<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/22/33e34cc5-22e9-4dd4-9ea5-64d1cf6d0895-476230583.jpeg" alt="Bripda DP. (Kaltim Post)" width="100%">
<figcaption>Bripda DP. (Kaltim Post)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bintara muda berinisial Bripda DP (19) dilaporkan meninggal dunia pada Minggu (22/2). Anggota Ditsamapta Polda Sulsel ini diduga meninggal dunia akibat menjadi korban penganiayaan oleh seniornya. Kabid Propam Polda Sulsel, Kombes Zulham Effendy mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan pendalaman serius pada kasus ini. Hanya saja, hingga saat ini Propam belum bisa menyimpulkan secara final mengenai kronologi kejadian. "Penyelidikan masih berlangsung. Kami belum dapat memastikan secara detail apakah ada aksi pengeroyokan atau tidak," jelas Kombes Zulham seperti dikutip dari Kaltim Post (Jawa Pos Group), Minggu (22/2). Hingga kini, Propam sendiri telah melakukan pemeriksaan pada rekan seangkatan atau letting korban untuk jadi saksi, serta anggota senior yang diduga turut terlibat lantaran berada di lokasi. Adapun sudah 6 orang yang dimintai keterangan, jumlahnya pun diperkirakan masih akan terus bertambah. Zulham memastikan proses pemeriksaan medis dan autopsi akan dilakukan secara transparan dan tanpa adanya intervensi. Bahkan, pihaknya turut berkoordinasi dengan dokter forensik untuk memaparkan hasil pemeriksaan sesuai fakta yang ada pada tubuh korban. "Saya sudah instruksikan tim medis agar bekerja profesional dan terbuka. Tidak ada yang boleh ditutup-tutupi. Jika memang ditemukan tanda-tanda kekerasan, maka hal itu harus dibuka secara terang benderang sebagai dasar tindakan hukum," tegasnya. Sementara itu, suasana haru tampak muncul saat jenazah dipindahkan ke ambulans menuju RS Bhayangkara. Keluarga pun tampak tak bisa menahan tangis sembari mengenang sosok almarhum yang baru saja memulai karir kepolisian. "Dia baru setahun bertugas setelah pelantikan di SPN Batua," ungkap salah satu kerabat almarhum sambil terisak tangis.

Polda Sulsel periksa 6 orang terkait meninggalnya Bripda DP 19 tahun. Penyidikan dan autopsi berjalan transparan tanpa intervensi.

6 Orang Telah Diperiksa Terkait Meninggalnya Bripda DP, Rekan Seangkatan Korban hingga Anggora Senior

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/22/33e34cc5-22e9-4dd4-9ea5-64d1cf6d0895-476230583.jpeg" alt="Bripda DP. (Kaltim Post)" width="100%">
<figcaption>Bripda DP. (Kaltim Post)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seorang bintara muda berinisial Bripda DP (19) dilaporkan meninggal dunia pada Minggu (22/2). Anggota Ditsamapta Polda Sulsel ini diduga telah menjadi korban penganiayaan oleh seniornya. Suasana haru tampak muncul saat jenazah dipindahkan ke ambulans menuju RS Bhayangkara. Keluarga pun tampak tak bisa menahan tangis sembari mengenang sosok almarhum yang baru saja memulai karir kepolisian. "Dia baru setahun bertugas setelah pelantikan di SPN Batua," ungkap salah satu kerabat almarhum sambil terisak seperti dikutip dari Kaltim Post (Jawa Pos Group), Minggu (22/2). Sementara itu, Kabid Propam Polda Sulsel, Kombes Zulham Effendy mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan pendalaman serius pada kasus ini. Meski begitu, hingga saat ini Propam belum bisa menyimpulkan secara final mengenai kronologi kejadian. "Penyelidikan masih berlangsung. Kami belum dapat memastikan secara detail apakah ada aksi pengeroyokan atau tidak," jelas Kombes Zulham. Hingga kini, Propam telah melakukan pemeriksaan pada rekan seangkatan atau letting korban untuk jadi saksi, serta anggota senior yang diduga turut terlibat dan berada di lokasi. Total 6 orang telah dimintai keterangan dan jumlahnya diperkirakan masih akan terus bertambah. Zulham memastikan proses pemeriksaan medis dan autopsi akan dilakukan secara transparan dan tanpa adanya intervensi. Bahkan, pihaknya turut berkoordinasi dengan dokter forensik untuk memaparkan hasil pemeriksaan sesuai fakta yang ada pada tubuh korban. "Saya sudah instruksikan tim medis agar bekerja profesional dan terbuka. Tidak ada yang boleh ditutup-tutupi. Jika memang ditemukan tanda-tanda kekerasan, maka hal itu harus dibuka secara terang benderang sebagai dasar tindakan hukum," tegasnya.

Bripda DP anggota Ditsamapta Polda Sulsel meninggal dunia diduga jadi korban penganiayaan. Propam lakukan penyelidikan dan pemeriksaan.

Diduga Jadi Korban Penganiayaan, Anggota Ditsamapta Polda Sulsel Bripda DP Meninggal Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/be07aeca-c67b-46d8-91b3-0456c2719e7f-2941694863.jpg" alt="Proses evakuasi jenazah pertama korban kecelakaan Pesawat ATR 42-500 dari Gunung Bulusaraung, Sulsel. (Basarnas)" width="100%">
<figcaption>Proses evakuasi jenazah pertama korban kecelakaan Pesawat ATR 42-500 dari Gunung Bulusaraung, Sulsel. (Basarnas)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Jenazah laki-laki korban kecelakaan pesawat ATR 42-500 di Gunung Bulusaraung, Kabupaten Pangkep, akhirnya tiba di Posko DVI Biddokkes Polda Sulsel, Kota Makassar, setelah berhasil dibawa menggunakan helikopter milik Basarnas dari punggungan Lampeso, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu. Jenazah tiba di posko DVI Jalan Kumala sekitar pukul 8.54 WiTA menggunakan ambulans milik Rumah Sakit Angkatan Udara dr Dody Sardjoto, selanjutnya diserahkan kepada tim dokter forensik DVI Biddokkes Polda Sulsel untuk dilakukan identifikasi. Proses selanjutnya&nbsp;tim DVI Biddokkes melaksanakan pemeriksaan&nbsp;post mortem&nbsp;kepada jenazah korban, termasuk sampel DNA untuk dicocokkan dengan keluarga intinya. Korban ini merupakan jenazah pertama ditemukan tim penyelamat SAR gabungan di wilayah pegunungan Bulusaraung pada Minggu (18/1) pukul 14.20 WITA di lereng jurang gunung setempat dengan kedalaman 200 meter. Proses evakuasi jenazah korban memerlukan waktu tiga hari dengan perjalanan cukup panjang. Sejak ditemukan di lereng gunung, lalu dinaikkan ke puncak kemudian diturunkan kembali oleh tim SAR melalui jalur darat dengan berjalan kaki. Evakuasi pun terus terhambat disebabkan cuaca ekstrem yang dihadapi tim SAR gabungan. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Basarnas&nbsp;Makassar selaku On Scene Cootdinator (OSC)&nbsp;Andi Sultan menyampaikan&nbsp;cuaca hari ini mendukung sehingga korban dapat dievakuasi menggunakan Helikopter Basarnas jenis Dauphin HR-3601 di area Dusun Lampeso. "Alhamdulillah, cuaca hari ini mendukung untuk dilakukan evakuasi. Maka dengan ini Dolphin dari Basarnas dari Lanud Hasauddin berangkat menuju Lampeso pada pukul 07.47 WITA," paparnya. Sultan menjelaskan&nbsp;pengangkatan jenazah dilakukan dengan metode hoist melalui teknik&nbsp;air landed&nbsp;pada pukul 07.59 WITA. Selanjutnya, helikopter kembali mendarat di Lanud Hasanuddin pada pukul 08.18 WITA. "Setelah berhasil&nbsp;landing&nbsp;di Lanud Hasanuddin, jenazah langsung diserahkan kepada tim medis menggunakan ambulans menuju RS Bhayangkara untuk diserahkan ke tim DVI,&rdquo; paparnya. Seluruh rangkaian evakuasi tersebut, kata Sultan, berjalan aman dan lancar berkat koordinasi yang solid antar-unsur serta dukungan kondisi cuaca mendukung. Tim&nbsp;SAR gabungan berjumlah 37 personel setelah menyerahkan jenazah korban&nbsp;masih terus melanjutkan pencarian di lokasi penemuan korban pertama, daerah Lampeso. Untuk SRU 1 dengan kekuatan 50 personel, SRU 2 menyisir di area ditemukannya ekor pesawat sebanyak 28 orang, SRU 3 dari posko menuju Puncak dan membawa peralatan vertikal dengan kekuatan 75 orang, SRU 4 menyisir di area air terjun patahan 4 dan 5 dimana ditemukan bagian mesin pesawat dengan 40 orang . Korban yang belum ditemukan sebanyak delapan orang. Pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) dinyatakan hilang kontak di daerah perbatasan Kabupaten Maros dengan Pangkajene dan Kepulauan sebelum mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin pada Sabtu (17/1). &nbsp; Pesawat tersebut ditumpangi oleh 10 orang&nbsp;yang terdiri atas tujuh kru pesawat dan tiga penumpang yang merupakan pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas nama, yakni Ferry Irawan, Deden Mulyana, dan Yoga Naufal. (*) &nbsp;

Jenazah laki-laki korban kecelakaan pesawat ATR 42-500 di Gunung Bulusaraung, Kabupaten Pangkep, akhirnya tiba di Posko DVI Biddokkes Sulsel

Jenazah Seorang Pria Korban Jatuhnya Pesawat ATR 42-500 Tiba di Posko DVI Polda Sulsel

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/23/dok-humas-polda-sulsel-3797616663.jpg" alt="Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Rusdi Hartono. (Dokumentasi Humas Polda Sulsel/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Rusdi Hartono. (Dokumentasi Humas Polda Sulsel/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Rusdi Hartono memecat 10 anggota Polri yang terbukti melanggar kode etik Kepolisian Republik Indonesia. Mereka dianggap lalai selama menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum. &rdquo;Kita telah bersepakat membangun budaya kerja yang baik, berlandas profesionalisme dan integritas. Tentunya dengan penerapan penghargaan dan sanksi yang jelas dan terukur,&rdquo; papar Rusdi Hartono seperti dilansir dari Antara di Mapolda Sulsel, Makassar, Senin (23/6). Dia menyampaikan, sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap 10 personel Polda Sulsel tersebut karena berbagai pelanggaran. Termasuk desersi dan tindak pidana. Salah satunya adalah Briptu Mochammad Rizky Amdar, dari Satuan Brimob Polda Sulsel yang diberhentikan karena meninggalkan tugas lebih dari 30 hari berturut-turut tanpa izin. Kapolda menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan nama baik institusi. Dia tidak segan mengambil tindakan korektif terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran, serta mendukung penuh keputusan ditetapkan dalam sidang komisi kode etik. Selain 10 anggota Polri lingkup Polda Sulsel yang diberhentikan, kata dia, ada pula diberikan penghargaan sebanyak 137 personel dari berbagai satuan dan jajaran Polres atas kinerja dan prestasi luar biasa. Beberapa di antaranya mendapatkan prestasi atas kinerja. Yakni Kapolres Sidrap AKBP Fantry Taherong bersama 32 personel atas keberhasilan pengungkapan penyalahgunaan pupuk bersubsidi sebanyak 114 karung jenis Urea dan NPK Phonska. Selain itu, Kapolres Pinrang AKBP Edy Sabhara Manggabarani bersama 48 anggota atas pengungkapan kasus pembunuhan terhadap Feni Ere di wilayah hukum Polres Kota Palopo. Selanjutnya, Kasatreskrim Polres Gowa AKP Bahtiar beserta 46 personel atas keberhasilan mengungkap kasus pembuatan dan peredaran uang palsu di Gowa. Berikutnya, Kasipammat Subbid Gasum Ditsamapta AKP Numrian Hayudi Putra bersama lima anggota mengaggalkan pengiriman 4 kilogram narkoba jenis ganja ke Kendari melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Dan Kasatresnarkoba Polres Sidrap Iptu Didi Sutikno Mugiarno mengungkap peredaran 4.200 butir ekstasi dan 4,6 kilogram narkoba jenis sabu-sabu di Sidrap. Kapolda menegaskan, institusi Polri berkomitmen menerapkan prinsip reward and punishment secara adil dan transparan. Selain itu, setiap prestasi, sekecil apapun layak untuk diapresiasi. Namun sebaliknya, pelanggaran disiplin maupun pidana akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.

Polda Sulsel memecat 10 anggota Polri yang terbukti melanggar kode etik dan lalai selama menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum

Kapolda Sulsel Pecat 10 Anggota Polri Melanggar Etik 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/12/WhatsApp-Image-2024-11-12-at-154915-1715630075.jpg" alt="Direktur Ditreskrimsus Polda Sulsel Kombespol Dedi Supryadi. (Darwin Fatir/Antara)" width="100%">
<figcaption>Direktur Ditreskrimsus Polda Sulsel Kombespol Dedi Supryadi. (Darwin Fatir/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan menetapkan tersangka dalam kasus dugaan bantuan sosial Covid-19 di Dinas Sosial Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. &rdquo;Baru satu di proses, sementara itu kan penyalahgunaan anggaran Covid-19, yang harusnya dibelikan alat Kesehatan, itu baru satu,&rdquo; kata Direktur Ditreskrimsus Polda Sulsel Kombespol Dedi Supryadi seperti dilansir dari Antara, Selasa (12/11). Saat ditanyakan siapa yang dimaksud tersangka tersebut apakah mantan Kepala Dinas Sosial Pemkot Makassar inisial MT, dia membenarkan. Berkasnya sudah diserahkan ke kejaksaan. Selain itu masih ada saksi lain sedang diproses. &rdquo;Satu tersangka di kejaksaan, kemudian yang satu baru tahap sidik. Ada mantan (Kadinsos), ada pelaksana penyedia barang dan jasa,&rdquo; papar Dedi. Menurut dia, masih ada saksi-saksi lain yang sedang menjalani pemeriksaan atau dalam proses penyidikan berkaitan kasus dugaan korupsi mark up anggaran pada bantuan Covid-19 periode 2020-2021. &rdquo;Nanti yang lain ada penetapan, kan sementara (penyidikan). Tadi ada di sampaikan, ada kategori perkara yang sudah tahap satu, berarti sudah ada tersangka dan perkara,&rdquo; papar Dedi kepada wartawan. Menurut dia, ekspos tersebut sebagai bentuk transparansi pihak kepolisian kepada masyarakat atas penanganan kasus-kasus korupsi. Kendati sudah ada beberapa orang diperiksa, namun memerlukan waktu dalam proses penyelidikan. &rdquo;Ada yang sudah selesai, kemudian siap dikirim (berkasnya), ada yang menunggu antrean perhitungan kerugian negara, ada pula baru naik sidik. Nah kategori yang tadi itu baru naik sidik, berarti ada tersangkanya. Indikasi ada berapa orang, tetapi belum pasti betul kalau naik sidik,&rdquo; tandas Dedi. Dedi menambahkan, penetapan tersangka setelah diketahui berapa kerugian negara sesuai laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta pihak terkait yang dapat diminta keterangan, termasuk saksi ahli dapat memberi keterangan dan jawaban hukumnya. Sebelumnya, Kepala Subdit III Tipikor Polda Sulsel Kompol Hendrawan membeberkan, dari perhitungan hasil audit BPK kerugian negara atas dugaan mark up atau penggelembungan dana bantuan Covid-19 tersebut mencapai Rp 5,2 miliar lebih. Pihaknya pun telah mengagendakan pemeriksaan terhadap saksi ahli guna penguatan bukti-bukti atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut termasuk saksi ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP.

Polda Sulawesi Selatan menetapkan tersangka dalam kasus dugaan bantuan sosial Covid-19 di Dinas Sosial Pemerintah Kota Makassar

Polda Sulsel Tetapkan Tersangka Bansos Covid-19 Makassar 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/12/Darwink-2-895706891.jpg" alt="Direktur Ditreskrimsus Polda Sulsel Kombespol Dedi Supryadi. (Darwin Fatir/Antara)" width="100%">
<figcaption>Direktur Ditreskrimsus Polda Sulsel Kombespol Dedi Supryadi. (Darwin Fatir/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan segera menetapkan calon tersangka pemilik produk kosmetik atau perawatan kulit yang diduga mengandung zat berbahaya seperti merkuri yang sudah beredar di pasaran. &rdquo;Soal skincare (kosmetik kulit) ini baru selesai pemeriksaan ahli, kemudian tadi malam gelar perkara. Setelah itu, nanti ada prosesnya penetapan tersangka. Nanti kita ekspose,&rdquo; ujar Direktur Ditreskrimsus Polda Sulsel Kombespol Dedi Supryadi seperti dilansir dari Antara di Makassar, Selasa (12/11). Dia menyebutkan, ada tiga kategori produk yang diduga mengandung zat berbahaya dan produknya telah beredar luas di pasaran setelah dilakukan pemeriksaan Balai Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Makassar. Kendati demikian, Dedi belum menyebut inisial produk. &rdquo;Ada tiga kategori itu, karena lokus gandu dan locus delicti (lokasi kejadian). Locus delicti-nya yang mana skincare kita datangi itu positif (merkuri),&rdquo; ungkap Dedi Supryadi. Saat ditanyakan berkaitan ekspos sebelumnya ada enam produk skincare atau kosmetik kecantikan yang disita petugas tim gabungan termasuk dari BPOM diduga mengandung bahan kimia berbahaya, membenarkan hal tersebut. &rdquo;Ada 6 (jenis produk) tapi di tiga tempat (penyitaan), kemudian ada satu tempat ada yang dua jenis positif (mengandung merkuri),&rdquo; tutur Kombes Dedi. Meski demikian pihaknya belum menyebut inisial tersangkanya serta apa saja produk kosmetik kecantikan yang dipasarkan pemilik produk tersebut di pasaran karena masih mempertimbangkan asas praduga tak bersalah. &rdquo;Nanti, setelah saya selesai gelar perkara, penetapan tersangka. Baru saya tanda tangani, baru saya beri tahu, karena asas praduga tak bersalah. Baru tadi malam gelar perkara. Owner atau pemilik (calon tersangka),&rdquo; tandas Dedi Supryadi. Sebelumnya, Polda Sulsel merilis hasil sitaan produk perawatan kulit maupun kosmetik kecantikan diduga mengandung merkuri dan telah beredar di pasaran, namun belum menetapkan tersangka. &rdquo;Setelah dilakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan di lapangan, terdapat beberapa produk yang beredar di wilayah Sulsel diantaranya (merek) FF, RG, MH, MG, GG, dan NRL,&rdquo; kata Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan. Diketahui enam produk kosmetik tersebut diduga mengandung bahan berbahaya jenis merkuri masing-masing Fenny Frans (FF), Ratu Glow/Raja Glow (RG), Mira Hayati (MH), Maxie Glow (MG), Bestie Glow (BG), dan NRL. Kasus bermula atas informasi masyarakat di media sosial terkait kosmetik mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Sehingga, dilaporkan ke Ditreskrimsus selanjutnya ditindaklanjuti tim gabungan PPNS dan BPOM.

Polda Sulawesi Selatan segera tetapkan calon tersangka pemilik produk kosmetik atau perawatan kulit yang diduga mengandung zat berbahaya

Polda Sulsel Segera Tetapkan Tersangka Produk Kosmetik Berbahaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/03/download11-1961982774.jpg" alt="Kapolda Sulsel Irjen Pol Andi Rian R. Djajadi." width="100%">
<figcaption>Kapolda Sulsel Irjen Pol Andi Rian R. Djajadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan menyelidiki kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan berkedok program Ferienjob ke Jerman. &rdquo;Kepada jajaran Ditreskrimum dan Polrestabes saya perintahkan lakukan penyelidikan. Kalau memang ketemu buktinya, kita akan proses lanjut,&rdquo; ujar Kapolda Sulsel Irjen Pol Andi Rian R. Djajadi seperti dilansir dari Antara di Makassar. Polda telah membentuk tim untuk menyelidiki kasus dugaan TPPO tersebut melalui program Ferienjob ke Jerman. Sebab, ada dugaan beberapa perguruan tinggi di Sulsel mahasiswa ikut dalam program tersebut. Selain itu, mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu telah mendapatkan informasi dari Bareskrim Polri ada beberapa kampus di Sulsel terlibat dalam kerja sama program Ferienjob tersebut. &rdquo;Saya dapat informasi dari Bareskrim, sebenarnya di sana sudah ditangani. Justru kita mendeteksi dan tetap melakukan penyelidikan. Kalau data dari Mabes sudah ada. Tetapi, tentu Polda Sulsel tidak bisa tanpa bukti materiil, ataupun data yang valid,&rdquo; tutur Andi Rian. Kapolda menyebut kasus itu bukan kasus baru dengan kedok magang paro waktu bagi mahasiswa di tingkat perguruan tinggi. Tapi ada pula di tingkat sekolah menengah kejuruan atau SMK. &rdquo;Jadi, kasus ini sebenarnya bukan kasus baru. Dulu, kita pernah tangani kasus seperti ini saat tugas di Bareskrim,&rdquo; papar Andi Rian, mantan Dirtipidum Bareskrim Polri itu. Dari data Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tercatat ada 41 perguruan tinggi di Indonesia pernah mengikuti program Frienjob ke Jerman. Di Kota Makassar ada tujuh perguruan tinggi. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Sulsel Kombespol Jamaluddin Farti mengatakan, telah melakukan klarifikasi kepada dua kampus dan beberapa mahasiswa sebagai bagian dari penyelidikan. &rdquo;Kami sudah klarifikasi beberapa kampus dan mahasiswa, mereka sudah dipulangkan. Sementara ini baru dua kampus kita klarifikasi. Terpenting, sudah ada diklarifikasi,&rdquo; kata Jamaluddin. Saat ditanyakan sudah berapa mahasiswa yang diperiksa dalam hal klarifikasi tersebut, dia menyatakan, sejauh ini belum bisa disebutkan karena masih dalam proses penyelidikan dan pengembangan kasus. &rdquo;Nantilah itu (jumlah mahasiswa diperiksa). Terpenting sudah ada beberapa yang kita klarifikasi. Ini sementara berjalan dulu. Ini kan kita melihat data di Bareskrim. Bareskrim yang ungkap dan ada di Sulsel, kita tentu proaktif,&rdquo; terang Jamaluddin Farti. Kendati demikian dari penyelidikan pada program Ferienjob atau magang ke Jerman tersebut, bukan merupakan program resmi Kemendikbudristek setelah dilaksanakan pendalaman. &rdquo;Itu kan bukan program resmi Dikti. Begini, karena kampus kalau saya baca ada mahasiswa berangkat, tapi tanpa sepengetahuan kampus. Itu kan yang tahu mereka, yang mandiri. Tapi, kami sendiri sementara baru dua kampus yang kita klarifikasi,&rdquo; tambah Jamaluddin Farti.

Polda Sulawesi Selatan selidiki kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan berkedok program Ferienjob ke Jerman

Polda Sulsel Selidiki Praktik TPPO Mahasiswa Berkedok Ferienjob 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/18/IMG_20231017_202351-620711265.jpg" alt="Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombespol I Komang Suhartana." width="100%">
<figcaption>Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombespol I Komang Suhartana.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Selatan sedang memproses hukum oknum polisi berinisial Bripda FA. Dia diduga sebagai pelaku persetubuhan paksa terhadap mantan pacarnya berinisial M. &rdquo;Sementara Propam melakukan tindakan proses, tinggal kita menunggu hasil sidangnya,&rdquo; kata Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombespol I Komang Suhartana seperti dilansir dari Antara di Makassar.&nbsp; Dia mengatakan, hasil sidang etik Polri untuk pembuktian itu akan dijadikan dasar untuk pengenaan pasal tindak pidana. &rdquo;Pidana nanti kita lihat nanti dari Krimum (Direktorat Reserse dan Kriminal Umum) itu. Tetap dia (Bripda FA) bertugas, tapi nanti setelah putusan sidang kita baru ambil tindakan,&rdquo; ujar I Komang Suhartana. &rdquo;Tapi, tetap dalam pengawasan propam, bisa di Patsus (Penempatan Khusus) dan bertugas,&rdquo; tambah Komang. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Propam Polda Sulsel Kombespol Zulham Effendi membenarkan pihaknya tengah menangani permasalahan tersebut. &rdquo;Sudah kita tangani,&rdquo; kata Zulham singkat.&nbsp; Sebelumnya, pihak keluarga korban M, 23, telah melaporkan dugaan persetubuhan paksa tersebut ke polisi pada 10 Juli. Namun belum ada kejelasan terkait perkembangan perkaranya. Korban melaporkan Bripda FA karena tidak tahan atas kelakuan yang terus menerornya.&nbsp; &rdquo;Saya sudah tidak tahan jadi saya sampaikan kejadian itu kepada orang tua dan akhirnya orang tua saya membawa kasus ini ke jalur hukum melaporkan ke Polda,&rdquo; kata M.&nbsp; Dia menuturkan, terduga merupakan mantan kekasihnya saat duduk di bangku SMA dan pernah menjalin asmara hingga akhirnya putus. Kasus pemaksaan tersebut terjadi pada Maret 2023, di tempat kos korban. Saat itu, yang bersangkutan beralasan mau bertemu lalu mengajak dan menjemputnya untuk menghadiri acara reuni sekolah, tetapi yang terjadi malah di luar rencana. Atas kasus tersebut, korban mendapat bantuan hukum dari LBH Jakarta untuk mendampinginya dalam kasus itu. Rencananya, pihak LBH Jakarta kembali ke Polda Sulsel untuk melengkapi kelengkapan berkas perkara tersebut.

Propam Polda Sulawesi Selatan memproses hukum oknum polisi terduga pelaku persetubuhan paksa terhadap mantan pacarnya

Polda Sulsel Proses Oknum Polisi Terduga Pelaku Persetubuhan Paksa 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Rilis-Narkoba-Polda-Metro-Jaya-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Barang bukti narkotika saat gelar rilis pengungkapan kasus narkotika di Mapolda Merto Jaya, Selasa (12/7/2022). Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan pengungkapan kasus peredaran nerkoba dalam kurun waktu tiga bulan Mei hingga awal Juli 2022 sebanyak" width="100%">
<figcaption>Barang bukti narkotika saat gelar rilis pengungkapan kasus narkotika di Mapolda Merto Jaya, Selasa (12/7/2022). Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan pengungkapan kasus peredaran nerkoba dalam kurun waktu tiga bulan Mei hingga awal Juli 2022 sebanyak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan terupa berupaya melakukan penegakan hukum tindak pidana narkoba. Selama 9 bulan terakhir setidaknya ada 1.564 laporan yang masuk ke Polda maupun Polres jajaran.  Dirresnarkoba Polda Sulsel Kombes Pol Dodi Rahmawan mengatakan, dari 1.564 kasus yang diterima dari masyarakat, pihaknya telah berhasil menangkap 2.114 orang. Dengan rincian, laki-laki 1.941 orang, dan perempuan 173 orang.  "Barang Bukti yang Berhasil kami ungkap adalah Sabu sebanyak 65.009,078 Gram (65 Kg), Ekstasi 3.652 Butir, Ganja 13.354,43 Gram (13 Kg), Daftar G 370.184 Butir, serta Tembakau Sintesis 1.200,64 Gram (1 Kg)," kata Dodi kepada wartawan, Rabu (21/9).  Dodi mengimbau kepada seluruh masyarakat, agar berperan aktif memberantas narkoba. Pasalnya tindak pidana ini mengancam keberlangsungan hidup masyarakat.  "Jika ada informasi terkait adanya kegiatan masyarakat di sekitarnya yang mencurigakan melakukan transaksi barang haram tersebut (narkoba) segera laporkan ke polres atau polsek-polsek terdekat agar dapat di tindak lanjuti oleh anggota kami di lapangan,” imbuhnya.  Dodi Rahmawan juga mengajak seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan untuk berpatisipasi menyelamatkan masa depan generasi muda.  "Selamatkan masa depan anak-anak kita dari penggunaan narkoba, anak-anak kita adalah penerus Bangsa kita di masa akan datang Nanti nya," pungkasnya.

Selama 9 bulan, Polda Sulsel Tangkap 2114 Orang Terkait Kasus Narkoba

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Polda Sulawesi Selatan

Berita Terkini