<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/jelang-pemilu-israel-ujaran-kebencian-bermunculan-di-akun-medsos_m_.jpg" alt="Semua akun ini isinya mendorong agenda politik mereka, tidak hanya itu tetapi juga menghasut masyarakat dengan ujaran kebencian" width="100%">
<figcaption>Semua akun ini isinya mendorong agenda politik mereka, tidak hanya itu tetapi juga menghasut masyarakat dengan ujaran kebencian</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kasus dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dengan pelapor Prof. Dr. KH Zainal Abidin, M.Ag, masih belum ada perkembangan. Laporan yang sudah berjalan 2 tahun di Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) itu, terkait dugaan penyebaran potongan video ceramah yang digiring dengan aneka narasi negatif dan menista agama melibatkan oknum anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Tengah KH Zainal Abidin mengatakan, sudah mengajukan secara hukum dalam bentuk pengaduan ke Polda Sulteng sejak 2 tahun lalu. Namun, kasus itu seakan mandek dan belum ditindaklanjuti Polri. KH Zainal Abidin yang juga Ketua MUI Palu menjelaskan, kasus ini mendek karena harus menunggu persetujuan izin presiden melalui pengajuan kapolri untuk pemeriksaan terhadap oknum anggota DPD. &rdquo;Polda hanya menunggu arahan lanjutan dari mabes polri untuk mendapatkan izin pemeriksaan oknum DPD RI,&rdquo; imbuh KH Zainal Abidin dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (4/11). Dia menilai semua orang sama di depan hukum dan tidak boleh ada pengkhususan atau mengistimewakan seseorang dalam proses penegakan hukum. Sebagai warga negara pihaknya memiliki hak untuk mendapatkan keadilan yang setara dalam hukum. Dia berharap kasusnya mendapatkan perhatian khusus dari mabes polri dan presiden segera mengeluarkam izin pemeriksaan terhadap oknum DPD RI. &rdquo;Saya berharap kasus ini segera dituntaskan dan rasa keadilan dapat terpenuhi dengan baik di tengah asta cita Presiden Prabowo,&rdquo; tandas KH Zainal Abidin yang menjabat Rais syuriah PBNU sekaligus Ketua dewan pakar Alkhairaat. Sebelumnnya, kuasa hukum Prof. Dr. KH. Zainal Abidin, M.Ag., Hilman menjelaskan, kliennya dalam kapasitas sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Sulawesi Tengah diposisikan menista agama akibat potongan video ceramah digiring dengan aneka narasi negatif. &rdquo;Potongan video itu diunggah dan diberi narasi nagatif oleh oknum anggota DPD RI kemudian mentah-mentah ditafsirkan sebagai penista agama,&rdquo; papar Hilman. Menurut Hilman, unggahan oknum anggota DPD RI itu dinilai sudah menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum. Yakni dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik, dengan nuansa ujaran kebencian. Karena itu, lanjut dia, KH Zainal Abidin melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian pada 27 Mei 2024 ke Polda Sulteng. Namun hingga kini kasus tersebut mandeg. &rdquo;Kami sudah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) bahkan sudah gelar perkara,&rdquo; papar Hilman. Namun, untuk pemeriksaan lanjutan terkendala karena menyangkut oknum anggota DPD RI sebagai terlapor. Polisi butuh izin khusus untuk memeriksa terlapor. &rdquo;Padahal kami melaporkan kasus ini sebelum terlapor dilantik menjadi anggota DPD RI. Semoga pihak terkait segera menyelesaikan kasus ini sehingga ada kepastian hukum,&rdquo; tandas Hilman.

Kasus dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dengan pelapor KH Zainal Abidin masih belum ada perkembangan di Polda Sulteng

Terhambat Persetujuan Izin, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik 2 Tahun Mandeg di Polda Sulteng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/1670515443669_copy_1024x575.jpg" alt="Ilustrasi polisi. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi. Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Seorang oknum perwira menengah Polri diduga melakukan pemukulan terhadap karyawan warung kopi di Kota Palu. Karyawan warung kopi berinisial CV menjadi korban arogansi Kombes polisi tersebut. Perisitiwa itu terjadi di warung kopi Reomah Balkot pada Sabtu (14/6) sekitar pukul 10.30 wita. Pelaku awalnya memesan mi kuah dengan dua butir telur dicampur. Tapi ternyata karyawan warung kopi menyajikan mi kuah dengan telur terpisah dan tingkat kematangan &frac34;. &rdquo;Dia melempar telur ke wajah saya. Mata saya terkena lemparan telur setengah matang yang masih panas,&rdquo; terang CV. Selain melempar pesanan, CV mengkau juga terkena pukulan di bagian wajah. Pihak warkop menyatakan, oknum polisi itu di-black list atau ditolak datang ke warkop tersebut. Belum ada tanggapan dari Polda Sulteng. Sementara Kepala Komnas HAM perwakilan Sulteng Dedy Askari menyatakan prihatin atas kasus tersebut. Komnas HAM Perwakilan Sulteng menyayangkan perilaku arogan dan main hakim sendiri. &rdquo;Ini makin mencoreng institusi yang dikenal dengan pelindung dan pengayom masyarakat,&rdquo; ujar Dedy. Terpisah, tokoh pemuda Sulewesi Tengah kelahiran Kota Palu Dr Abdul Rachman Thaha sangat menyayangkan dugaan tindak pemukulan yang pejabat Polda Sulteng itu. Apalagi korbannya masih di bawah umur. Abdul Rachman Thaha yang akrab disapa ART menyatakan tidak habis pikir dengan tindakan seorang dengan pangkat kombes. &rdquo;Masalah ini sudah viral. Terus terang, saya sangat sesalkan. Karena pelakunya seorang calon jenderal polisi,&rdquo; ujar ART dalam keterangannya, Selasa (17/6). Menurut ART, Tindakan arogan itu sangat tidak dibenarkan. Baik secara personal maupun institusi. Citra institusi Polri, lebih khusus Polda Sulteng, tercederai gara-gara tindakan tidak terpuji ini. &rdquo;Ini saya minta menjadi catatan institusi Polri kepada pejabat Polda Sulteng,&rdquo; imbuh anggota DPD RI periode 2019-2024 ini. ART juga menyatakan dukungan kepada keluarga korban pemukulan yang keberatan dengan apa yang dialami anaknya. Harus ada sanksi atas perbuatan itu. Sebab, masyarakat akan memberi penilaian miring kepada Polda Sulteng. &rdquo;Wajar dan sangat manusiawi, bila ayah si anak tidak menerima. Saran saya, pimpinan Polda Sulteng harus memberi sanksi,&rdquo; tandas Abdul Rachman Thaha yang juga Sekjen Laskar Merah Putih ini. Sementara itu, Gubernur Sulteng Anwar Hafid secara singkat meminta Polri memberi sanksi dan proses hukum terhadap pelaku. &rdquo;Saya pasti bela rakyat. Saya meminta Kapolri untuk memproses sesuai dengan aturan,&rdquo; ucap Anwar Hafid.

Seorang oknum perwira menengah Polri diduga melakukan pemukulan terhadap karyawan warung kopi di Kota Palu

Gara-gara Pesanan Tak Sesuai, Oknum Polisi Lempar Mi Telor ke Karyawan Warung Kopi di Palu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kasus-korupsi-sda-ini-sebabkan-kerugian-negara-hingga-triliunan-rupiah_m_.jpg" alt="ILUSTRASI tambang batu bara. Sektor sumber daya alam (SDA) menjadi lahan basah bagi para pemburu rente." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI tambang batu bara. Sektor sumber daya alam (SDA) menjadi lahan basah bagi para pemburu rente.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus dugaan pemalsuan dokumen perizinan tambang di Kabupaten Morowali terus berlanjut. Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) menahan tersangka berinisial FMI. Penahanan itu berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 5 Juli 2024. "Hal ini juga terkonfirmasi Kabidhumas Polda Sulteng melalui Kasubbid Penmas AKBP Sugeng Lestari di Palu pada Jumat (5/7/2024) yang menerangkan bahwa benar Polda Sulteng telah melakukan penahanan terhadap tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Morowali," ujar Happy Hayati Helmi selaku kuasa hukum PT Artha Bumi Mining sebagai pelapor perkara tersebut pada Selasa (9/7). Happy mengatakan, keputusan penyidik membuktikan keseriusan Polda Sulteng dalam menangani perkara tersebut. Dia meminta kepada Mahkamah Agung (MA) untuk menerapkan hal serupa. Yaitu, adanya penetapan tersangka dan penahanan kepada FMI, seharusnya menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang menangani sengketa tumpang tindih sejak 2016. "Karena Mahkamah Agung (MA) merupakan pilar utama atas keadilan dan sebagai titik akhir sengketa tumpang tindih IUP PT. Artha Bumi Mining dengan PT. Bintang Delapan Wahana," kata Happy. Happy menerangkan, Yurisprudensi MA dalam kaidah hukum Putusan MA RI Nomor 3 PK/TUN/2021, yang menyatakan bahwa sikap Pejabat Tata Usaha Negara yang Konsisten melaksanakan perintah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, merupakan sikap yang harus dihormati oleh Badan Peradilan Tata Usaha Negara. &ldquo;Dalam kondisi hukum yang demikian, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tidak diperbolehkan duduk di kursi Pemerintahan, guna menilai sikap konsistensi tersebut, mengingat sikap tersebut lahir dari perintah badan peradilan tertinggi, yaitu Mahkamah Agung,&rdquo; jelas Happy. Sebelumnya, Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) menetapkan FMI sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Morowali. Selain itu, FMI juga langsung dikenakan penahanan. &ldquo;Benar Polda Sulteng telah melakukan penahanan terhadap tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Morowali ,&rdquo; kata Kasubbid Penmas Polda Sulteng AKBP Sugeng Lestari kepada wartawan, Sabtu (6/7). "Tersangka dipanggil dan diperiksa Rabu (3/7) yang lalu, setelah diperiksa FMI langsung ditahan," imbuhnya. FMI selanjutnya akan menjalani masa penahanan selama 20 hari. Penyidik bisa memperpanjang masa penahanan bila dibutuhkan. &ldquo;Penyidik akan melakukan penahanan terhadap tersangka FMI untuk 20 hari kedepan, sejak tanggal 3 Juli 2024,&rdquo; jelas Sugeng. FMI dijerat pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) Juncto pasal 55 dan pasal 56 KUH Pidana tentang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dana tau menggunakan surat palsu.

Polda Sulteng menahan tersangka berinisial FMI dalam kasus dugaan pemalsuan izin tambang di Kabupaten Morowali.

Pelapor Apresiasi Penahanan Tersangka Kasus Pemalsuan Izin Tambang di Morowali oleh Polda Sulteng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/02/IMG-20231111-WA0014_TzbNPvvI8a-208136256.jpg" alt="Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho." width="100%">
<figcaption>Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) menyelidiki kasus galian tambang longsor di PT Sumber Permata Mineral (SPM), Kabupaten Morowali Utara. Peristiwa itu mengakibatkan dua orang pekerja meninggal dunia. &rdquo;PT SPM ada kecelakaan kerja. Polres setempat sudah melakukan pengecekan tempat kejadian perkara serta meminta hasil visum dari rumah sakit setempat,&rdquo;&nbsp;kata Kepala Polda Sulteng Inspektur Jenderal Polisi Agus Nugroho seperti dilansir dari Antara di Kota Palu, Selasa (2/1). Kapolda menyatakan, polisi&nbsp;juga telah bekerja sama dengan ahli inspektur tambang untuk menyelidiki kasus yang terjadi pada Sabtu (30/12). Polda Sulteng telah berkoordinasi dengan manajemen PT SPM dan memastikan akan bertindak profesional serta transparan dalam menangani kasus tersebut. &rdquo;Kami tunggu hasilnya, apakah patut diduga ada unsur pidana atau tidak? Saat ini&nbsp;penyelidikan masih terus berjalan,&rdquo;&nbsp;ucap Agus Nugroho. Menurut dia, insiden kecelakaan kerja perlu diselidiki. Sebab, dampaknya menimbulkan korban jiwa. Hal itu agar&nbsp;dapat diketahui peristiwa tersebut&nbsp;murni kecelakaan atau kelalaian pekerja maupun manajemen perusahaan. &rdquo;Kami akan kejar terus, kalau ada unsur pidana akan diproses. Begitu juga sebaliknya, jika tidak ada kasusnya dihentikan,&rdquo;&nbsp;tegas Agus Nugroho. Kepala Kepolisian Resor&nbsp;(Polres) Morowali Utara Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Wijayanto menambahkan, berdasar keterangan saksi yang bertugas sebagai operator alat berat, awalnya bekerja memindahkan material hasil galian bersama korban BY. Namun, tiba-tiba material galian tambang longsor dan menimbun dua pekerja, yakni BY, 41, dan RNB, 25. &rdquo;Setelah dilakukan pencarian bersama pekerja lain, ditemukan korban BY dan RNB dalam kondisi meninggal dunia,&rdquo; kata&nbsp;Kapolres Imam Wijayanto.

Polda Sulteng selidiki kasus galian tambang longsor di PT SPM, Kabupaten Morowali Utara yang mengakibatkan dua pekerja tewas.

Polisi Selidiki Insiden Longsor Tewaskan Dua Pekerja di PT SPM Morowali Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/28/WhatsApp-Image-2023-12-28-at-125245-1118752511.jpeg" alt="Ilustrasi apel pagi Polda Sulteng." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi apel pagi Polda Sulteng.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah menanggapi dugaan pelanggaran anggota Polri yang bertugas di Polres Buol, yang tiba-tiba berkantor lagi setelah sekian lama absen. Bahkan, kabar pemecatan oknum Polri bersangkutan sudah tersiar karena pelanggaran kode etik dan desersi. Kabid Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulteng AKBP Rezkian mengakui, proses pemecatan sudah dilakukan. Tinggal menunggu saja. &rdquo;Yang bersangkutan dalam proses pemecatan,&rdquo; kata Rezkian. Anggota Polri yang dimaksud adalah seorang oknum Polwan yang saat ini tercatat sebagai anggota Polres Buol. Dia berkantor lagi pada Kamis (21/12). Ditanyakan kepada Kabid Propam bahwa oknum itu terpantau masuk berkantor lagi pada Kamis (21/12), Rezkian menjawab hanya sehari itu saja. Kapolres Buol AKBP Handri Wira belum merespons dan menjawab konfirmasi. Baik telepon maupun pesan WA, belum dibalas kapolres. Informasi yang dihimpun, setelah Kamis (21/12) oknum polwan itu masuk berkantor, pada Kamis (28/12), dia masih masuk kantor di Polres Buol. Dia mengikuti apel pagi bersama rekan-rekan sesama polisi di Mapolres Buol menggunakan seragam Polri.

Kabid Propam Polda Sulteng sebut, proses pemecatan oknum Polri karena langgar kode etik dan desersi sudah dilakukan, tinggal tunggu waktu

Kabid Propam Nyatakan Pemecatan Dalam Proses, Oknum Polres Buol Ngantor Lagi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/25/ledakan-smelter-473891138.jpg" alt="MEMBARA 3,5 JAM: Kebakaran yang dipicu ledakan tabung gas di smelter nikel ITSS, Morowali, Sulawesi Tengah." width="100%">
<figcaption>MEMBARA 3,5 JAM: Kebakaran yang dipicu ledakan tabung gas di smelter nikel ITSS, Morowali, Sulawesi Tengah.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah membentuk tim gabungan untuk melakukan penyelidikan, terkait peristiwa ledakan dan kebakaran yang menimbulkan 13 korban jiwa, di PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) pada Minggu(24/12) pagi. "Untuk penyelidikan atas peristiwa ini, kami telah membuat tim gabungan terdiri dari penyidik Polda Sulteng bersama Polres Morowali dengan back up tim penyidik Bareskrim Polri, Tim DVI Biddokkes dan tim Inafis dari Laboratorium forensik Makassar maupun Mabes Polri," Kata Kapolda Sulteng Irjen Pol. Agus Nugroho, dilansir dari Antara, Senin (25/12). Agus mengungkapkan jika kecelakaan kerja PT ITSS terjadi pada pukul 05.30 WITA pagi, tepatnya di gedung lantai 2 dan lantai 2. Peristiwa tersebut berawal ketika tim teknis dari PT ITSS akan melakukan perbaikan terhadap salah satu tungku feronito yang ada di lantai 2. "Namun, pada saat tim teknis melakukan pembongkaran terhadap tungku yang dimaksud, terjadi ledakan disertai dengan semburan api, yang mengakibatkan terjadinya kebakaran gedung PT ITSS," jelasnya. Agus juga menjelaskan jika dari kecelakaan tersebut, sebanyak 59 karyawan PT ITSS menjadi korban, dengan rincian 13 korban meninggal dunia terdiri dari empat korban dari Tenaga Kerja Asing (TKA) dan sembilan korban dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Selain itu, sebanyak 29 korban mengalami luka berat, 12 korban mengalami luka sedang dan lima korban mengalami luka ringan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013653864/volume-kendaraan-meningkat-sepanjang-momen-nataru-pertamina-jamin-stok-bbm-aman">Volume Kendaraan Meningkat Sepanjang Momen Nataru, Pertamina Jamin Stok BBM Aman</a> Korban yang meninggal dunia, saat ini masih berada di klinik kawasan PT IMIP, sedangkan untuk 29 korban luka berat telah dirujuk dan ditangani oleh RSUD Morowali. Sementara 12 korban luka sedang masih dalam tahap observasi di klinik kawasan PT IMIP dan lima korban luka ringan telah dipulangkan. "Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan bersama Danrem 132 Tadulako bersama instansi terkait lainnya, sejatinya Alarm system dan tanggap segeraan di kawasan PT IMIP sudah sangat baik," jelas Kapolda. Pihaknya tetap melakukan langkah - langkah antisipasi dengan melakukan pengamanan terhadap tempat kejadian perkara (TKP) "Untuk saat ini operasional PT ITSS kami hentikan sampai adanya penyelesaian dari hasil penyelidikan," katanya. Kapolda turut menyampaikan keprihatinan atas peristiwa ini dan turut berbela sungkawa kepada keluarga korban.

Untuk penyelidikan atas peristiwa ini, kami telah membuat tim gabungan terdiri dari penyidik Polda Sulteng bersama Polres Morowali

Polda Sulteng Bentuk Tim Gabungan untuk Selidiki Ledakan Smelter Nikel Morowali yang Merenggut 13 Nyawa Pekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/25/IMG-20231225-WA0001-522209652.jpg" alt="Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho (Tengah) memberikan keterangan di Kabupaten Morowali, Senin (25/12)." width="100%">
<figcaption>Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho (Tengah) memberikan keterangan di Kabupaten Morowali, Senin (25/12).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah membentuk tim gabungan untuk melakukan penyelidikan atas peristiwa kecelakaan kerja di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) pada Minggu (24/12) pagi. Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho bersama Danrem 132/Tadulako Brigjen TNI Dodi Triwinarto terbang ke Kabupaten Morowali untuk mengecek lokasi kecelakaan kerja di PT ITSS, di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) itu. &rdquo;Untuk penyelidikan atas peristiwa ini, kami telah membuat tim gabungan terdiri dari penyidik Polda Sulteng bersama Polres Morowali dengan back up tim penyidik Bareskrim Polri, Tim DVI Biddokkes, dan tim Inafis, dari Laboratorium forensik Makassar maupun Mabes Polri,&rdquo; kata Agus seperti dilansir dari Antara di Kabupaten Morowali, Senin (25/12). Kapolda mengungkapkan, kecelakaan kerja PT ITSS terjadi pukul 05.30 wita, di gedung lantai 2 dan 3. Peristiwa terjadi bermula ketika tim teknis dari PT ITSS akan melakukan perbaikan salah satu tungku feronito yang ada di lantai 2. &rdquo;Namun, pada saat tim teknis melakukan pembongkaran terhadap tungku yang dimaksud, terjadi ledakan disertai dengan semburan api yang mengakibatkan terjadinya kebakaran gedung PT ITSS,&rdquo; ujar Agus Nugroho. Akibat kecelakaan itu, kata Agus, sebanyak 59 karyawan PT ITSS menjadi korban. Yakni 13 korban meninggal dunia terdiri atas empat korban dari tenaga kerja asing (TKA) dan sembilan korban dari tenaga kerja Indonesia (TKI). &rdquo;Sebanyak 29 korban mengalami luka berat, 12 korban mengalami luka sedang, serta lima korban mengalami luka ringan,&rdquo; terang Agus Nugroho. Agus menyampaikan, untuk korban yang meninggal dunia dikirim ke klinik kawasan PT IMIP, sedangkan untuk 29 korban luka berat telah dirujuk dan ditangani RSUD Morowali. Sementara itu, 12 korban luka sedang masih dalam tahap observasi di klinik kawasan PT IMIP dan lima korban luka ringan telah dipulangkan. &rdquo;Berdasar hasil pemantauan di lapangan bersama Danrem 132 Tadulako bersama instansi terkait lain, sejatinya alarm system dan tanggap segeraan di kawasan PT IMIP sudah sangat baik,&rdquo; kata Kapolda Agus Nugroho. Meski demikian, dia menerangkan, telah melakukan langkah-langkah antisipasi, dengan melakukan pengamanan terhadap tempat kejadian perkara (TKP). &rdquo;Untuk saat ini operasional PT ITSS kami hentikan sampai adanya penyelesaian dari hasil penyelidikan,&rdquo; tutur Agus Nugroho. Kapolda juga turut menyampaikan keprihatinan atas peristiwa tersebut dan turut belasungkawa kepada keluarga korban.

Polda Sulteng membentuk tim gabungan untuk menyelidiki peristiwa kecelakaan kerja di PT ITSS pada Minggu (24/12) pagi

Polda Sulteng Bentuk Tim Gabungan Selidiki Kecelakaan Kerja di PT ITSS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/21/Untitled222-4213206407.jpg" alt="Barang bukti senjata tajam yang digunakan oknum polwan dalam kasus penganiayaan terhadap salah seorang anggota DPD RI." width="100%">
<figcaption>Barang bukti senjata tajam yang digunakan oknum polwan dalam kasus penganiayaan terhadap salah seorang anggota DPD RI.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota DPD RI berinisial ART melaporkan oknum anggota Polwan atas kasus dugaan penganiayaan. Laporan tersebut disampaikan pengacara Irfan Bungadjim ke Polres Morowali Utara, Polda Sulteng, dengan Nomor LP/B/131/X/2023/SPKT/POLRES MOROWALI UTARA/POLDA SULAWESI TENGAH tertanggal 18 Oktober 2023. &rdquo;Kami sudah membuat laporan polisi di Polres Morowali Utara terhadap oknum YR. Klien kami, ART sudah diproses BAP. Kami serahkan proses hukum ini semuanya kepada pihak yang berwajib,&rdquo; ujar Irfan. Menurut Irfan, para penyidik tentu akan menggali segala sesuatu sehingga bisa menemukan fakta sebenarnya. Pihaknya juga sudah menyerahkan bukti visum kliennya ke penyidik. Dia menjelaskan, pihaknya juga akan menggali motif sebenarnya dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh oknum YR tersebut. Apa masih ada dengan rangkaian dengan peristiwa lama. &rdquo;Atau memang oknum YR ini sendiri sudah punya niat untuk menghabisi ART saat itu,&rdquo; ucap Irfan Bungadjim. Menurut dia, ART sebagai tokoh muda dan anggota DPD RI yang aktif membela rakyat, kliennya beberapa kali mendapat ancaman dan kekerasan. Bahkan bisa dibilang sebagai percobaan pembunuhan. Terkait klaim dari oknum YR yang mengatakan bahwa ada penganiayaan yang dialaminya, Irfan menyatakan, tidak ada saksi dan laporan terkait hal itu. &rdquo;Tapi klien kami memiliki saksi. Ini jatuh-jatuhnya fitnah. Apalagi ini tahun politik yang mungkin dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu,&rdquo; terang Irfan. &rdquo;Bahkan, kami mengetahui sehari setelah kejadian itu, oknum YR ini meminta transfer uang kepada klien kami. Dan Klien kami masih transfer sejumlah uang. Biasanya klien kami kalau membantu oknum YR ini belasan juta rupiah,&rdquo; papar Irfan. &rdquo;Yang saya sayangkan, setelah mendapat transfer uang oknum YR masih kurang puas dan bilang kenapa cuma segitu kirimnya. Jadi ini juga bisa masuk pemerasan,&rdquo; tambah Irfan. Terkait masalah keperdataan barang-barang milik ART yang dikuasai YR, Irfan menjelaskan, ada dua jenis kendaraan roda 4 dan dua kendaraan roda 2. Semua itu, sumber dana dari kliennya. &rdquo;Satu mobil sudah diambil alih klien kami, sisa satu mobil dan dua motor. Klien kami juga ada beliau menitipkan cincin berlian ke YR. Itu semua barang klien kami. Selama ini, klien kami yang membeli itu semua, hanya meminjam nama YR,&rdquo; papar Irfan. Sementara itu, ART menambahkan, ada dugaan hubungan kasus ini dengan skenario lama untuk menghabisinya. Menurut dia, yang dilakukan adalah upaya membela diri atas serangan YR. &rdquo;YR ini sebenarnya anggota Polwan yang telah sudah diputuskan PTDH dari institusi Polri, menunggu SKEP dari Kapolri untuk pemecatan resmi. Saya akan tanyakan ini ke Kapolri. Sebab, ini bisa merusak institusi Polri,&rdquo; tutur ART.

Anggota DPD RI berinisial ART melaporkan oknum anggota Polwan atas kasus dugaan penganiayaan ke Polres Morowali Utara, Polda Sulteng

Anggota DPD RI Laporkan Kasus Kekerasan Oknum Polwan ke Polres Morowali Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kejati-riau-terima-surat-ketarangan-tsk-korupsi-alami-gangguan-jiwa_m_.jpg" alt="Ilustrasi korupsi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi korupsi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menangkap tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) dengan kerugian negara sekitar Rp 29 miliar, dikutip dari ANTARA. "Benar, Tim Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulteng telah menangkap AT, mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai Kepulauan," kata Kepala Bidang Humas Polda Sulteng Komisaris Besar Polisi Djoko Wienartono di kota Palu, Sulteng, Sabtu (7/10). <div>Ditreskrimsus Polda Sulteng sejak tanggal 3 Februari 2022 telah mengeluarkan Daftar Pencarian Orang nomor DPO/07/II/2023/Ditreskrimsus atas nama AT.</div> Ia menjelaskan bahwa setelah dilakukan pencarian sekitar 19 bulan, AT berhasil ditangkap di salah satu indekos di Luwuk, Kabupaten Banggai pada Jumat (6/10). Menurut Djoko, upaya penangkapan AT dilakukan sejak tanggal 3 Oktober 2023 oleh Tim Subdit Tipikor Polda Sulteng, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013051717/harga-bahan-pokok-melambung-golkar-surabaya-guyur-sembako">Harga Bahan Pokok Melambung, Golkar Surabaya Guyur Sembako</a>&nbsp; <div>Ia menuturkan untuk saat ini tersangka telah berada di Polda Sulteng dan tengah menjalani proses pemeriksaan.</div> Tercatat dalam DPO, AT lahir di Waepo tanggal 9 Desember 1975, beralamat di Desa Buka, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan. Sementara alamat lain berada di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.

Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menangkap tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Polda Sulteng Tangkap DPO Kasus Korupsi Rp 29 Miliar di Bangkep

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Ditikam-Ojol.jpeg" alt="Ilustrasi penikaman dengan senjata tajam dilakukan penumpang ojek online ke drivernya. (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penikaman dengan senjata tajam dilakukan penumpang ojek online ke drivernya. (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Resor (Polres) Sigi, Polda Sulawesi Tengah (Sulteng), menyelidiki kasus penikaman terhadap seorang Panitera Pengganti di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu. Korban ditikam orang tak dikenal (OTK) pada Rabu (4/10) malam. &rdquo;Untuk saat ini, kami baru mengetahui satu orang tersangka,&rdquo; kata Kepala Seksi (Kasi) Humas Polres Sigi AKP Ferry Triyanto seperti dilansir dari Antara, Kamis (5/10). Peristiwa penikaman itu terjadi di Kabupaten Sigi, tepatnya Desa Kalkubula, Kecamatan Sigi Biromaru. Ferry menjelaskan, seorang pelaku penikaman berhasil diamankan setelah melakukan aksinya. Namun, dalam keadaan meninggal dunia karena mengalami luka di bagian kepala. &rdquo;Pelaku beralamat di Kabupaten Poso dan saat ini jenazahnya berada di Rumah Sakit Bhayangkara. Untuk luka di bagian kepala, kami sedang menunggu hasil otopsi,&rdquo; ujar Ferry Triyanto. Menurut dia, pada saat mengamankan pelaku, personel kepolisian mengarahkan tembakan ke kaki pelaku. Namun, karena situasi malam dalam keadaan gelap, sehingga kemungkinan lain bisa terjadi. Sementara itu, keadaan korban, lanjut Ferry,&nbsp;saat ini telah membaik dan masih dilakukan perawatan di salah satu rumah sakit di Kota Palu. &rdquo;Korban dari kemarin tetap sadar dan masih di rumah sakit, hanya memang luka-luka saja karena dia ditikam,&rdquo; tutur Ferry Triyanto. Dia menambahkan, belum diketahui motif dari penikaman itu. Korban tidak mengenal identitas pelaku penikaman tersebut. Peristiwa penikaman itu terjadi sekitar pukul 20.30 wita. Korban berinisial J keluar rumah untuk mengantarkan istri ke tempat kerja. Berdasar pengakuan korban, tiba-tiba dua orang pelaku yang tidak dikenal identitasnya masuk rumah langsung menikam korban dengan menggunakan sebilah pisau. Setelah itu, kedua terduga pelaku melarikan diri. Namun, satu pelaku dikepung warga setempat dan satu orang lainnya melarikan diri ke arah semak-semak.

Polres Sigi selidiki kasus penikaman terhadap seorang Panitera Pengganti di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#polda sulteng

Berita Terkini