan yang berjaga di lokasi kejadian, kata Harry, saat ini tengah melakukan pembersihan. Sehingga pemerintah dapat segera melakukan relokasi kembali rumah warga yang terbakar.  "Karena memang sudah ada komitmen dan bantuan rumah desa dari Kementerian PUPR (pekerjaan umum dan perumahan rakyat)," jelas Harry.  Di luar itu, Harry menerangkan 81 terduga pelaku yang telah diamankan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka masih dalam pemeriksaan penyidik secara intensif.  "Masih dalam pemeriksaan," jelasnya.  Sebelumnya, jajaran Polda Sulawesi Tenggara mengamankan 81 orang diduga pelaku pembakaran 87 unit rumah di Desa Gunung Jaya, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Mereka merupakan warga Desa Sampuabolo yang sebelumnya terjadi bentrok antar desa tersebut.  "Tadi pagi sudah dilakukan upaya penindakan dan berhasil diamankan 81 diduga pelaku pembakaran dari warga Desa Sampuabolo. Mereka sedang dalam proses pergeseran dari Buton menuju Kendari, karena nanti proses penyidikannya akan dilakukan di Polda Sultra," kata Harry saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (8/6).  Harry menuturkan, 81 orang tersebut belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Status mereka hingga kini masih diduga sebagai pelaku pembakaran.  "Semuanya statusnya masih diduga pelaku dan terperiksa. Nanti kalau sudah dilakukan pemeriksaan di Polda baru nanti bisa ketahuan perannya masing-masing," tandas Harry.

87 Unit Rumah yang Terbakar di Buton Dapat Bantuan Rumah Desa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#polda sultra

Berita Terkini