<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/cegah-politikus-terlibat-korupsi-dengan-praktik-antimahar_m_.jpg" alt="Ilustrasi korupsi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi korupsi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polda Sulawesi Tengah tengah mendalami dugaan kasus penyalahgunaan wewenang atau korupsi di lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai. Penyidik sejauh ini masih mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti lainnya. Kasubbid Penmas Polda Sulteng AKBP Sugeng Lestari mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di lingkungan Pemkab Banggai. Mereka dipanggil sebagai saksi dalam perkara tersebut. "Sementara saksi yang sudah diperiksa 18 orang, terdiri dari Camat 15 orang, Kepala BPKAD, Kabag Tapem dan Kabag Hukum," kata Sugeng saat dihubungi, Rabu (22/1). Penyidik meminta klarifikasi dari Camat-Camat di Pemkab Banggai berkaitan dengan dokumen-dokumen Surat Keputusan (SK), Surat Edaran Kepala Daerah, RKA masing-masing kecamatan, RAB, serta risalah rapat penyampaian nota keuangan, serta dokumen terkait APBD dan DPA tahun anggaran 2024. Sugeng menyampaikan, penyidik juga masih mengumpulkan bukti kaitan dugaan kasus korupsi tersebut. Kasus ini ditangani serius oleh Ditreskrimsus Polda Sulteng. "Pengumpulan data yang dimaksud termasuk meminta klarifikasi atau keterangan beberapa saksi dan pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan," jelasnya. Sugeng menegaskan, belum ada tersangka dalam kasus ini. Pihaknya pun masih bekerja agar kasus tersebut bisa terang benderang dengan mengumpulkan keterangan dan alat bukti. "Belum ada (tersangka), langkah kepolisian juga masih tahap pengumpulan data, belum tahap penyidikan," tandasnya.

Polda Sulawesi Tengah tengah mendalami dugaan kasus penyalahgunaan wewenang atau korupsi di lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai.

Temukan Adanya Dugaan Korupsi, Polda Sulteng Panggil 18 Pejabat Pemkab Banggai

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/16/anggota-DPD-2705924192.jpg" alt="Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha." width="100%">
<figcaption>Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah diingatkan untuk tidak bermain-main dalam penegakan disiplin anggota Polri. Bagi anggota Polri yang melanggar disiplin dan kode etik, harus tindak lanjuti proses hukum sesuai aturan yang berlaku di korps Bhayangkara tersebut. Penegasan itu disampaikan anggota DPD RI dapil Sulawesi Tengah (Sulteng) Abdul Rachman Thaha. Senator yang karib disapa ART mengaku, menerima informasi dari bahwa ada oknum Polri yang kembali aktif berkantor, padahal oknum tersebut tinggal menunggu surat pemecatan. Pelanggarannya sanksi etik dan melakukan disersi. &rdquo;Oknum Polri ini bertugas di Polres Buol, Sulawesi Tengah. Saya berharap Polres Buol dan bahkan Polda Sulteng jangan membuka sendiri cela hukum kepada institusinya. Karena oknum bersangkutan telah melanggar etik dan melakukan disersi,&rdquo; ungkap Abdul Rachman Thaha, senator yang duduk di Komite I yang membidangi politik, hukum, dan keamanan. Sebagai mitra kerja Komite I, ART mengingatkan Polri dan Polda jajaran untuk tidak melindungi anggota Polri yang bermasalah. &rdquo;Saya dapat informasi, oknum ini kembali masuk berkantor. Ada apa ini? Padahal oknum tersebut tinggal menunggu surat pemberhentian dari Mabes Polri,&rdquo; ungkap Abdul Racman Thaha. Menurut dia, jika oknum Polri di Buol tersebut lolos dari sanksi pemecatan dengan tidak hormat (PTDH), oknum Polri yang sebelum-sebelumnya telah di-PTDH dengan kasus yang sama, berpeluang menggugat Polri. Sebab, kasus mereka sama karena melanggar etik dan disersi. Akan tetapi yang lainnya dipecat, sementara yang satunya ini tidak. &rdquo;Ini yurisprudensi baru. Bisa digugat Polri dan jajarannya, terutama Polda Sulteng. Karena telah melanggar perundang-undangan. Kenapa anggota Polri yang lain dipecat, sementara yang satu justru dilindungi. Dan aktif lagi berkantor. Ini preseden buruk bagi institusi kepolisian,&rdquo; tegas Abdul Racman Thaha. Oknum Polri tersebut, lanjut dia, sekitar 2 tahun disersi. Bahkan juga sempat masuk DPO. Dengan demikian, pelanggarannya jelas dan aturan yang dilanggar jelas. &rdquo;Jika hak-haknya masih diberikan, ini bentuk penyalahgunaan. Insya Allah saya akan mengawal masalah in jika dikembalikan lagi masuk kerja. Ini sudah menyalahi dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku di tubuh Polri,&rdquo; tandas Abdul Rachman Thaha. Penegakan disiplin anggota Polri dengan sistem pemberian sanksi, diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, tertuang dalam PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri, dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.

anggota DPD RI dapil Sulawesi Tengah (Sulteng) Abdul Rachman Thaha ingatkan Polda Sulteng untuk tegas dalam penegakan disiplin anggota Polri

Anggota DPD RI Dapil Sulteng Abdul Rachman Thaha Ingatkan untuk Tegas dan Tak Tebang Pilih dalam Penegakan Disiplin Anggota Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/30/IMG-20230630-WA0003_2-951340412.jpg" alt="Sejumlah tersangka kasus TPPO perdagangan bayi di Mapolda Sulteng." width="100%">
<figcaption>Sejumlah tersangka kasus TPPO perdagangan bayi di Mapolda Sulteng.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah hingga saat ini masih mendalami kasus perdagangan bayi yang dilakukan melalui media sosial dengan modus adopsi. &rdquo;Masih kami dalami sejauh mana jaringan perdagangan bayi tersebut terjadi di Sulawesi Tengah, bagaimana modus, dan&nbsp;penggunaan media sosialnya,&rdquo; kata Direktur Reskrimum Polda Sulteng Kombespol&nbsp;Parajohan Simanjuntak seperti dilansir dari Antara di Palu, Jumat (30/6). Parajohan mengatakan, kasus perdagangan bayi di Sulawesi Tengah merupakan kasus lintas provinsi. Sehingga, perlu dilakukan pengembangan kepolisian di daerah bersangkutan. &rdquo;Bukan hanya di wilayah Sulteng, tetapi bayinya dibawa ke provinsi lain sehingga pengembangannya melibatkan kepolisian di beberapa daerah,&rdquo; terang Parajohan. Dari hasil penyidikan dan pemeriksaan sementara, lanjut dia, tersangka mengaku sudah sembilan kali melakukan perdagangan bayi. Sehingga, polisi masih mendalami jaringan tersebut. &rdquo;Kami terus dalami apakah ada tersangka lain dan di daerah mana saja, yang jelas bayi tersebut mereka jual kepada orang yang membutuhkan anak,&rdquo; ujar Parajohan Simanjuntak. Sebelumnya, Polda Sulteng membongkar jaringan perdagangan bayi lintas provinsi berdasar laporan penculikan anak pada 31 Mei. Polda Sulteng kemudian menetapkan enam orang tersangka hasil pengembangan di daerah Bekasi (Jawa Barat) dan Bangka Belitung. Enam orang tersangka, yakni M alias CM, 41; KL alias L, 35; YN, 45; A alias Y, 35; RS alias R, 39; SS alias S, 29; dan F masih dalam pencarian. &rdquo;Kasus itu masuk tahap penyidikan. Kami menyita barang bukti beberapa unit handphone, buku, dokumen, tiket keberangkatan, dan akta kelahiran yang dipalsukan tangan terakhir yang memegang bayi,&rdquo; papar Parajohan Simanjuntak. Sebelumnya, Polda Sulawesi Tengah menyelamatkan 48 orang perempuan dan sembilan anak korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). &rdquo;Total ada 57 korban yang selamat dari kasus TPPO, termasuk kasus terakhir yang kami bongkar adalah perdagangan bayi,&rdquo; kata Parajohan Simanjuntak. Polda Sulteng dan polres jajaran telah menangani 29 kasus TPPO sejak 5 - 25 Juni. Dari jumlah tersebut, kasus yang paling banyak ditangani adalah eksploitasi perempuan yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK). &rdquo;Polda Sulteng telah membentuk satuan tugas (satgas) dalam menindaklanjuti perintah Kapolri terkait penanganan TPPO,&rdquo; terang Parajohan Simanjuntak. Parajohan menyebutkan&nbsp;jumlah korban dalam kasus itu yang sedang ditangani terdiri atas&nbsp;pekerja migran Indonesia (PMI) delapan orang, eksploitasi perempuan (PSK) 15 orang, dan eksploitasi anak enam orang. Kasus itu terbongkar, dari laporan masyarakat yang ditangani polres jajaran maupun keluarga korban yang datang langsung melapor ke Polda Sulteng. Dalam penanganan TPPO tersebut perlu kerja sama semua pihak, termasuk masyarakat. Parajohan mengimbau masyarakat tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi. &rdquo;Harus lebih berhati-hati saat ada tawaran di media sosial, periksa reputasi, dan izin operasional perusahaan tersebut,&rdquo; ucap Parajohan Simanjuntak.

Polda Sulawesi Tengah hingga saat ini masih mendalami kasus perdagangan bayi yang dilakukan melalui media sosial dengan modus adopsi

Polisi Dalami Perdagangan Bayi lewat Media Sosial 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/batas-waktu-habis-satgas-tinombala-siap-serbu-ali-kalora-cs_m_.jpg" alt="Batas akhir bagi kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora menyerahkan diri telah habis hari ini, Senin (29/1)" width="100%">
<figcaption>Batas akhir bagi kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora menyerahkan diri telah habis hari ini, Senin (29/1)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pimpinan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Ali Kalora bersama salah satu anggotanya Jaka Ramadhan berhasil dikepung aparat. Keduanya tewas setelah terjadu  baku tembak oleh TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Madago Raya di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.  Mersespons kabar yang disampaikan langsung oleh Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Rudy Sufahriadi itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni mengatakan, pihaknya memberi apresiasi atas kinerja Polda Sulteng.  Menurutnya, memburu dan berhasil menembak tewas pimpinan teroris bukanlah langkah yang mudah, sehingga aparat yang tergabung dalam operasi baku tembak tersebut layakn mendapat penghargaan karena sudah menjalankan aksinya dengan sangat baik.  “Akhirnya salah satu pentolan atau pimpinan kelompok teroris MIT Ali Kalora yang dikenal kejam dan sadis berhasil dilumpuhkan serta ditembak mati setelah beberapa tahun lamanya menjadi daftar teroris yang paling dicari pihak kepolisian," ujar Sahroni dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Minggu  (20/9).  Sahroni juga menuturkan, lumpuhnya pimpinan MIT juga diharapkan akan berdampak pada melemahnya organisasi tersebut untuk kembali menjalankan aksi terornya  "Tentu hal ini akan berdampak langsung pada melemahnya kelompok itu untuk menjalankan aksi-aksi kejamnya, karena mereka sudah kehilangan pimpinan besarnya,” sambung Sahroni lagi.  Namun, hal itu juga seharusny tidak membuat polisi lupa untuk segera menangkap 4 DPO lainnya. Karena jangan sampai MIT diberikan waktu membangun kembali organisasinya dan mempunyai pimpinan baru.  “Saat ini Satgas Madago masih mengejar 4 DPO lainnya yang sempat kabur. Harus segera ditangkap. Jangan berikan celah atau waktu kepada organisasi teroris ini untuk membangun kembali organisasinya dan menghadirkan pemimpin baru. Harus kita basmi hingga ke akar-akarnya.” pungkasnya.

Polda Sulteng Berhasil Tumpas Gembong MIT, Ini Kata Komisi III DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/IMG_20200615_155659-1.jpg" alt="Kapolda Sulteng Irjen Polisi Syafril Nursal. Sulapto Sali/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolda Sulteng Irjen Polisi Syafril Nursal. Sulapto Sali/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Syafril Nursal menegaskan Operasi Tinombala untuk memburu orang-orang yang tercatat dalam daftar pencarian orang (DPO) kelompok sipil bersenjata maupun simpatisan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Kabupaten Poso akan terus dilakukan. Berdasar evaluasi, operasi tersebut telah berhasil mengamankan terduga pelaku teror yang masuk dalam DPO Mujahidin Indonesia Timur maupun simpatisan dari wilayah Kabupaten Poso.  ”Jangankan dihentikan, dikendorkan saja tidak boleh. Operasi Tinombala terus digelar,” kata Kapolda Sulteng seperti dilansir dari Antara.  Dijelaskan Kapolda, data 2011 jumlah DPO yang di atas gunung berjumlah 11 orang. Operasi Tinombala menangkap empat orang. ”Operasi Tinombala ini juga melakukan penangkapan di luar DPO sejumlah tujuh orang. Itu adalah mereka-mereka yang akan bergabung di atas gunung dengan membawa peralatan untuk mendukung kegiatan di atas Gunung Biru Poso,” jelas Syafril Nursal.  Pada 2012, lanjut  kapolda, ada tujuh orang terduga DPO yang ditangkap dan pada 2013 DPO dari tujuh orang menjadi 24 orang. Pada 2014 turun menjadi 20 dan dua DPO ditangkap. Selain itu, ada 25 orang di luar DPO ikut ditangkap.  ”pada 2015 DPO tersisa 18 orang, ditangkap lima orang, di luar DPO ditangkap 23 orang. Tiba-tiba, 2016 DPO menjadi 41 orang, ditangkap DPO 32 orang dan enam orang di luar DPO,” ujar Syafril Nursal.  Dia menjelaskan, pada 2017, jumlah DPO turun menjadi tujuh orang. Namun pada 2019 naik menjadi 10 orang dan ditangkap tiga orang. Dalam perkembangannya, DPO kembali naik menjadi 18 orang yang bersembunyi di atas Gunung Biru Poso.  ”Dalam Operasi Tinombala tahap II 2020, Polri sudah menangkap lima DPO dan 17 orang di luar DPO yang diketahui membawa peralatan termasuk bahan peledak untuk membuat bom,” jelas Syafril Nursal.  Kapolda Sulteng menegaskan, operasi perburuan terduga teroris baru bisa dihentikan apabila semua terduga teroris di Kabupaten Poso, ditangkap dan diselesaikan masalahnya.  ”Saat ini, hanya dilakukan proses hukum penangkapan untuk yang berada di atas, sedangkan yang di bawah tidak digarap dan persoalan di bawah ini bukan persoalan polisi saja, seperti contoh ada dugaan kelompok-kelompok di sana yang membina teroris,” kata Syafril Nursal.  Kapolda mengajak semua pihak termasuk pemerintah daerah, untuk bersama menjaga dan memberantas dugaan aksi terorisme tersebut agar tidak terjadi di tengah masyarakat. Menurut dia, perlu upaya-upaya untuk mengubah pemahaman mereka agar tidak menjadi teroris. ”Pemerintah harus membuat program bagaimana mereka-mereka bisa diberikan pelatihan. Selama yang di bawah tidak dikelola dengan baik, Operasi Tinombala tidak akan berhenti,” tegas Syafril Nursal.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=G-G2yFWdBXA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=PrA-9J9FJWc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=upbuhuiwtlg

Operasi Tinombala Jalan Terus Kejar Kelompok Sipil Bersenjata di Poso 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/IMG_20200415_165647-1.jpg" alt="Kapolda Sulteng Irjen Pol Syafril Nursal di Kabupaten Poso. Feri Timparosa/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolda Sulteng Irjen Pol Syafril Nursal di Kabupaten Poso. Feri Timparosa/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Briptu Ilham, korban penyerangan dan penembakan di Bank Syariah Mandiri, Kabupaten Poso, pada Rabu (15/4), masih dirawat di RSUD Poso. Korban tertembak di bagian punggung kanan atas, kondisinya semakin membaik.  Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, dua pelaku‎ penyerangan yakni Ali Darwin alias Gobel dan Muis Fahron alias Abdullah merupakan anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora. Kedua pelaku telah ditembak mati oleh polisi setelah terlibat dalam baku tembak dengan anggota Polri.  ”‎Setelah menyerang anggota kami, dua pelaku kabur. Lalu ada polisi berpakaian preman yang mengejar. Sampai di suatu tempat, pelaku melempar bom molotov ke anggota. Terjadi baku tembak, kedua pelaku tertembak. Dibawa ke rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia,” ungkap Argo seperti dilansir dari Antara pada Kamis (16/4) malam.  Menurut Argo, Polri juga telah menyita sejumlah barang bukti yakni satu pucuk senjata api yang digunakan pelaku untuk menembak korban, telepon seluler, dan motor matik yang digunakan pelaku.  Polisi mendapati ada bom di badan dua orang pelaku DPO jaringan MIT penyerang petugas polisi, yang tewas dalam kontak tembak, di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Rabu (15/4). Dua pelaku itu melakukan penyerangan kepada polisi yang bertugas pengamanan salah satu bank di Kota Poso, menyebabkan anggota polisi mengalami luka tembak di dada sebelah kanan tembus punggung belakang.  Kapolda Sulteng Irjen Pol Syafril Nursal mengatakan, target pelaku tersebut mengambil senjata dari anggota berdasar CCTV. Kedua pelaku dipastikan merupakan anggota kelompok sipil bersenjata jaringan MIT pimpinan Ali Kalora.  ”Setelah melakukan aksinya, kedua pelaku melarikan diri. Kemudian dikejar dan dilakukan penyisiran tim kita. Didapati dua-duanya di sini (lokasi kontak tembak, Red) di badannya ada bom. Sehingga dengan kondisi itu harus dilumpuhkan. Saya meminta kepada Ali Kalora dkk untuk segara menyerah, kalau tidak kita akan buru terus sampai kapanpun juga sampai habis semuanya,” ungkap Syafril Nursal pada Rabu (15/4).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Yb27raAsaf4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=XShQTlYp8sQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=R4nV9RFCryU

Polisi Korban Tembakan Teroris Masih Dirawat di RSUD Poso

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/IMG_20200415_165647-1.jpg" alt="Kapolda Sulteng Irjen Pol Syafril Nursal di Kabupaten Poso. Feri Timparosa/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolda Sulteng Irjen Pol Syafril Nursal di Kabupaten Poso. Feri Timparosa/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polisi mendapati ada bom di badan dua orang pelaku DPO jaringan MIT penyerang petugas polisi, yang tewas dalam kontak tembak, di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Rabu (15/4). Dua pelaku itu melakukan penyerangan kepada polisi yang bertugas pengamanan salah satu bank di Kota Poso, menyebabkan anggota polisi tersebut mengalami luka tembak di dada sebelah kanan tembus punggung belakang.  Kapolda Sulteng Irjen Pol Syafril Nursal mengatakan, target pelaku tersebut mengambil senjata dari anggota berdasar CCTV. Kedua pelaku dipastikan merupakan anggota kelompok sipil bersenjata jaringan MIT pimpinan Ali Kalora.  ”Setelah melakukan aksinya, kedua pelaku melarikan diri. Kemudian dikejar dan dilakukan penyisiran tim kita. Didapati dua-duanya di sini (lokasi kontak tembak, Red) di badannya ada bom. Sehingga dengan kondisi itu harus dilumpuhkan,” ungkap Syafril Nursal seperti dilansir dari Antara di Kabupaten Poso.  Kapolda menegaskan, tindakan tegas tersebut harus dilakukan untuk mengantisipasi tindakan yang bisa membahayakan tim aparat yang melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku. ”Untuk itu, saya meminta kepada Ali Kalora dkk untuk segara menyerah, kalau tidak kita akan buru terus sampai kapanpun juga sampai habis semuanya,” ujar Syafril Nursal.  Kapolda mengatakan, apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini di wilayah Kabupaten Poso, diduga rangkaian aksi oleh kelompok tersebut. Dengan kejadian tersebut, pengamanan di wilayah diperketat, mengingat jaringan kelompok tersebut telah masuk ke Kota Poso.  ”Perlu kita ketahui sebelumnya, telah terjadi penyangongan terhadap patroli kita, kemudian mereka memotong orang sedang panen kakao dalam kebun perbuatan sadis tanpa perikemanusiaan. Pelaku dalam aksi brutal tersebut, diketahui istri dan anak korban yang masih kecil,” ungkap Syafril Nursal.  Kapolda menambahkan, untuk mayat kedua pelaku akan bawa ke Palu untuk diotopsi dan diidentifikasi. ”Barang bukti yamg didapat ada senjata FN, ada peluru, ada bom, motor yang dipakai, dan beberapa barang bukti lainn,” terang Syafril Nursal.  Kapolda juga mengatakan, saat ini, diperkirakan DPO kelompok tersebut diduga sekitar 14 orang di wilayah Kabupaten Poso. Pihaknya masih terus mendeteksi mereka.  ”Sementara kondisi polisi yang tertembak stabil, sekarang sudah saya kirim ke Palu untuk mendapatkan perawatan yang intensif,” ujar Syafril Nursal.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6kgbEkZwP28  https://www.youtube.com/watch?v=YQNMssiq8zo  https://www.youtube.com/watch?v=dmitwOvsfJE &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Ada Bom di Badan Dua DPO Jaringan MIT yang Dilumpuhkan